Kredit ilustrasi: berita.baca.co.id
“EVERY story is a travel story…a spatial practice”, kata Michel de Cherteau dalam karyanya The Practice of Everyday Life (1984). Artinya seluruh aktivitas praktis sehari-hari sesungguhnya berhubungan dengan spasial dan pembagian spasial secara gender pun berlangsung di sini. Pernyataan de Cherteau itu saya coba gunakan untuk memperbincangkan sejauhmana para calon legislatif (caleg-caleg perempuan melakukan spatial practice di dalam “daerah pemilihan” (dapil)nya. Asumsi bahwa kemenangan caleg karena faktor nomor urut, dana besar, dll, merupakan pandangan dominan yang didominasi oleh pendekatan instrumental dan ekonomis. Sementara pencalegan sebaiknya dipandang sebagai upaya membangun relasi sosial dengan konstituen.
Saya ingin mengajak pembaca untuk menjenguk kesibukan caleg perempuan menjelang pemilu sejak 23 September 2013 sampai saat ini. Ada teman saya yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk kursi di DPR Pusat yang kebetulan mendapat dapil di Sulawesi. Sejak jauh-jauh hari ia berusaha melakukan spatial practice di sana. Saya tidak tahu persis apa yang dilakukannya, namun secara umum dari mendengar cerita-cerita, ia membangun kenalan-kenalan untuk menjadi pintu masuk mendekati konstituen. Sebagai caleg DPR RI, ia harus bekerja di 4 dapil atau 4 kabupaten/kota sesuai peraturan pemilu. Untuk membangun kenalan-kenalan di dapil yang asing baginya membuatnya sangat sibuk. Kesibukan membangun kenalan-kenalan, saya kira, dilakukan juga oleh caleg-caleg yang lainnya, kecuali caleg keluarga politisi atau pejabat negara yang kondang dan uangnya melimpah. Setelah saya amati dari pemilu ke pemilu, tampaknya inti dari spatial practice rata-rata yang dilakukan oleh para caleg adalah membangun kenalan. Selebihnya hadir dalam acara-acara untuk mengampanyekan dirinya, wajahnya, sampai tahi lalatnya tanpa ada spatial practice yang mendukung kepentingan calon konstituen.
Spatial Stories dan Spatial Practice
Konsep spatial stories dan spatial practice diangkat oleh de Certeau dalam konteks waktu sehari-hari. Apa yang dilakukan manusia sehari-hari seperti orang bepergian (traveling) dari rumah ke pelbagai tempat tujuan: tempat kerja, pasar, sekolah, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan dipergunakan pelbagai sarana transportasi publik maupun privat, dan dengan kendaraan itu akan berbelok ke kanan, ke kiri, persisnya menapaki spasial. Manusia yang naik kendaraan itu akan menuju ke sebuah tujuan yang juga berbentuk tempat (spasial yang didefinisikan lebih spesifik), seperti “saya pergi ke Monas”. Bahkan, menurut saya, ceritera tentang Adam-Hawa sebelum masa “Kejatuhan” berada di tempat (spasial) yang disebut surga, dan kemudian sesudah masa “Kejatuhan” diturunkan ke bumi akibat melanggar aturan Tuhan. Jadi, seluruh aktivitas sehari-hari manusia di dalam spasial itu bercerita tentang traveling dari satu tempat ke tempat lainnya.
Lebih jauh, dalam pandangan saya, cerita perempuan dan laki-laki kemudian berbeda ketika manusia menciptakan pembagian kerja secara gender yang pada mulanya hanyalah pembagian fungsi. Spatial stories perempuan tercipta seturut pembagian kerjanya yang berhubungan dengan keberlangsungan masyarakat itu sendiri. Maka cerita perempuan adalah cerita tentang aktivitas reproduksi dalam arti yang luas. Oleh sebab itu cerita perempuan adalah cerita tentang perawatan di dalam spasial dimana mereka bermukim. Seluruh cerita itu ada dan terjadi dalam sebuah spatial practice, suatu akvitas sehari-hari di dalam ruang tersebut.
