DI NEGERI ini, bulan Oktober, akan selalu dikenang dengan sendu di Tha Prachan dan juga di Chitralada Dusit. Dan memang, tak ada yang terikat takdir dengan Oktober seerat Thailand.
Oktober Merah
Mereka yang pernah singgah belajar di Thammasat dan terlibat kegiatan politik pasti mengenang diskusi-diskusi di setiap Oktober menjelang peringatan periode bersejarah penuh darah di pertengahan dekade 1970-an.
Setelah melancarkan protes dan mogok, pembangkangan pelajar ini diakhiri dengan serangan maha brutal oleh tentara ke kampus Tha Prachan. Tragedi Oktober Berdarah ini mengubah jalan hidup banyak orang dan Thailand sebagai bangsa. Peristiwa inilah yang mendorong ribuan mahasiswa meninggalkan kampus, menuju ke hutan-hutan di pegunungan utara dan timur laut, mengokang senjata dan turut mengobarkan gerilya terhadap junta militer.
Terutama untuk generasi pelajar di dekade 70-an, bulan Oktober 1973 akan diingat sebagai masa di mana pemberontakan terhadap junta militer diproklamirkan. Protes inilah yang melahirkan bulan madu demokrasi sebelum dikangkangi kudeta militer di bulan yang sama tiga tahun kemudian. Bulan Oktober di tahun tersebut menjadi penanda miris kekalahan demokrasi ketika protes para pelajar yang berlangsung lebih dari seminggu berpuncak pada peristiwa berdarah di Universitas Thammasat.
Oktober 1973 adalah rasa bosan yang meninggi. Sebabnya, krisis ekonomi yang semakin buruk dan kondisi demokrasi yang di ujung kuburan. Belum lagi konflik Perang Dingin yang mengambil medan di Asia Tenggara. Thailand tentu tak luput jadi sasaran.
Di awal tahun 1973, pendapatan minimum harian warga Thailand tetap berkisar di angka 10 baht -standar yang sudah ditetapkan sejak 1958. Sebagian besar petani yang bermukim di wilayah Isaan, Chiang Mai dan sekitarnya, serta kalangan Melayu di selatan, bahkan menerima kurang dari angka tersebut. Sementara kebutuhan pokok terus membengkak sejak 1971 hingga mencapai 50%. Akibatnya ongkos belanja rumah tangga menyentuh hingga 30 baht per hari. Di awal tahun 1973, pemogokan semakin sering terjadi. Sebelum sukses memaksa penguasa junta militer untuk turun dari tahta di bulan Oktober, tercatat sudah hampir 40 kali demo pekerja dilangsungkan. Termasuk salah satunya adalah pemogokan legendaris oleh para buruh di Thai Steel Company yang berlangsung hingga sebulan.
Semua problem itu bermula dari gelembung ekonomi yang melanda Thailand di awal dekade 1960-an. Peningkatan nilai ekspor, menguatnya mata uang serta pembangunan infrastruktur secara masif membuat banyak orang berpikir bahwa Raja Bhumibol sedang menyetir negeri ke arah yang tepat.
Histeria ekonomi ini ditandai salah satunya dengan dibangunnya Universitas Terbuka Ramkamhaeng di tahun 1969. Pembangunan kampus baru ini ikut memicu membludaknya angka pelajar. Kebanyakan berasal dari latar belakang keluarga petani dan kaum miskin perkotaan. Di tahun 1972, Kementerian Pendidikan Thailand mencatat ada sekitar 50.000 pelajar universitas. Angka ini melonjak tajam dari jumlah 15.000 di tahun 1961.
Inilah cikal bakal generasi yang kemudian akan terpikat dengan semangat Revolusi Mei di Paris 1968 dan memandang demokrasi sebagai kebutuhan. Jurnal progresif Social Sciences Review yang terbit 1966 di Universitas Thammasat, dianggap sebagai salah satu penyebab populernya ide mengenai gerakan pelajar demokratik di kalangan muda Thailand.
Intelektual-intelektual di lingkaran Social Sciences Review menjadi motor dengan menyelenggarakan kursus-kursus belajar bagi para pelajar. Pembelajaran dilakukan di kampung-kampung, terutama menyasar daerah petani miskin di Isaan dan sekitar Chiang Mai. Di tahun 1971, Social Sciences Review berhasil menyelenggarakan lebih dari 60 pendidikan yang melibatkan sekitar 3.500 pelajar. Program ini mendompleng semacam kegiatan Pramuka (Boyscouts) yang di masa tersebut lumrah dilakukan. Target utama adalah mereka yang berasal dari daerah-daerah rural miskin di bagian utara dan timur laut Thailand.
Gerilya kampus ini dilakukan karena serikat pelajar terbesar saat itu National Student Center of Thailand (NSCT) berkarakter tradisional, tidak progresif dan cenderung royalis. NSCT yang terbentuk di tahun 1968 pada mulanya lebih merupakan organisasi aliansi antara sebelas perguruan tinggi (termasuk di dalamnya Universitas Thammasat dan Universitas Chulalongkorn) yang memfokuskan diri pada kegiatan-kegiatan seremonial dan moralis serta menolak terlibat dalam politik. Upaya para aktivis progresif untuk merebut kepemimpinan NSCT selalu gagal karena sikap antipati kebanyakan pelajar.
