Ketika Kritik Mendapat Kursi: Rocky Gerung dan Daya Serap Kekuasaan

Ilustrasi: All

SEUSAI pelantikan sejumlah pejabat hasil perombakan kabinet, 27 April 2026, Presiden Prabowo Subianto menyalami Rocky Gerung di Istana Negara. Menurut penuturan Rocky sendiri, Prabowo berkelakar bahwa ia “ternyata masih disiden”. Lima bulan kemudian, pada 2 Oktober 2026, Prabowo melantiknya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Rocky menanggapi keraguan publik dengan kalimat pendek: “Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break.”

Kalimat itu layak ditanggapi secara filosofis karena diucapkan oleh seorang filsuf. Selama bertahun-tahun, Rocky menempatkan pemeriksaan terhadap kekuasaan sebagai inti kerja intelektualnya, dengan akal sehat sebagai tolok ukurnya. Kini, ia menjadi bagian dari lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan kepada kekuasaan itu sendiri. Tulisan ini tidak menebak isi hati Rocky ataupun menilai pribadinya. Yang diperiksa adalah kontradiksi yang dapat dibaca dari posisi barunya dan bahasa yang digunakannya untuk menjelaskan posisi tersebut. Ukuran analisisnya diambil dari tradisi filsafat yang sejak lama memikirkan hubungan antara akal dan kekuasaan.

Seusai pelantikan, Rocky menjelaskan bahwa presiden berpesan agar Wantimpres memiliki kedudukan etis, bukan teknis. Tugasnya, kata Rocky, adalah mengidentifikasi ekses kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi presiden. Ia membedakan sikap “kritis” dari “kritik”, lalu menegaskan bahwa keputusan tetap berada di tangan presiden: “user-nya adalah Bapak Presiden.” Kepada wartawan, ia juga menyebut bahwa tugasnya mencakup pengolahan persepsi publik agar selaras dengan persepsi presiden.

Pernyataan-pernyataan tersebut menimbulkan ketegangan konseptual dengan gagasan patahan radikal. Patahan selalu mengandaikan adanya sesuatu yang dipatahkan. Jika kesesuaian dengan visi presiden menjadi tolok ukur pertimbangan, visi tersebut ditempatkan di luar jangkauan koreksi. Yang tersisa untuk diperiksa hanyalah ekses kebijakan dan pelaksanaannya. Jika tolok ukur itu ditentukan oleh visi pemegang kekuasaan, objek yang hendak dipatahkan melalui radical break perlu dirumuskan ulang.

Kata “user” menggeser orientasi pemikiran dari publik ke pemegang jabatan. Frasa tentang pengolahan persepsi menunjukkan pergeseran yang lebih mendasar. Dalam tradisi kritik, persepsi yang dibentuk oleh kekuasaan merupakan objek pemeriksaan. Dalam rumusan Rocky, sebaliknya, persepsi menjadi bahan yang diolah agar selaras dengan persepsi penguasa. Ucapan seusai pelantikan tentu dapat ditafsirkan lebih longgar daripada makna harfiahnya. Meski demikian, bahasa yang digunakan untuk menjelaskan suatu jabatan memperlihatkan bagaimana jabatan itu memahami dirinya sendiri. Dalam hal ini, Wantimpres dibayangkan sebagai jembatan yang menghubungkan pusat kekuasaan dengan publik.

Immanuel Kant menyediakan perangkat konseptual yang tepat untuk membaca pergeseran ini. Dalam esainya, “Jawaban atas Pertanyaan: Apakah Pencerahan Itu?” (1784), Kant membedakan penggunaan akal secara publik dari penggunaannya secara privat. Penggunaan akal secara publik terjadi ketika seseorang, sebagai cendekiawan, berbicara kepada seluruh khalayak pembaca. Sebaliknya, penggunaan akal secara privat terjadi ketika seseorang menjalankan fungsi dalam jabatan sipil yang dipercayakan kepadanya dan terikat pada ketentuan jabatan tersebut. Kant mencatat bahwa seorang penguasa di dunia, yang dimaksudnya adalah Frederick II dari Prusia, pernah berkata: bernalarlah sebanyak yang kalian mau dan tentang apa saja, tetapi patuhlah.

