Mengapa Seruan “Makar” Saiful Mujani Malah Bisa Menguntungkan Pemerintahan Prabowo

Ilustrasi: Prabowo di Singapura tahun 2023 (Wikimedia Commons)

PADA 31 Maret lalu, ilmuwan politik Saiful Mujani (SM) mengeluarkan pernyataan politik yang sangat berani: agar kita dan negara ini mau selamat, maka kita harus menjatuhkan Prabowo Subianto. Bagi SM, cara-cara politik lainnya sudah tidak lagi efektif untuk mengingatkan Prabowo untuk memperbaiki pemerintahannya.

Usai pernyataan tersebut ramai dibicarakan, para pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran langsung menuduh SM melakukan ajakan makar. Berbagai pernyataan dan ulasan dari banyak pihak menyudutkan SM. Bahkan beberapa waktu lalu ia resmi dilaporkan ke polisi. Menghadapi semua itu, SM dan para pendukungnya kemudian angkat bicara memberikan klarifikasi melalui media massa. Intinya dua hal: pertama, mereka menyatakan bahwa video yang beredar di publik telah dipotong dan diedit sehingga konteks asli dari pernyataan tidak tersampaikan secara utuh; kedua, kalaupun memang benar diucapkan, mereka menganggap pernyataan itu adalah hak warga negara yang prihatin terhadap situasi umum yang semakin mengkhawatirkan.

Setelah menyimak cuplikan video yang viral tersebut, menurut saya pelaporan SM ke polisi atas tuduhan ajakan makar atau hasutan pemberontakan terhadap pemerintah adalah tindakan yang berlebihan. Pemerintahan yang demokratis seharusnya tidak merasa terancam oleh kritik, sekeras apa pun itu disampaikan—hanya rezim yang otoriter yang bersikap demikian.

Ada beberapa landasan bagi pandangan saya ini. Pertama, substansi pernyataan SM pada dasarnya merupakan ekspresi kekecewaan politik yang mendalam. Kekecewaan ini muncul tidak lain karena selama lebih dari satu tahun berkuasa, berbagai masukan, kritik, dan protes dari masyarakat tidak pernah ditanggapi secara berarti oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Sebagai contoh, ketika gelombang demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan rakyat yang memprotes perilaku mewah para anggota DPR—sangat kontras dengan kondisi kehidupan rakyat yang makin terpuruk—pecah pada Agustus 2025, pemerintah justru merespons dengan tindakan represif yang keras: mulai dari pembunuhan, pengejaran, penangkapan sewenang-wenang, hingga penahanan massal dengan jumlah terbanyak sejak jatuhnya rezim Orde Baru. Hal serupa terjadi ketika banjir bandang melanda Pulau Sumatra; pemerintah memilih mengabaikan kritik dan saran publik, bahkan membiarkan terjadinya intimidasi, penyebaran data pribadi (doxing), dan persekusi terhadap mereka yang berani bersuara kritis.

Contoh lain betapa pemerintah tidak peduli dan enggan mendengar kritik serta masukan publik juga dapat dilihat dari dua kebijakan: program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keputusan Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace (BoP). Dalam hal MBG, sudah banyak kajian serius yang membuktikan bahwa program tersebut tidak berjalan efektif, menghabiskan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar, serta menjadi sarana bagi-bagi keuntungan di antara lingkaran sekutu politik penguasa. Adapun terkait keanggotaan dalam BoP, kebijakan pemerintahan Prabowo secara terang-terangan bertentangan dengan semangat yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945, khususnya prinsip bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pelanggaran terhadap konstitusi ini jelas nyata mengingat apa yang dilakukan Israel terhadap Palestina merupakan kolonialisme pemukim (settler colonialism)—yang berdampak pada pengusiran paksa rakyat dari tanahnya, praktik rasisme yang terus-menerus, penahanan dan pembunuhan sistematis terhadap warga yang berjuang untuk kemerdekaan, dan yang paling penting, genosida. Keanggotaan dalam BoP sama artinya dengan melegitimasi kejahatan tersebut.

