BEBERAPA hari belakangan ini, wacana publik kita disibukkan dengan inisiatif Kementrian Komunikasi dan Informatika (kemenkominfo) yang hendak memblokir situs-situs Islam radikal. Pemblokiran ini sendiri muncul di tengah menguatnya simpati dari beberapa kelompok masyarakat Indonesia terhadap ISIS serta potensi radikalisasi yang mengancam keamanan negara. Inisiatif ini dianggap efektif dalam menyelamatkan demokrasi Indonesia yang sarat dengan perbedaannnya.
Pertanyaan bodohnya, apakah benar demikian?
Pada pertengahan tahun 1930, penulis komunis Turki Panait Istrati, mendatangi Uni Soviet yang saat itu gencar melakukan pembersihan besar-besaran (big purge) terhadap mereka yang dianggap musuh rezim sosialis Soviet. Suatu hari disaat acara persidangan yang dihadiri Istrati, seorang pendukung Soviet berujar secara puitis perihal penghukuman yang dilakukan oleh rezim Stalin bahwa “seseorang tidak dapat membuat omelet tanpa memecahkan telur”. Sambil menjawab datar Istrati merespon, “baiklah saya bisa melihat pecahnya telur, tapi dimana omeletnya?”
Hilangnya ‘omelet’ dari ‘telur yang pecah,’ setidaknya juga terefleksi dalam inisiatif pemerintah untuk melakukan sensor/blokir terhadap situs-situs yang berasal dari kelompok fundamentalis radikal. Ada dalih bahwa tindakan ini dianggap perlu sebagai perlindungan kebebasan, yang oleh karenanya, pemerintah telah melakukan hal yang benar. Ekpresi kebencian yang banyak disuarakan oleh situs-situs tersebut diyakini dapat berpotensi menjadi tindak kekerasan. Akan tetapi, menurut saya, apa yang dianggap sebagai upaya untuk melindungi kebebasan justru adalah ancaman bagi kebebasan itu sendiri. Di sini akhirnya lebih banyak ‘telur yang pecah’ yang muncul dibandingkan oleh ‘omelet’ itu sendiri.
Kebebasan seringkali dipahami secara abstrak-normatif sebagai kualitas individual sebagaimana yang berlaku dominan dalam gagasan liberalisme. Akan tetapi, sebagai bagian dari kondisi sosial, kebebasan tidak pernah beroperasi layaknya pengalaman Robinson Crusoe di pulau tak berpenghuni, akan tetapi ia adalah satu artikulasi sosial yang dibentuk dalam ruang-waktu tertentu. Dalam hal ini, menjadi penting untuk menempatkan kebebasan dan ancaman akan kebebasan yang menyertainnya, dalam konteks tertentu. Disinilah kita dapat menilai seperti apa sebenarnya arti dari aktualisasi kebebasan itu sendiri.
Di sini, setidaknya, kita bisa memulai dari munculnya pengancam kebebasan yang disebut sebagai kelompok fundamentalisme agama ini. Yang hilang dari percakapan kita perihal perlu tidaknya melakukan sensor terhadap suara kelompok fundamentalis radikal adalah pembacaan mengenai kondisi struktural yang menyebabkan ia muncul. Secara menyejarah, kelompok fundamentalis radikal di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari politik negara. Dari zaman Orde Baru, kelompok fundamentalis radikal selalu digunakan sebagai bagian dari agenda politik tertentu aparatus negara. Dari era Komando Jihad sampai Pam Swakarsa, yang menjadi cikal bakal dari FPI (Front Pembela Islam), aparatus negara seperti militer terlibat secara strategis untuk memfasilitasi kemunculannya. Pada era Orde Baru, keberadaan mereka memiliki signifikansi politik mengingat kelompok reaksioner ini sangat berguna untuk memukul kekuatan politik kerakyatan yang hendak melawan kekuasaan rezim.
Kondisinya semakin kompleks ketika neoliberalisme diadopsi sebagai agenda ekonomi politik negara. Keutamaan akumulasi kapital atas nama pasar bebas menciptakan pendalaman kontradiksi yang mendorong terjadinya alienasi di dalam massa rakyat pekerja. Dalam sejarahnya, alienasi ini dapat disikapi oleh politik solidaritas melalui agenda politik alternative, seperti sosialisme atau komunisme. Akan tetapi, semenjak masifnya serangan neoliberalisme melalui kebijakan negara terhadap organisasi sosial dan ketiadaan agenda politik alternatif yang juga merupakan hasil dari politik negara, alienasi ini justru menciptakan fragmentasi kesadaran yang berujung pada diterimanya gagasan fundamentalisme agama. Fundamentalisme begitu memikat karena ia dianggap dapat memberikan jawaban (sementara) atas kondisi alienasi yang dialami oleh massa rakyat pekerja.
