Ilustrasi: Abdel Hamid Baalbaki (Lebanon), War, 1977.
Tulisan ini berasal dari tulisan Vijay Prashad untuk nawala The Tricontinental, edisi 17. Kami menerjemahkannya dan menerbitkan di rubrik Imperialisme ini untuk tujuan pendidikan. Setelah ini, kami akan secara rutin menerbitkan nawala terbaru The Tricontinental untuk rubrik tersebut.
Bagaimana Iran mampu tegak melawan Barat telah memicu kekaguman di kalangan negara-negara yang pernah dijajah di seluruh dunia. Apa sumber dari keyakinan diri ini?
Kawan-kawan yang baik,
Salam dari Tricontinental: Institut Penelitian Sosial.
Selama hari-hari terkelam dari perang ilegal AS-Israel di Iran, saya menghubungi beberapa teman yang berada di zona sipil yang dibom. Mereka adalah akademisi, penyair, seniman, beberapa bekerja di pemerintahan, dan yang lain di berbagai institusi. Terlepas dari pandangan mereka tentang pemerintah, mereka semua menunjukkan semangat pembangkangan yang sama. Tidak seorang pun merasa dunia mereka terancam. Mereka tetap teguh, keberanian mereka memancar dari keyakinan yang besar pada ketahanan peradaban Iran.
Namun, ketika Marxisme menjadi kerangka kerja yang krusial dalam perjuangan anti kolonial yang besar di era pasca-Perang Anti-Fasis Dunia, gagasan tentang peradaban kembali dengan makna yang berbeda. Peradaban mulai dipahami sebagai wilayah yang berharga dalam perjuangan budaya melawan imperialisme. Ia dapat menjadi instrumen kesinambungan nasional dan legitimasi politik daripada sekadar topeng ideologis untuk dominasi kelas. Namun, pengambilan kembali peradaban ini harus dilakukan dari sudut pandang proyek emansipatoris yang bersedia memutus warisan reaksioner tertentu di dalam peradaban itu sendiri.
Konsep ‘peradaban’ dan pemikiran Marxis, khususnya dalam konteks pembebasan nasional, memiliki hubungan yang kompleks. Marxisme klasik menolak konsep ini karena dianggap mengaburkan kesenjangan sosial di bawah keseragaman budaya, sehingga meniadakan pentingnya perjuangan kelas. Namun, ‘peradaban’ mendapatkan makna baru ketika Marxisme menjadi kerangka penting dalam gerakan anti-kolonial yang besar pasca-Perang Anti-Fasis Dunia. Peradaban mulai dipandang sebagai wilayah budaya yang bernilai dalam perjuangan melawan imperialisme. Ia dapat berfungsi sebagai instrumen kesinambungan nasional dan sumber legitimasi politik, bukan sekadar kedok ideologis bagi dominasi kelas. Meskipun demikian, pengangkatan kembali konsep peradaban ini harus dilakukan dari perspektif kerja emansipatoris, yang menuntut adanya kesediaan untuk memutus mata rantai warisan reaksioner tertentu di dalamnya.
Sebagai contoh, dalam konteks Tiongkok, Marxisme Tiongkok—yang paling baik disintesiskan oleh Mao Zedong—berupaya keras melepaskan diri dari aspek-aspek terburuk warisan pra-revolusi Tiongkok, seperti hierarki Konfusianisme dan seksisme. Namun, pada saat yang sama, melalui perjuangan kelas dan transformasi ideologis, Marxisme Tiongkok mengadopsi konsep ‘peradaban Tiongkok’ itu sendiri sebagai benteng pertahanan melawan imperialisme dan sebagai landasan bagi pengembangan patriotisme nasional.
Ilustrasi: Kusbudiyanto (Indonesia), Bird Market, 2026.
