DALAM Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, Karl Marx menulis, ‘Sejarah selalu berulang pada dirinya sendiri, ‘pertama sebagai tragedi, kemudian menjadi lelucon’ (history repeats itself, ‘the first as tragedy, then as farce.’) Sepertinya, taushiyah Marx ini menjadi sangat relevan ketika kita memelototi stasiun televisi dan posting teman-teman di media sosial yang memberitakan tragedi kemanusiaan di Timur Tengah sana.
Kudeta 1965
Di tahun 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) sedang berada dalam kondisinya yang paling prima. Ia ‘dekat’ dengan lingkar inti kekuasaan Bung Karno –yang memerlukan PKI sebagai legitimasi kekuasaannya— memiliki basis-basis buruh dan tani yang loyal, serta tidak memiliki pesaing politik yang setara setelah PSI dan Masyumi, dibubarkan oleh Soekarno atas desakan TNI angkatan darat. Satu-satunya pesaing politik PKI terkuat hanyalah TNI-AD
Namun, sebuah kejadian yang berlangsung cepat di malam 30 September 1965 membuat keadaan berubah 360 derajat. Tidak saja bagi PKI, tapi bagi bangsa ini secara keseluruhan.
PKI dituding melakukan upaya ‘pengambilalihan kekuasaan secara tidak sah’ dengan menculik para Jenderal Angkatan Darat. Isu ‘Dewan Jenderal’ dihembuskan. PKI memang sedang bersitegang dengan militer dalam berbagai isu. Keesokan harinya, TNI-AD mengambil-alih beberapa fasilitas publik dan mulai menyatakan ‘perang’ terhadap PKI dan organisasi underbouw-nya.
Hari-hari itu, setelah PKI dituduh sebagai ‘dalang’ dari percobaan pengambilalihan kekuasaan dan pembunuhan para jenderal, mulailah dilakukan operasi ‘pembersihan’ besar-besaran terhadap semua elemen yang diduga PKI atau tersangkut PKI. Setelah Jenderal Soeharto secara resmi mengambil alih kekuasaan pada 11 Maret 1966, bandul politik yang dulunya dikuasai oleh Soekarno, partai merah, dan loyalis Sukarno, berubah arah. Militer menajamkan dominasinya dan, sesegera mungkin, mulai melakukan proses pembersihan terhadap kekuatan paling berbahaya di Indobnesia waktu itu: PKI. Ratusan ribu – bahkan tiga juta jiwa menurut taksiran jenderal Sarwo Edi Wibowo, mertua presiden Susilo Bambang Yudhoyo, mati berkalang tanah akibat operasi tumpas kelor itu. Ribuan orang lainnya dipenjarakan dan dipekerja paksakan di Pulau Buru oleh rezim Orde Baru.
Aidit, sang pemimpin partai, ditembak mati. Yang lain dibuang ke Buru, Plantungan, dan beberapa daerah buangan lainnya. Selama lebih tiga dekade, mereka tak dianggap sebagai warga negara yang punya hak, hanya karena satu label: PKI.
Memahami G30S mungkin tidak semudah memahami Mesir dari kacamata Indonesia. Ada banyak sekali fragmen informasi yang tertutup dan tercerai-berai. Semua hal yang berbau Marxisme, Leninisme, atau anasir-anasir kiri, diberantas. Dokumen-dokumen semacam itu di perpustakaan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), menurut keterangan beberapa dosen ‘saksi sejarah,’ dibakar dan tak ada lagi di kampus. Dari proses pembersihan inilah, sebuah ‘tatanan dunia baru’ (New Order) segera dicanangkan di Indonesia. Tatanan yang bertahan selama kurang lebih 32 tahun dan ambruk di tahun 1998.
Sejarah yang berulang
Sekelumit sejarah Indonesia ini memang kelam sekali jika dingat-ingat. Namun, persis seperti kata Marx dulu, apa yang sebenarnya terjadi di Indonesia 32 tahun silam itu kini berulang, dengan bentuk dan ‘orang’ yang berbeda, di Mesir.
Setelah satu tahun dipimpin oleh Mohammad Mursi, tokoh Ikhwanul Muslimin yang memenangi pemilu paling demokratis pertama di Mesir tahun 2012, Mesir terus dihantui oleh berbagai gejolak. Lanskap politik Mesir ketika Mursi menang Pemilu hampir sama dengan kondisi Indonesia sebelum tahun 1965: terbagi oleh banyak sekali kubu-kubu politik. Selain IM, kelompok ‘Islamis’ terbagi atas 2 kekuatan besar lain di parlemen: Salafi dan Jama’ah Islamiyah. Belum lagi kaum ‘Islamis Moderat’ di partai Wasat, Islah wa Nahdha, dan Masry Qawy, yang dulunya adalah aktivis-aktivis Ikhwan sebelum dikeluarkan oleh tanzhim Ikhwan (Wasat berdiri tahun 1996).
Tak ketinggalan, tentu saja, kelompok Nasseris yang dipimpin Hamdeen Sabbahi, fraksi liberal Mohammad El-Baradei, gerakan-gerakan kiri, aktivis Pemuda (Gerakan 6 April, Ahrar, RYC, dll), Wafd, hingga orang-orang lama dari pemerintah Mubarak. Lebih dari 33 kekuatan politik bertarung dalam lanskap politik Mesir.
Tapi kita jangan melupakan satu kekuatan lain: militer. Mereka bukanlah orang-orang yang cuma mengawasi perbatasan dan melakukan latihan untuk berperang. Di saat-saat tertentu, militer bisa menjadi kekuatan politik yang sangat kuat.
