PERS pada masa orde baru seolah merunduk dalam rerumpunan kata lantaran tengadahnya adalah menantang tiupan angin pembredelan. Oleh karenanya, pemilihan kata pada masa itu dilakukan dengan berhati-hati dan menyusunnya dengan apik sehingga tidak menyinggung rezim yang sedang berkuasa. Aristides Kartopo menyebut kekisruhan 1993 sebagai, ‘Di antara tegaknya surat kabar/majalah, bertiuplah angin ketakutan berwujud ‘kepengecutan yang mengatasnamakan kebijaksanaan’.’[1] Angin ketakutan tersebut seperti belenggu bagi pers di Indonesia dan menjadikannya sebagai alat birokrasi pemerintahan. Pada masa itu, pers yang memiliki SIUPP dapat mengalami pembredelan sewaktu-waktu ketika dianggap tidak mematuhi peraturan rezim Orde Baru. Pelucutan awak jurnalis dari berbagai media yang hidup di masa Sukarno dimulai sejak Oktober 1965.
Pers Mahasiswa Alternatif Kebangkitan media mainstream masa Orde Baru
Pada 1 oktober 1965, komandan tertinggi angkatan divisi Jakarta, Mayor Umar Wirahadikusumah, melarag semua Koran kecuali Koran yang disponsori oleh Angkatan bersenjadta, seperti Angkatan Bersenjata dan berita Yudha. Pelarangan yang sama kemudian berlaku di seluruh Indonesia. Jurnalis kiri kemudian banyak yang dipecat dari berbagai posisinya. Seratus enam puluh lima jurnalis di Jakarta dan 208 di kota besar lainnya diberhentikan dan dilarang melakukan pekerjan-pekerjaan jurnalistik. Sebagian dari mereka ditahan, selebihnya dihilangkan dan hanya sedikit dari mereka yang dibebaskan menjadi simpatisan PKI.
Beberapa Koran yang dilarang terbit sejak Oktober 1965[2]
Pembersihan atas apapun yang berbau era Sukarno, yang salah satunya dilakukan melalui pembabat-habisan media-media berafiliasi politis, menyebabkan Indonesia mengalami dua hal[3]. Pertama, punahnya media kiri yang praktis kemudian membuka jalan bagi masuk-berkembangnya media yang memilki kencenderungan politik kanan. Pergantian rezim dari era Sukarno ke Orde Baru seolah menandai bergesernya arah politis-ideologis media di Indonesia. Pelumpuhan afiliasi politik kiri media pada masa Orde Baru secara serta merta membabat media yang terikat dan teridentifikasi patronase politik dan ideologi kiri. Kedua, dampak ini merupakan keniscayaan dari dampak pertama. Penumpulan afiliasi politis media secara serta merta menciptakan pergeseran orientasi ideologis media ketika itu, yakni birokrasi dan pasar. Terjadi pilihan bagi media yang hidup pada masa Orde Baru ketika itu, menjadi legenda atau terus hidup dalam belenggu birokratis rezim Orde Baru.
Tidak dapat dipungkiri bahwa pembabatan media yang hidup pada era Sukarnomempengaruhi pergeseran orientasi media yang muncul kemudian. Sebut saja dengan kemunculan empat imperium media massa pada zaman Orde baru yang menggunakan media massa tidak lagi sebagai alat propaganda gagasan ideologis, politis, melainkan sebagai industri semata. Persoalan yang kemudian menjadi prioritas adalah bagaimana industri medianya terus hidup karena mendapatkan legitimasi secara birokratis dan memiliki khalayak. Orientasi tersebut kemudian mengurucut pada pelayanan terhadap pemerintah dan pasar.
Beberapa imperium yang muncul pada masa Orde Baru[4]
Meskipun muncul imperium industri media di Indonesia, beberapa kelompok idealis yang setia dengan pemikiran kiri pada masa Sukarno masih mencoba menerbitkan media melalui lini lain, yakni—meminjamistilah Hill—sebagai media pinggiran. Media pinggiran pun tak lantas bebas dari pemantauan rezim dan campur tangan militer. Beberapa media yang lolos STT ketika itu adalah media yang digawangi oleh pengusaha dan anak penguasa rezim, selebihnya STT tersebut akan dicabut di tengah jalan.