Kiranya seluruh kompleksitas aktivitas menjelang pemilu bagi caleg-caleg, dalam hal ini caleg perempuan, seharusnya adalah menciptakan spatial stories, namun tentu saja disertai syarat adanya spatial practice di dapil-dapilnya. Faktanya, caleg untuk DPR Pusat rata-rata-rata jarang melakukan spatial practice, kecuali hadir dalam bentuk simbolis berupa baliho-baliho seukuran raksasa. Memang jarak antara rumah ibu caleg dengan dapil seringkali terbentang jauh dan bagi kebanyakan caleg perempuan hal itu menjadi kendala akibat posisi gendernya. Sekali pun ada banyak yang memang enggan untuk melakukan spatial practice karena faktor keborjuasiaanya, atau sebaliknya faktor ketiadaan dana. Beruntung bagi caleg tingkat kabupaten/kota, pada umumnya mereka lebih dapat melakukan spatial practice karena dapil-dapilnya adalah ruang yang mereka lalui dan geluti setiap hari.
Spatial Practice Caleg Perempuan
Sejak model pemilu langsung ditrapkan pada 2004, saya mengamati beberapa bidan atau perempuan yang melayani publik berhasil memenangkan suara bagi dirinya, terutama untuk perebutan kursi di level parlemen kabupaten/kota. Mengapa bidan? Kebetulan saya bertemu dengan bidan-bidan tersebut (di tempat dan waktu yang terpisah) dan setelah saya pelajari dengan seksama, sampailah pada kesimpulan: bidan-bidan itu, bahkan sejak sebelum mengikuti bursa percalegan, telah melakukan spatial practice lintas desa dan kecamatan. Ia berkeliling desa dan kecamatan untuk menolong ibu-ibu yang sedang melahirkan, ataupun ia didatangi oleh ibu-ibu yang meminta pertolongan padanya.
Para bidan dikenal oleh orang-orang karena pekerjaan sehari-harinya melakukan pelayanan publik kepada kaum perempuan sebagai spatial practice. Saya juga pernah bertemu dengan kepala desa perempuan yang sebelumnya adalah penjual jamu keliling. Setiap hari ia traveling untuk menjumpai pelanggan-pelanggannya dan melayani kebutuhan mereka untuk kebugaran melalui segelas jamu. Pada saat ada momentum pilkades, penjual jamu itu didorong oleh para pelanggannya untuk ikut serta dalam kontestasi pilkades dan….menang!
Spatial practice perempuan sebagai pelayan publik memiliki spatial stories tentang nilai-nilai perawatan sosial demi keberlangsungan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain cerita yang dihasilkan perempuan dalam spatial practicenya adalah proses reproduksi. Pengertian reproduksi dalam hal ini bukan sekadar kerja domestik dan pengasuhan anak, melainkan juga dalam urusan publik.
Sejumlah caleg perempuan di Jawa Timur meminta nasehat kepada Khofifah Indar Parawansa atas kemenangannya dalam pilkada gubernur Jawa Timur. Khofifah pun berbagi resep kemenangan, dan katanya: “Kita harus turun ke masyarakat, bertemu dengan orang-orang dan sapalah mereka. Sebab kalau hanya share video itu tidak akan cukup jika dibandingkan dengan bertemu langsung”.[1] Khofifah menandaskan bahwa ia bukan berasal dari keluarga kaya dan darah biru pesantren. Artinya tanpa dana besar dan popularitas keluarganya, Khofifah berhasil memenangkan pilkada Jatim karena turun ke masyarakat.
Bagi caleg perempuan yang benar-benar melakukan spatial practice di dalam dapilnya, titik pijaknya ada pada kepentingan konstituen dan bukan pada kemenangan dirinya. Contohnya, pada pemilu 2014 sejumlah caleg perempuan yang melayani pembuatan akta kelahiran, mendampingi kasus isteri yang melawan permaduan, dll, berhasil memenangkan suara. Mereka menang tanpa dana besar, tanpa janji-janj, tanpa kaos, apalagi membangunkan sarana fisik.
Konstituen Minus Spasialnya
Pada umumnya caleg-caleg lebih memusatkan perhatian untuk meraup suara dan menafikan analisa spasial tentang kedapilan. Beberapa kali saya mengikuti ceramah caleg perempuan (bukan dalam arti ceramah caleg laki-laki lebih baik) dan kesan saya caleg tersebut tidak mengenal dapilnya atau dalam bahasa yang sedikit ilmiah, mereka tidak melakukan analisa geopolitik dapilnya. Mereka menganggap bahwa semua perempuan di kampung adalah sama, yaitu instrumen suara. Lantas mereka merasa cukup membagikan kartu-kartu dirinya. Seorang ibu pernah bertanya pada saya:”siapa nama caleg itu?” setelah si caleg 30 menit bicara dan foto dan namanya terpapang dalam spanduk yang menjadi latar belakang acara itu. Pertanyaan itu saya kira wajar, karena si caleg perempuan tidak pernah melakukan spacial practice di daerah tersebut. Ia hanya sekali datang untuk kampanye dirinya dan tampak tidak menguasai materi yang menyangkut kepentingan perempuan dalam wilayah tersebut.
