Sosialisme abad ke-21 tidak bisa menghindari pertanyaan tentang hukum. Ia harus mengembangkan bentuk hukum baru yang tidak mengulangi kesalahan otoritarianisme, tetapi juga tidak tunduk pada legalisme liberal yang steril.
[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/129504800″ params=”color=ff6600&auto_play=false&show_artwork=true” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]
SETELAH lebih dari tujuh tahun reformasi, tampak bahwa konsolidasi demokrasi belum menampakkan ujungnya. Dalam beberapa hal, malah terjadi gerak mundur ke masa rejim Orde Baru.
Dalam sebuah diskusi pada peluncuran film Jembatan Bacem, sejarawan Hilmar Farid mengingatkan keterpautan peristiwa tersebut dengan peristiwa pasca G30S. Dalam film tersebut memang digambarkan bagaimana para tahanan peristiwa tersebut di atas dijemput dari rumah tahanan dan lenyap tak berbekas. Dari sana sebuah pesan muncul pada kita, bahwa negara dan hukumnya tak kuasa menegakan hukum yang menjadi penopang negara itu. Hal ini terulang kembali dalam skala kecil pada peristiwa Cebongan dan juga tentu pada peristiwa lainnya yang begitu banyak terjadi dalam skala besar mau pun kecil di seluruh negeri kita. Tak heran, perlawanan rakyat akhir-akhir ini, juga dalam pelbagai bentuk, begitu banyak terjadi. Seorang kawan dalam kesibukan kerjanya sempat meluangkan waktu mengamati berita-berita perlawanan tersebut dan dia berani bertaruh bahwa dalam sebulan saja perlawan rakyat mencapai hampir 1000 perlawanan.
Salah satu akademisi yang banyak berkontribusi terhadap penafsiran marxisme adalah Althusser, yang membunuh istrinya sendiri.
Revisi UU TNI merefleksikan persoalan yang lebih kompleks dari sekadar kembalinya dwifungsi militer atau bangkitnya pemerintahan otoriter.
Setelah bekerja selama satu tahun, akhirnya pada tanggal 10 November 2006 Komnas HAM mengeluarkan laporan akhir hasil kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Penghilangan Orang
NEGARA rasanya tak bisa lagi diharapkan untuk menindak kesemena-menaan ini karena keduanya, negara dan front sipil-paramiliter itu, menikmati singgasana yang sama. Keduanya memiliki kesamaan platform politik, yakni sama-sama anti Komunisme sejak dalam pikiran hingga ke tulang sum-sumnya. Dari aksi FAKI tersebut ketakutan itu begitu tampak. Betapa komunisme masih menjadi isu sensitif di Indonesia, dan ini secara sengaja dilanggengkan. Sensitivitas komunisme, juga kemisteriusan peristiwa 1965, tampak menjalari bangunan epistemologi kehidupan nyata maupun dunia khayal Indonesia.
CERITA PENDEK IA tak pernah menangis. Tidak saat suaminya hilang, tidak saat ia diseret ke meja interogasi bersama bayinya yang masih merah, tidak juga saat berbagi
Dalam Rapat Kerja dengan Anggota Panitia Ad Hoc II dan IV Dewan Perwakilan Daerah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi 2007
JIKA ini adalah panggung penerimaan Oscar, dan aku didaulat untuk maju ke depan (nggg, untuk menerima piala “menelantarkan blog hingga berdebu sampai tumbuh bulu-bulu”), aku
PUISI INDRAWISUDHA Tiang Belum Runtuh Teringat Pramoedya saat murung terkurung di rumah kaca. Betapa berani ia bersuara dalam diam di kejinya penjara. Pada
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.