Angin mengubah arah ketika Thirayuth Boonmee, pelajar teknik mesin Universitas Chulalongkorn berhasil menduduki posisi Sekretaris Jendral NSCT. Thirayuth adalah salah satu pelajar yang tumbuh dan berhasil diradikalisir oleh aktivitas-aktivitas diskusi dan seri pendidikan yang didorong oleh Social Sciences Review. Sukses pengambilalihan posisi strategis ini membuat NSCT bergerak ke arah yang semakin radikal.
Untuk ujicoba, sebuah protes dalam rangka memboikot produk-produk Jepang diluncurkan pada November 1972. Protes simbolik yang berlangsung selama 10 hari ini memang tidak langsung menyasarkan kritik kepada Thanom Kittikhacorn dan Praphas Charusathien sebagai pemimpin utama junta militer saat itu. Bagi Thirayuth dan kolega, protes ini adalah upaya persiapan dan evaluasi untuk melihat seberapa jauh kesiapan massa pelajar. Gerakan ini memang berhasil diredam junta militer, namun suksesnya mobilisasi pelajar menjadi pondasi penting dalam peristiwa-peristiwa insureksi di kemudian hari.
Juni 1973, gerakan pelajar mulai berani unjuk taring. Rektor Universitas Terbuka Ramkamhaeng berhasil dipaksa mundur dari jabatannya. NSCT menyerukan mogok dan pelajar mengepung gedung rektorat dan memaksa pemecatan yang menyasar aktivis pelajar dicabut. Protes ini diprovokasi oleh keinginan pihak kampus memecat mereka yang dituduh berada di balik beredarnya pamflet provokatif yang mengkritik junta militer. Pemogokan ini menandai dimulainya periode radikal dalam sejarah NSCT yang tradisional dan cenderung anti politik.
6 Oktober 1973, Thirayuth bersama 10 aktivis lain ditangkap militer dengan tuduhan penghasutan. Aksi pembagian selebaran yang mengandung kritik terhadap pemerintahan Thanom dan Praphas dianggap telah kelewat batas. Keesokan harinya, Kongkiat Kongka ikut ditahan. Kongkiat dituduh sebagai salah satu otak di balik aksi penyebaran selebaran. 8 Oktober, Thirayuth dan koleganya dinyatakan dalam penyelidikan junta militer karena dicurigai sedang merencanakan aksi kudeta terhadap kerajaan. Hal ini memberi alasan bagi pihak militer untuk menahan para aktivis lebih lama. Sehari kemudian, Khaisaeng Suksai yang merupakan mantan anggota parlemen, juga ikut ditangkap. Selama empat hari ditahan, Thirayuth, Kongkiat dan Khaisaeng beserta yang lain tidak diijinkan berkomunikasi dengan dunia luar. Hal ini memicu isu liar bahwa semua aktivis yang ditangkap telah tewas dibunuh militer dalam penjara. NSCT lalu mengorganisir protes serta pemogokan di kampus-kampus utama Bangkok Metropolitan Region (BMR). Namun junta militer memilih menutup telinga.
Dan kemarahan itu akhirnya meledak.
Untuk memprotes penangkapan tersebut, ribuan pelajar dan serikat pekerja membanjiri jalan-jalan utama Bangkok. Diperkirakan sekitar 400.000 orang mengikuti aksi-aksi protes menuntut pembebasan aktivis-aktivis yang ditahan. Motor utama adalah NSCT dan serikat-serikat buruh radikal. Aliansi pelajar-pekerja menjadi mungkin karena banyaknya pelajar yang bekerja sebagai buruh dan juga terlibat di dalam serikat.
Demonstrasi memuncak pada 13 Oktober ketika hampir setengah juta orang ikut ambil bagian dan berkumpul di Monumen Demokrasi serta di depan gedung parlemen. Jumlah massa yang besar menggetarkan penguasa. Junta militer yang didukung Raja Bhumibol sepakat berunding dan memutuskan menarik pasukan kembali ke barak pada sore hari, 13 Oktober 1973. Di saat yang bersamaan, Thirayuth dan semua yang ditangkap dibebaskan militer. Raja Bhumibol Adulyajev yang kebingungan dengan kemarahan rakyat sepakat menandatangani rencana untuk merumuskan konstitusi negara yang baru dalam tenggang masa dua belas bulan. Tentu saja dengan syarat: pelajar menghentikan protes dan membubarkan diri sebelum hari berakhir.
Permintaan Raja Bhumibol disanggupi beberapa elit pelajar dan pimpinan serikat buruh. Aliansi luas yang didorong NSCT retak.
Sebagian besar pelajar memilih mendengarkan seruan Raja Bhumibol untuk menghentikan pemogokan dan kembali ke kampus. Namun sekitar 200.000 pelajar di bawah komando Seksan Prasertkul memilih tetap melanjutkan protes. Mereka memilih melanjutkan rally dari Monumen Demokrasi menuju Istana. Dini hari 14 Oktober, barisan pelajar telah mengepung Istana dan menuntut agar dapat berdialog langsung dengan Raja Bhumibol. Permintaan ditolak oleh juru bicara junta dan para pelajar diinstruksikan untuk segera meninggalkan tempat tersebut.