Ketika Mursi naik tahta di tahun 2012, ia mendapati masih kuatnya bayang-bayang militer di pemerintah Mesir. SCAF, Dewan Tinggi Militer, punya jaring-jaring yang diwarisi sejak Mubarak dulu. Tentu saja Mursi tak ingin pemerintahannya digembosi dari dalam; ia mencoba untuk bernegosiasi dengan para tentara. Itulah sebabnya hubungan Mursi dan militer seringkali tegang (walau ada kalanya bermesraan). Ia menggunakan kekuasaan presidensialnya untuk mengganti orang-orang lama di pemerintahan. Mursi memensiunkan dini beberapa jenderal dan menempatkan orang-orang baru di sekelilingnya.
Salah satu ‘orang baru’ yang ditempatkan Mursi itu ialah Abdul Fattah as-Siisi, yang menggantikan Husein Thantawi sebagai Menteri Pertahanan. Tapi Mursi lupa bahwa siapapun orang yang ada di dalamnya, militer tetaplah militer. Kesetiaan mereka bukanlah pada rezim sipil, sedemokratis apapun rezim itu, melainkan pada pimpinan yang memberikan mereka doktrin-doktrin tertentu.
Militer Mesir tak bisa dilepaskan dari satu ideologi politik yang sudah berurat berakar sejak Republik dibangun: Nasserism. Setelah Jenderal Najib dan Nasser menggulingkan kekuasaan raja Faruk (Ikhwanul Muslimin ikut berpartisipasi dalam penggulingan itu), militer segera menempati ruang yang sangat istimewa dalam kancah politik Mesir. Apalagi, setelah Nasser menulis The Philosophy of Revolution dan mencanangkan pertubuhan ‘revolusi’ dan militer’; bahwa revolusi 1952 yang dicapai dengan susah payah harus dijaga oleh militer sebagai ‘penjaga gawang revolusi.’
Kendati Nasser meninggal dan Sadat, penggantinya, melakukan perubahan signifikan, doktrin ini tetap terjaga. Hal yang sama sebenarnya juga terjadi di Indonesia tahun 40an awal. Sejak awal republik ini didirikan, militer sudah mengklaim bahwa merekalah yang berjasa telah memberikan kemerdekaan republik ini. Posisi mereka serupa dengan Nasserism: menempatkan militer sebagai kekuatan politik yang tak terduga: sewaktu-waktu bisa mengambil kekuasaan.
Hal inilah yang terjadi di Indonesia tahun 1965 dan Mesir Juli, 2013 kemarin. Ketika para politisi sipil gagal membangun konsensus gara-gara perebutan kekuasaan yang berkepanjangan, militer punya alasan legal-politik untuk ambil langkah. Di Indonesia, pemindahan kekuasaan secara berdarah dari Sukarno ke Soeharto berlangsung sukses. Di Mesir, Abdul Fattah as-Sisi segera mengambil tindakan ‘strategis’ dengan mengumumkan penggantian presiden dan penangkapan tokoh-tokoh Ikhwan.
Hasilnya bisa diduga: aktivis-aktivis Ikhwan protes keras. Dan protes mereka segera disambut oleh popor senjata dari tentara. Terbunuhlah lebih dari 200 orang di Medinat Nasr (kota yang dinamai dari pendiri Republik Mesir, Nasser).
Sadarkah anda, bahwa apa yang terjadi di Mesir sampai saat ini, pada titik tertentu, merupakan perulangan dari kejadian tahun 1965 dulu? Bedanya cuma: peristiwa 1965 menempatkan orang-orang Komunis sebagai korban, sementara Mesir 2013, menempatkan orang-orang Ikhwan sebagai korban.
Kini, kita seperti melihat orang-orang PKI yang dibantai pada tahun 1965 lalu di Rab’ah al-Adawiyah, Mesir. Militer, tanpa kenal ampun seperti masa lalu, menembaki dan menangkapi mereka yang berlabel Ikhwan. Kabarnya, ribuan jiwa menjadi korban. Dan Ikhwan kini nasibnya hampir sama seperti PKI: menjadi organisasi terlarang.
Tak penting melihat apakah mereka yang jadi korban itu adalah Ikhwan, Salafi, Komunis, atau orang-orang lain. Toh itu cuma label. Yang jadi pertanyaan, atas dasar apa mereka dibunuh? Bukankah mereka juga manusia?
Pelajaran
‘Adakah bedanya,’ tanya Judith Butler dalam bukunya, The Precarious Life, ‘nyawa para tentara yang meninggal di Perang Dunia Pertama, dengan ratusan ribu muslim yang meninggal dalam serangan Amerika Serikat di Timur Tengah?’
Bagi kita yang berada di Indonesia, pertanyaan ini perlu direnungkan. Terkadang mudah sekali bagi kita untuk men-judge bahwa kekerasan itu sah; tanpa menyadari bahwa kekerasan itu adalah ‘sejarah yang berulang’ dan bisa saja pernah dialami oleh orang yag dekat dengan kita.
Semoga para aktivis yang berdemonstrasi dan bersolidaritas untuk Mesir, atau para proponen liberalisme yang sering berkomentar di layar televisi, juga bisa mengambil pelajaran. Jika anda menertawakan atau bersikap nyinyir kepada perlawanan massa –baik di Indonesia atau Mesir— maka anda perlu introspeksi: jangan-jangan itu adalah sejarah yang berulang di waktu dan tempat yang berbeda.
Saya lalu jadi ingat kalimat Pramoedya Ananta Toer yang terkenal itu: mari bersikap adil sejak dalam pikiran.***
Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, Alumnus FISIPOL UGM dan Pegiat Forum KAMMI Kultural
