Sebuah Kabar dari Kongres Petani Otonom II
‘Bertani atau mati, tolak tambang besi.’
SLOGAN yang luar biasa berani ini adalah penggalan dari Manifesto perjuangan petani Kulon Progo, yang tergabung dalam Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP). Bagi para petani yang tinggal di kabupaten yang berlokasi di sebelah Barat provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, slogan itu merupakan kulminasi dari keresahan, kegeraman, dan perlawanan mereka terhadap aksi penggusuran oleh perusahaan tambang Indo Mines Ltd dan Kimberley Diamonds yang berpusat di Perth, Australia dan didukung oleh pemerintah DI Yogyakarta.
Tetapi, seperti daerah pesisir selatan Jawa yang relatif belum banyak diperhatikan, demikian juga dengan perjuangan petani untuk mempertahankan tanahnya. Selama ini pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa banyak berpusat di daerah pesisir utara. Daerah pesisir pantai selatan Jawa sendiri kaya mineral bernilai ekonomi tinggi. Pasir besi, emas, vanadium, titanium, uranium, dan air tawar terkandung dalam buminya. Mineral-mineral itu belum banyak dieksploitasi.
Berlindung di balik klaim pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah merasa perlu untuk memajukan pesisir selatan Jawa. Salah satunya lewat pembangunan proyek-proyek pertambangan. Agenda tersebut tentu bukan tanpa implikasi berarti. Misalnya, rencana pembangunan jalan lintas selatan Jawa yang akan disokong dana hutang Asian Development Bank (ADB), pasti meminta pengambilan tanah dan/atau penggusuran.
Fakta-fakta inilah yang menjadi biang keladi kegelisahan petani-petani di Kulon Progo. Apalagi, mereka benar-benar harus berhadapan dengan rencana pertambangan pasir besi. Rencana yang, jika terealisasi, akan membuat mereka kehilangan lahan pertanian.
‘Kita (petani lahan pantai Kulon Progo, red) punya kegelisahan waktu itu. Kita ngobrol-ngobrol soal bagaimana supaya kita punya teman berjuang. Secara tidak sengaja kita dapat kontak teman-teman Lumajang dan Kebumen,’ ujar Widodo dari PPLP-KP.
Petani-petani dari tiga kabupaten itu lalu berjumpa saat ulang tahun ketiga PPLP-KP di tahun 2009. Di sanalah ide tentang membangun jaringan dilontarkan. Gayung bersambut, ide diterima. Melalui beberapa kali pertemuan, mereka sepakat untuk membentuk sebuah forum. Tujuannya, menggalang kekuatan bersama antar masyarakat.
Pada 20-22 Desember 2011, dalam Kongres Petani Otonom I, forum berhasil terbentuk. Beberapa kesimpulan didapat, salah satunya adalah nama Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA). Juga keputusan untuk menjaga intensitas komunikasi antar anggota forum.
Selanjutnya komunikasi terus dilakukan kabupaten yang terlibat. Di saat yang sama, masing-masing kabupaten juga berusaha untuk membuka akses dengan titik-titik perjuangan lain. Usaha itu berbuah hasil. Anggota FKMA terusbertambah dari yang semula tiga kabupaten jadi dua belas kabupaten. Seiring bertambahnya anggota, masalah yang dihadapi jadi beragam. Misalnya di Kebumen dan Kulon Progo, petani versus tambang. Di Parangtritis, Bantul, pedagang versus penggusuran.
Keberagaman masalah yang dihadapi tidak jadi soal bagi FKMA. Sebab, menurut Widodo, inti masalahnya sama. Ada ruang-ruang hidup (umumnya tanah) yang hendak dirampas Negara dan Korporasi. Padahal, ruang-ruang hidup itu, menurut mereka, cukup membuat mereka sejahtera.
‘Saya katakan bahwa saat ini saya ini sudah sejahtera dengan ruang hidup yang saya miliki (tanah pertanian, red),’ kata Widodo.
