Para Filsuf Cuma Bisa Menafsirkan Dunia, Elite Oligarki yang Menentukannya

Print Friendly, PDF & Email

Ilustrasi oleh Illustruth


SUDAH berapa banyak taksiran dunia pasca-pandemi yang Anda baca? Dunia akan kembali ke nilai guna, katanya. Uang terbukti tak bisa membeli vaksin yang belum kita kembangkan, masker yang belum diproduksi, atau pun sistem kesehatan yang telanjur carut-marut. Kita bakal insaf dengan bagaimana kapitalisme melecut kita untuk selalu berproduksi sekaligus mengabaikan kesehatan dan kelanjutan hidup.

Lantas, menurut baginda Slavoj Zizek, COVID-19 adalah hantaman yang akan menghancurkan jantung kapitalisme. Pandemi menginsafkan kita, kita tak akan bertahan dengan tatanan absurd kita sekarang. Kita harus melucutinya serta menjalin jejaring bersemangat solidaritas global dan lintas negara-bangsa untuk mengatasinya.

Apakah mereka berbicara tentang dunia yang sama dengan yang kita tinggali?

Maaf saya harus misuh-misuh tapi Anda semestinya bisa memaklumi kegemasan saya. Dua bulan silam, saya menulis sejumlah taksiran muram tentang 2020. Semua taksiran tersebut mengena. Kita dipertontonkan dengan seremoni-seremoni, cek. Wabah menjadi momentum negara memperbesar kekuasaannya, cek. Pemerintah akhirnya diam-diam menganut teori imunitas kawanan dan memaksa kita bekerja lagi, cek. Kita tak bergerak ke tempat yang lebih baik. Dan tidak, saya tidak yakin dengan argumentasi perubahan besar tak berlangsung dalam semalam—bahwa institusi-institusi besar memerlukan waktu untuk bergerak dan berubah.

Para filsuf kita tampaknya agak awam dengan watak pranata bernama negara. Saya, karenanya, akan menawarkan taksiran saya tentang tatanan pasca-pandemi yang memperhitungkan juga Presiden, Perdana Menteri, dan elite oligarki kita yang rajin nge-prank warganya. Dan jangan khawatir, tulisan ini akan bikin Anda yang terganggu dengan taksiran muluk-muluk murung. Anda letih dengan optimisme berlebihan. Anda mau murung, bukan?


Delapan hari kerja

Pandemi akan mereda bila vaksin ditemukan atau, kemungkinan lainnya, virus bersangkutan bermutasi menjadi tak mematikan. Dalam skenario yang optimistis, hal ini akan terjadi di pertengahan tahun depan (atau yang tidak terlalu optimistis, 2-3 tahun lagi). Jokowi, artinya, masih menjabat. DPR masih diduduki oleh elite-elite menjengkelkan yang itu-itu juga.

Fakta lainnya, kita akan keluar dari pandemi ini dengan hutang negara yang menggunung. Saya tak perlu memaparkan banyak detail tentang ini, tapi jelas penerimaan negara akan melorot drastis. Di sisi lain, anggaran untuk sektor kesehatan, perlindungan sosial, serta peringanan pajak dan kredit mesti dikucurkan.

Anda ingat apa yang diinginkan Jokowi selepas terpilih kembali beberapa bulan silam? Jokowi ingin buruh cuma libur sehari dalam seminggu, lembur tak pulang-pulang, tak memiliki cuti haid atau libur keagamaan, hidup dari kontrak sebentar ke kontrak sebentar. Jokowi menghendaki dua kata tepatnya: Omnibus Law. Demi memastikan Indonesia tak tergulung resesi, bisa menyalip Vietnam dalam menadah investasi asing, pemerintah memutuskan mengobral buruh semurah-murahnya. Plus, jangan lupa, mereka juga menyertakan piring cantik sebagai bonusnya: penghapusan Amdal dan penetapan PP bisa mengubah UU.

Waktu itu, resesi ekonomi baru prediksi. Sekarang, dengan krisis yang lebih berabe jelas-jelas di depan mata, siapa yang bisa menjamin Jokowi tak bakal menginjak pedal sampai mentok buat mengesahkan Omnibus Law? Bahkan, siapa yang bisa menjamin dia tak ingin kita bekerja delapan hari seminggu agar pertumbuhan ekonomi Indonesia mendatang mengimbangi utang gila-gilaan kita sekarang? Beberapa konsultan belakang layar Presiden sudah kompak mengampanyekan betapa mendesaknya undang-undang ini di laman media sosial mereka. Mereka yakin ganasnya kondisi ekonomi mendatang hanya bisa dijinakkan dengan satu mantra—Omnibus Law. Saya bilang, isi kepala mereka adalah cermin isi kepala sang bos besar di Jalan Medan Merdeka sana.