Kedua, seharusnya pemerintah beserta para pendukungnya paham bahwa SM sama sekali tidak memiliki prasyarat material yang memadai untuk mengorganisir pemberontakan, baik secara politik maupun militer. SM tidak mempunyai kapasitas untuk memobilisasi massa—suatu faktor yang sangat krusial dalam setiap upaya pemberontakan. Selain jejaring intelektual kelas menengah yang sangat terbatas jangkauannya, SM tidak memiliki basis sosial dan politik yang mengakar di kalangan rakyat luas, sehingga seruannya tidak mampu menggaung hingga ke rumah-rumah dan gubuk-gubuk rakyat kecil yang kondisi hidupnya kian memburuk dari hari ke hari. Begitu pula, ia tidak memperoleh dukungan dari kalangan militer maupun kepolisian, karena justru di bawah pemerintahan Prabowo, mereka kini kembali menikmati masa kejayaan dwifungsi seperti di masa Orde Baru. Nikmat apalagi yang mereka dustakan? SM juga tidak memiliki kemampuan untuk menggiring opini publik, karena ia tidak memiliki apalagi menguasai media massa dan media sosial. Tanpa penguasaan media secara masif, mustahil membangun opini yang kuat, apalagi hegemonik, tentang kebutuhan untuk makar.

Sebagai intelektual liberal terkemuka, SM tentu memahami dengan baik bahwa upaya makar mustahil terwujud tanpa ada sokongan dari elite politik. Makar hanya bisa terjadi apabila terdapat dua kondisi utama: mobilisasi massa dalam skala besar dan terjadinya perpecahan di tubuh elite penguasa—dua hal yang saat ini tidak terlihat. SM tentu juga menyadari bahwa dalam sejarah Indonesia, oligarki tidak pernah secara terbuka menentang kekuasaan yang sedang berjalan. Hal ini karena oligarki Indonesia pada dasarnya dilahirkan dan dibesarkan oleh negara itu sendiri, sehingga mereka tidak pernah memiliki agenda politik yang independen—mereka pada hakikatnya bersifat oportunistik. Selama negara, dalam hal ini pemerintahan Prabowo, masih memberi mereka ruang dan keuntungan ekonomi, oligarki tidak akan mau cawe-cawe dalam isu makar semacam ini. Bahkan, secara kalkulatif dan oportunis, mereka justru akan membiarkan Prabowo menanggung sendiri beban krisis ekonomi dan politik yang sedang terjadi, untuk kemudian dijadikan senjata politik dalam meraih keuntungan pada pemilu mendatang.

Skenario Autogolpe?

Mengapa Istana beserta proksi-proksinya merespons sangat berlebihan pernyataan yang sebenarnya bisa dengan mudah diabaikan? Alasan paling sederhana yang dapat diajukan adalah demi mengalihkan fokus masyarakat dari kekacauan tata kelola keuangan negara, kegagalan mewujudkan berbagai janji politik saat kampanye, serta yang paling aktual adalah upaya pembunuhan yang direncanakan secara sistematis oleh aparatur negara terhadap para pegiat demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan merekayasa isu pemberontakan ini, pemerintah mendapatkan dalih untuk menyampaikan kepada publik bahwa ada pihak-pihak luar yang dengan sengaja berusaha menghalangi bahkan menyabotase upaya mereka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui isu pemberontakan ini pula, pemerintah yang telah merusak tatanan demokrasi ini memperoleh pembenaran untuk menekan dan merepresi gerakan-gerakan yang memperjuangkan demokrasi.