Namun, ketika para pelajar sedang membubarkan diri, sebuah bom meledak. Ledakan tersebut menjadi isyarat sekaligus alasan bagi polisi dan tentara yang berjaga untuk segera memukuli pelajar. Tembakan peluru tajam mulai dilepaskan. Siang hari, sudah 77 orang dinyatakan tewas dan hampir seribu orang menderita cedera dan memar serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Tank-tank bergerak dengan angkuhnya di jalanan dan helikopter tak putus beterbangan. Suasana mencekam. Militer semakin buas. Para pelajar yang pontang panting mencari perlindungan mendapatkan dukungan dari warga kota. Tidak hanya bertahan, mereka balik menyerang. Tentu saja, junta militer tak mau tinggal diam.
Kekerasan yang dilakukan militer dijawab dengan perlawanan. Menjelang siang hari, jumlah para pemrotes semakin meluas karena banyaknya warga kota Bangkok yang ikut bergabung melawan tentara. Ada tiga alasan utama di balik meluasnya dukungan tersebut. Pertama, tindak kekerasan aparat militer menyasar liar hingga para pejalan kaki dan pekerja kantoran yang terjebak di jalur demonstrasi. Mereka yang mulanya sama sekali bukan bagian dari demonstran juga ikut dihajar dan sebagian lain kena tembak. Alasan kedua adalah akumulasi frustasi akan krisis ekonomi yang menghantam kalangan menengah sementara praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dilakukan secara telanjang oleh para jenderal. Ketiga, para pelajar sedang mendapatkan kepercayaan publik. Mereka dianggap merepresentasikan tuntutan-tuntutan lapisan kelompok menengah yang selama ini dikerangkeng ketakutan. Protes yang dilakukan pelajar selama beberapa hari dianggap sebagai sinyal akan kemungkinan perubahan.
Para pemrotes mempersenjatai diri dengan batu dan kayu. Sementara sekelompok pelajar polisi yang dikeluarkan dari sekolah karena terlibat protes sejak 7 Oktober ini mendirikan sayap milisi bernama Harimau Kuning. Mereka menyasar kantor-kantor polisi dan tentara dengan molotov dan bom rakitan dari kembang api. Ratchadamnoen terbakar. Bangkok dikepung api oleh peperangan kota yang tak imbang.
Sekitar jam 7 malam, Istana mengeluarkan instruksi agar tentara mundur. Pernyataan ini diikuti rilis bahwa junta militer pimpinan Thanom dan Praphas resmi membubarkan diri.
Seruan Istana gagal.
15 Oktober, demonstran tetap melancarkan protes. Pelajar menduduki kampus dan memaksa aktivitas belajar lumpuh total. Perjuangan dianggap belum selesai hanya dengan pernyataan mundurnya Thanom dari kursi perdana menteri. Pelajar menuntut pengunduran diri penuh Thanom dari jabatannya sebagai Komandan Tertinggi Kesatuan Militer. Istana lalu menentukan sikap. Tersiar kabar bahwa Jendral Thanom dan Praphas beserta Kolonel Narrong Kittikachorn (anak kandung Thanom dan menantu Praphas) sudah melarikan diri ke luar negeri. Juru bicara Istana mengeluarkan pernyataan bahwa sebuah lembaga interim yang berdasar prinsip-prinsip demokrasi akan dibentuk sebagai pemerintahan transisi. Pemilu dijadwalkan dalam waktu secepat mungkin dan reformasi ekonomi akan menjadi program prioritas.
Protes kemudian layu dengan cepat. Demokrasi dianggap sudah menyingsing. Dan ia terbit dari Istana.
Setelah meredup, pelajar Thailand mengulangi tabiat buruk yang dipraktikkan gerakan pelajar di belahan negara lain. Para pelajar kembali ke dalam ruang-ruang kelas dan menenggelamkan diri dalam aktivitas belajar sembari menyerahkan proses transisi kepada kekuatan politik tradisional. Para pelajar lupa bahwa meski ikut meminjamkan dukungan dalam gelombang protes pelajar, kelompok menengah Thailand adalah orang-orang pragmatis. Satu-satunya yang mereka lindungi adalah akses terhadap kue akumulasi kapital yang hanya akan bisa didistribusikan di antara mereka jika kondisi ekonomi stabil dan demokrasi berjalan ala kadarnya.
Analisa tersebut menjumpai kebenarannya tidak lama setelah insureksi heroik tersebut. Gerakan pelajar yang sebagian besar sedang vakansi politik membiarkan Raja memainkan peran kunci dan menyetir demokrasi.
Raja Bhumibol yang selalu berpihak pada para pemimpin junta militer. Foto diambil dari https://commons.wikimedia.org
Sanya Dhammasakdi, Dekan Fakultas Hukum Universitas Thammasat, seorang moderat dan peragu sekaligus royalis setengah hati ditunjuk Raja Bhumibol sebagai Perdana Menteri. Sanya lalu membentuk sebuah komite untuk menyusun draft konstitusi yang baru. Hasil rancangan komite ini resmi diserahkan pada 8 Januari 1974. Sanya lalu membiarkan pihak Kerajaan menunjuk langsung 2.347 orang yang dianggap sebagai perwakilan berbagai kelompok dan sektor di Thailand. Orang-orang yang ditunjuk Raja ini lalu menyelenggarakan pemilihan internal untuk memilih 299 orang di antara mereka untuk ditetapkan sebagai anggota Komite. Kelompok ini lalu akan memilih 100 orang dari antara mereka sebagai peserta konvensi untuk mengesahkan Konstitusi yang baru.