Benar, untuk beberapa waktu ke depan negara akan menggenjot kebijakan-kebijakan beraroma sosialis. Namun, saya jujur saja heran bila ini menjadi alasan kawula progresif berbangga diri. Pertama, negara melakukannya dengan terpaksa—perlindungan sosial atau hancur lebur, beras gratis atau mati. Kedua, mereka melakukannya dengan berhutang ke masa depan yang belum kita miliki—masa depan ketika pandemi mereda dan kita semua bekerja lebih keras dari yang sudah-sudah untuk membayar hutang pribadi dan negara.

Ketiga, siapa yang berani bertaruh kebijakan-kebijakan di masa wabah tak akan menjadi korban bancakan pihak-pihak berkuasa serta kekonyolan birokratis? Kartu Prakerja, saudara-saudari?

Tidak ada alasan untuk berbangga. Hanya alasan untuk kian mengencangkan barisan.


Kembalinya nilai tidak berguna

Saya bukan penyebar hoaks. Saya tidak bilang negara tak bekerja. Namun, ngomong-ngomong tentang Kartu Prakerja, ia mengajarkan kepada kita bagaimana kebijakan di masa pandemi tetap tidak dengan sendirinya dirancang agar berfaedah bagi banyak orang. Keprihatinan massal tak akan menghalau parasit politik memanfaatkan krisis buat kepentingannya sendiri.

Anda sudah tahu betapa omong kosongnya pelatihan-pelatihan prakerja. Pelatihan menjadi ojek daring, pekerjaan yang biasanya langsung dijajal dan keahlian pentingnya lebih banyak diperoleh dari pengalaman lapangan, nilainya sejuta. Pelatihan buka UMKM yang modalnya sendiri saja mungkin tak sampai Rp500 ribu, nilainya Rp700 ribu. Cuma di satu tempat lain saya biasanya mendengar program atau pengadaan yang serupa tak sepadannya. Tempat itu adalah birokrasi pemerintahan. Program atau pengadaan mereka tak jarang harganya selangit, manfaatnya nol besar kalau bukan absurd.

Dan jangan heran bila dalam program atau pengadaan semacam ini, yang dinikmati bukan program atau pengadaan itu sendiri. Tak ada yang bisa menikmati lem aibon semahal Rp82 miliar. Tapi mentahannya, seandainya ada, pasti banyak yang mengincar. Tanyakan kepada ekonom mana pun, pelatihan prakerja tak akan banyak membantu, wabilkhusus ketika orang-orang dilarang bergerak, tak bisa mengonsumsi apa-apa, dan pada gilirannya menyebabkan kegiatan produksi lumpuh. Terlepas dari ketakmasukakalannya ini, ada partai politik yang gigih membela program bersangkutan. Ketika partai lain kompak menyikat Kartu Prakerja, partai ini mengolok-olok mereka “tak paham realitas”. Tanya mengapa.

Anda berharap orang-orang yang mengejar keuntungan tak halal di tengah pandemi saat ini akan berakhir seperti bapak-bapak tega, kikir, licik di sinetron Hidayah—karena, memang, dijebloskan ke gulag pun masih terlalu baik untuk mereka. Namun, tidak. Itu tak akan mereka alami dan mereka sendiri akan berpikir pendapatan haram semacam ialah haknya. Bila bukan oleh mereka, pendapatan ini akan dilalap oleh pendukung pemerintahan lainnya.

Sekadar mengingatkan, menjelang akhir tahun lalu, anggaran instansi pemerintahan secara umum naik. Anggaran pertahanan dan kepolisian melonjak dramatis. Tak lama setelahnya, Prabowo resmi menjadi Menteri Pertahanan, Gerindra menjadi partai pendukung pemerintahan dan polisi menjadi institusi yang gencar memburu para penghina presiden. PDIP, yang induk semangnya sudah menagih agar partainya diberikan lebih dari empat kursi, memperoleh lima kursi. Satu-satunya kementerian yang anggarannya menurun? Kementerian Kesehatan.

Ongkos politik kita yang mahal itu dibayar dengan mengorbankan anggaran kesehatan. Masihkah Anda berpikir kebijakan ekonomi di masa mendatang akan didikte oleh keberfaedahan bagi orang banyak belaka? Bahwa nilai guna akan kembali di tengah pandemi tanpa rintangan berarti?


