Invasi Indonesia dan Kelaparan Paksa di Timor Timur

Print Friendly, PDF & Email

PADA paruh kedua tahun 1970-an, ada dua kasus besar kekejaman massal di Asia Tenggara. Kasus pertama adalah Khmer Merah di Kamboja, berlangsung dari 1975 hingga 1979. Selama kurun waktu itu antara 10 persen dan 22 persen penduduk diyakini tewas karena kelaparan, kerja paksa dan eksekusi mati. Adapun kasus yang kedua adalah perang Indonesia terhadap rakyat Timor Timur, dengan periode yang paling mematikan antara tahun 1975 dan 1979. Selama kurun waktu tersebut, sekitar 31 persen penduduk Timor Timur tewas karena kelaparan, eksekusi mati dan kerja paksa.

Timor Leste

Ada banyak riset mengenai genosida[1] di Kamboja. Universitas-universitas besar di seluruh dunia telah mencurahkan waktu dan energi untuk itu. Sejumlah museum pun didirikan untuk mengenangnya. Film-film layar lebar dan dokumenter turut mengabdikannya—belum lagi novel, memoar, dan sejarah yang tersohor secara internasional mengenai kurun waktu itu. Ada juga kajian yang menjelaskan dampak jangka panjang genosida di Kamboja kini. Damien de Walque, misalnya, memaparkan bagaimana struktur kependudukan Kamboja hari ini sangat dipengaruhi oleh angka kematian yang tak sepadan dari para laki-laki dewasa, individu-individu berlatarbelakang perkotaan atau berpendidikan, dan para bayi yang lahir selama periode Khmer Merah. Juga, warga Kamboja—terutama laki-lakinya—yang pada usia sekolahnya sempat mengalami era Khmer Merah, tingkat pendidikannya lebih rendah dari kelompok-kelompok lainnya saat ini[2].

Hal sebaliknya terjadi dengan Timor Leste. Jumlah penelitian tentang genosida di Timor-Leste relatif sedikit. Tidak ada energi yang tercurah dari kampus-kampus besar di seluruh dunia. Tak satu pun museum di pelbagai belahan dunia yang mengabadikan ingatan tragedi tersebut, pun film-film cerita dan dokumenter. Tak ada pula novel dan memoar bertaraf internasional yang ditulis. Para akademisi dan mahasiswa PhD—yang topik penelitiannya sering mengejutkan saya—cenderung mengetengahkan perihal lain ketimbang periode genosida. Studi yang paling terperinci mengenai kelaparan justru dilakukan oleh Komisi kebenaran Timor-Leste.[3]

Dalam makalah ini, saya melacak aspek-aspek dari perang konvensional yang berlangsung dari 1975 hingga 1979 tersebut. Semenjak militer Indonesia bertujuan menghancurkan perlawanan rakyat Timor Timur tanpa menghiraukan semua pertimbangan lain, maka kelaparan adalah akibat langsung dari perang. Saya juga membahas reorganisasi administratif dan logistik Timor Timur sebagai akibat dari perang tersebut. Hal ini akan memberi landasan bagi kasus tersebut untuk penelitian yang lebih mendalam mengenai pelbagai kejadian pada akhir 1970-an. Penting untuk memahami peristiwa tersebut dengan lebih jernih bila kita ingin memahami Timor-Leste hari ini dan kelak. Aspek-aspek politik, komposisi umur, pendidikan, agama, pertanian, irigasi dan suplai makanan Timor-Leste sangat dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa pada akhir 1970-an. Demikian pula jika Timor-Leste ingin memikirkan mengenai kebijakan pertahanan dan kepentingan keamanan nasionalnya secara sistematis sekarang ini, ada banyak sekali pelajaran berharga yang dapat dilacak dari sejarah kemiliteran sepanjang periode tersebut. Sejarah kemiliteran yang komprehensif dan akurat belum pula ditulis.

Saya akan menjelaskan secara singkat struktur pasukan militer konvensional Timor Timur pada saat permulaan perang: kekuatan utama militer sebelum penarikan pemerintahan Portugis ke Atauro adalah resimen infanteri yang terdiri dari sekitar 750 pasukan Portugis, sebagian besar dari wajib militer, dan 750 pasukan wajib militer dari rakyat Timor. Resimen militer ini merupakan bagian paling besar besar dari keseluruhan angkatan reguler yang berjumlah sekitar 2.500 orang. Keperluan utama mereka adalah untuk mobilitas yang melintasi medan Timor yang berat. Maka dari itu, garnisun ‘dilengkapi dengan baik dengan persenjataan infanteri modern buatan Jerman Barat, termasuk senapan otomatis dan senapan mesin ringan dan … kendaraan ringan pasukan berjelajah jauh bernama Unimog buatan Austria.’ Mengenai kepemilikan atas kendaraan lapis baja tidak terkonfirmasi. Sementara, satu-satunya artileri yang tercatat hanyalah empat buah artileri kaliber 75-mm, yang dikenal sebagai pack guns. Senjata ini dapat dibongkar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk diangkut kuda atau dipanggul manusia. Selain pasukan reguler, terdapat elemen cadangan dari rakyat Timor yang berkekuatan sekitar 15.000 orang. Ada juga sebuah radio frekuensi tinggi (HF) yang digunakan untuk mengatur perintah, kontrol dan komunikasi di wilayah Timor Portugis.