Pers mahasiswa merupakan salah satu media yang dapat lolos dari pembredelan Orde Baru lantaran ketika itu memiliki pandangan yang sejalan dengan Orde baru terkait pemerintahan Sukarno. Pers kampus ketika itu mengkritik kebijakan era Sukarno yang mengharuskan pers memiliki dan mengumumkan afiliasi politik pers kampusnya. Kritik tersebut termanifestasi dalam bentuk unjuk rasa untuk menumbangkan pemerintahan Sukarno sehingga koran-koran tersebut dianggap memiliki misi yang sejalan dengan Orde Baru[5]. Sejak 1966 pers mahasiswa mengikuti konstelasi pasar penerbitan. Salah satunya adalah Harian KAMI yang berbasis di Jakarta mencapai puncak penjualan pada 1974 dengan angka 70.000.
Akan tetapi, Kongres Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) pada 1971 menyerukan pers mahasiswa untuk kembali ke kampus dan tidak terlibat dalam konstelasi pasar penerbitan umum. Pada permulaan 1974, pers mahasiswa tergugah kembali untuk mengkritisi dan menyampaikan kekecewaan mereka terhadap korupsi dan janji palsu pemerintah. Hal ini mendorong angka penjualan pers mahasiswa ke tangan masyarakat. Fenomena tersebut menjadikan pemerintah gelisah dan segera membredel beberapa pers mahasiswa yang vocal ketika itu dengan alas an melanggar STT dengan mengedarkan koran kampus ke masyarakat umum di luar kampus.
Beberapa pers mahasiswa yang dibredel ketika itu adalah
Sejak pembredelan bernama NKK (Normalisasi Kegiatan Kampus) terjadi, Koran radikal menjadi langka dan sangat sulit ditemukan. Akan tetapi, masa tidur pers mahasiswa tidaklah lama. Keresahan mahasiswa akan kondisi yang sangat represif pada Orde Baru membuat para aktivis kampus mendirikan pers di kampusnya masing-masing. Pada 1985 pers kampus mulai menjamur kembali, bahkan lebih banyak. Pada tahun 1983 di Unud Bali berdiri Akademika, tahun 1985 terbit Balairung (UGM Yogyakarta), tahun 1986 Solidaritas (Unas Jakarta), serta tahun 1988 terbit Sketsa (Unsoed Purwokerto) dan Pendapa (Universitas Sarjana Wiyata Yogyakarta).Di Yogyakarta sendiri, setidaknya ada 69 publikasi yang dilakukan oleh mahasiswa[6].
Melihat posisi pers mahasiswa pada Orde Baru, tidak dapat dipungkiri bahwa pers mahasiswa memiliki posisi krusial dalam menyebar-gerakkan wacana kritis di tengah masyarakat. Posisinya yang berada di dalam lingkungan kampus dan masifnya jumlah pers mahasiswa di Indonesia, menjadikan perkumpulan pers mahasiswa sebagai gerakan juga. Dalam upaya menumbangkan rezim Orde Baru sendiri, Satrio Arismunandar[7] menggarisbawahi tiga hal peran pers mahasiswa: Pertama, peran pemberi informasi, sosialiasi, dan edukator. Di sini hubungan saling-pengaruh antara pers mahasiswa dan gerakan mahasiswa relatif dalam posisi setara, namun hubungan antara keduanya kurang akrab, agak berjarak, datar, dan lebih formal. Kedua, peran inspirator, motivator, provokator, dan korektor. Di sini hubungan saling-pengaruh antara pers mahasiswa dan gerakan mahasiswa relatif tidak setara. Pers mahasiswa mempengaruhi gerakan mahasiswa dengan kadar yang cukup kuat dan jauh lebih kuat pengaruhnya dari penerbitan pers umum. Ketiga, peran mediator, wahana debat dan diskusi dan integrasi. Di sini hubungan saling-pengaruh antara pers mahasiswa dan gerakan mahasiswa relatif berbeda dengan peran pertama dan kedua. Hubungan pada titik ini jauh lebih akrab dan informal.
