Kapitalisme di Indonesia lebih ditopang oleh tatanan kekacauan ketimbang oleh liberalisme ekonomi, politik dan hukum; dan ini yang membuat gagasan-gagasan teknokratik propasar tidak pernah dominan.
Jika pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah
Jika orang berkubu menurut agama, yang menang hanyalah kapitalis
SEGERA setelah Capital Volume I terbit, Ludwig Kugelman, sahabat Marx yang tinggal di Hanover, Jerman, menulis surat kepada Marx, yang isinya menceritakan keluhan banyak orang mengenai kesulitan memahami Capital, khususnya tentang teori nilai (value theory). Merespon surat Kugelman, Marx dengan nada sedikit gusar mengatakan,
‘Setiap anak kecil tahu bahwa jika setiap bangsa berhenti bekerja, jangan bicara tahun, tapi katakanlah, hanya dalam beberapa minggu, maka bangsa tersebut akan mengalami kehancuran. Dan setiap anak kecil juga tahu, jumlah produk yang berkorespondensi dengan jumlah kebutuhan yang berbeda, menuntut sejumlah tertentu kerja agregat masyarakat yang berbeda.’
Semua kegiatan informal, dalam perspektif kulturalis, digambarkan sebagai bentuk “solidaritas”, ”kebersamaan”, “saling berbagi”, dan “kepedulian”. Namun, dilihat dari perspektif kelas, itu adalah ikatan transaksional yang rapuh antara rakyat kecil dengan kelas di atasnya
Dua aspek yang cukup menonjol dalam praktik agraria di Indonesia, yang akhirnya mengakibatkan ketidakadilan, adalah partisipasi yang manipulatif dan konsep penguasaan tanah oleh negara.
Anjloknya pendapatan telah menjebak banyak pengemudi ojek daring di Indonesia pada lilitan utang. Beberapa dari mereka bunuh diri dalam tekanan keuangan, sementara yang lainnya melakukan perlawanan terhadap kondisi yang mengerikan.
Warisan gerakan komunis 100 tahun silam: membentuk budaya perlawanan, membangun gerakan rakyat demokratis, menjalin solidaritas dengan sesama kelas buruh di berbagai belahan dunia.
Reformasi Pendidikan Tinggi (Higher Education Reform) menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia pasca-1998. Jika ditarik pada level global, isu ini juga menjadi isu yang berkembang di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara lainnya (Mok, 2010), serta Afrika (Mamdani, 2007). Wacana yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan WTO ini menjadi rujukan banyak negara untuk melakukan perubahan-perubahan aturan tentang pendidikan tinggi di negara mereka, yang pada intinya melakukan pelepasan tanggung jawab negara terhadap pendidikan dan menyerahkannya pada mekanisme pasar.
Konsekuensi dari pelepasan tanggung jawab negara ini adalah pembebanan tanggung jawab masyarakat dalam membiayai pendidikan. Dalam konteks pembebanan tanggung jawab kepada mahasiswa, UU Pendidikan Tinggi berpotensi menutup akses mereka yang tidak mampu untuk masuk ke perguruan tinggi. Padahal, akses terhadap pendidikan adalah amanah konstitusi (Pasal 31 UUD 1945). Selain berpotensi menutup akses, UU ini juga akan menjadikan biaya kuliah tidak terjangkau oleh masyarakat yang miskin dan bodoh, sehingga pendidikan tidak dapat membebaskan mereka dari kemiskinan sebagaimana diamanahkan pembukaan UUD 1945.
Tidak ada kelas pekerja dalam wacana geopolitik yang bercorak nasionalis dan militeris. Oleh karena itu ia mesti diartikan secara produktif.
Selama tatanan politik tak berubah, sampai kapan pun Anda tidak akan punya presiden atau wakil presiden seorang intelektual.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.