Perang konvensional dari 1975 hingga 1979

Pada paruh pertama Oktober 1975, pasukan Indonesia menguasai wilayah barat dari garis yang mengubungkan jalur Batugade, Balibo dan Maliana. Mereka disambut oleh kuatnya pertahanan pasukan Fretilin, yang menyerang jalur komunikasi dan logistik pasukan, serta menginfiltrasi balik di belakang pasukan garis depan Indonesia. Pada akhir November, pasukan Indonesia menyerbu Bobonaro dan Atabae guna meningkatkan tekanan terhadap para pemimpin Fretilin di Dili. Indonesia melancarkan serangan ke Atabae pada 20 November, dengan bantuan angkatan laut dan udara. Dua hari kemudian, Fretilin melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap kedudukan pasukan Indonesia di Maliana, guna mengacaukan daerah kekuasaan Indonesia dan mengurangi tekanan atas daerah Atabae. Pasukan Fretilin sebetulnya sangat cakap dan efektif. Akan tetapi, mereka kekurangan elemen cadangan yang signifikan, juga tak memiliki sokongan angkatan laut dan udara. Atabae direbut pada 27 November.

Rencana invasi Indonesia pada 7 Desember 1975 memuncak pada serangan dari segala penjuru terhadap Dili—yang merupakan sasaran utama—dan Baucau. Selanjutnya, serangan ke Dili berlangsung seperti gambaran berikut ini: tanggal 7 Desember, pukul 2 pagi, sejumlah kapal perang Indonesia terlihat di lepas pantai Dili. Fretilin mematikan pembangkit listrik Dili pukul 3 pagi sehingga seisi kota gelap. Bertentangan dengan perintah yang semestinya, beberapa kapal perang menembakkan peluru seketika, kehilangan unsur kejutan. Semua kapal perang akhirnya diperintahkan untuk menembak. Marinir Indonesia mendarat di daerah barat Dili sekitar pukul 4.30 pagi dan mengamankan area tersebut pukul 7 pagi. Kapal angkatan laut menembak dan menewaskan banyak marinir, karena mengira mereka pendukung Fretilin. Sembilan pesawat Hercules mulai menerjunkan pasukan payung di langit kota Dili pukul 6 pagi. Beberapa mendarat di laut dan tenggelam. Sebagian lagi dihadang tembakan musuh, dan beberapa yang lainnya dibidik oleh pasukan Indonesia yang kalang-kabut saat mendarat.

Pertahanan Fretilin tidak bersandar pada kedudukan tetap; alih-alih, mereka melancarkan pertahanan bergerak, yang pada mulanya diikuti oleh penarikan pasukan ke perbukitan yang menghadap Dili. Taktik Fretilin memakai penembak jitu dan mortir berhasil mengacaukan pasukan Indonesia, yang terkurung di dalam area kota Dili selama sekitar lima hari. Operasi bongkar-muat pasukan Indonesia di pelabuhan pun kacau-balau. Setelah lima setengah hari pertempuran sengit, Dili dikuasai Indonesia (petang hari 12 Desember 1975). Sedikitnya 81 prajurit Fretilin tewas selama serangan Indonesia di Dili.

Serangan ke Baucau belum dilancarkan hingga pagi 10 Desember, khususnya karena keterlambatan merebut Dili dan daerah sekelilingnya. Pasukan Indonesia menunjukkan bahwa mereka minim pengalaman, terutama terkait operasi besar yang  terkoordinir. Operasi Baucau bermasalah, namun setelah Baucau berada di tangan Indonesia, komandannya langsung dinaikkan pangkatnya saat itu juga. Pasukan Fretilin yang mempertahankan Baucau ditarik menuju Viqueque.

Sementara itu, sebelum invasi dimulai, Australia sepakat untuk menjual pesawat Nomad ke Indonesia. Saat invasi terjadi, Hertasning, Duta Besar Indonesia untuk Australia, bertemu Menteri Luar Negeri Andrew Peacock pada 16 Desember 1975 dan ‘memberikan jaminan bahwa pesawat Nomad yang dibeli dari Australia tidak akan dipakai di Timor Timur’. Menurut Peacock, Hertasning ‘lekas mengerti dan menyarankan agar acara serah-terima di Indonesia akan dilangsungkan secara tertutup dan tanpa publisitas.’ Peacock setuju dan langsung menginstruksikan Depertemen Luar Negeri guna menginformasikan Duta Besar Australia untuk Indonesia (Richard Woolcott). Namun, Perdana Menteri Australia, Menteri Luar Negeri, kepala departemen senior dan Duta Besar Australia di Jakarta pun semakin menyadari bahwa janji untuk tidak menggunakan Nomad di Timor Timur tak pernah dituruti.[4] Meski mengetahui kenyataan bahwa Nomad yang dipasok Australia dikerahkan ke Timor Timur, Pemerintah Australia tetap memasok lebih banyak Nomad ke militer Indonesia. Beberapa dokumen terkait topik ini masih dirahasiakan, kendati sudah lewat 30 tahun dan harus diungkap.

Pasukan khusus Indonesia bergerak dari Dili ke selatan untuk mengamankan daerah dataran tinggi. Pada tanggal 26 Desember, mereka merebut kampung Remexio, sekitar 10 kilometer selatan Dili. Tak sampai 29 Desember, Alieu—sasaran utama Indonesia—pun direbut. Aileu, sebuah kampung yang terletak  sekitar 20 kilometer dari Dili, pada saat itu menjadi daerah markas besar Fretilin. Pada 31 Desember, sepasukan Fretilin melancarkan serangan balasan tapi akhirnya mereka terpaksa menarik mundur ke selatan. Jatuhnya Aileu telah meruntuhkan mental pasukan Fretilin, dan sebagian besar dari kelompok-kelompok Fretilin mulai menerima kenyataan bahwa mereka kekurangan sumberdaya untuk mencegah pasukan Indonesia merebut semua daerah yang berpopulasi tinggi. Namun demikian, Mayor Jenderal Julius Henuhili, Komandan Sekolah Staf Angkatan Darat Indonesia kelahiran Timor Barat, meyakini bahwa ‘rakyat Timor akan bertempur mati-matian jika mereka memiliki cukup pangan dan sesuatu yang dibanggakan dari diri mereka (pride). Belanda dulu merekrut orang Timor, Manado dan Ambon dengan berpijak pada prinsip tersebut. Fretilin punya cukup kebanggan tersebut, sepanjang  daerah pedalaman masih berada di bawah kendali Fretilin, mereka akan punya cukup pasokan makanan.’[5]

Pada 20 Januari 1976, kekuatan militer Indonesia di Timor Timur berjumlah sekitar 24.000 personil. Kira-kira 19.000 (termasuk 2.000 tentara partisan Timor Timur) orang terlibat dalam operasi tempur.  Lima ribu prajurit sisanya memegang infrastruktur administratif dan territorial, yang dengan cepat dibentuk dan diperluas di Timor Timur. Pada pekan kedua dan ketiga bulan Januari, otoritas Indonesia mengevaluasi perkembangan di Timor Timur. Para perancang kebijakan militer Indonesia saat itu memahami bahwa kesediaan pasukan dalam jumlah besar untuk ditempatkan di Timor Timur akan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu, para pemimpin militer senior memutuskan untuk sepenuhnya memanfaatkan situasi di Timor guna menempa pengalaman operasi militer dalam sebanyak mungkin unit tempur. Otoritas Indonesia pun kemudian merencanakan pergantian formasi dan unit-unit tempur tiap enam bulan masa tugas di daerah operasi.

Dalam enam bulan pertama tahun 1976, Indonesia memusatkan perhatian pada perebutan daerah-daerah berpenduduk besar yang tersisa di Timor Timur. Sore hari tanggal 24 Januari 1976, Viqueque jatuh ke tangan Indonesia. Namun, tentara Indonesia tak bisa langsung bergerak cepat melalui jalur utara dari Betano dan selatan dari Aileu karena terhambat perlawanan Fretilin. Suai berhasil direbut pada pekan terakhir Januari 1976,  karena Mayor Jenderal Moerdani telah memprioritaskan agar secepat mungkin semua wilayah berpenduduk banyak ditaklukkan. Lautem dan Los Palos juga jatuh ke tangan tentara Indonesia; artinya, dua tempat yang masih berada di bawah kendali Fretilin hanyalah dua lapangan terbang mungil di Timor Timur– Same dan Lore. Namun pada 7Februari, Same dan Lore pun akhirnya dikuasai Indonesia.

Penaklukan Indonesia di semua wilayah ternyata berlangsung lebih lambat dari yang diharapkan,  jika mempertimbangkan ukuran kekuatan operasi militernya melawan musuh yang lemah. Laju pendudukan tersebut juga dihambat masalah-masalah logistik dan dikacaukan lagi oleh sulitnya medan serta cuaca yang buruk. Selain itu, kebanyakan unit tempur Indonesia mengembangkan operasinya tanpa memperhitungkan tingkat daruratnya. Kesulitan-kesulitan operasional seringkali mencerminkan buruknya kualitas kepemimpinan dan kemampuan perwira junior dalam menjalankan perintah.

Di akhir Februari 1976, kekuatan tentara Indonesia di Timor Timur bertambah menjadi 27.000 personil, dengan dukungan 3.000 tentara Timor. Pada bulan Maret dan April 1976, Batalyon Ranger BRIMOB, dilengkapai infanteri ringan, ditugaskan melancarkan sejumlah operasi di area perbatasan tengah Timor Timur. Kegagalan mereka dalam operasi-operasi tersebut menggambarkan buruknya kepemimpinan, rendahnya semangat (morale), dan lemahnya kinerja operasional. Mereka bahkan tak mampu beroperasi secara efektif dengan persenjataan ringan, bahkan saat menghadapi perlawanan gerilya yang semi-terorganisir. Akhir cerita, mereka ditarik dari Timor. Setelah bulan Mei 1976, manakala daerah-daerah berpenduduk besar terakhir berhasil ditaklukan, tentara Indonesia secara teratur mengonsolidasikan kendali militernya dan membentuk struktur pemerintahan administratif. Kekuatan militer Indonesia di sana meningkat pada Juni 1976, di mana sekitar 32.000 pasukan tempur dari 28 batalyon diterjunkan, ditambah dengan dukungan 3.000 tentara partisan Timor dan awak pertahanan sipil.

Sejak 15 Mei hingga 2 Juni 1976, Fretilin menggelar pertemuan nasional di Soibada di pedalaman timur guna memutuskan strategi. Selepas pertemuan, taktik Fretilin berubah. Mereka mencegah tentara Indonesia memperluas kendalinya ke pedalaman Timor. Pada Juli 1976, Indonesia mengontrol sekitar 30 persen penduduk.  Secara resmi, Indonesia telah mencaplok Timor sebagai provinsi ke-27 Republik Indonesia.[6] Selama bulan-bulan terakhir 1976, para pemimpin Fretilin melakukan reorganisasi guna melancarkan perang gerilya tanpa batas (protracted war). Bulan Desember 1976, lebatnya curah hujan yang mulai turun menandakan paruh kedua musim hujan barat laut. Bulan Januari 1977, sejumlah jalan arteri penting rusak parah di banyak tempat karena tanah longsor dan beratnya lalu-lintas logistik pasukan Indonesia, serta buruknya kondisi cuaca. Sepanjang kurun waktu tersebut, sistem logistik Indonesia mengalami kesulitan dalam menyuplai logistik ke medan perang dan dalam pendisribusikan logistik ke unit-unit tempur. Kondisi cuaca yang buruk memperparah masalah logistik, dan pada gilirannya hal tersebut mengurangi kemampuan militer Indonesia.