Sebagaimana disebutkan oleh David Hill[8], dalam kondisi genting, kacau dan penuh hambatan dalam menyampaikan gagasan dan kritik, pers mahasiswa tidak pernah kehilangan akal untuk berjalan menyampaikan informasi-informasi yang menyuarakan warna lain dari media-media utama. Pada titik ini, pers mahasiswa telah menjadi penerbitan bawah tanah yang menjadi alternatif atas pers dengan menyuplai informasi-informasi yang tidak akan mungkin didapatkan di pers umum. Keberanian pers mahasiswa dalam menyampaikan informasi-informasi yang cenderung berani—tidak ditemukan di media umum—dikarenakan mahasiswa tidak memiliki kepentingan dan motif ekonomi dalam penerbitannya sehingga bukan persoalan jika kemudian medianya harus menjadi legenda.
Pasca Orde Baru dan Ideologi yang abu-abu
Setelah Era Reformasi, jurnalis dan media di Indonesia seolah mendapatkan ruang tanpa batas dalam. Sebagai bentuk euforia demokrasi media bermunculan secara sporadis. Berdasarkan data dari laporan tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), jumlah media cetak di Indonesia naik drastis pada 1999, yakni dari angka 289 pada 1997 melonjak menjadi 1.381 pada 1999[9]. Menjamurnya media cetak ketika itu disebabkan oleh banyaknya media lokal yang mulai bermunculan. Kurangnya kontrol akan penerbitan media cetak menjadikan menjamurnya koran kuning. Di sisi lain, media online mulai masuk pada 2000 dan mulai popular. Hal tersebut merupakan tanda dari booming-nya ‘the dot bubble’. Industri media online sendiri melonjak secara signifikan pada 2008, berkisar 1.008. Artinya, era reformasi merupakan penanda kemerdekaan informasi dimana tidak lagi ada pengekangan dan adanya dukungan media baru.
Euforia tersebut menjadikan media dan pers kehilangan orientasi akan kerja-kerja jurnalistiknya. Kebebasan yang diraih oleh media massa tidak lantas benar difungsikan sebagai pengkawalan isu dan kinerja pemerintah, melainkan bertarung dengan sesame media untuk merebut pasar. Imperium media yang lahir dan hidup pada masa Orde Baru seolah mendapatkan kekuasaan yang sesungguhnya. Media kini tidak lagi berperan sebagai pilar keempat demokrasi yang memiliki tanggungg jawab melaporkan informasi sebagai hak public, tetapi ia menjadi actor politik itu sendiri untuk kemudian menjadikan informasi sebagai komidifikasi.
Kejenuhan dan disorientasi rupanya juga dialami oleh pers mahasiswa yang selalu memiliki tempat dari masa ke masa—era Sukarno hingga Reformasi. Kebebasan pers yang melaju bersama arus demokratisasi telah membuat pers mahasiswa kehilangan kesadaran eksistensial yang selama ini menjadi landasan bergerak pers mahasiswa. Peran kritis pers mahasiswa mengalami mistifikasi tanpa pernah kita tahu mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Kata-kata kritis mengalami korupsi makna[10].
Kondisi yang membebaskan setiap orang untuk memproduksi informasi pada akhirnya membuka ruang untuk beberapa orang yang merindukan keberadaan ruang-ruang perjuangan yang idealis. Salah satu medium yang sering ditempuh oleh kalangan tersebut adalah media baru, dimana penyebaran gagasan yang masif sekaligus hemat bisa ditempuh. Setidaknya, terdapat beberapa media online yang menyajikan ideologi kiri dan isu perjuangan dalam webnya. Beberapa di antaranya adalah; militanindonesia.org, rumahkiri.net, perempuankiri.blogspot.com, indoprogress.com, kibarjuang.com, berdikarionline.com. berikut tabel mengenai profil keenam media online tersebut.