Kematian cuma angka

Dua bulan silam, saya sudah menerka akan tiba harinya di mana pemerintah mendorong orang-orang untuk kembali bekerja, tak peduli wabah belum berakhir atau bahkan malah baru dimulai. Apa yang belum saya antisipasi waktu itu ialah orang-orang juga ternyata akan muak lantaran tidak bisa melakukan apa-apa selama berminggu-minggu. Kita tengah merayap ke puncak pandemi. Angka infeksi setiap hari mencatat rekor baru. Pada saat yang sama, PSBB kian tidak efektif. Keramaian kian tidak dapat dicegah. Dan ini tak hanya terjadi di negeri +62.

Penyebabnya, saya duga, ialah desensitisasi. Tingkat fatalitas penyakit COVID-19 mengkhawatirkan tetapi tidak cukup tinggi untuk menakut-nakuti kita secara konstan dan untuk waktu yang lama. Kematian yang disebabkannya masih menjadi kenyataan yang jauh bagi kebanyakan orang, didapat tak lebih dari peringatan instansi kesehatan dan pemberitaan yang lama-lama menjenuhkan. Pun, mahalnya pemeriksaan COVID-19 serta dampaknya bila diketahui positif menggusarkan banyak orang yang butuh memeriksakan diri. Mereka akan pasrah beristirahat sendiri, jauh dari perhatian bila terjangkit gejala akutnya.

Walhasil, kegawatan aktual pandemi akan kian terpisah dari keseharian kita. Teori-teori konspirasi dungu akan kian berkembang karena kita merasa kehidupan kita pada dasarnya baik-baik saja. Kelompok kanan berotak kulit ketupat di mana-mana bakal menuntut warga sesegera mungkin dibebaskan untuk bergerak dan beraktivitas. Dan yang lebih wajar terjadi, infeksi dan kematian COVID-19 beralih menjadi statistik belaka yang tak berwajah. Ia bertambah tak henti-henti tapi ia hanya deretan angka di satu sudut situs yang Anda buka.

Dan percayalah, merebaknya kecenderungan semacam itu ialah kabar menggembirakan bagi pemerintahan. Isi hati pemerintah yang perdana menterinya bilang “turis mereka [Jepang, Korsel] sudah mau keluar, stres selama ini” di tengah pandemi tak sesulit itu ditebak. Kalau memang masyarakat yang kebelet mau keluar rumah, pemerintah mau apa? Kalau yang lebih memihak pada opsi imunitas kawanan adalah masyarakat, pemerintah, yang diam-diam sudah menganutnya, tentu hanya bisa mengabulkan kehendak masyarakat.

Normal baru, taksiran saya, akan tiba lebih cepat dari yang diduga. Di sana ocehan-ocehan menjaga imunitas menjadi wejangan harian baru kita. Angka infeksi dan kematian yang kian menggelembung tak akan bikin kita gentar. Namun, di satu pojok yang diabaikan, rumah sakit akan menjadi medan tempur untuk waktu yang lama. Tenaga medis akan menjadi pariah baru yang babak belur dengan pekerjaan yang tak henti, nyawanya yang terancam, dan kehadirannya yang ditakuti banyak orang. Pun, mereka yang memiliki penyakit lain akan terdampak karena fasilitas serta infrastruktur rumah sakit yang kini tersita untuk penanganan penderita COVID-19.

Saya tidak muluk-muluk membayangkan sistem kesehatan global yang berkeadilan akan tegak seiring negara-negara bergegas merespons pandemi. Saya cukup bersyukur seandainya anggaran stimulus kesehatan Rp75 triliun untuk menghadapi wabah terpakai dengan sebaik-baiknya.

Saya wajib cemas mengingat Jokowi baru saja nge-prank kita dengan menaikkan kembali BPJS Kesehatan.

***

Kalau Anda sudah murung, tugas saya artinya sudah tunai. Yang tersisa ialah meninggalkan Anda dengan pernyataan berkesan terakhir yang menyempurnakan kemurungan Anda (dan mudah-mudahan, mengompori Anda melucuti optimisme membius dan fatalis).

Para filsuf cuma bisa menafsirkan dunia dengan berbagai cara, ujar sosok kesayangan Anda. Elite oligarki Anda yang menentukannya, saya tambahkan.***

Geger Riyanto, Mahasiswa Ph.D. Institut Antropologi Universitas Heidelberg

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus