Redaksi

Riuh rendah peringatan ‘Gestok’ (Gerakan Satu Oktober) sudah mulai reda. Tempo sudah mengeluarkan edisi khusus soal Lekra dan peristiwa 1965 sambil bersenandung lirih tentang kedhaifan manusia. Para aktivis HAM sedang menikmati gaji hasil jerih payah mereka bekerja. Aktivis-aktivis buruh sibuk mempersiapkan aksi mogok nasional untuk menuntut kenaikan upah. Sementara tempe sudah makin jarang hadir di kelas—maaf, meja makan. Kalau pun hadir di lembar absensi, badannya kurus seperti pesakitan.

Ketika isu-isu kekerasan ’65 semakin diangkat ke permukaan, suara anti-komunisme pun semakin keras. Dari jenderal hingga politisi sipil sudah mulai angkat bicara tentang ‘kebangkitan PKI’ atau menebar ancaman agar ajaran ‘Marxisme/Komunisme’ tidak disebarluaskan. Seorang pemuka agama yang rajin memberikan kuliah di hadapan tentara pun mengibas-ngibas rumor baru: ‘Awas, KGB (Komunisme Gaya Baru)!’ Orang tentunya bisa tertawa miris. Ini lelucon yang jauh dari lucu, sebab yang ia maksud ‘KGB’ adalah (bekas) aktivis kiri yang masuk pemerintahan atau partai-partai tertentu.

Sesungguhnya, kami ingin mengawali pengantar ini dengan ucapan Dirgahayu RI yang Ke-68. Namun, berita tentang pemboman di Wihara Ekayana yang berseliweran di timeline twitter serta jejaring sosial lainnya, membatalkan hal itu. Kami pun lantas hendak menundukkan kepala sejenak, mengheningkan cipta, berdoa. Tapi ah, sudah terlalu banyak doa didaraskan dari Sabang hingga Merauke, Sangirtalaut hingga Sabu, toh beberapa saat lagi kedukaan demikian berulang jua kita dengar.

“Sastra Indonesia miskin tradisi kritik”, mungkin ini salah satu ratapan yang kerap kita dengar dalam dunia sastra Indonesia. Kalau pun ada, dewasa ini produksi kritik sastra sering kali tampak hanya beberapa kali pasang, tapi banyak surutnya. Padahal pada gelombang lain, karya-karya sastra banyak ditawarkan secara online mau pun offline: di toko buku. Beberapa judul berhasil merayu. Sebagian membuat kita ragu. Di antara perasaan itu penilaian atas isi sebuah karya terasa perlu.

Namun, apa benar tuduhan di atas? Dalam ‘rubrik teori’ edisi ini, Yovantra Arief ingin membuka diskusi tentang masa depan tradisi kritik sastra Indonesia dengan memaparkan secara ringkas sejarah kritik sastra di Indonesia sejak masa Balai Pustaka hingga era H. B. Jassin dalam tulisannya bertajuk Ideologi dan Kritik Sastra: Ketika Politik Jadi Panglima, 1920-1965. Tidak lupa kami juga hadirkan sebuah tulisan lama dari A. S. Dharta yang bertajuk Ukuran Bagi Kritik Sastra Indonesia Dewasa Ini dalam ‘rubrik kliping’.

Dalam sebuah diskusi pada peluncuran film Jembatan Bacem, sejarawan Hilmar Farid mengingatkan keterpautan peristiwa tersebut dengan peristiwa pasca G30S. Dalam film tersebut memang digambarkan bagaimana para tahanan peristiwa tersebut di atas dijemput dari rumah tahanan dan lenyap tak berbekas. Dari sana sebuah pesan muncul pada kita, bahwa negara dan hukumnya tak kuasa menegakan hukum yang menjadi penopang negara itu. Hal ini terulang kembali dalam skala kecil pada peristiwa Cebongan dan juga tentu pada peristiwa lainnya yang begitu banyak terjadi dalam skala besar mau pun kecil di seluruh negeri kita. Tak heran, perlawanan rakyat akhir-akhir ini, juga dalam pelbagai bentuk, begitu banyak terjadi. Seorang kawan dalam kesibukan kerjanya sempat meluangkan waktu mengamati berita-berita perlawanan tersebut dan dia berani bertaruh bahwa dalam sebulan saja perlawan rakyat mencapai hampir 1000 perlawanan.