Secara umum, keenam media online tersebut menunjukkan afiliasinya terhadap ideologi kiri dengan menggunakan berbagai atribut yang menunjukkan keberpihakan mereka. Salah satu atribut yang dimiliki oleh keenam media online tersebut adalah adanya elemen warna merah dimana identik dengan perlawanan kelas pekerja. Selain itu, isu yang dihadirkan dalam setiap bahasannya cenderung mengarah pada perlawanan terhadap kapitalisme dan neoliberalisme. Actor perlawanan sendiri adalah para pekerja. Secara spesifik, situs perempuankiri.blogspot.com menghadirkan wacana bahwa kelas pekerja perempuan adalah pihak yang selalu tertindas, seperti yang diungkapkan dalam profilnya yang menyatakan bahwa gerakan tersebut untuk mengakhiri penindasan perempuan. Situs perempuankiri.blogspot.com hendak menunjukkan afilisasi ideologipolitik kirinya melalui beberapa atribut yang lekat dengan egaliter dan sejarah, yakni PKI dan Lekra.
Berikut beberapa karikatur dari perempuankiri.blogspot.com:
Situs berdikarionline menunjukkan identitas kirinya salah satunya melalui fitur ‘tokoh’ yang menceritakan pemikiran beberapa tokoh sosialis di seluruh dunia seperti George Habash, tokoh pembebasan nasional Palestina. Beberapa judul lainnya yang menggambarkan afiliasi berdikarionline adalah: Henk Ngantung, Seniman dan Gubernur Jakarta yang Terlupakan; Wikana dan Sumbangsihnya bagi Republik; Kisah ‘Haji Merah’ Dari Sumatera Barat; Celia Sanchez, Pejuang Wanita Revolusioner Kuba. Sementara itu, situs militanindonesia.org lebih memperlihatkan gerakan perjuangan kelas kaum tani dan buruh di berbagai Negara, seperti adanya tulisan berjudul ‘Penuhi Tuntutan Buruh MMC! Singkirkan Kekuatan Kontra Revolusi dari Republik Bolivarian Venezuela’. Lain halnya dengan situs kibarjuang.com yang lebih luas dalam menginformasikan isu. Situs ini tidak hanya mengenai tokoh kiri dan isu perlawanan radikal, melainkan juga mengenai isu-isu yang sedang mencuat di Indonesia seperti kenaikan BBM dan korupsi. Artinya. Media-media online tersebut berupaya menyampaikan bahwa musuh bersama kita saat ini adalah kapitalisme, dan perlawanan sedang mengarah pada penggusuran segala sistem yang kapitalistis.
Pembacaan
Ada lima pembacaan terhadap dinamika media kiri Indonesia pada masa pegerakan hingga reformasi. Media kiri dalam setiap masa tersebut memilki karakter dan takdirnya sendiri. Artinya, kondisi, bentuk dan isu perjuangan media kiri di Indonesia memiliki karakternya sesuai dengan jamannya karena ia bergerak berdasarkan keresahan yang sedang membelenggu lingkungan social ketika itu.
Pertama, tak jarang penerbitan koran-koran kiri di masa itu bergantung pada kelas saudagar lokal. Kelas sudagar lokal ini tergugah oleh cita-cita nasionalisme sehingga kepentingannya bersinggungan juga dengan kelas social yang tertindas, buruh misalnya. Dalam pandangan marxis, kelas sudagar yang borjuis memang dapat digolongkan sebagai kekuatan yang revolusioner dalam konteks-konteks tertentu. Sekarang, posisi revolusioner saudagar lokal sudah tak dimungkinkan lagi oleh konteks ekonomi-politik kapitalis tingkat lanjut yang tengah berlaku.
Kedua, media massa dengan politikkiri tak ragu untuk melakukan manuver-manuver yang membuat penerbitannya berada di luar fungsi pers tradisional. Tawaran advokasi oleh Marco melalui Doenia Bergerak misalnya. Karakter nyentrik ini tetap dipertahankan oleh Harian Rakjat. Turun tangannya pemimpin-pemimpin PKI ketika Harian Rakjat dibredel misalnya. Hal ini menandakan koran-koran kiri sebenarnya tak hanya dimaksudkan sebagai koran dengan bobot jurnalistik saja.