Rumusan Rocky bahwa Wantimpres memberikan pertimbangan sementara presiden menetapkan keputusan merupakan versi tata kelola dari kompromi Prusia tersebut, dengan satu perbedaan mendasar. Kant tetap membuka kemungkinan bagi seorang pegawai, dalam kapasitasnya sebagai cendekiawan, untuk mengkritik kekeliruan dalam pelaksanaan tugasnya di hadapan publik. Sementara itu, desain kelembagaan Wantimpres membatasi kemungkinan tersebut. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 menetapkan bahwa Wantimpres bertanggung jawab kepada presiden sekaligus memberi presiden kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan anggotanya. Adapun Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006, yang tidak diubah pada 2024, membatasi penyebarluasan isi nasihat dan pertimbangan.

Ketentuan kerahasiaan tersebut tidak melarang seluruh penyampaian pendapat politik secara pribadi. Namun, ketentuan itu menutup akses publik terhadap hal-hal yang paling penting: apa yang diusulkan, apa yang ditolak, dan bagaimana perbedaan pendapat diselesaikan. Dalam kerangka pemikiran Kant, posisi baru ini menempatkan penggunaan akal Rocky dalam ranah privat. Untuk urusan yang berkaitan dengan pekerjaan Wantimpres, jalan kembali menuju penggunaan akal secara publik dibatasi oleh desain kelembagaan itu sendiri. Rocky kini menjadi satu dari 26 anggota Wantimpres, yang diketuai Pratikno, dengan Muhammad Qodari, mantan Kepala Staf Kepresidenan, sebagai sekretaris.

Dari Ruang Publik ke Dalam Kekuasaan

Kant kembali membahas persoalan ini dalam “Pasal Rahasia” yang ditambahkannya pada edisi kedua Zum ewigen Frieden (1796). Ia menulis bahwa raja yang berfilsafat atau filsuf yang menjadi raja tidak dapat diharapkan dan juga tidak patut diinginkan. Sebab, memegang kekuasaan pasti merusak kebebasan penilaian akal. Usul Kant sederhana: negara cukup membiarkan para filsuf berbicara secara bebas dan terbuka mengenai prinsip-prinsip umum perang dan perdamaian, lalu meminta nasihat mereka secara diam-diam. Dalam rancangan Kant, nasihat filosofis sampai kepada penguasa justru melalui ruang publik.

Kursi penasihat membalik urutan tersebut. Nasihat kini disampaikan di balik pintu tertutup, sementara publik hanya menerima kabar bahwa sang filsuf telah berada di dalam. Rocky tentu bukan raja, dan kewenangannya di Wantimpres pun terbatas. Namun, argumen Kant mengenai kepemilikan kekuasaan tetap relevan, meski dalam bentuk yang lebih lunak, ketika diterapkan pada ketergantungan terhadap kekuasaan. Kebebasan penilaian seseorang yang kelangsungan jabatannya ditentukan oleh pihak yang dinilainya dibatasi oleh kondisi struktural, apa pun keyakinan pribadi orang tersebut.

Kant masih percaya bahwa ruang publik pembaca cukup untuk mengimbangi kekuasaan. Marx muda menuntut lebih jauh. Dalam suratnya kepada Arnold Ruge pada September 1843, ia menyerukan kritik tanpa ampun terhadap segala sesuatu yang ada: kritik yang tidak takut menghadapi kesimpulannya sendiri dan tidak mundur ketika berbenturan dengan kekuatan yang berkuasa.