Sistem pemilu disusun. Sebuah model hibrida diperkenalkan untuk pertama kalinya. Campuran aneh antara sistem representasi partai politik dan mereka yang dianggap sebagai wakil independen dari setiap daerah pemilihan. Tiap wakil independen non parpol berhak satu kursi untuk tiap 150.000 suara.
Selain itu, draft Konstitusi yang baru tersebut memandatkan perubahan-perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan Thailand agar ditempuh melalui mekanisme referendum.
Draft awal ini ditolak oleh kubu Royalis dan Istana. Mereka menilai bahwa Konstitusi yang baru harus memberikan kuasa kepada Raja sebagai penentu keputusan akhir dan bukan melalui referendum terbuka. Kubu Royalis juga menolak usulan untuk memangkas campur tangan Istana dalam penunjukkan anggota Senat dan Kabinet pemerintahan. Mereka berkeras bahwa hak-hak Istana mesti menyesuaikan dengan Konstitusi 1949.
Satu hal yang paling mencolok diperdebatkan adalah soal UU Pewarisan Tahta tahun 1924. Pihak Istana dan royalis menambahkan dua klausa utama. Pertama, dalam kondisi kosongnya tahta, parlemen dapat mengangkat seorang Putri sebagai pemegang kekuasaan. Kedua, mengusulkan agar UU Pewarisan Tahta dapat diamandemen sesuai kebutuhan. Dua usulan ini bertentangan dengan draft awal yang diusulkan. Yang mana menegaskan bahwa UU Pewarisan Tahta bersifat mutlak dan tidak dapat diamandemen. Sehingga jika pihak Kerajaan nantinya tidak memiliki Putra Mahkota sebagai penerus, maka referendum akan digelar sebagai penentu akhir.
Sanya yang terjepit memilih menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Perdana Menteri. Namun, ia tak kuasa menolak ketika dirinya dipaksa Raja Bhumibol untuk kembali menduduki posisi tersebut. Sesudahnya adalah basa basi politik.
Draft baru yang memuat usulan Istana diterima dan disahkan pada 7 Oktober 1974. Tidak ada protes publik saat itu. Daerah selatan sedang disibukkan dengan operasi militer menghadang tumbuhnya kelompok nasionalis Melayu Pattani. Di utara dan timur laut, Partai Komunis Thailand sedang melancarkan gerilya. Serikat buruh yang memenangkan beberapa tuntutan ekonomis kembali bekerja di pabrik-pabrik membuntuti para pelajar yang sudah jauh hari mundur dari gelanggang politik.
Pengesahan draft konstitusi dilakukan dengan tergesa-gesa. Seratus orang yang ditunjuk Raja Bhumibol secara bulat menerima tambahan-tambahan dan klausa yang diusulkan Istana. Sanya, si Perdana Menteri yang tak punya kuasa apapun itu akhirnya mengesahkan hasil keputusan Komite.
Ketakutan pihak Istana dan kubu Royalis memang sangat berdasar. Di periode itu, Thailand sedang terjepit. Pemberontakan komunis di daerah timur laut dan utara tampak makin berbinar dengan kemenangan kubu Komunis di Vietnam dan Laos. Bersama Cina, mereka mendanai gerilyawan Maois Thailand. Bhumibol resah melihat bagaimana kemenangan komunisme sinonim dengan keruntuhan monarki. Kerajaan-kerajaan dibubarkan. Kekayaan dinasti dilucuti dan pemerintahan populer didirikan. Sementara elit pendukung Kerajaan membayangkan mimpi buruk akan kehilangan harta benda dan kekuasaan jika Thailand sampai jatuh ke tangan Komunis. Itu sebabnya, demokrasi bagi Bhumibol hanya penting dan berguna sejauh ia dapat memastikan kekuasaan Istana tidak dikebiri.
Pemilu yang ditunggu akhirnya dihelat Januari 1975.
Sayap kiri yang diwakili Partai Sosialis Thailand, Partai Front Sosialis dan Partai Aras Baru total mengumpulkan 37 kursi dari 269 yang diperebutkan. Namun, tidak ada satupun dari 22 partai peserta pemilu yang menang telak. Artinya, pemerintahan hanya bisa dibentuk dengan koalisi. Awalnya, pemerintahan dibentuk oleh koalisi yang dimotori oleh Partai Demokrat di bulan Februari. Kurang dari sebulan, koalisi ini bubar. Digantikan oleh formasi baru dengan Partai Aksi Sosial sebagai poros utama. Aliansi politik ini menunjuk Krukirt Pramoj sebagai Perdana Menteri menggantikan Seni Pramoj dari koalisi sebelumnya.
Pemerintahan ini kembali tidak bertahan lama. Januari 1976, pihak militer berhasil memaksa Krukirt membubarkan parlemen, mengundurkan diri dari kursinya dan menyetujui dilangsungkannya pemilu di bulan April. Pemilihan ini berlangsung penuh intrik dan kecurangan di tengah menguatnya sentimen anti-komunisme.
Partai Demokrat kembali menjadi pemenang meski tak dominan dan tetap harus membentuk koalisi. Seni Pramoj kembali menjadi Perdana Menteri. Namun kondisi politik tak kunjung membaik. Ketegangan semakin memanas ketika undang-undang yang mengatur tentang pemilihan di level lokal ditolak oleh Raja Bhumibol. Parlemen yang sebagian besar menyetujui usulan ini berang. Namun Istana tidak bergeming. Veto oleh monarki.