Ketiga, gaya bahasa berteriak, dengan diksi-diksi seperti ‘jambak’, dan ‘pukul di tempat’ tanpa bertele-tele. Pemilihan gaya bahasa ini menandai tujuan perjuangan politikkiri yang tak mau setengah-setengah. Di tangan Semaoen, perubahanSinar Djawa menjadi lebih konfrontatif, misalnya, merupakan pilihan taktis dengan merebut kemerdekaan sebagai tujuannya. Harian Rakjat juga kemudian mempertahankan gaya bahasa konfrontatif ini. Menurut Busjari Latif, penulis Lekra, pilihan bahasa koran-koran kiri dipengaruhi oleh Marxisme. ‘gaja jang serbaruwet, berbelit2 dan kabur, adalah pentjerminan daripada klas2 jang dekaden, tetapi gaja bahasa jang hemat, lintjah dan terusterang dengan tidak mengabaikan kemesraan dan kehalusan rasa bahasa, adalah bahasanja rakjat jang dikerangkai oleh Marxisme/Leninisme …’[11] Gaya bahasa semacam ini kemudian dihilangkan dari media-media massa yang terbit pasca merangkaknya Orde baru ke tampuk kekuasaan. Gaya bahasa konfrontatif blak-blakan kemudian dituding sebagai bahasa yang tak etis, jalanan, sembrono, penuh sinisme dan sarkasme.
Keempat, media kiri di Indonesia pada masa Orde Baru mengalami pembenaman lantaran rezim tersebut secara sengaja ingin mematikan rezim Sukarno hingga akarnya, termasuk media penerbitan yang pernah ada di jamannya. Pada akhirnya, tidak ada lagi media penerbitan yang menyuarakan ideologi kiri pada masa itu. Akan tetapi, media yang dengan berani menyampaikan segala gagasan dengan blak-blakan tersebut tidak serta merta hilang karena pada titik kejumudan akan imperium media massa arus utama dan bobroknya pemerintah Orde Baru, pers mahasiswa muncul sebagai alternatif informasi, pergerakan dan perjuangan. Artinya, dengan posisi politis pers mahasiswa yang tidak memiliki kepentingan pasar, menjadikannya bebas menyampaikan informasi yang seharusnya menjadi hak publik. Meskipun lingkup informasi terbatas di kampus, akan tetapi, hampir di setiap wilayah di Indonesia memiliki pers mahasiswa yang progresif.
Kelima, pada era reformasi dimana setiap pers dan media memiliki kebebasan dalam menyampaikan informasi melalui berbagai medium dan cara, justru terjadi euforia. Media mulai kehilangan orientasi akan khittah-nya sebagai penyampai informasi kepada public dan meyakini bahwa informasi memang hak publik. Sudah mulai sulit ditemukan media sebagai watchdog. Demikian halnya dengan pers mahasiswa yang mulai kehilangan musuh bersama secara kasat mata—rezim. Akan tetapi, pada masa itu mulai bermunculan media online yang memilliki upaya untuk menyampaikan gagasan-gagasan ideologi kiri. Tidak jarang konten dari media tersebut merupakan romantika sejarah dan kutukan terhadap kapitalisme. Artinya, musuh bersama pada era reformasi ini terlihat secara jelas dan gamblang, yakni sistem yang kapitalistik. Gagasan itulah yang hendak disampaikan oleh media-media kiri era Reformasi.
Pada dasarnya, perjalanan media berideologi kiri di Indonesia, terputus pada masa Orde Baru. Pada masa itu, media yang berani mengambil tindakan berupa pemberitaan secara radikal adalah pers mahasiswa. Sifat politik kiri sendiri adalah progresif, egaliter, otonom, kelas bawah dan rasional. Sementara itu, pers mahasiswa dalam konteks Orde Baru cenderung progresif, otonom dan rasional dan tidak melulu membawa isu tentang kelas bawah serta egaliter. Artinya, pada posisi tertentu media kiri dapat berperan sebagai alternatif, tetapi pada saat tertentu media kiri berperan sebagai actor politik juga, seperti halnya dengan yang terjadi pada masa Sukarno.