Dengan ukuran itu, pembedaan Rocky antara “kritis” dan “kritik” perlu diperiksa kembali. Pertimbangan yang ditujukan kepada presiden, sebagaimana dijelaskan Rocky, bekerja melalui persuasi. Karena itu, benturan terbuka berada di luar bentuk kerja yang dirancangnya. Kritik yang disampaikan melalui Wantimpres beroperasi di dalam batas-batas yang ditetapkan oleh lembaga yang menjadi alamatnya.

Rocky juga menyatakan bahwa anggota dewan perlu mengambil jarak dari peristiwa konkret, berkontemplasi, bahkan berfantasi tentang masa depan republik. Gambaran ini sangat dekat dengan citra diri yang dibongkar Marx dalam naskahnya tentang filsafat hukum Hegel (1843). Hegel memandang aparatur negara sebagai “kelas universal” yang mampu melihat kepentingan umum dari atas pertarungan kepentingan khusus. Marx membantah pandangan tersebut. Menurutnya, birokrasi memperlakukan negara seolah-olah miliknya sendiri. Semangat umumnya adalah kerahasiaan, yang dijaga ke dalam melalui hierarki dan ke luar melalui organisasi yang tertutup.

Wantimpres bukanlah birokrasi dalam pengertian teknis. Meski demikian, struktur yang dianalisis Marx tetap relevan di sini: klaim untuk mewakili kepentingan umum dirumuskan dalam ruang yang terlindung dari pemeriksaan publik. Jarak dari peristiwa konkret dapat membantu seorang pengkritik di luar pemerintahan melihat pola yang lebih luas. Namun, di dalam dewan, jarak tersebut berisiko menjauhkan pertimbangan dari pekerja dan warga yang setiap hari menanggung akibat kebijakan.

Ada pula persoalan yang lebih mendasar mengenai cara perubahan dibayangkan. Dalam tulisannya, “Rocky yang Hidup pada 1840-an”, di IndoPROGRESS (13 Juli 2026), Coen Husain Pontoh membaca politik akal sehat Rocky melalui pemikiran kaum Hegelian Muda di Jerman pada 1840-an. Menurut Pontoh, inti politik akal sehat terletak pada pengutamaan gagasan di atas praksis politik. Selama kebebasan berpikir terjamin, bentuk sistem politik dianggap bukan persoalan utama, sementara gerakan massa dipandang dengan curiga.

Pontoh mencatat sebuah episode yang kini terasa sangat relevan. Ketika Friedrich Wilhelm IV naik takhta Prusia pada 1840 dan menjanjikan kelonggaran bagi pers, kaum Hegelian Muda menyambutnya dengan harapan besar. Mereka baru melancarkan kritik setelah sang raja justru membungkam pers. Sikap tersebut menggemakan kompromi yang dirumuskan Kant setengah abad sebelumnya: kebebasan bernalar dipertukarkan dengan kepatuhan terhadap tatanan. Kursi Wantimpres memberi bentuk kelembagaan pada keyakinan serupa: presiden menjadi pelaku utama perubahan, sedangkan jalannya ditempuh melalui penalaran yang lebih baik di hadapan presiden.

Tesis ketiga Marx tentang Feuerbach (1845), yang lahir dari pergulatannya dengan Feuerbach dan lingkungan Hegelian Muda, telah mengkritik pola tersebut. Marx menulis bahwa doktrin yang membayangkan perubahan melalui pendidikan melupakan kenyataan bahwa manusia mengubah keadaan dan bahwa pendidik sendiri harus dididik. Doktrin semacam itu akhirnya membelah masyarakat menjadi dua bagian, dengan salah satunya ditempatkan di atas masyarakat.

Strategi untuk membenahi cara berpikir presiden mengikuti pola yang sama: perubahan diharapkan turun dari pemimpin yang tercerahkan melalui penasihat yang mencerahkan. Pertanyaan Marx tentang siapa yang mendidik sang pendidik menjadi relevan ketika pertanggungjawaban bergeser dari publik ke lembaga kepresidenan.