Di tengah kekacauan itu, Praphas Charusatien pulang dari eksil dan secara resmi mengadakan pertemuan dengan Raja Bhumibol. Pertemuan itu menuai kecaman. Protes pelajar kembali menghangat. Istana dituduh bermain api dan mengancam demokrasi. Pelajar lalu mulai kembali mengonsolidasikan diri. Demonstrasi digelar, pamflet disebar.
Di saat yang bersamaan, militer melalui Komando Operasi Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Operation Command) mengerahkan Krathing Daeng (Banteng Merah), sayap paramiliter sebagai lawan tanding gerakan pelajar yang tengah kembali bergeliat. Anggota-anggota Krathing Daeng adalah jagoan pasar, tukang pukul, kriminal kelas teri dan bajingan miskin kota yang dididik dengan fanatisme anti komunisme dan loyalitas terhadap Istana. Orang-orang ini dicecoki alkohol dan pelacur yang dibayar dengan pajak. Mereka menjaga bisnis-bisnis militer sembari merapal mantra lestarinya monarki. Mereka juga dibekali pelatihan militer, senjata ilegal, granat dan dukungan logistik. Krathing Daeng terbukti menjadi alat pukul militer paling mematikan yang menyerang protes-protes damai pelajar dengan brutal. Mayor Jendral Sudsai Hasadin menjadi otak di belakang kelompok ini.
Selain Krathing Daeng, Pemandu Desa (Village Scouts) adalah sayap para militer lainnya. Jika Krathing Daeng membasiskan dirinya di daerah perkotaan, Pemandu Desa bertugas mengamankan kekuasaan istana di daerah-daerah rural. Kelompok ini dibentuk oleh Kesatuan Polisi Perbatasan Thailand dan mendapatkan dukungan penuh Raja Bhumibol. Di tahun 1975, diperkirakan sekitar 5 juta orang sudah pernah melalui pelatihan intensif lima hari yang menjadi syarat perekrutan. Dalam upacara inisiasinya, Raja Bhumibol sering datang dan mengalungkan syal kepada para alumni terbaik. Kelompok ini dikenang dengan brutalisme mereka ketika bertugas meredam gerakan pelajar yang berbasis di Universitas Chiang Mai dan Universitas Khon Kaen, yang masing-masing menjadi representasi kalangan muda terpelajar daerah utara dan timur laut (Isaan).
Namun, para pelajar enggan mundur. Justru konsolidasi semakin membesar dan difokuskan dengan pendudukan kampus. Mengokupasi universitas ditempuh agar dapat meminimalisir represi fisik dari kelompok para militer. Sekaligus membuka ruang propaganda yang lebih luas untuk menggalang dukungan.
Tidak lama setelah kedatangan Praphas, 19 September tahun itu, Thanom Kittikacorn juga ikut pulang dan segera membaptis diri sebagai biksu. Raja Bhumibol dan Ratu Sirikit yang kembali dari kunjungan di daerah selatan pergi mengunjungi Thanom. Istana jelas mengirim signal dukungan kepada militer.
Pelajar meradang. Protes yang meluas semakin berdarah karena aksi-aksi brutal Krathing Daeng dan Pemandu Desa.
Pelajar yang muak dengan sikap Istana dan mulai khawatir dengan kondisi demokrasi kembali mengonsolidasikan diri. Universitas Thammasat menjadi titik penting karena lokasi Tha Pracan yang strategis. Di kota-kota lain seperti Chiang Mai, Khon Kaen dan Songkhla, protes juga dilakukan. Di Bangkok sendiri, diperkirakan sekitar lima ribu pelajar bergabung dalam rally memprotes kepulangan Thanom ke Thailand.
Turbulensi ini mencapai titik didih pada 6 Oktober.
Para pelajar yang sedang berkumpul di Universitas Thammasat diserbu dengan brutal oleh gabungan Krathing Daeng, Pemandu Desa dan aparat militer. Sebelum senja, Tha Pracan berkubang darah. Menurut informasi resmi, 46 orang dinyatakan tewas, 167 terluka parah dan 3.000 lainnya ditangkap dalam serbuan brutal tersebut. Namun beberapa sumber bersikeras kalau jumlah korban mencapai lebih dari 100 orang. Selain itu, para pelajar perempuan banyak yang menjadi korban pemerkosaan anggota para militer yang terlibat dalam serangan.
Keesokan harinya, atas restu Raja Bhumibol, militer kembali mengambil alih pemerintahan. Seni Pramoj dipaksa turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Sangad Chaloryu sebagai pimpinan tertinggi militer mengumumkan terbentuknya Dewan Reformasi Administratif Nasional. Badan ini menyatakan bahwa kudeta diperlukan untuk menjaga Thailand agar tidak jatuh ke dalam kuasa komunis dan melindungi Istana dan kekuasaannya. Raja Bhumibol lalu menunjuk Thanin Kraivichien, seorang jaksa sayap kanan pembenci komunisme sebagai Perdana Menteri yang baru.
Demokrasi gugur bersama tenggelamnya mayat para pelajar di sungai Chao Praya.