Pada saat bersamaan, Indonesia tengah disibukkan dengan pemilihan umum, sehingga 14.000 tentara dari Timor ditarik kembali untuk ditempatkan ke daerah-daerah lain sebagai bagian dari persiapan keamanan pemilu. Lima belas batalyon infanteri dan marinir yang tersisa di Timor Timur, dipusatkan untuk mengatur kendali di pusat-pusat populasi dan mengawasi jalur komunikasi. Keadaan ini memberikan peluang kepada Fretilin untuk merekrut, melatih dan mengorganisasikan kembali pasukannya. Seturut dengan itu, Fretilin melancarkan Operasi Fazenda, merekrut dan melatih kelompok-kelompok kecil di kampung-kampung yang kemudian mengusik keberadaan pasukan Indonesia. Fretilin giat bekerja di seluruh wilayah, namun aktivitasnya yang paling efektif dan terorganisir dapat ditemui di daerah tenggara Liquica dan sebelah barat Ermera. Operasi Fazenda membuktikan bahwa Fretilin sukses mengembangkan jejaring agen dan informan. Semangat Fretilin pun pulih, setidaknya di sektor bagian barat.

Datangnya musim kemarau di bulan April 1977, menandakan perubahan penting dalam situasi militer. Pasukan Indonesia memanfaatkan momentum itu dengan cepat. Akibat minimnya bahan pangan dan semakin rapatnya operasi militer Indonesia,  Fretilin kini berbalik berada di bawah. Di Sektor Timur, ribuan penduduk desa menyerah dan banyak senjata dilucuti. Menjelang akhir Juni 1977, peristiwa serupa berulang di Sektor Tengah, kendati dalam tingkatan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terjadi di Sektor Timur. Sektor Barat yang tersisa pun menjadi satu-satunya area di mana kelompok-kelompok Fretilin nampak paling terorganisir dan terkonsentrasi. Betapapun kelompok-kelompok Fretilin di Sektor Barat mampu mempertahankan kerjasama dan keluwesannya (hingga tahap tertentu), kemampuan mereka tetaplah terbatas. Berulangkali Indonesia berupaya mengalahkan Fretilin di bagian barat dengan cara meningkatkan operasi serangan kilat, meski semuanya gagal mencapai hasil yang diinginkan.

Bermula pada Agustus 1977, Indonesia mengerahkan upaya habis-habisan untuk menghancurkan pasukan Fretilin dengan menerjunkan pesawat Bronco OV-10F yang dibeli lewat program penjualan militer luar negeri Departemen Pertahanan AS. Keberadaan Bronco sangat penting karena mampu dioperasikan dari lapangan terbang yang paling sederhana. Kecepatan terbangnya yang lambat pun mempermudah pasukan untuk mengidentifikasi dan menyerang desa-desa dengan lebih efektif. Pesawat ini memang dirancang khusus untuk operasi semacam itu. Bronco adalah satu-satunya pesawat operasional yang disiapkan untuk berperan dalam serangan darat yang dilancarkan pasukan Indonesia. Sebagian besar dari 15 pesawat Bronco dilengkapi dengan dua dudukan senapan mesin berkaliber 12,7 mm, yang dipasang pada bagian dalam puntung sayap mungil (sponson) guna meningkatkan daya tembak. Bronco dapat mengangkut senjata maksimum 1.600 kilogram, termasuk mengangkat hingga empat bom seberat 250 kilogram. Misi dukungan udara terhadap Timor Timur tidak dikendalikan oleh pesawat Forward Air Control ataupun pesawat penghubung udara, melainkan oleh ‘Pusat Kendali Visual’ di garis depan. Bronco akan berkomunikasi langsung dengan Pusat Kendali Visual, memakai PRC-77 (man-portable VHF FM transceiver) yang dipasang di kokpit.

Fretilin berada di bawah tekanan mahaberat setelah pesawat tersebut menyerang mereka dengan perlengkapan perang konvensional dan napalm yang disuplai Soviet (dikenal sebagai Opalm). Serangan gencar militer Indonesia menyasar area-area pertanian dan sumber pangan lainnya seperti peternakan. Puluhan ribu warga sipil tewas akibat serbuan pada musim kemarau, yang pelaksanaannya dipengaruhi kondisi cuaca di Timor Timur. Perhitungan Indonesia: hujan akan sangat memengaruhi operasi militer pada akhir Januari 1978, sebagaimana pernah terjadi pada akhir Januari 1977. Karena itu, setiap upaya sengit menghancurkan Fretilin perlu dikerahkan dari Agutus 1977 hingga akhir Januari 1978—jika tidak, Fretilin akan sekali lagi mendapat angin untuk menyusun, merekrut dan melatih kembali para pasukannya.

Karena ketidaksepakatan menyangkut nasib warga sipil, konflik berdarah dalam tubuh Fretilin pun merebak. Banyak prajurit Falintil yang pernah bertugas dalam militer Portugis meyakini bahwa warga sipil harus menyerah, ketimbang tetap bertahan bersama kelompok  perlawanan bersenjata di pegunungan. Beberapa petinggi Fretilin, yang bekerja sesuai konsep politik yang dikenal sebagai ‘Perang Rakyat Tanpa Batas’ (Protracted People’s War), menentang pendapat itu. Mereka meyakini perang sebagai revolusi sosial dan politik yang mampu menghapuskan kelas; rakyat harus tetap dilibatkan—karena jika tidak, mereka akan terpaksa kembali ke dalam penaklukan feodal. Perselisihan ini tak pernah diselesaikan. Mereka malah gampang ditaklukan oleh serangan militer Indonesia yang membumihanguskan zona-zona yang telah dimerdekakan (liberated zones)—di mana penduduk tinggal bersama Fretilin—dan basis-basis penyangga perlawanan, yang berada di seputar zona-zona bebas. Indonesia menggunakan napalm yang jelas-jelas melanggar hukum perang. Menurut para penyintas (survivor) yang bersaksi di hadapan Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR):

