
Ruang Publik Dulu dan Sekarang*
Ruang Publik Dulu dan Sekarang* Oleh Rianne Subijanto Jelang pemilu 2014, kita sering dengar berbagai keluhan akan rendahnya partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi
Ruang Publik Dulu dan Sekarang* Oleh Rianne Subijanto Jelang pemilu 2014, kita sering dengar berbagai keluhan akan rendahnya partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi
Kredit ilustrasi: http://www.sumbarsatu.com MERUJUK pada rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yakni debt to GDP ratio, yang berada di kisaran 27 persen (di
SEBAGAI seorang dari tradisi Protestan,[1] saya sering mendengar, baik melalui khotbah maupun percakapan sehari-hari, bahwa tidak baik untuk melawan pemerintah. Atau dalam nada yang sedikit
Akademisi harus berperan menanamkan kesadaran politik dan mendorong nilai-nilai progresif. Selama ini mereka mungkin tidak terlalu menyadari turut membantu para elite dalam mempertahankan karakter utama masyarakat sebagai kelompok yang patuh dan rentan.
Kredit ilustrasi: Putu Deoris HAMPIR semua warga Indonesia yang terpapar media dan melewati pendidikan era Orde Baru tahun 1984-1998, kemungkinan besar akan mengingat secara
Sipon adalah manusia hebat. Dia mencintai keluarga dan kehidupan tanpa pernah melangkah mundur. Hanya kematian yang dapat menghentikanya.
Judul buku: Marx on Gender and The Family, A Critical Study Penulis: Heather A. Brown Penerbit: Brill, Leiden-Boston, 2012 Tebal: 229 halaman termasuk index “I
TIDAK lama setelah Bung Karno meninggal, saya terima surat dari seorang teman. Teman ini sangat marah kepada si Pemimpin Besar Revolusi. Ia ikut aktif dalam
Pengakuan pelanggaran HAM semestinya menjadi kunci untuk membuka pintu lainnya: pengungkapan kebenaran dan pencarian keadilan.
Kredit foto: Process: a blog for american history SEJAK runtuhnya Tembok Berlin, kapitalisme telah dibaptis sebagai pemenang sejarah. Kapitalisme menjadi sesuatu yang unik, dibutuhkan,
SEIRING dengan maraknya tren dakwah ‘Hijrah’ para ustad di perkotaan, baik melalui berbagai kelompok pengajian maupun saluran media sosial, tak bisa dipungkiri bahwa kata hijrah
Ilustrasi: Jonpey PRESIDEN Jokowi akhirnya menandatangani produk hukum kontroversial Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) pada 13 November 2020 di tengah demonstrasi yang tidak surut. Sudah
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.