Serangan berdarah yang ikut didukung Istana terhadap di Universitas Thammasat membuat banyak pelajar yang marah memilih bergabung dengan gerilyawan Maois yang beroperasi di daerah pegunungan utara dan timur laut. Harapannya, mereka menemukan teman seperjuangan. Namun friksi justru tak bisa dihindari. Dua generasi ini berbagi pandangan dan sikap politik yang berbeda. Partai Komunis Thailand ingin mengobarkan perang total terhadap monarki sebagai tujuan, sementara para pelajar memandang gerilya sebagai taktik sementara. Jika partai menginginkan sosialisme dimenangkan melalui perang dari pegunungan hingga akhirnya mengepung Bangkok, para pelajar menilai bahwa kondisi masyarakat pedesaan Thailand belum siap dan perang gerilya harusnya ditujukan untuk memaksa monarki bernegosiasi dan menerima tuntutan-tuntutan demokratik. Di mata kader-kader partai, para pelajar adalah borjuis kecil yang berjuang setengah hati. Sebaliknya para pelajar memandang bahwa kader-kader partai adalah kelompok tua yang tidak berpikiran terbuka serta dogmatis.
Aliansi prematur ini kemudian berakhir menyedihkan.
Pada April 1980, Perdana Menteri Prem Tinsunalonda mendapatkan restu Raja Bhumibol untuk mengeluarkan Dekrit 66/2523. Dekrit ini ditentang faksi sayap kanan dalam tubuh militer. Sebabnya, ia membuka jalan pulang bagi para gerilyawan untuk kembali menjadi bagian masyarakat Thailand. Dekrit ini menjanjikan amnesti serta garansi penuh terhadap upaya rekonsiliaai. Ketika dekrit ini turun, para aktivis pelajar termasuk dalam barisan paling awal yang meletakkan senjata. Mereka menjemput janji amnesti dan sebagian di antaranya kembali ke bangku kuliah. Gerilya yang dimulai sejak tahun 1965 ini akhirnya benar-benar padam tiga tahun kemudian ketika barisan gerilyawan menerima amnesti yang dijanjikan.
Setelah kekalahan tersebut, gerakan pelajar kembali menemukan momentumnya pada periode pembangkangan sosial di dekade 1990-an. Meski, para aktivis pelajar yang di kemudian hari dikenal sebagai Kelompok Oktober, adalah generasi yang berbeda, namun ia mewarisi sikap yang sama: keengganan untuk terlibat penuh di dalam arena politik. Gerakan pelajar di periode ini mengulangi kenaifan para pendahulunya dengan membatasi diri sebagai gerakan moral.
Itu mengapa, ketika untuk kesekian kalinya kudeta militer terjadi pada 22 Mei 2014, perjuangan pelajar untuk mempertahankan demokrasi dan memaksa tentara kembali ke barak, selalu akan dimulai dari awal lagi.
Ribuan orang mengiringi pemakaman Raja Bhumbol Adulyajev. Foto diambil dari www.telegraph.co.uk
Oktober Kuning
Sementara bagi para pengagum Bhumibol dan kelompok Royalis akan mengingat bulan Oktober sebagai akhir dari simbol monarki selama tujuh dekade. Setelah lelah ditopang peralatan medis dan injeksi bahan-bahan kimia dalam dosis yang tidak lagi masuk akal hanya agar sekedar terus dapat bernafas, Bhumibol Adulyajev akhirnya menyerah. Ia meninggalkan Thailand yang sedang bimbang karena junta militer telah cukup lama memegang kuasa.
Jika yang awal mengubah jalan demokrasi Thailand, peristiwa mangkatnya Bhumibol sudah pasti mengubah alur sejarah dinasti. Kematian Bhumibol, adalah prediksi yang berupaya dihindari namun justru datang terlalu awal. Selama tujuh dekade, ia menjadi aktor kunci yang memastikan militer dan elit pendukung monarki tetap memegang kuasa. Selama berkuasa, Bhumibol adalah orang yang berperan penting di balik prestasi demokrasi Thailand: negara dengan jumlah kudeta dan percobaan kudeta terbanyak di dunia. Atas prestasi ini, sejak Juni 2014 Thailand resmi dicoret dari daftar index demokrasi.
Bhumibol, akan dikenang sebagai seorang loyalis Amerika Serikat yang menghabiskan hidupnya sebagai seorang politikus sayap kanan. Raja kesembilan Thailand dari Dinasti Chakri dengan gelar Rama IX. Sejak naik tahta pada 9 Juni 1946 menggantikan kakak tirinya Ananda Mahidol yang mati tertembak, Bhumibol memecahkan rekor sebagai kepala negara terlama di dunia dan raja terlama yang pernah memerintah dalam sejarah Thailand. Selama tujuh puluh tahun pemerintahannya, Bhumibol menyaksikan pergantian 30 orang Perdana Menteri, dari Pridi Banomyong hingga Prayuth Chan-ocha.
Pada tahun 1957, sebuah kudeta yang dilancarkan militer untuk menggulingkan pemerintah Plaek Phibunsongkhram dengan tuduhan lèse-majesté. Plaek dianggap tidak menghormati otoritas monarki dan seharusnya dihukum berat. Kudeta di tahun 1957 ini pula yang mengawali kedekatan antara pihak Istana dengan tentara. Sejak saat itu, berbagai kudeta dan aksi anti-demokrasi lain yang dilakukan oleh tentara selalu mendapatkan dukungan dari Raja Bhumibol. Termasuk di antaranya, mendukung aksi penyerangan brutal terhadap para pelajar pada 6 Oktober 1973.
