Sikap Moderat, Keluguan yang Tak Perlu
Kredit ilustrasi: What in the World? DULU ada seorang kawan yang hampir tiap malam menghujani saya dengan diskusi-diskusi berat seperti “persamaan kaum anarkis dan
Kredit ilustrasi: What in the World? DULU ada seorang kawan yang hampir tiap malam menghujani saya dengan diskusi-diskusi berat seperti “persamaan kaum anarkis dan
Sumber ilustrasi: sbs.com.au PADA 19 Desember 2012, Park Geun-hye, putri diktator Korea Selatan Park Chung-hee, terpilih sebagai presiden. Park yang disokong partai beraliran konservatif
PERS pada masa orde baru seolah merunduk dalam rerumpunan kata lantaran tengadahnya adalah menantang tiupan angin pembredelan. Oleh karenanya, pemilihan kata pada masa itu dilakukan
Jalan yang kutuju amat panas, Banyak duri pun anginnya keras Tali-tali mesti kami tatas Palang-palang juga kami papas Supaya jalannya SAMA RATA Yang berjalan
DI TENGAH keramaian kawan-kawannya, Krisni hanya terdiam menekuri layar telepon genggam. Sepucuk sandek baru saja masuk dari nomor yang tak ia kenal, mengabarkan kematian dan menanyakan kesediaannya ikut melayat. Krisni kemudian membalas sandek tersebut tanpa kecurigaan dengan menanyakan siapa gerangan yang meninggal. Tak lama, Krisni menerima balasan dan terkejut. ‘Kamu!’ balas nomor itu singkat, dikirim puluhan kali berturut-turut hingga Krisni harus mematikan telepon genggamnya.
Tak jelasnya perlindungan, upaya pemerintah yang minim dalam menyediakan akses pelayanan bagi BMI, tak adanya pengaturan bagi BMI tak berdokumen, dan birokrat-birokrat yang kurang empatik ini akhirnya berakumulasi dan memuncak pada insiden Jeddah. Pemerintah yang tak terbiasa menyediakan pelayanan secara sistematis bagi BMI, akhirnya kelimpungan ketika ribuan BMI tak berdokumen hendak mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk memperjelas statusnya. Pemerintah yang mengandalkan skema pemadam kebakaran—menunggu kasus dulu baru bergerak—merasa telah melakukan yang terbaik dengan menambah staf, relawan, dan loket untuk melayani pengurusan SPLP. Padahal kenyataannya, tindakan ‘terbaik’ pemerintah ini masih jauh dari akomodatif bagi BMI. Pemerintah hanya membuka loket pengurusan SPLP di Riyadh dan Jeddah, sehingga loket di dua kota ini dipadati BMI dari Makkah, Madinah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk dan Jizan. Saat terdapat ribuan BMI mengantre di kantor KJRI untuk mengurus dokumen pemutihan izin tinggal, KJRI malah tutup dan tidak melayani pengurusan dokumen, dengan alasan sedang memproses dokumen yang sudah masuk. Hal ini membuat para BMI khawatir tidak dapat memanfaatkan masa amnesti yang diberikan pemerintah Saudi yang tinggal 23 hari lagi (VOA Indonesia, 2013).
HANYA karena selebaran brosur tempel, hubungan Indonesia-Malaysia beberapa hari belakangan jadi gonjang-ganjing. Musababnya terletak pada apa yang diiklankan brosur tersebut. Tak seperti brosur-brosur tempel di
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.