Sementara itu, dalam konteks kekinian, media kiri seharusnya dapat memainkan peran sebagai alternatif karena penguasa dan actor politik media saat ini adalah media yang telah terkapitalisasi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Sandoval,[12] melalui antitesis dari bentuk media non-arus utama berupa media alternatif. Sandoval sengaja membandingkan kedua jenis media tersebut karena media alternatif dianggap sebagai kritik atas media. Oleh karena itu, kedua model media tersebut kemudian diperbandingkan berdasarkan sistem yang di dalamnya terdapat struktur dan berdasarkan aktor.
Jika melihat terminologi media alternatif sebagai media ideal yang ditawarkan oleh Sandoval, tedapat beberapa hal yang linear dengan media kiri yang ada di Indonesia selama ini. Pertama, dari segi struktur, media alternatif merupakan produk non-komersil yang artinya tidak ada agenda akumulasi capital di dalamnya. Hal itu pula yang terjadi di Indonesia selama ini karena media berideologi kiri selama ini digunakan untuk perjuangan kelas. Kedua, media alternatif memiliki karakter konten yang kritis sehingga kompleks karena tidak ada standar yang baku. Agenda perlawanan dan perjuangan kelas yang dimiliki media kiri di Indonesia selama ini menjadikan isu dalam kontennya sesuai dengan agenda perjuangan saat itu juga. Seperti agenda politik yang terjadi pada masa Sukarno dan Orde Baru tidaklah sama karena konteks kondisi dan situasi yang dihadapi tidak sama. Pada masa Sukarno, media kiri berfungsi dalam kerangka hubungan patronase partai politik. Sementara pada Orde Baru, media yang bergerak radikal berfungsi sebagai musuh rezim. Ketiga, media alternatif memiliki aktor berupa prosumer yang kritis. Artinya, penekanan berada pada daya kritis dari konsumen dan produsennya. Hal itu pulalah yang dilakukan media kiri di Indonesia selama ini, menciptakan atmosfer kritis bagi lingkungannya.***
___________________________
[1] David T. Hill. 1994. Pers di Masa Orde Baru. LSPP
[2] David T. Hill. 1994. Pers di Masa Orde Baru. LSPP
[3]Daniel Dhakidae. 1991. the state, the rise of capital and the fall of political journalilsm: political economy of Indonesian news industry. cornel univesity
[4] David T. Hill. 1994. Pers di Masa Orde Baru. LSPP
[5] David T. Hill. 1994. Pers di Masa Orde Baru. LSPP. 140
[6]Wisnu Prasetyo Utomo. 2013‘PERS MAHASISWA MELAWAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN’
[7] Dalam Wisnu Prasetyo Utomo. 2013‘PERS MAHASISWA MELAWAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN’
[8]David T. Hill. 1994. Pers di Masa Orde Baru. LSPP 143
[9] Abdul Manan. 2011. Menjelang Sinyal Merah: Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen(AJI) 2011. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen download from http://jurnalis.files.wordpress.com/2011/07/menjelang-sinyal-merah.pdf at 23 Augustus 2013)
[10] Putra dalam Wisnu Prasetyo Utomo. 2013‘PERS MAHASISWA MELAWAN KOMERSIALISASI PENDIDIKAN’
[11] Harian Rakjat 1 Februari 1960. Dalam Rhoma Dwi Aria Yuliantri. Bibit Semai Koran Kiri-Komunis di Indonesia. Op. Cit.
[12]Marisol Sandoval.2010. Towards a critical theory of alternative media.Austria: University of Salzburg
Azhar Irfansyah, Pegiat Credit Union Gerakan Lingkar Massa
Nella A. Puspitasari, Peneliti media, tinggal di Jogja
*) Naskah awal tulisan ini dipresentasikan dalam serial diskusi Media Kooperasi yang diselenggarakan oleh Gerakan Literasi Indonesia (GLI) pada 28 September 2013 di Jogja. Dimuat lagi di sini untuk tujuan pendidikan. (Sila baca bagian I dari naskah ini)
