SUDAH menjadi kebiasaan umum, segala sesuatu yang dilahirkan biasanya akan dikenang dan tak jarang diperingati. Pun halnya dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Tepatnya pada 17 April bulan ini, organisasi kemahasiswaan tersebut memperingati kelahirannya. Seluruh kader di penjuru tanah air menyambut dengan penuh gegap gempita.
Sayangnya, segala aktivitas peringatannya masih sama seperti sebelumnya. Bahasa refleksi pergerakan masih dijadikan tema-tema seremonial. Kecenderungan diksi kata itupun menggambarkan suasana pergerakan yang selalu sibuk mengevaluasi masa lalu. Misal, apa yang sudah dilakukan selama setahun, atau yang lebih sering, bercerita soal sejarah dan pencapaian PMII dari masa ke masa. Akibatnya terlihat harlah PMII stagnan berkutat pada romantisme sejarah. Seakan akan bangsa ini dapat diselesaikan melalui ceramah sejarah semata.
Kebimbangan Gerakan
Ibarat orang berpegian, tentu harus memiliki tujuan dan cukup bekal. Begitu pun dengan kader dan institusi PMII. Setiap kader mau tidak mau harus memiliki tujuan gerakan dan bekal pengetahuan dalam melakukan kerja gerakan. Tujuan penting guna menentukan dimana PMII berpijak dan kemana PMII berpihak. Sementara itu, pengetahuan diperlukan sebagai basis pemikiran kader PMII dalam melakukan kerja gerakan.
Akan tetapi rumus sederhana kerja gerakan demikian nyatanya telah terkikis di tubuh PMII. Sebuah rumus gerakan yang seharusnya termanifes dari pengurus besar sampai tingkat paling bawah, yakni Rayon. Faktanya kader dan institusi PMII seperti kapas yang sedang terbang tertiup angin puyuh kenyamanan. Lalu, dimanakah standing position PMII hari ini?
Sebagai kader PMII, saya yakin tak ada satupun kader PMII yang dapat menjawab dengan lugas dan terperinci soal pertanyaan tersebut. Sekalipun ada, bisa dipastikan jawaban yang keluar akan berbeda antar level institusi PMII. Masing-masing memiliki jawaban yang kecenderungannya membela antar institusi internal tanpa menimbang rasionalitas dan realitas gerakan PMII hari ini. Model jawaban demikian semakin menguatkan bahwa PMII tak memiliki perspektif gerakan yang terstruktur dan terukur hari ini.
Padahal, standing position merupakan bagian paling penting dalam setiap gerakan sosial. Standing position pada gerakan sosial akan menentukan keberpihakan. Dan keberpihakan memiliki dua kanal; keberpihakan pada elit atau masyarakat pada kelas bawah.
Dari dua corak keberpihakan itu, saya sebagai kader PMII merasakan bahwa kebanyakan kader PMII telah terjerembab pada nalar elitis dan jauh dari realitas nyata masyarakat kita. Buktinya dari tidak nampaknya keterlibatan kader PMII yang dimotori oleh Pengurus Besar sampai Cabang PMII pada pendampingan beberapa persoalan masyarakat yang di kemplang oleh alat negara. Misal persoalan agraria di Kulon Progo, Yogyakarta; reklamasi hotel di Yogyakarta; pasir besi di Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah; penggusuran di Ibu Kota; reklamasi teluk Jakarta, dan sebagainya.
Soal kasus reklamasi teluk Jakarta memunculkan pertanyaan besar: terlibatkah PB. PMII dan Cabang sekitar dalam pendampingan masyarakat nelayan Jakarta? Bukankah reklamasi teluk Jakarta tak jauh dari singgasana mereka? Jelaslah zona nyaman telah meracuni nalar sehat elit Pengurus Besar PMII yang menular hingga ke kader pada level institusi terbawah.
Mirisnya, tak jarang beberapa Cabang PMII dengan percaya diri terlibat dalam aktivitas politik partai dengan mencantumkan embel-embel Institusi PMII Cabang tertentu. Misal, Cabang A mendukung si X sebagai calon bupati.
Memang, tidak semua cabang dan kader PMII memiliki nalar sakit seperti demikian. Beberapa cabang di daerah aktif terlibat pengorganisiran dan pendampingan masyarakat atas kesewenangan negara. Seperti pada pendampingan masalah tambang semen di Rembang, dan pendampingan petani di Indramayu. Akan tetapi, sedikit contoh tersebut tak dapat dijadikan kesimpulan atas keberpihakan PMII secara keseluruhan terhadap masarakat bawah. Sebab, masih banyak cabang sibuk berdamai dengan elit daerah, dan pengurus besar sibuk mencari ruang karir politik praktis. Akibatnya rakyat bingung mencari suaka keadilan atas kesewenangan alat negara. Karena organisasi sosial kemahasiswaan seperti PMII lepas dan nyaman dengan jas bernama “nalar elitis”.
Meruwat Nalar
Kini, 56 tahun sudah PMII hidup sebagai gerakan sosial. Sudah saatnya nalar “adem anyem” yang memalsukan kesadaran kader dan institusi PMII harus segera di kembalikan pada posisinya yang menyatu dengan realitas nyata masyarakat bangsa ini. Aktivitas pengorganisiran masyarakat kelas bawah merupakan pijakan paling penting saat ini.
Saya menyanggah statement bahwa saat ini negara tidak bersikap otoriter. Penyanggahan tersebut dapat saya buktikan melalui bermacam penyalahgunaan alat kekuasaan negara terhadap masyarakat sipil. Bermacam contoh seperti reklamasi hotel di Jogja; penggusuran dan perampasan tanah rakyat menjadi bukti sah kesewenangan negara. Sistem boleh saja berkedok demokrasi namun aktivitas alat negara masih dan terus bersifat fasis. Jika demikian, masihkah layak kita sebut kondisi negara ini sudah berubah lebih baik dan terbuka? Saya menjawabnya: Tidak!
Penting dicatat, nalar elitis kebanyakan kader dan institusi PMII merupakan keberhasilan penguasa menghegemoni kader gerakan. Meminjam istilah Gramsci, penguasa telah berhasil menjalankan revolusi pasif. Di sini, PMII bersama masyarakat kelas bawah memiliki kesamaan nasib, yakni sama-sama terhegemoni. Mengapa? Sebab kader dan Institusi PMII yang seharusnya kritis membaca realitas sosial, malah justru ‘mabuk’ dan terjebak oleh muslihat kekuasaan yang dijalankan melalui revolusi pasif negara.
Dari sinilah pondasi pergerakan kita harus ditata ulang dengan sadar, kritis dan kreatif. Sadar berarti mengetahui siapa dirinya (PMII) dan negara. Kritis berarti cerdas membaca realitas sosial masyarakat dan geoekosospol dunia. Kreatif berarti melakukan kerja gerakan secara terstruktur dan terukur dari level institusi PMII paling tinggi sampai bawah. Ketiga komponen tersebut menjadi kesatuan penting guna mengembalikan standing position gerakan PMII pada pihak masyarakat bawah. Sebab, perjuangan masyarakat atas keadilan dan kesejahteraan membutuhkan keterlibatan gerakan sosial yang mengerti cara berpikir mereka. Bukan cara berpikir elit yang menempatkan nalar negara sebagai pondasi pergerakan kita.***
Penulis adalah Koordinator Kaderisasi Komisariat PMII UIN, Jogja