Bagi kelompok yang bergabung di kemudian hari dengan FKMA, forum ini dianggap penting untuk memperkuat jaringan.
‘Forum ini untuk memerkuat jaringan. Jadi, informasi yang ada di Ogan Ilir bisa sampai ke Jakarta, Jogja, Kulon Progo, dan lain-lain,’ kata Muhammad Sazili, seorang anggota Front Pemuda Rengas (FPR), Ogan Ilir, sekaligus alumni Universitas Bengkulu, ketika ditanya soal alasan bergabung dengan FKMA.
Setahun lebih berlalu, masyakarat yang tergabung dalam FKMA itu berkumpul lagi dalam Kongres Petani Otonom II. Di sana, mereka mengidentifikasi masalah dan merumuskan langkah-langkah gerakan. Meski intelejen (baik dari Polri pun TNI) sempat berkunjung, kongres sukses berlangsung sejak 8 Februari-10 Februari 2013.
***
‘Membayangkan dunia tanpa petani/pertanian sama seperti membayangkan hidup tanpa pangan. Demikian pula, membayangkan negara yang abai pada rakyat sama seperti membayangkan negara tanpa kedaulatan. Saat ini, angan-angan (imajinasi) gelap itu justru hendak diwujudkan oleh penyelenggara negara, dengan cara menjadi budak/antek-antek korporasi.’
Demikian bunyi paragraf pertama dari ‘Pernyataan Sikap Kongres Petani Otonom II, Forum Komunikasi Masyarakat Agraris (FKMA).’ Sekitar pukul 14.00 WIB, pernyataan sikap itu dibacakan oleh Sumanto, petani dari Kulon Progo, di salah satu ruang milik Pondok Pemuda Ambarbinangun, Yogyakarta.
Satu langkah di belakang Sumanto, berjajar 14 orang. Sumanto dan 14 orang lainnya itu adalah perwakilan masyarakat yang menjadi korban persekongkolan Negara dan Korporasi atas ruang hidup. Mereka berasal dari berbagai daerah: Sumedang, Kulon Progo, Lumajang, Jepara, Blora, Pati, Organ Ilir, Parangtritis, Sidoarjo, Tasikmalaya, dan Banten. Seharusnya, ada juga perwakilan dari Kebumen di sana. Tapi, beberapa jam sebelum pembacaan pernyataan sikap, mereka pamit pulang. Adanya intimidasi TNI atas aksi petani Kebumen, yang membuat mereka harus pergi sebelum kongres usai.
Pekikan ‘Hidup rakyat!’ sempat terdengar di ruang kongres tepat setelah pernyataan sikap dibacakan. Pembacaan pernyataan sikap itu jadi penutup kongres.
***
Sebelum pembacaan pernyataan sikap, ada diskusi publik yang berlangsung selama kurang lebih dua jam. Selain mereka yang tergabung dalam FKMA, beberapa akademisi, wartawan, dan anggota organisasi pergerakan lain hadir dalam diskusi. Mukhlis (petani dari Ogan Ilir) dan Linggo (petani dari Sumedang) didaulat sebagai pembicara. Sesuai tema yang diusung, ‘Menuju Gerakan Akar Rumput yang Mandiri,’ Mukhlis dan Linggo menceritakan pengalaman mereka dalam memperjuangkan ruang hidup secara otonom. Mereka juga berbagi pandangan tentang gerakan yang otonom.
‘Sudahlah, kita percaya pada diri kita saja. Itu yang ingin aku bilang ke teman-teman.’
Keyakinan Mukhlis tentang pentingnya gerakan yang otonom tidak hadir begitu saja. Ada pengalaman yang mengajarkannya tentang itu. Mukhlis dan kawan-kawannya dari Ogan Ilir, seringkali dipermainkan oleh pihak-pihak yang awalnya mereka percaya. Misalnya, mereka pernah meminta bantuan kepada beberapa pengacara bahkan kepada Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa tanah di Ogan Ilir. Tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mukhlis juga menganggap Negara abai dalam melindungi warga negaranya.
