Forum Kedaulatan Pangan
Cerita dari Nyeleni 2007 Tahun 2006 lalu adalah tahun ke-sepuluh setelah FAO World Food Summit 1996. Pada forum tersebut ditegaskan komitmen internasional untuk menghapuskan setengah
Cerita dari Nyeleni 2007 Tahun 2006 lalu adalah tahun ke-sepuluh setelah FAO World Food Summit 1996. Pada forum tersebut ditegaskan komitmen internasional untuk menghapuskan setengah
Kisah Mantan Tapol PKI di Sulawesi Tenggara DI kampung Nangananga, Kendari, Sulawesi Tenggara, tiap jiwa pergi dengan cara tragis. Bila di tahun 1965 banyak anggota
HAL-HAL yang rumit menjadi sederhana. Soal-soal pelik menjadi ringan. Perbedaan tak berujung menjadi kompromi. Hal-hal yang tak bisa diselesaikan dicairkan dengan tawa dalam gelas-gelas ’seribu

Alih-alih mempersoalkan kekurangan gerakan rimpang, lebih baik kita memikirkan cara-cara untuk memastikan agar muara dari segala model gerakan justru menjadi gerakan politik transformatif.
PADA AGUSTUS 2002, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang mengusulkan pencantuman Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Mereka hendak memasukkan lagi tujuh kata dalam Pancasila:
PENGEMIS, pengamen, penjaja koran, pedagang kakilima, dan anak jalanan di pinggir jalan, kini semakin lazim dijumpai di kota-kota besar di Indonesia. Sebagaimana elemen-elemen sosial yang
Diskusi Lingkar Muda Indonesia Kalau ada kata yang mampu merumuskan rasa mayoritas warga tentang Indonesia, kata itu adalah “prihatin”. Bayangkan, sewindu reformasi belum juga tampak
SUATU hari, di awal 1970an, sejumlah dosen Indonesia berada di kantin K.I.T.L.V. Koninkelijke Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde, waktu itu di seberang stasiun, Stationsplein,
KEPERGIAN Gus Dur meninggalkan duka bagi warga di Papua. Ia dikenang sebagai pemimpin politik Indonesia yang maju dalam mencari terobosan penyelesaian persoalan Papua. Di era

SEORANG perempuan paruh baya tiba-tiba menghampiri saya dengan membawa secarik tulisan yang dibungkus sebuah map. Kertasnya nampak lusuh. Warnanya putih berpadu dengan coklat muda—’mangkak’, kata

KETIKA menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional, Jokowi mewarisi APBN dalam kondisi yang sakit yaitu berupa penyempitan ruang fiskal, sehingga tidak memungkinkan baginya untuk segera mengeksekusi
Pada hari Selasa 2 Juli 2013, Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan UU Organisasi Masyarakat (ORMAS). 311 Anggota DPR menyatakan setuju dan 50 anggota lainnya menolak. Dengan telah disahkannya UU Ormas ini, bagaimana dampaknya bagi kehidupan demokrasi, yang saat ini hanya mengambil bentuk procedural? Berikut ini perbincangan Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS dengan Indri D. Saptaningrum, Direktur Eksekutif Institute for Policy Research and Advocacy; Ted Spraque, Editor Militan Indonesia; dan Justinus Prastowo, research associate Perkumpulan Prakarsa. Berikut petikannya:
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.