Sisi lain dari pernyataan SM adalah itu justru berpotensi jadi amunisi bagi pemerintah untuk semakin mengencangkan cengkeraman kekuasaan melebihi apa yang sudah dilakukan selama ini. Ada beberapa argumen di balik pernyataan ini. Pertama, pemerintahan ini akan berhadapan dengan krisis ekonomi yang kian memburuk, dipicu oleh kebijakan-kebijakan yang sangat boros seperti MBG ditambah dampak dari melambungnya harga minyak dunia akibat invasi militer Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Kedua faktor ini saja sudah cukup untuk menyebabkan melebarnya defisit APBN dan neraca transaksi berjalan, yang pada gilirannya memicu lonjakan inflasi serta merosotnya daya beli masyarakat. Apabila tekanan fiskal terhadap APBN terus membesar, maka Prabowo pada akhirnya tidak punya pilihan selain menghentikan MBG. Namun, jika keputusan tersebut diambil, legitimasi pemerintahannya akan semakin hancur, mengingat selama ini nyaris tidak ada pencapaian substansial yang bisa dibanggakan. Justru yang tercatat adalah deretan panjang kegagalan: mulai dari inefisiensi, brutalitas dalam menghadapi kritik dan protes rakyat, kegagalan dalam penanganan bencana banjir, hingga yang paling mutakhir upaya pembunuhan terhadap aktivis HAM Andrie Yunus.

Dalam situasi seperti ini, isu makar menjadi santapan yang sangat menggiurkan bagi pemerintah—bukan karena merasa terancam oleh pidato Saiful Mujani, melainkan sebagai dalih untuk melakukan kudeta terhadap diri sendiri. Argumentasi ini mungkin terdengar janggal: bagaimana mungkin pemerintahan yang naik melalui proses demokratis melakukan kudeta terhadap dirinya sendiri? Sejarah politik Amerika Latin membuktikan bahwa fenomena kudeta sendiri—yang dalam bahasa Spanyol dikenal sebagai autogolpe atau self-coup dalam bahasa Inggris—bukanlah sesuatu yang tanpa preseden. Contoh paling masyhur terjadi di Peru, ketika Presiden Alberto Fujimori yang terpilih secara demokratis, di tengah impitan krisis ekonomi berupa hiperinflasi, ancaman terhadap stabilitas keamanan dari gerilyawan bersenjata Sendero Luminoso, serta konflik berkepanjangan dengan partai-partai oposisi, akhirnya melancarkan autogolpe pada 5 April 1992. Melalui kudeta terhadap dirinya sendiri itu, Fujimori semakin memperkokoh kekuasaannya atas Peru—sebuah cengkeraman yang pada akhirnya hanya bisa dipatahkan melalui tekanan politik dari komunitas internasional.

Prabowo, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memiliki segudang alasan untuk menempuh jalan autogolpe. Memang ia tidak berhadapan dengan gerilyawan bersenjata seperti Sendro Luminoso, tetapi Prabowo adalah pribadi yang menganggap seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya (self-entitled) sehingga seluruh keinginannya tidak boleh dibantah apalagi dihalang-halangi. Misalnya, ia menyimpan ambisi besar untuk mentransformasi perekonomian Indonesia menuju industri berbasis kecerdasan buatan (AI) dan tenaga listrik, khususnya kendaraan listrik baik roda empat maupun roda dua. Ambisi sebesar ini jelas tidak akan bisa diwujudkan jika terjadi gangguan-gangguan yang bersifat politik dan keamanan seminimal apa pun. Itu sebabnya ia sangat gampang menuduh pada kritikus sebagai antek-antek asing yang tidak ingin melihat Indonesia maju seperti negara-negara lain.