Yang hendak dikemukakan dari proses ini bukanlah semata gagasan sederhana nan reduksionistis bahwa kelompok-kelompok fundamentalisme agama tersebut adalah boneka-boneka dari negara. Melainkan lebih kepada fungsionalitas strategis mereka sebagai proxy bagi kekerasan negara dan juga sebagai distraksi atas agenda politik alternatif. Fungsionalitas yang sangat penting untuk memprtahankan status quo kekuasaan kelas berkuasa.
Disinilah kita menemukan bahwa melakukan dukungan terhadap inisatif negara untuk memblokir situs-situs fundamentalis penyebar kebencian adalah sesuatu yang salah kaprah. Justru karena politik negara itu sendiri yang sejatinya memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kelompok fundamentalis ini. Memberikan otorisasi untuk menyensor kepada negara justru memberikan peluru tambahan bagi kekuatan politik dalam negara untuk melakukan agendanya sendiri. Dalam jangka pendek, pemerintah mungkin akan terlihat proaktif untuk mengurangi suara yang dianggap menyebarkan kebencian dari kelompok-kelompok fundamentalisme agama tersebut. Akan tetapi, kondisi ini memberikan justifikasi bagi pembungkaman suara kritis yang dianggap ‘menyebarkan kebencian’.
Saya di sini tidak sedang berargumen bahwa kelompok fundamentalis agama itu bukanlah ancaman bagi kebebasan. Saya mengakui adanya urgensi itu. Akan tetapi kita perlu mengakui bahwa untuk membalik tren fundamentalisme agama, diperlukan tantangan yang serius terhadap politik negara yang berlaku selama ini. Fungsionalitas politik dari kekuatan politik reaksioner seperti kelompok fundamentalisme agama, harus dipatahkan melalui perubahan agenda politik negara itu senndiri.
Untuk itu, apa yang diperlukan dalam melawan ancaman fundamentalisme agama ini bukanlah dengan mengurangi kebebasan kita. Justru sebaliknya, dengan membuka lebih luas ruang kebebasan yang ada selama ini. Hegemoni imajinasi neoliberalisme yang berbarengan dengan dominasi kekuatan politik oligarki telah berhasil mendefinisikan secara seenaknya apa yang dimaksud dengan kebebasan itu. Neoliberalisme membonsai kebebasan selayaknya kebebasan konsumen yang memilih komoditas, sementara oligarki mendefinisikan kebebasan pada bebas untuk merampok dan menjarah hak publik. Kita perlu untuk mendefiniskan kembali ruang kebebasan kita. Bagi kita, kebebasan juga berarti kebebasan untuk mengubah struktur politik yang memfasilitasi fundamentalisme agama itu sendiri. Jangan dilupakan, tren fundamentalisme agama juga tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan politik yang banyak menciptakan marjinalisasi dan ketidaksetaraan yang merupakan hasil politik dari operasi kontradiktif antara neoliberalisme dan oligarki di Indonesia.
Pada akhirnya kita menemukan bahwa diperlukan pengorganisiran politik untuk merebut negara guna mengatasi ancaman kebebasan yang ada sekarang. Sebagaimana Walter Benjamin berujar bahwa kemenangan fasisme (dengan rupa fundamentalisme agama) adalah indeks dari kekalahan politik kiri radikal emansipatif, maka penguatan kapasitas politik rakyat untuk membangun agenda politik alternatif menjadi keharusan guna membalik tren fundamentalisme ini. Dan bersamaan dengannya untuk menyelamatkan kebebasan individu itu sendiri.
Filsuf Slavoj Žižek sempat mengatakan bahwa hanya kiri radikal yang dapat menyelamatkan apa yang ideal dari demokrasi, seperti kebebasan dan jaminan atas perbedaan. Walau terdengar berlebihan, namun sepertinya, kita, kiri radikal Indonesia, tengah dihadapkan pada tugas tersebut.***
Penulis adalah mahasiswa pasca sarjana di Murdoch University, Australia. Anggota Partai Rakyat Pekerja (PRP)