Revolusi Iran (1978–1979) dilakukan oleh beragam kekuatan politik, termasuk kaum Marxis. Namun, banyak dari mereka kemudian dianiaya dan dibunuh oleh Republik Islam yang baru berdiri. Meskipun mereka ditindas, banyak ide Marxis meresap ke dalam kerangka ideologis Republik Islam, baik melalui karya berbagai pemikir yang memiliki sejarah Marxisme sendiri, seperti Ehsan Tabari (1917–1989), Jalal Al-e Ahmad (1923–1969), Ali Shariati (1933–1977), Bijan Jazani (1938–1975), atau Khosrow Golsorkhi (1944–1974). Saya berharap dapat menulis lebih banyak tentang para pemikir ini, tetapi itu akan membutuhkan satu buku tersendiri. Yang paling memikat adalah Golsorkhi, yang dibunuh di usia jayanya. Ia mengatakan kepada hakim yang gelisah di persidangannya:
“Saya mengawali kata-kata saya dengan ucapan dari Mawla [Imam] Husein, seorang martir agung bagi masyarakat Timur Tengah. Saya, yang merupakan seorang Marxis-Leninis, pertama-tama mencari keadilan sosial di madrasah Islam, dan dari sana saya tiba pada sosialisme. Saya tidak akan menawar nyawa saya di pengadilan ini, bahkan demi kelangsungan hidup saya. Saya adalah tetesan kecil dari perjuangan dan penderitaan rakyat Iran yang berjuang… Ya, saya tidak akan menawar nyawa saya, karena saya adalah anak dari rakyat yang berjuang dan pemberani. Saya memulai kata-kata saya dengan Islam. Islam yang sejati di Iran selalu membalas utangnya kepada gerakan pembebasan Iran. Seyyed Abdollah Behbahani, Sheikh Mohammad Khiyabani, adalah perwujudan sejati dari gerakan-gerakan ini. Dan hari ini juga, Islam sejati membalas utangnya kepada gerakan pembebasan nasional Iran. Ketika Marx berkata, ‘Dalam masyarakat kelas, kekayaan terakumulasi di satu sisi dan kemiskinan, kelaparan, serta penderitaan di sisi lain, sementara mereka yang memproduksi kekayaan itu sendiri menjadi melarat,’ dan Mawla [Imam] Ali berkata, ‘Tidak ada istana yang didirikan kecuali ribuan orang dimiskinkan,’ terdapat kesamaan yang mendalam antara Marx dan Ali. Dengan demikian, orang dapat menyebut Mawla [Imam] Ali sebagai sosialis pertama dalam sejarah, demikian pula Salman Al-Farisi dan Abu Dzar Al-Ghifari.”
Pada masa revolusi, kelompok kiri Iran – yang terpecah antara gerilyawan Fedayeen, Partai Tudeh komunis, dan Mujahidin Islam revolusioner – menyadari bahwa mereka tidak mungkin menggulingkan Syah tanpa dukungan kekuatan agama. Namun, mereka meremehkan pengaruh besar para ulama terhadap masyarakat Iran, termasuk kelas pekerja. Kesalahan perhitungan inilah yang mengubah Revolusi Iran menjadi Republik Islam hanya dalam waktu satu tahun. Akan tetapi, alih-alih membentuk teokrasi biasa, Iran pasca-revolusi merujuk pada warisan peradaban yang jauh lebih tua, yang berasal dari pemerintahan Koresh Agung (559–530 SM) dan Kekaisaran Akhemeniyah (sekitar 550–330 SM) – kurang lebih dua ribu tahun sebelum kedatangan Syiah sebagai agama negara di Iran pada masa Kekaisaran Safawiyah (1501–1736). Warisan peradaban yang lebih tua inilah yang memainkan peran mendasar dalam masyarakat Iran, memungkinkannya menyerap perbedaan internal dan menyerukan legitimasi historis yang lebih mendalam pada saat krisis besar sebagai dasar pertahanan kedaulatan. Pada tahun 1971, Syah mengadakan acara besar-besaran di Persepolis untuk merayakan 2.500 tahun peradaban tanpa henti sejak Koresh Agung. Kemudian, selama perang agresi Irak terhadap Iran dari tahun 1980 hingga 1988, ketika Saddam Hussein mencoba menggambarkan konflik tersebut sebagai perang Arab melawan Persia, Republik Islam menolak kerangka tersebut dan bersikeras bahwa ini adalah ‘pertahanan tanah air’ (دفاع از وطن, defa’ az vatan), merujuk pada gagasan tentang tanah yang tidak pernah ditaklukkan dan tidak pernah dijajah yang harus dipertahankan oleh rakyatnya bagaimanapun caranya.