Prabowo memahami sepenuhnya bahwa ambisi transformasi ekonominya mustahil diwujudkan hanya dengan bergantung pada modal swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Logika akumulasi kapital menyebabkan sektor privat tidak menemukan prospek keuntungan yang cukup menarik dari proyek berskala raksasa seperti itu. Bukan berarti tidak ada jalan lain agar transformasi ekonomi ini dapat berjalan mulus, yaitu melalui jalur kapitalisme negara—negara berperan sebagai pengarah, fasilitator, sekaligus pengendali jalannya pembangunan ekonomi. Langkah menuju kapitalisme negara itu sudah mulai ditempuh. Ini tampak dari sejumlah kebijakan yang telah dijalankan, di antaranya pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara, penempatan personel Polri dan TNI secara masif di sektor-sektor yang tidak ada kaitannya dengan urusan keamanan maupun pertahanan, serta penunjukan orang-orang terdekat Prabowo pada posisi-posisi strategis di bidang ekonomi, termasuk di Bank Indonesia.

Kapitalisme negara itu sendiri tidak serta-merta bermakna negatif; dampaknya sangat bergantung pada komposisi dan konstelasi kelas berkuasa. Sebagai contoh, dalam kasus Tiongkok, kapitalisme negara berhasil mendorong perekonomian melesat. Karena kekuasaan negara berada di tangan Partai Komunis, kelas kapitalis tidak mampu mendominasi, sehingga kesenjangan ekonomi dan sosial dapat diatasi melalui redistribusi kekayaan oleh negara. Akan tetapi, dalam konteks pemerintahan Prabowo—kelas kapitalis justru mendominasi kekuasaan negara dan Prabowo sendiri merupakan seorang kapitalis—kapitalisme negara hanya akan menjadi instrumen yang menguntungkan oligarki. Hal ini terjadi karena kekuatan rakyat pekerja tidak hanya lemah, tetapi juga telah dilumpuhkan secara sistematis, antara lain melalui pelemahan serikat buruh lewat UU Cipta Kerja serta penerapan kebijakan neoliberal yang sangat agresif.

Apa tujuan dari beberapa kebijakan kapitalisme negara tersebut? Perlu diketahui bahwa fondasi utama dari jalan kapitalisme negara adalah soliditas dan dukungan politik yang kokoh—sesuatu yang sangat sulit dicapai dalam kerangka sistem politik elektoral yang berlaku secara periodik saat ini. Tawar-menawar di antara elite oligarki mengenai pembagian kekuasaan dan keuntungan akan selalu terjadi. Belum lagi harus menghadapi kritik dan perlawanan dari rakyat yang menjadi korban langsung dari proyek transformasi ekonomi tersebut.

Penutup

Dari uraian singkat ini, dapat disimpulkan bahwa ketika Saiful Mujani melontarkan isu makar, justru pemerintahan Prabowo-lah yang paling banyak mendapat keuntungan. Pernyataan SM tersebut, alih-alih mengguncang kekuasaan, malah menyediakan justifikasi politik yang sempurna bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa atas nama menjaga stabilitas dan keamanan negara, serta memajukan perekonomian nasional. Dalam skenario terburuk, jika autogolpe benar-benar terwujud, maka SM tanpa disadarinya telah berperan sebagai penyedia narasi legitimasi bagi konsolidasi kekuasaan yang lebih otoriter.

Dalam konteks ini, SM bukanlah pahlawan yang membangunkan kesadaran rakyat dan keberanian akibat represi keras yang terjadi pasca-Agustus 2025, melainkan justru seorang pecundang—bukan dalam arti pengecut, melainkan dalam pengertian bahwa ia menjadi pihak yang paling dirugikan oleh pernyataannya sendiri. Ia memberikan peluru kepada lawan politiknya tanpa mendapatkan apa-apa sebagai imbalan. Alih-alih memperkuat barisan oposisi, pernyataannya justru memecah-belah dan memperlemah posisi tawar kelompok kritis terhadap pemerintah. Ironinya, seorang intelektual yang seharusnya mampu memperhitungkan konsekuensi politik dari setiap ucapannya, justru terjebak dalam retorika yang hasilnya lebih menguntungkan kekuasaan yang sedang ia kritik. ***

Coen Husain Pontoh, editor Indoprogress