Ketegangan antara kata dan tindakan ini memiliki preseden yang jauh lebih tua. Dalam Surat Ketujuh, yang keasliannya masih diperdebatkan oleh para ahli, Plato menjelaskan alasannya menerima undangan ke Syracuse untuk membimbing penguasa muda Dionysius II. Ia khawatir akan memandang dirinya sekadar sebagai orang yang pandai berbicara, tetapi tidak pernah bersedia turun tangan. Kegelisahan serupa dapat dibaca dalam logika “pindah dari luar ke dalam”. Petualangan Plato berakhir dengan kegagalan. Ia bahkan sempat tertahan di istana yang hendak diperbaikinya.

Kisah itu tentu tidak dapat digunakan untuk meramalkan nasib Rocky. Pelajarannya lebih terbatas. Keinginan agar gagasan berujung pada tindakan dapat membuat tawaran jabatan tampak sebagai ujian keberanian intelektual. Pada titik itulah kekuasaan memperoleh daya tariknya.

Ketika Kekuasaan Menyerap Kritik

Antonio Gramsci memberikan nama bagi mekanisme politik yang bekerja di balik dinamika tersebut. Dalam catatannya tentang sejarah Italia, ia menyebutnya transformisme: perluasan kelompok penguasa melalui penyerapan unsur-unsur aktif dari kelompok sekutu maupun lawan, yang sekaligus melemahkan kapasitas kelompok asal mereka.

Rocky bukan pemimpin partai atau wakil kelas yang terorganisasi. Popularitas seorang komentator juga berbeda dari kepemimpinan gerakan. Namun, logika penyerapan yang dibahas Gramsci tetap bekerja dengan jelas.

Semakin kredibel suara kritis seseorang, semakin besar legitimasi yang dapat dihasilkan ketika suara itu diserap ke dalam kekuasaan. Dukungan dari pihak yang sejak awal sejalan dengan pemerintah hanya memberikan tambahan legitimasi yang terbatas. Sebaliknya, kehadiran suara yang dikenal berseberangan dapat memberi kesan bahwa kekuasaan telah melampaui kepentingan kelompoknya sendiri. Dengan demikian, kredibilitas yang dibangun melalui jarak dari kekuasaan justru dapat ikut menopang kekuasaan tersebut.

Efek ini tidak bergantung pada niat pribadi karena penyerapan harus dinilai berdasarkan hubungan politik yang terbentuk. Gramsci juga membantu menjelaskan mengapa keyakinan untuk tetap menjadi diri sendiri terasa wajar bagi orang yang mengalaminya. Dalam catatannya tentang kaum intelektual, ia menggambarkan intelektual tradisional sebagai kelompok yang memandang dirinya otonom dan independen dari kelompok sosial dominan. Citra diri tersebut membawa konsekuensi ideologis. Seorang intelektual yang yakin tidak terikat pada kelas sosial mana pun dapat memasuki lingkar kekuasaan sambil percaya bahwa yang berubah hanyalah tempat duduknya.

Edward Said, dalam Representations of the Intellectual, menempatkan tanggung jawab intelektual pada kesediaan menyampaikan penilaian yang mengganggu kepentingan penguasa, sekalipun harus menanggung risiko pengucilan. Otoritas seorang intelektual publik biasanya tumbuh dari kesediaan semacam itu. Posisi penasihat menawarkan bentuk pengakuan yang berbeda: pengakuan bahwa kecerdasan seseorang berguna bagi negara.

Keinginan untuk berguna merupakan hal yang sah. Namun, ukuran kegunaan itu perlahan-lahan dapat ditentukan oleh pihak yang memberikan pengakuan. Persoalannya kemudian menyangkut basis sosial kritik. Keputusan politik terbentuk melalui pertarungan kepentingan dan penguasaan sumber daya. Penjelasan yang tepat mengenai eksploitasi buruh dapat diterima secara intelektual oleh presiden, tetapi tetap dikalahkan oleh kepentingan pemilik modal, perekrut, dan pejabat yang diuntungkan oleh tatanan lama. Tanpa organisasi pekerja yang mampu mempertahankan tuntutannya, penerimaan intelektual tidak dengan sendirinya menghasilkan perubahan.