Ilustrasi: Ibrahim El-Salahi (Sudan), Vision of the Tomb, 1965.
Sulit bagi mereka yang tidak berasal dari masyarakat terjajah untuk memahami kekuatan ungkapan seperti ‘pertahanan tanah air’ dan gagasan tentang warisan peradaban. Kerusakan yang ditimbulkan kolonialisme pada begitu banyak struktur sosial sangatlah luas. Kolonialisme merampas kekayaan dan menginvestasikannya kembali di tempat lain untuk pembangunan negara lain; kolonialisme merendahkan budaya bangsa jajahan dan sering kali menolak bahasa serta rasa misi sejarah mereka. Itulah mengapa begitu banyak orang di Negara-negara Selatan (Global South) terkesima karena Iran telah mampu melawan Amerika Serikat dan memenangkan konflik saat ini secara strategis.
Bagi mereka yang memiliki sejarah serupa mengenai penghancuran dan penghapusan, menyaksikan martabat yang ditunjukkan oleh masyarakat seperti Tiongkok atau Iran—di mana tidak ada kebutuhan untuk membangun kebanggaan budaya dari ilusi (melalui penciptaan masa lalu imajiner) atau dengan memfitnah orang lain (baik minoritas atau orang asing)—sungguh sangat menginspirasi. Kurangnya kehancuran budaya total akibat kolonialisme di tempat-tempat seperti itu memungkinkan sejarah mereka sendiri untuk diklaim kembali dan direkonstruksi tanpa sepenuhnya terjebak dalam pembalikan keliru dari Barat (yang seringkali berupa penolakan sebagian dan peniruan sebagian). Ini adalah jenis kepercayaan diri yang menghadapi kekuatan destruktif Amerika Serikat dengan bermartabat dan memiliki keberanian untuk mengirim balik meme Lego tentang Trump dan rekan-rekannya, yang bukan sekadar ejekan kosong tetapi mengandung penghinaan yang tulus.
Ilustrasi: Eng Hwee Chu (Malaysia), Beyond the Border, 2014.
Pada Desember 1997, Organisasi Konferensi Islam (OKI) merilis Deklarasi Teheran, yang mengedepankan gagasan tentang ‘Dialog Antar-Peradaban’. Ini adalah respons langsung terhadap esai Samuel Huntington tahun 1993 dan bukunya tahun 1996, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (Benturan Antar-Peradaban dan Pembuatan Kembali Tatanan Dunia). Dalam esai awal yang diterbitkan di Foreign Affairs, Huntington meramalkan bahwa ‘Konflik antar peradaban akan menjadi fase terbaru dalam evolusi konflik di dunia modern’. Bagi Huntington, sejarah telah bergerak dari benturan ideologi (komunisme versus kapitalisme) menuju benturan antar peradaban (yang ia definisikan berdasarkan istilah agama-budaya sebagai ‘Barat, Konfusianisme, Jepang, Islam, Hindu, Ortodoks Slavia, Amerika Latin, dan mungkin peradaban Afrika’). Huntington memperingatkan bahwa garis patahan baru akan berada di sepanjang sumbu ini. OKI berpendapat bahwa cara pandang dunia seperti ini justru berpotensi menghasilkan konflik yang diramalkannya, alih-alih mencegahnya, dan bahwa lebih baik mengadakan dialog antar peradaban daripada menunggu terjadinya konflik di antara mereka.