Majalah Forbes memperkirakan kekayaan Bhumibol -termasuk properti dan investasi yang dikelola oleh Biro Properti Istana, sebuah badan yang unik yang bukan berbentuk perusahaan swasta ataupun milik negara- berjumlah sekitar 30 miliar dolar Amerika pada 2010. Sejak tahun 2008 hingga tahun 2013, Bhumibol selalu menduduki puncak daftar bangsawan terkaya di dunia.
Semenjak tahun 2006, kondisi kesehatan Bhumibol menurun drastis dan ia dipaksa harus menghabiskan waktunya di ranjang rumah sakit. Obat-obatan dan berbagai model terapi berhasil memperpanjang umur Bhumibol selama satu dekade sebelum akhirnya menghembuskan nafas.
Kematian Bhumibol membuat banyak orang berkabung meski tidak sedikit yang bahagia dengan peristiwa ini. Umumnya, mereka yang merayakan kematian Bhumibol adalah para aktivis radikal yang terpaksa harus menjalani hidup sebagai pelarian politik di luar negeri. Namun, mangkatnya Raja Bhumibol juga memberikan kebahagiaan kepada pihak Istana. Yang paling mungkin merayakan hal ini adalah Putra Mahkota Vajiralongkorn. Tubuh renta ayahnya adalah palang terakhir yang menghalangi dirinya menuju singgasana.
Vajiralongkorn adalah sosok paling kontroversial di lingkaran elit monarki. Bulan Oktober 2014, Vajiralongkorn menyatakan kepada publik Thailand bahwa ia muak dengan istri ketiganya Srirasmi dan mengajukan cerai. Tidak cukup sampai di situ, Vajiralongkorn menuduh bahwa Srirasmi melakukan perselingkuhan dan menghina monarki. Srirasmi lalu diusir dari istana dan dilarang menemui anaknya, Dingpakorn. Menggunakan Lesse Majeste, Vajiralongkorn mengirim tiga saudara laki-laki, seorang saudara perempuan dan orang tua Srirasmi ke dalam penjara.
Di tahun 2015, sebuah dokumen bocor ke publik. Di dalamnya terdapat bukti-bukti korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh orang-orang dekat Vajiralongkorn. Merespon ini, sebuah kampanye berdarah dilakukan. Kali ini, yang pertama kali jadi korban adalah Mayor Polisi Prakrom Warunprapa yang tewas di bulan Oktober 2015. Dalam pernyataan resminya, Prakom disebut bunuh diri dengan menjadikan kaos sebagai alat ketika ia berada dalam tahanan militer yang terletak di dalam barak tentara di Jalan Nakorn Chaisri, Bangkok. Korban berikutnya adalah Saurian Sucharitpolwon atau yang lebih dikenal dengan nama Mor Yong, seorang peramal yang diketahui dekat dengan Pangeran Vajiralongkorn. Mor Yong juga tewas ketika sedang berada di dalam tahanan militer. Korban berikutnya adalah Mayor Jendral Pisitsak Saniwong na Ayutthaya, yang tidak lain merupakan Kepala dari pasukan pribadi pengawal Vajiralongkorn.
Ketiga orang tersebut, semuanya dibunuh ketika berada di dalam tahanan militer dan Vajiralongkorn berada di balik semua peristiwa ini. Namun, atas instruksi Prayuth Chan-ocha dan Prawit Wongsuwan, tentara dan polisi menutupi peristiwa ini dengan sangat baik.
Beberapa bulan lalu publik dikejutkan oleh beredarnya foto-foto Vajiralongkorn dengan dandanan super aneh dan tato palsu ketika ia sedang berlibur di Jerman. Namun, meski begitu tidak ada yang berani buka suara soal ini.
Sejarawan Thongchai Winichakul sendiri sudah mengingatkan bahwa Thailand sedang berada di dalam masalah yang serius. Pewaris tahta monarki diprediksi Thongchai sebagai seorang yang jauh rendah secara kualitas namun lebih brutal dalam tindakan-tindakan ekstrajudisial. Sejauh ini, analisis Thongchai menemukan faktanya.
Tingkah Vajiralongkorn yang begitu buas, tidak lepas dari kenyataan bahwa ada banyak elit royalis yang membenci dirinya. Sebuah bocoran yang dipublikasikan WikiLeaks mengenai pembicaraan yang terjadi di tahun 2010 mengonfirmasi semua itu. Di dalam rekaman tersebut, Prem Tinsulanonda, Siddhi Savetsila dan Anand Panyarachun terdengar mengolok-olok Putra Mahkota. Ketiga orang ini adalah sebagian dari para pembenci Vajiralongkorn yang telah berkali-kali berupaya untuk menggagalkan suksesi kekuasaan dari Bhumibol. Termasuk di antaranya adalah mendorong klausa di dalam Konstitusi Thailand yang memungkinkan seorang Putri untuk berkuasa. Dan Vajiralongkorn menyadari semua itu. Ia mengerti bahwa cara untuk membalas semua ketidaksukaan para elit terhadap dirinya adalah dengan membenci mereka dan memastikan dendam berada di tempatnya ketika tahta kerajaan menjadi miliknya.
Dan pembalasan itu sudah dimulai bahkan sebelum Vajiralongkorn benar-benar diangkat menjadi Raja Rama X, menggantikan ayahnya.