Tentara membakar alang-alang. Api menyebar cepat dan seluruh daerah akan terbakar seakan disiram bensin. Kami yang terkepung tak punya waktu untuk kabur karena api begitu besar. Strategi itu telah menjerat banyak penduduk… Setelah kami keluar, saya masih bisa melihat orang-orang jompo yang ditinggalkan keluarganya. Mereka dalam posisi duduk. Yang pria memakai baju baru, berkalung belak [ornamen dada dari logam berbentuk bulan sabit] di leher mereka dan memakai caibauk [mahkota berbentuk bulan sabit]. Yang perempuan mengenakan anting-anting emas dan kalung emas, menyiapkan konde dan memakai kerudung hitam, seolah bersiap menghadiri misa. Kami cuma menyaksikan tapi tak bisa berbuat apa-apa. Musuh masih mengejar kami.[7]

Kelaparan Paksa

Sekitar April 1978, saat musim kemarau menjelang, Indonesia mulai merancang serangan besar terbaru: Operasi Pamungkas. Dalam operasi ini, jumlah tentara Indonesia di Timor Timur membengkak hingga total berkekuatan 33.000 personil –angka terbesar sejak Juli 1976. Dengan mengerahkan 22 Batalyon Infanteri dan Korps Marinir, Operasi Pamungkas bertujuan melibas Fretilin di November 1978, guna memenuhi strategi politik demi memenangkan dukungan internasional yang lebih besar di PBB. Hal itu diyakini dapat merebut kembali dukungan negara-negara non-blok dengan menyatakan bahwa Timor Timur telah berhasil diintegrasikan ke Indonesia, dan bahwa tak ada lagi perlawanan yang efektif dari Fretilin.

Bulan Mei 1978, operasi-operasi Indonesia dipusatkan di areal kompleks-kompleks Fretilin di Sektor Barat yang telah diketahui. Tujuannya: mendesak elemen-elemen Fretilin pindah ke Sektor Tengah agar dapat dikepung. Di bulan Juni, serbuan ini mendapatkan momentumnya dan meluas ke Sektor Tengah. Operasi-operasi ini meraih kesuksesan yang terbatas, terutama karena lemahnya teknik-teknik operasi pasukan Indonesia, dan karena efisiennya jejaring intelijen Fretilin, yang terus memberi peringatan tepat waktu menjelang operasi militer Indonesia.

Namun demikian, kendati terdapat peningkatan jumlah korban di pihak Fretilin, Operasi Pamungkas tak sepenuhnya sukses mengeliminir perlawanan Fretilin. Operasi Pamungkas gagal menyeret sisa-sisa Fretilin ke ladang pembantaian final. Mereka yang luput dari serbuan awal segera masuk ke bawah tanah dan bertahan hidup supaya mampu bertempur di kemudian hari. Struktur komando dan kendali Fretilin morat-marit, dan Fretilin pun kehilangan sejumlah besar senjata dan perlengkapan perang.

Selagi Operasi Pamungkas dan bencana kelaparan berlangsung, Presiden Suharto mengunjungi Timor Timur selama dua hari pada Juli 1978.  Ia didampingi istri, delapan menteri kabinet dan sejumlah pejabat, 30 wartawan Indonesia serta 16 wartawan asing. Suharto sepakat agar pembangunan sistem irigasi di Bobonaro dimulai. Area sekitar Bobonaro dikembangkan menjadi daerah persawahan lewat konstruksi sistem irigasi. Daerah ini dikenal memproduksi padi, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, singkong, jagung, kacang-kacangan, umbi, kopi, kelapa dan tanaman lain. Namun demikian, rencana aslinya adalah membangun sistem irigasi yang akan menciptakan kemandirian dengan meningkatkan produksi padi. Departemen Pekerjaan Umum Indonesia mengeluarkan cetakbiru yang memproyeksikan area irigasi seluas 2.000 hektar pada tahun 1982, dan total area irigasi 17.000 hektar di tahun  1985. Skema irigasi akan melibatkan pembangunan empat bendungan: Balubo, Malibaha, Nomura I dan Nomura II.

Kolonel Damanik , seorang pejabat Indonesia dari Divisi Keamanan Departeman Luar Negeri, mengutarakan pandangannya beberapa tahun kemudian bahwa ‘upaya Indonesia untuk memperkenalkan padi sebagai bahan makanan pokok di sana adalah kesalahan besar.’ Kendati demikian, ia mengakui, ‘setelah mencicipinya, orang akan terbiasa dengan rasanya’ dan bahwa upaya tersebut harus dijalankan secara stabil dan berkelanjutan. Ia juga berpandangan bahwa Indonesia perlu mengakui animisme sebagai bentuk kepercayaan dan membiarkan orang Timor Timur menganut animisme jika mereka menghendakinya. Maka kita pun menyaksikan Kolonel Damanik yang  mendukung keyakinan animisme orang Timor Timur dan kedaulatan pangan Timor Timur.

Petikan-petikan pemikiran itu selayaknya diingat saat Anda mendengar pembicaraan tentang ‘musim kelaparan’ di Timor Timur. Ya, ada ‘musim kelaparan’ – dan juga ada ‘musim kelaparan’ di berbagai belahan dunia. Antara bulan Juni dan Oktober, terjadi ‘musim kelaparan’ di banyak tempat di Afrika. Namun kita pun harus hati-hati menggunakan istilah ini di Timor Timur. Yang bahkan harus dilakukan adalah menelisik lebih dalam lagi serangkaian sumber-sumber lain. Mengenai perkara ini,  Nuno Oliveira, Ego Lemos, Dulce Soares dan banyak lagi telah mengemukakan sejumlah temuan yang menarik dan berharga. Dibutuhkan pula riset lebih lanjut di bidang ini.

Satu pertanyaan yang harus diajukan—apakah memang benar rakyat Timor tidak tahu cara mengelola persediaan makanannya sendiri, meskipun mereka telah menetap di pulau tersebut selama lebih dari 30.000 tahun?