‘Kalau dibilang kamu itu tinggal di Indonesia, itu bullshit! Negara tidak ada,’ kata pemuda yang pernah jadi korban penembakan oleh Brimob di Organ Ilir tahun 2009 silam ini.
Mukhlis juga sempat menyinggung pemberitaan media arus utama yang tidak berpihak pada rakyat. Mukhlis memberi contoh tentang konflik di Ogan Ilir. Dalam berita-berita mereka, masyakarat Ogan Ilir dikatakan memicu konflik sebab membakar aset perusahaan.
‘Mereka tidak memberitakan alasan masyarakat melakukan pembakaran.’
Kecenderungan media arus utama itu membuat FKMA berinisiatif membuat media sendiri. Media tersebut diharapkan mampu menjadi tandingan atas bias yang diberitakan media arus utama. Mereka menyadari bahwa penting bagi gerakan yang otonom untuk memiliki media sendiri.
Soal otonomi gerakan, pendapat Linggo senada dengan Mukhlis. Linggo sempat menyebut dua frasa yang berkebalikan, ‘pejuang petani’ dan ‘petani pejuang.’ Frasa ‘pejuang petani’ merujuk ke gerakan-gerakan yang berusaha memperjuangkan hak-hak petani. Gerakan-gerakan itu bisa berwujud Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi masyarakat (Ormas). Meski tetap berterima kasih kepada para gerakan-gerakan macam itu, Linggo berpendapat bahwa yang dibutuhkan oleh gerakan otonom adalah ‘petani pejuang.’ Gerakan otonom butuh rakyat yang mau berani berjuang untuk dirinya sendiri.
‘Sejak 90an, gerakan gak besar karena gerakan gak otonom.’
Baginya, gerakan yang tidak otonom akan jadi gerakan yang sarat ketergantungan. Dalam relasi yang tidak setara, rakyat jadi sulit mendapatkan apa yang mereka inginkan. Gerakan yang tidak otonom juga potensial membuat rakyat berakhir hanya sebagai kantong-kantong suara politik.
Rakyat yang hanya dijadikan kantong suara politik dirasakan betul oleh Watin, salah seorang peserta diskusi. Watin, pedagang di Parangkusomo yang tergusur sebab Perda Bantul No.5 tentang prostitusi, bercerita tentang usaha suatu partai politik (Parpol) mendekati warga di daerahnya. Ada iming-iming bantuan yang akan diberikan jika warga sepakat untuk memilih satu nama dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang. Tapi. masyarakat yang ikut dalam kongres tampaknya sudah seiya sekata perkara menghadapi Parpol. Hal itu tersurat dalam pernyataan Linggo dan Watin tentang sikap mereka untuk tidak memilih di Pemilu 2014 mendatang.
‘Ketika kita sepakat, kita sengsara. Ketika kita tidak sepakat, kita ditindas. Makanya, tidak usah bergantung pada Parpol, pada lingkaran kekuasaan,’ kata Linggo.
Merespon pernyataan Mukhlis dan Linggo tentang gerakan yang otonom, wacana tentang solidaris mengemuka dalam diskusi. Agus Subhan, seorang peserta diskusi mengatakan solidaritas merupakan perkara penting dalam gerakan. Solidaritas, dalam pandangannya, potensial membawa intervensi tertentu dari pihak lain. Penting untuk menjernihkan posisi solidaritas dalam gerakan yang otonom.
Sebagai jawaban atas kekhawatiran Subhan, Sumanto urun rembug. Ia mengatakan solidaritas tetap diperlukan. Tapi, masyakarat memang harus berhati-hati dalam membangun solidaritas dengan pihak lain. Mereka harus tetap menjaga penentuan keputusan berada di tangan sendiri, bebas dari intervensi pihak lain.
‘Kita akan tetap waspada. Kekuatan kita ada di akar rumput. Kita akan tetap bangkit dan melawan.’ ***