September kemarin, misalnya. Sebagai permulaan, Vajiralongkorn menghukum Ratthanwut, Watcharakitti dan bersama Disthorn untuk menjalani program rehabilitasi dengan melalui serangkaian pelatihan militer. Ketiga orang ini merupakan tokoh kunci yang mengendalikan Biro Urusan Rumahtangga Kerajaan yang secara resmi dikepalai Kaeokhwan Vajarodaya. Ratthanwut dan Watcharakitti adalah anak kandung Kaeokhwan, sementara Disthorn adalah keponakannya. Klan Vajarodaya telah bertanggungjawab mengurusi istana sejak tahun 1987 dan mengepalai ribuan birokrat. Kaengkhwan adalah kawan masa kecil Bhumibol, dan klan ini dianggap merupakan salah satu lingkaran utama Raja. Sejak Kaengkhwan mulai diserang pikun di akhir dekade 90-an, kendali Biro Urusan Rumahtangga Kerajaan diserahkan ke tangan Disthorn dengan bantuan Rattahanwut dan Watcharakitti. Disthorn adalah sosok yang dikenal luas publik Thailand, karena selalu tampak bersama dengan Raja Bhumibol. Ketika Thaksin Shinawatra digulingkan melalui kudeta militer, Disthorn bertanggungjawab sebagai penghubung antara militer dengan pihak keluarga kerajaan.
Sebagian orang berpendapat bahwa serangan Vajiralongkorn kepada klan Vajarodaya sangat erat kaitannya dengan skandal pemalsuan tanda tangan raja yang merebak belakangan ini. Kondisi kesehatan Bhumibol yang terus memburuk selama beberapa tahun terakhir, membuat dirinya mustahil untuk dapat membaca dan memberikan persetujuan terkait keputusan-keputusan politik penting. Dalam lima tahun terakhir, misalnya, Bhumibol adalah mayat hidup yang hidup dari topangan infus dan obat-obatan dengan dosis yang tidak lagi masuk akal. Itu mengapa menjadi aneh jika kemudian Bhumibol menyetujui hasil referendum Agustus kemarin.
Tidak cukup dengan itu semua. Selain menghukum ketiga orang tersebut, Vajiralongkorn kemudian mencopot mereka semua dari posisi di dalam istana. Sebagai pesan tambahan, foto-foto memalukan ketiga orang tersebut selama menjalani pelatihan militer dipublikasikan luas. Vajiralongkorn mungkin sedang mengirim pesan kepada para pembencinya yang lain.
Ada tiga hal yang dapat diinterpretasikan dari tindakan Vajiralongkorn tersebut. Pertama, Vajiralongkorn berada di atas hukum. Semua tindakannya seharusnya tidak dapat dibenarkan namun ia terbukti dapat melenggang lolos. Menghukum pejabat kerajaan, terutama yang berasal dari Biro Urusan Rumahtangga, membutuhkan persetujuan perdana menteri. Namun seperti yang ramai diketahui, Prayuth dan Prawit adalah para pendukung Vajiralongkorn yang tampaknya tidak ingin bersitegang dengan Putra Mahkota. Kedua, apa yang dikhawatirkan oleh elit politik Thailand nampaknya akan segera menjadi kenyataan. Sebentar lagi Thailand akan memiliki seorang raja yang memiliki impunitas untuk bertindak di luar hukum, termasuk membunuh mereka yang tidak bersepakat atau dianggap sebagai ancaman. Ketiga, tindakan Vajiralongkorn membenarkan fakta bahwa tidak ada yang dapat mengendalikan orang ini. Bhumibol semasa hidup maupun junta militer sendiri tampaknya tidak sanggup untuk menolak keinginan Putra Mahkota yang menyimpan dendam kesumat terhadap banyak orang. Terutama kepada mereka yang sejak 1972, tampak tidak merelakan dirinya untuk secara alamiah menggantikan ayahnya.
Dan kini, semuanya semakin dekat dengan kenyataan. Di masa depan, Thailand mungkin akan menandai Oktober sebagai terkuburnya demokrasi di Tha Prachan dan bangkitnya pemerintahan teror di Chitralada Dusit.* * *
Penulis adalah editor IndoPROGRESS
Kepustakaan:
Ben Anderson, Juli-September 1977. “Withdrawal Symptoms: Social and Cultural Aspects of the October 6 Coup”. Bulletin of Concerned Asian Scholars. 9 (3): 13–18. Cambridge
Chris Baker dan Pasuk Phongpaichit, 2014. A History of Thailand. Cambridge: Cambridge University Press.
Clark D. Neher (Ed), 1976. Modern Thai Politics: From Village to Nation. Cambridge: Schenkman Books
Grigoris Markou dan Phanuwat Lasote, 2015. “Democracy and Populism in Asia: The case of Thaksin in Thailand” dalam Intersections. Washington: Fall Edition
Nicholas Grossman dan Dominic Faulder (Eds), 2012. King Bhumibol Adulyadej: A Life’s Work. Singapore: Editions Didier Millet
Paul M. Handley, 2006. The King Never Smiles. New Haven: Yale University Press
Pavin Chachavalpongpun (Ed), 2014. “Good Coup” Gone Bad: Thailand’s Political Developments since Thaksin’s Downfall. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
Suchit Bunbongkarn, 2004. “The Military and Democracy in Thailand” dalam R. J. May dan Viberto Selochan. The Military and Democracy in Asia and the Pacific. Canberra: ANU E Press
Thongchai Winichakul, 1994. Siam Mapped: A History of the Geo-Body of Siam. Honolulu: University of Hawai’i Press.