Dari studi ringkas atas catatan-catatan kolonial Portugis, layak dipertimbangan bahwa tak ada kekurangan pangan—dalam artian yang paling umum—di era penjajahan Portugis. Kekurangan pangan hanya terjadi dalam saat-saat tertentu ketika konflik bersenjata meletus. Sementara itu, krisis pangan yang sedang kita bicarakan terpusat pada area-area khusus di mana konflik terjadi. Terlepas dari waktu dan tempat yang telah disebutkan, kampung dan pasar memiliki banyak sayur-sayuran dan buah-buahan, dan penduduk terpenuhi kebutuhan pangannya dengan cukup baik. Diccionario Chorographico de Timor karya Raphael das Dores, sebuah survei adat-istiadat kerajaan rakyat Timor yang diterbitkan di Lisbon pada 1903 oleh National Press, merupakan buku yang juga layak dibaca.

Otoritas Indonesia telah membuat perubahan dramatis dalam pola pemukiman rakyat Timor Timur—dengan kata lain: tata-cara krhidupan mereka. Saya telah menyajikan contoh irigasi skala besar yang dibangun untuk menopang penanaman padi. Namun, yang terjadi lebih dari sekadar contoh yang saya berikan. Otoritas Indonesia memaksakan sebuah pola pemukiman guna memudahkan pengawasan terhadap penduduk Timor Timur. Para penduduk dipaksa meninggalkan kampung-kampung yang lebih kecil yang tersebar di seluruh pedesaan dan di pegunungan. Penduduk juga  diminta pindah ke tempat yang lebih dekat dengan jalan-jalan besar, dan ke wilayah perkotaan yang kepadatan populasi lebih rapat dari desa mereka sebelumnya. Hal ini sangat berpengaruh pada pola budidaya dan konsumsi pangan

Beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

Pada tahun 1978, para penduduk , di sub-distrik Laclo dari distrik Manatuto digelandang ke Metinaro, di mana sekitar 40.000 orang ditahan. Mereka tak diizinkan untuk kembali ke rumahnya selama lebih dari setahun. Mereka akhirnya dibolehkankan kembali ke Laclo, tapi bukan ke desa mereka. Alih-alih, mereka mendirikan tempat tinggal sementara yang mirip barak militer. Di sanalah mereka menetap. Kendati tempat itu bertanah keras, dan mereka tak bisa bercocok tanam, penduduk dicegah agar tidak kembali ke kebun-kebun sayuran di kampung mereka dulu. Baru di belakangan saja mereka diizinkan keluar membangun kebun sayur mereka sendiri.

Contoh lain: otoritas Indonesia memutuskan untuk mengubah kota Ermera sebagai ibukota distrik Ermera. Itulah mengapa dibentuk kota baru Gleno. Kota ini dibangun dengan memaksa penduduk yang telah menyerahkan diri di Fatubesi pada bulan Februari 1979, untuk membuka area tak berpenghuni. Daerah ini di kemudian hari dikenal sebagai Kota Gleno.

Hal serupa menimpa penduduk di sub-distrik Vemasse yang berada di dalam distrik Baucau. Di sana tidak ada jalan penghubung dari Vemasse ke Caicua dan aldeia (desa) lainnya di perbukitan yang terletak di belakang kota Vemasse. Sekitar tahun 1979, penduduk Caicua dan aldeia lainnya dipaksa pindah ke Natar Ulun, tiga kilometer di luar Vemasse, supaya patroli Indonesia dapat memantau mereka. Penduduk harus meninggalkan rumah dan mengemasi harta-benda mereka. Tentara-tentara Indonesia menghancurkan sawah-ladang mereka untuk memastikan agar prajurit Falintil tidak bisa mengambil tanaman pangan di sana. Dengan berjalan kaki selama tiga hari, mereka memanggul harta benda ke Natar Ulun.

Pada tahun 1981, otoritas Indonesia secara paksa mengosongkan tiga desa di sub-distrik Fatuberliu: desa Fahinehan, Bubususu dan Caicasa. Penduduk dipaksa pindah ke Weberek, Alas, supaya mereka berhenti menyediakan pangan dan mendukung Falintil. Lahan pertanian mereka dibakar sehingga Falintil tak bisa mendapatkan pangan. Sesudah Komite Palang Merah Internasional (ICRC) diizinkan kembali beroperasi di Timor Timur, mereka diperbolehkan pulang ke kampung halamannya pada 1982. Namun setelah gencatan senjata berakhir pada 1983, mereka kembali dipindahkan dan lagi-lagi, sawah-ladang mereka dibumihanguskan.

Pada 1982, di sub-distrik Lacluta yang termasuk dalam distrik Viqueque, kampung Uma Tolu dikosongkan dan para penduduknya dipaksa pindah ke Uma Lor, kampung Luca, supaya pasukan Indonesia lebih mudah mengontrol mereka.

Akhir kata, saya ingin mencatat total angka kematian dari tahun 1977 sampai 1979, yang bertanggungjawab atas struktur kependudukan Timor-Leste saat ini yang luar biasa banyaknya diisi oleh kelompok usia muda. Sekitar 85 persen populasi Timor-Leste kini di bawah usia 45 tahun. Sekitar empat dari setiap lima orang Timor-Leste lahir pada atau setelah 1968. Sekarang, 64 persen penduduk di bawah usia 25 tahun. Sekitar tiga dari setiap lima orang Timor-Leste kini bahkan belum mencapai usia remaja ketika pasukan Indonesia meninggalkan negeri tersebut.