Serikat pekerja, organisasi petani, komunitas korban, lembaga riset independen, dan media kritis menyediakan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda dari hubungan seorang tokoh dengan pejabat. Kritik yang bertumpu pada mereka dapat bertahan ketika juru bicaranya berpindah ke dalam kekuasaan. Sebaliknya, kritik yang bergantung pada satu figur dapat berubah fungsi ketika figur tersebut berganti posisi.

Klaim bahwa yang berubah hanyalah tempat dapat diuji secara publik. Ukuran paling mendasar adalah konsistensi standar: kebijakan yang dahulu dikritik harus dinilai dengan ukuran yang sama dan secara terbuka. Hasilnya juga perlu terlihat pada kebijakan dan ruang partisipasi kelompok terdampak, sebab isi nasihat Wantimpres sendiri tidak dapat diverifikasi oleh publik. Selain itu, perlu ada batas kegagalan yang jelas: kondisi apa yang akan membuat seseorang memutuskan untuk meninggalkan jabatan tersebut? Tanpa batas semacam itu, alasan untuk bertahan dapat terus diproduksi melalui harapan bahwa pengaruhnya akan membesar pada kesempatan berikutnya.

Sampai ukuran-ukuran tersebut dapat diperiksa, kalimat “saya cuma pindah dari luar ke dalam” tetap terbuka bagi dua pembacaan: sebagai pernyataan kesinambungan sikap atau sebagai rumusan dari mekanisme yang digambarkan Gramsci, yakni kritik yang berpindah tempat dan, dalam perpindahan itu, berganti fungsi.

Analisis filosofis tidak dapat memutuskan pilihan tersebut sendirian. Yang dapat dilakukannya adalah memperjelas syarat-syarat yang memungkinkan kita menilainya. Persoalannya terletak pada kondisi yang memungkinkan akal tetap bebas ketika kekuasaan menawarkan tempat untuk didengar. Bagi Kant, kondisi itu bertumpu pada kebebasan bernalar di ruang publik.

Daftar Pustaka

Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks (Q. Hoare & G. Nowell Smith, Ed. dan Penerj.). Lawrence & Wishart.

Kant, I. (1784). Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? Berlinische Monatsschrift, 4, 481–494.

Kant, I. (1796). Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf (edisi ke-2, diperluas). Friedrich Nicolovius.

Marx, K. (1956a). Kritik des Hegelschen Staatsrechts. Dalam Marx-Engels-Werke (Jil. 1, hlm. 203–333). Dietz Verlag. (Karya asli ditulis pada 1843).

Marx, K. (1956b). Marx an Ruge, Kreuznach, September 1843. Dalam Marx-Engels-Werke (Jil. 1, hlm. 343–346). Dietz Verlag. (Karya asli diterbitkan pada 1844).

Marx, K. (1958). Thesen über Feuerbach. Dalam Marx-Engels-Werke (Jil. 3, hlm. 5–7). Dietz Verlag. (Karya asli ditulis pada 1845).

Plato. (1997). Complete Works (J. M. Cooper, Ed., dan D. S. Hutchinson, Ed. pendamping). Hackett.

Pontoh, C. H. (2026, 13 Juli). Rocky yang hidup pada 1840-an. IndoPROGRESS.

Said, E. W. (1994). Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures. Pantheon Books.

Aniello Iannone adalah dosen Hubungan Internasional dan Ekonomi Politik Internasional di President University, Indonesia. Penelitiannya berfokus pada ekonomi politik Indonesia dan Asia Tenggara, regionalisme ASEAN, serta rezim migrasi dan ketenagakerjaan transnasional.