SETELAH satu dekade krisis, ada banyak hal yang bisa kita renungkan. Tulisan singkat kali ini, hendak menyorot peran kelas menengah dalam mengonsolidasikan demokrasi. Sebelumnya, saya
DESEMBER 2000, Koichi Kimura dan Mardiyem bertolak ke Tokyo, Jepang. VAWW-NET Jepang (Violence Against Women in War-Net Work), lembaga yang mengundang mereka, lagi menggelar Pengadilan
Kami Selalu Ingat! adalah seri wawancara IPTV yang menghadirkan cerita dari korban dan keluarga korban pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia.
Secara tradisional, kaum intelektual di Cina menempati peran yang menentukan dalam lingkungan politik maupun sosial. Pada masa kejayaan dinasti kekaisaran, para intelektual ini berperan penting
DALAM satu dua minggu terakhir, perbedaan pendapat muncul di antara banyak kalangan terkait pencabutan subsidi BBM. Kali ini perbedaan pendapat tersebut bukan lagi merupakan hasil
Kemenangan Zohran memberi inspirasi dan kepercayaan diri bahwa hanya sosialisme yang dapat menjadi alternatif dari kapitalisme neoliberal. Selain itu adalah barbarisme.
SAYA datang ke Indonesia pertama kali 1969 dan sudah berkali-kali kembali ke Indonesia. Sebagai seorang yang memulai perjalanan kehidupan intelektual sebagai mahasiswa jurusan studi Indonesia,
Pada hari Selasa 2 Juli 2013, Pemerintah dan DPR RI resmi mengesahkan UU Organisasi Masyarakat (ORMAS). 311 Anggota DPR menyatakan setuju dan 50 anggota lainnya menolak. Dengan telah disahkannya UU Ormas ini, bagaimana dampaknya bagi kehidupan demokrasi, yang saat ini hanya mengambil bentuk procedural? Berikut ini perbincangan Coen Husain Pontoh dari IndoPROGRESS dengan Indri D. Saptaningrum, Direktur Eksekutif Institute for Policy Research and Advocacy; Ted Spraque, Editor Militan Indonesia; dan Justinus Prastowo, research associate Perkumpulan Prakarsa. Berikut petikannya:
KEPERGIAN Gus Dur meninggalkan duka bagi warga di Papua. Ia dikenang sebagai pemimpin politik Indonesia yang maju dalam mencari terobosan penyelesaian persoalan Papua. Di era
PADA AGUSTUS 2002, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang mengusulkan pencantuman Piagam Jakarta dalam UUD 1945. Mereka hendak memasukkan lagi tujuh kata dalam Pancasila:
Apa yang paling logis dilakukan oleh kepala daerah ketika aparatusnya terlalu lamban, berbelit-belit, dan tidak bisa mencetuskan kebijakan nyata yang mengangkat dirinya?
Ntemeti, esi, ntemeti dinen katipo. Ntemeti bonu kanisi telu bon supa. [Teteh (kakek), saya minta ikan pada teteh. Teteh, ini ada pinang, kapur, dan lempeng]
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.