Seorang caleg perempuan pernah ceramah di depan ibu-ibu kampung di Jakarta Utara yang cukup kumuh lingkungannya. Ibu-ibu di kampung itu menghadapi masalah ketiadaan air bersih atau sanitasi yang sangat kotor. Mereka harus membeli air bersih non-aqua guna memperoleh air untuk masak dan minum. Caleg perempuan itu malah menjanjikan penyusunan undang-undang syariah untuk melindungi perempuan. Suatu kondisi yang tidak nyambung dengan masalah spasial yang dialami perempuan di sana. Inilah contoh caleg yang berdiri di atas titik pijak kepentingan dirinya, dan bukan kepentingan konstituen.
Tetapi kebanyakan caleg perempuan –terutama caleg untuk parlemen pusat—menghadirkan uang sebagai representasi dirinya di dapil. Dirinya sebagai subjek spatial practice telah digantikan oleh uang. Konstituen berhadapan dengan uang dan dengan senang hati mereka menerimanya tanpa berusaha mengenal caleg tersebut lebih lanjut. Model caleg perempuan ini mendominasi model caleg yang bertarung melalui spatial practice. Alhasil, tidak ada perkembangan kuantitas menuju kualitas dari para caleg setelah tiga kali pemilu sejak 2004.
Partai Politik Tanpa Tanggung Jawab
Dapat dipahami sungguh merupakan perjuangan yang berat bagi caleg perempuan untuk melakukan spatial practice seorang diri dalam masa kampanye menjelang pemungutan suara. Saya katakan berat karena para caleg itu harus mengeluarkan biaya sosial dan material seorang diri, termasuk membayar tim sukses dan pengadaan perangkat kampanye. Sementara struktur partai politik yang menjadi naungan caleg perempuan itu tidak menggerakkan mesin ormas-ormasnya (jika ada) untuk mensukseskan caleg perempuan agar menang.
Kunci persoalannya memang ada pada kondisi partai politik dewasa ini yang tidak mempunyai orientasi untuk pengembangan kader calon anggota legislatif. Sementara ada banyak caleg perempuan yang tidak memiliki organisasi yang dapat bekerja untuk meraup suara. Seharusnya pengurus partai politik telah melakukan analisa spasial dan geopolitik dapil yang hasilnya dapat dipergunakan caleg perempuan untuk bertarung dengan pesaing lainnya. Tetapi model partai politik semenjak Orde Baru memang telah bertransformasi menjadi partai yang tidak mempunyai spatial practice di tengah masyarakat. Adanya struktur hingga tingkat ranting (desa) pun tidak melakukan spatial practice pelayanan publik.
Maka partai politik dan caleg-caleg pada umumnya tidak memiliki konsep tentang politik redistribusi sumber-sumber ekonomi untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Politik redistribusi mengandaikan adanya etos pelayanan publik yang menempatkan publik –terutama kelompok marginal—sebagai subjek yang harus dilayani untuk mengakses kesejahteraan. Sebaliknya partai politik itu malah melayani diri dan kelompoknya untuk merampas sumber-sumber ekonomi.
***
Sebagai penutup, sekali lagi, bahwa kemenangan
dalam pemilu bukan karena nomor urut, modal dana besar, berpakaian jilbab dan
bisa membaca Al-Quran, melainkan sejauhmana caleg tersebut berhasil membangun
relasi sosial dengan konstituen melalui praktik sehari-hari. Pada masa
sekarang, caleg yang demikian malah dipandang ganjil dan diolok-olok seperti
aktivis gerakan sosial. Bahkan kecenderungan yang terburuk dari situasi persaingan
politik dewasa ini adalah praktik argumentatum
ad baculum, yaitu penciptaan argumentasi yang menggunakan paksaan agar
orang lain menerimanya. Contohnya: jika saya tidak terpilih menjadi presiden,
maka Indonesia akan hancur! Argumentasi lainnya adalah ad honimem, yaitu penyerangan terhadap pribadi dan bukan pada
program kerjanya. Caleg-caleg telah terkondisi dalam cuaca argumentasi yang
sesat, hingga mereka bukan berkontestasi untuk melakukan spatial practice melainkan beradu mulut untuk saling menghancurkan.***
—————
[1] “Ingin Lolos dan Menjadi Anggota DPRD, Puluhan Caleg Perempuan Berguru ke Khofifah”, Tribune Jatim, 30 Juli 2018