Deklarasi Teheran mendapat sambutan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) namun tidak di ibu kota negara-negara Barat, di mana retorika Perang Melawan Teror—yang telah ada sebelum tahun 2001—meningkat tak terkendali. Ketakutan terhadap Islam menjadi lumrah, dan dengan cepat dihubungkan dengan ketakutan terhadap migran, sebuah ketakutan ganda yang terus melumpuhkan Eropa dan Amerika. Pada tahun 1998, PBB mendeklarasikan tahun 2001 sebagai Tahun Dialog Antar Peradaban, dan pada Konferensi Umum ke-31 Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO), yang diadakan di Paris dari 15 Oktober hingga 3 November 2001, mereka memilih filsuf dan diplomat Iran, Ahmad Jalali, sebagai presidennya serta mengundang presiden Iran saat itu, Seyyed Mohammad Khatami, untuk berpidato di hadapan dewan tersebut. Konferensi ini berlangsung sedikit lebih dari sebulan setelah serangan terhadap AS pada bulan September dan selama invasi AS ke Afghanistan sebagai bagian dari Perang Global Melawan Teror. Pidato Khatami tetap sangat kuat, meminta dunia untuk tidak menyerah pada ‘polarisasi dan perpecahan politik yang keliru’. Terorisme ‘adalah hasil dari perpaduan jahat antara intoleransi buta dan kekuatan brutal, dengan tujuan melayani ilusi yang, terlepas dari semua propagandanya, tidak lain adalah proyeksi dari isi buruk alam bawah sadar’.
Ilustrasi: Gerard Sekoto (South Africa), Mother and Baby, 1943–1945.
Menurut Khatami, ketika serangan teroris terjadi, hal terburuk adalah merespons dengan balas dendam. “Balas dendam itu seperti air garam yang, meskipun terlihat seperti air, justru meningkatkan rasa haus daripada memuaskannya, sehingga menjebak dunia dalam lingkaran kekerasan, kebencian, dan balas dendam yang tiada henti.” Daripada balas dendam, Khatami menekankan bahwa dialog “adalah kebutuhan utama komunitas internasional.”
Seruan untuk berdialog itu penting dan perlu, sebab alternatifnya mendorong kita menuju kehancuran – baik melalui sistem kapitalisme yang memperdalam ketidaksetaraan dan mendorong kehancuran planet, maupun melalui sistem imperialisme yang melahap masyarakat melalui perang. Namun, tidak peradaban maupun dialog dengan sendirinya yang akan mendorong sejarah menuju emansipasi manusia. Untuk itu, pada saatnya, perjuangan kelas harus diintensifkan; kebutuhan manusia harus mengatasi ketidaksetaraan material dan relasi kekuasaan; dan sistem global harus ditransformasi untuk memenuhi jalan takdir kita yang kompleks, alih-alih mengadu domba kita satu sama lain.
Ilustrasi: José Clemente Orozco (Mexico), Katharsis, 1934–1935.
Carlos Gutiérrez Cruz (1897–1930) mengembangkan kepekaan puitisnya di tengah arus sastra Meksiko pasca-revolusi, termasuk kelompok patriotik Contemporáneos (Kontemporer). Namun, ia kemudian berpisah dengan kelompok tersebut karena pandangannya yang makin radikal. Pada tahun 1923, ia menerbitkan Cómo piensa la plebe, folleto de propaganda libertaria en haikais (Bagaimana Kaum Proletar Berpikir: Pamflet Propaganda Pembebasan dalam Haiku), yang mengubah bentuk haiku—yang di Meksiko identik dengan José Juan Tablada (1871–1945)—menjadi sarana puisi komunis. Gutiérrez Cruz berpendapat bahwa tidak ada gunanya membela bangsa jika rakyat pekerja tidak mendapatkan manfaat apapun darinya. Poin ini penting untuk ditekankan: peradaban tidak dapat dipertahankan hanya sebagai sebuah abstraksi. Agar peradaban bermakna, ia harus dipertahankan sebagai rekam jejak hidup dari orang-orang yang membuat sejarah. Seperti yang ia tuangkan dalam salah satu haikunya:
Labriego, la tierra da ciento por uno
y tú ganas uno por ciento.
Wahai buruh tani, tanah memberimu seratus
Tapi kau hanya dapat satu.
Salam hangat,
Vijay