Di saat Operasi Pamungkas memastikan agar kelaparan mewabah gila-gilaan, hanya tujuh pekan sebelum kunjungan Suharto, para pejabat Indonesia menuturkan kepada Dutabesar Australia, Tom Critchley, dan Sekretaris Pertama David Irvine, bahwa sebagian penduduk Timor Timur yang menyerahkan diri ‘bahkan tak kuat berdiri karena kekurangan makanan.’ Dan pada Agustus 1978, dua diplomat Australia menunjukkan foto kondisi para pengungsi di Bobonaro. Foto itu menggambarkan banyaknya anak-anak dan perempuan yang menderita sakit, kelaparan dan gizi buruk, ciri-ciri yang mewakili gambaran kelaparan di pelosok dunia mana pun. Mereka diberi tahu bahwa kondisi para pengungsi—banyak dari mereka yang tiba dengan kondisi yang sangat mengenaskan—sangatlah miskin. Otoritas Indonesia ‘nyaris tak melakukan apapun’ untuk memperbaiki kondisi ini. Mereka diberi tahu bahwa setidaknya 1,5 persen pengungsi sekarat setiap bulan dan di beberapa kamp pengungsi rata-rata kematian sekitar 8 persen per bulan.’

Antara tanggal 6 hingga 8 September 1978, duta besar Australia Tom Critchley, mengunjungi Timor Timur bersama sepuluh dutabesar lainnya. Mereka diberi pengarahan singkat bahwa sekitar 125.000 penduduk turun dari pegunungan, dan  seperempatnya menderita kolera, malaria, tuberkolosis, dan gizi buruk akut. Para duta besar ini melaporkan secara rahasia bahwa kunjungan mereka telah secara hati-hati dikontrol oleh otoritas Indonesia, yang sangat cemas apabila nasib tragis para pengungsi yang disaksikan para duta besar akan ditimpakan pada pemerintahan Indonesia. Banyak duta besar yang tiba di sana terkejut atas kondisi para pengungsi; bahkan seorang dari mereka mengatakan bahwa anak-anak di salah satu kamp yang ia jumpai mengingatkannya pada korban kelaparan di Afrika.

Seorang pengunjung menuliskan kesaksiannya. Berikut petikannya:

Setiap pekan, puluhan orang kelaparan, dengan pakaian compang-camping yang hanya menutupi sebagian tubuh kurus kering mereka, menyeret anak-anak dengan mata cekung, perut membusung,  dan kaki terluka parah menuruni jalan gunung berliku-liku menuju pusat-pusat rehabilitasi Indonesia. Orang-orang Indonesia membagi-bagikan pakaian baru, menggantikan kain yang mereka pakai. Mereka diperintahkan membentuk dua barisan untuk  menyambut para duta besar yang berkunjung, sembari mengibarkan bendera merah-putih Indonesia dan berteriak ‘Selamat Datang!’ Saya bisa membedakan dengan jelas mana penduduk yang baru tiba dan mana penduduk yang duluan datang, dengan melihat kaki kurus mereka yang penuh luka-luka. Gizi buruk cuma berbeda dari segi kadarnya. Tubuh para perempuan itu bergetar lemah, tangannya bergoyang perlahan menggerakkan bendera sembari menggumamkan pesan selamat datang. Di pos Palang Merah, seorang perempuan Timor terbaring di atas tandu di lantai, mengenakan pakaian rombengan, ditutup sehelai kain putih yang melindungi mukanya dari puluhan lalat yang mengerumuninya. Seorang asisten medis dari Jakarta, sesekali pergi ke ruangan untuk mengusir lalat dari matanya. Cuaca panas tak tertahankan. Ia baru saja turun dari bukit dua hari sebelumnya, dan menderita kolera, ujarnya pada saya.

Kepala distrik berkata kepada para wartawan bahwa 56 pengungsi mati saat berjalan dari bukit karena menderita sakit dan gizi buruk (tak ada satu pun menyebut ‘mati kelaparan’). Para duta besar yang berkunjung terpengarah menyaksikan apa yang mereka saksikan. Beberapa menggelengkan kepala tanda tak percaya. Dutabesar Papua Nugini, Dominic Diya menuturkan: ‘Negeri kami miskin, tapi saya belum pernah menyaksikan hal seperti ini. Saya terkejut melihat kondisi pengungsi.’[8]

Timor Leste

Jelas bahwa pemerintah sejumlah negara Barat telah menerima peringatan dini mengenai kelaparan. Tapi mereka pun terus-menerus mengabaikannya karena prioritas utama mereka adalah memelihara hubungan baik dengan pemerintah Indonesia. Para aktivis yang berkampanye untuk Timor di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, berhasil meraih resolusi melalui Komite Perwalian PBB, yang membuat Majelis Umum dan Dewan Keamanan mendesak Indonesia menarik tentaranya dari Timor Timur tanpa penundaan. Indonesia menolak resolusi itu.

Pemerintah Indonesia pun berusaha secara psikologis menekan Jose Ramos-Horta, yang waktu itu berada di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, untuk mengampanyekan nasib Timor Timur. Pada bulan Oktober 1978, pemerintah Indonesia menginformasikan para diplomat Australia bahwa Ramos-Horta telah menghubungi Utusan Indonesia di New York, mengenai kabar tentang keluarganya ‘tapi Jakarta cenderung membiarkannya penasaran.’ Dutabesar Indonesia untuk PBB, Anwar Sani, lantas ‘diperintahkan agar tak mengonfirmasikannya pada Horta.’[9] Pada kesempatan lain, Ramos-Horta mengontak para akademisi AS agar mereka bersaksi dalam sesi-sesi dengar pendapat di Kongres AS untuk mendukung Timor Timur. Namun demikian, pada Juli 1977, Dr James L. Fox, Fellow Professor  jurusan Antropologi ANU, menginformasikan Cavan Hogue, diplomat Kedutaan Besar Australia di Jakarta,  bahwa ‘[Ramos Horta] secara teratur menjalin kontak dengan orang-orang di AS yang tertarik pada isu Timor, sebagian besar tampaknya terekrut karena terpesona oleh kharisma Ramos-Horta yang tiada tara (demikian pula yang terjadi pada warga Australia yang mendukungnya). … Dr Fox harus memperingatkan kolega-koleganya.[10]

Amerika Serikat, Inggris dan Perancis tak mendukung setiap resolusi Majelis Umum PBB antara 1975 dan 1982. Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan, mereka memiliki kapasitas untuk bertindak, namun tak pernah menggunakannya. Posisi AS selanjutnya dijelaskan Daniel Patrick Moynihan, duta besar AS untuk PBB, dalam memoar yang ia tulis:

Amerika Serikat berharap agar hal-hal ini diselesaikan sebagaimana mestinya, dan berusaha keras untuk itu. Departemen Luar Negeri menginginkan supaya  PBB terbukti sepenuhnya mandul dalam setiap langkah yang diambilnya. Tugas ini diserahkan kepada saya, dan saya menindaklanjutinya dengan kesuksesan yang besar.[11]

Hanya empat negara Barat (Siprus, Yunani, Islandia dan Portugal) yang mendukung Timor Timur di Majelis Umum dari 1976 hingga 1982, ketika persoalan ini didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal PBB. Adalah gerakan solidaritas internasional yang tetap menghidupkan isu Timor Timur di seluruh dunia sepanjang periode tersebut—demikian pula dengan gerakan perlawanan di dalam negeri. Seperti yang saya singgung di awal makalah, para akademisi dan mahasiswa PhD yang pilihan topik penelitiannya sering mengherankan saya, cenderung berfokus pada hal-hal selain periode genosida. Fase sejarah Timor-Leste belum banyak dikenal, namun  harus diteliti dengan saksama karena akan menghasilkan pelajaran mahapenting untuk memahami realitas masyarakat Internasional dan kondisi masyarakat di Timor-Leste kini.***

Clinton Fernandes, Associate Professor Program Studi Politik dan Internasional pada Jurusan Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas New South Wales, Canberra, Australia

Versi asli tulisan ini berjudul, The famine and its impact – a historian’s view, diterjemahkan oleh Fahri Salam dan diedit oleh Windu W. Jusuf.



[1] Perlu dicatat ada sejumlah kesangsian teknis dan legal seputar pemakaian istilah ‘genosida’ di Timor-Leste: tindakan-tindakan militer Indonesia didorong oleh kehendak menghancurkan gerakan kemerdekaan di Timor Timur, dan tidak memusnahkan seluruh maupun sebagian kelompok bangsa, etnis, rasial dan agama. Pembunuhan dan kekerasan massal yang dilakukan untuk tujuan politik menaklukan gerakan kemerdekaan tidak tercantum dalam Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948). Apalagi, peristiwa-peristiwa di Kamboja terkadang dirujuk bukan sebagai ‘genosida’ tapi ‘auto-genosida’ yaitu pembunuhan massal yang dimana pelaku dan korban berasal dai kelompok yang sama. Kelompok Pakar untuk Kamboja menyatakan skeptisismenya atas persoalan itu di tahun 1999, mengatakan bahwa ‘apakah Khmer Merah melakukan genosida terhadap bagian dari kelompok Khmer nasional terkait pada masalah penafsiran yang kompleks, terutama menyangkut niatan Khmer Merah terhadap kelompok korban non-minoritasnya’.  Kelompok Pakar tak mengambil posisi atas pertanyaan itu tapi menyerahkannya lewat pengadilan pidana internasional di masa mendatang.

[2] Damien de Walque, The Long-Term Legacy of the Khmer Rouge Period in Cambodia. Kertas Kerja Penelitian Kebijakan Bank Dunia 3446, November 2004.

[3] Penasehat senior Komisi, Pat Walsh, menulis bahwa Cormac Ó Gráda, pakar mengenai kelaparan dari Irlandia,  tak menyinggung Timor-Leste dalam studinya tahun 2009, Famine: A Short History, dan penulis Australia, Tom Kenneally dalam Three Famines: Starvation and Politics tak mencantumkan kelaparan di Timor-Leste kendati ia terjadi di ambang pintu negara Australia dan perang itu sendiri didukung bantuan diplomatik dan militer dari pemerintah Australia.

[4] Pada April 1977, Atase Angkatan Laut Australia di Jakarta mendengar bahwa Nomad pada kenyataannya ada di Dili. Kolonel Kunto Wibisono dari Angkatan Laut Indonesia, yang jadi Asisten Kepala Penerbangan Staf Angkatan Laut, minta Atase AL Australia ‘tak membahas persoalan itu dengan lingkaran kecil pejabat lain di Markas Besar Angkatan Laut yang tahu kehadiran pesawat itu di Timor Timur’.

[5] G. Duggan, Memo – Army Criticism, 9 Februari 1976. NA: FCO Files.

[6] Pada hari itu Presiden Suharto menyetujui rancangan undang-undang yang disahkan parlemen Indonesia. Ini disertai tahap-tahap pengaturan secara hati-hati atas ‘tindakan penentuan nasib sendiri’ dengan menunjuk wakil-wakil daerah dari Timor di Dili pada 31Mei, dan suatu kunjungan ke kawasan itu oleh utusan ‘pencari-fakta’ Indonesia pada bulan Juni.

[7] Maria da Costa, Testimoni pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa, Dili, 28-29 Juli 2003.

[8] Straits Times, Land of suffering, hunger and disease, 11 September 1978.

[9] Aktivis AS, Arnold Kohen, membantu membangun tekanan Kongres terhadap perwakilan diplomatik AS dengan Indonesia mengenai sejumlah isu hak asasi manusia, termasuk nasib para tahanan politik. Hasilnya, ada upaya diplomatik yang berhasil difasilitasi senator Republik, David Durenberger, guna memungkinkan ibu dan saudara perempuan Jose Ramos-Horta meninggalkan Timor Timur menuju Portugal pada 1987.

[10] A1838 3038-2-1 Bagian 17.

[11] Daniel P. Moynihan, A Dangerous Place (New York: Berkley Books, 1978), 279.

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus