Ilustrasi: All
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Alternative Viewpoints; diterjemahkan dan diterbikan ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.
Kekosongan Kekuasaan Kaum Muda
PADA sore hari 5 Agustus 2024, Sheikh Hasina naik helikopter militer dan kabur dari Dhaka, ibukota Bangladesh, saat ratusan ribu mahasiswa dan buruh berkumpul di kediamannya. Lima belas tahun kekuasaannya yang semakin otoriter berakhir dalam hitungan jam. Ia dijatuhkan oleh sebuah pemberontakan yang bermula lima minggu sebelumnya sebagai protes atas kuota lapangan kerja sektor publik. Pemberontakan itu coba dibungkam negara dengan darah, menewaskan sekitar 1.400 orang, tapi nasib sudah ditentukan: tumbang.
Tiga belas bulan kemudian, pada September 2025, larangan atas platform media sosial memicu pemberontakan di Kathmandu, Nepal. Dalam dua hari, sedikitnya tujuh puluh tujuh pengunjuk rasa tewas dan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli lengser. Kantor pusat partainya terbakar. Beberapa minggu setelah itu, di tempat yang berbeda, kaum muda Malagasi yang turun ke jalan karena pemadaman listrik dan krisis air, menyaksikan Andry Rajoelina, presiden Madagaskar yang memegang kewarganegaraan bekas negara penjajah, Prancis, meninggalkan ibu kota Antananarivo dengan pesawat militer Prancis. Tiga tahun sebelumnya, Aragalaya atau pemberontakan rakyat, sudah lebih dulu memberi kawasan ini contohnya. Saat itu, rakyat Sri Lanka menduduki istana kepresidenan di Kolombo dan berenang di kolam renang milik presiden Gotabaya Rajapaksa, sementara empunya memilih kabur dari negara yang diperlakukan keluarganya bak tanah warisan.
Daftar rentetetan kejadian ini masih bisa ditambahkan: penyerbuan gedung parlemen Kenya pada Juni 2024 akibat rancangan undang-undang keuangan titipan IMF; pembakaran gedung-gedung DPRD di Indonesia setelah seorang pengemudi ojek online muda tewas dilindas kendaraan polisi; gerakan Gen Z 212 di Maroko yang terorganisir lewat Discord, yang menuntut rumah sakit alih-alih stadion Piala Dunia; delapan belas bulan blokade mahasiswa di Serbia pada Juni 2026, yang akhirnya memaksa Aleksandar Vučić mengumumkan pengunduran dirinya sendiri; serta letupan-letupan di Peru, Filipina, Togo, Timor-Leste, dan Mongolia. Diukur dengan tolok ukur kasar berupa pemerintahan yang jatuh atau terguncang, gelombang pemberontakan kaum muda 2022–2026 merupakan gelombang pemberontakan populer paling berhasil sejak era dekolonisasi.
Namun, dalam hampir setiap kasus, pihak lainlah yang menangguk keuntungannya. Di Dhaka, hasil pemilu Februari 2026 menunjukkan bahwa mayoritas dua pertiga suara diraup oleh Bangladesh Nationalist Party, mesin politik tertua yang masih bertahan dari tatanan politik yang justru ingin dikubur oleh pemberontakan Juli tersebut, dan sebuah partai Islamis sebagai oposisi utama. Sementara, partai bentukan para mahasiswa yang berdarah demi pemberontakan itu justru tersingkir ke pinggiran. Di Antananarivo, kolonel yang unitnya menolak menembaki para pengunjuk rasa kini tengah mengonsolidasikan rezim militer, menangkapi para pemimpin gerakan, dan menerima kiriman senjata Rusia. Di Kathmandu, kotak suara justru mengganjar sebuah partai antikorupsi yang diisi para insinyur dan pembawa acara televisi. Di Nairobi, presiden yang hendak digulingkan kaum muda tetap menjabat, dan rancangan undang-undang keuangan yang berhasil mereka paksa untuk ditarik kini diagendakan kembali, pasal demi pasal, lewat regulasi yang lebih senyap.
Generasi yang terbukti mampu mengosongkan istana, hampir di mana pun, gagal menempatinya.
Mari kita renungkan jarak antara letupan dan pewarisan itu, tanpa terjebak ke dalam dua narasi yang mendominasi komentar seputar Generasi Z. Narasi pertama, merayakan: kaum muda sebagai nurani dunia yang terpecah, secara moral jernih, fasih secara digital, dan secara naluriah internasionalis. Narasi kedua, meremehkan: kaum muda sebagai impulsif, terfragmentasi, terlalu sensitif, dan tak mampu berkomitmen secara berkelanjutan. Kedua narasi ini memperlakukan generasi muda sebagai karakter moral, bukan posisi sosial; keduanya keliru mengira gejala sebagai penyebab. Pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah angkatan ini lebih radikal atau lebih dangkal dibanding pendahulunya. Pertanyaannya, mengapa generasi sekarang harus terjun ke panggung politik, serta mengapa popularitas yang mereka rengkuh justru gagal bertransformasi menjadi kekuatan politik yang solid?
Generasi yang Terpanggil
Sumber foto: Reuters
Agar bisa mengajukan pertanyaan seperti itu, kita perlu memperlakukan Gen Z sebagai kategori sosial-politik, bukan kategori demografis. Kesadaran generasional tidak muncul dari kesamaan tahun kelahiran; ia lahir pada titik pertemuan antara kondisi material, kebangkrutan institusional, dan jalan buntu historis. Sebuah angkatan mulai terlihat secara politik ketika tatanan sosial yang ada tidak lagi mampu membendung krisis yang mereka hadapi secara personal. Teori sosiologi klasik memisahkan dengan jelas antara dua konsep: “lokasi generasi” (kesamaan nasib akibat kondisi sejarah) dan “unit generasi” (kelompok di dalam angkatan tersebut yang mulai sadar, mengorganisasi diri, dan bergerak secara politik). Kesalahan analisis masa kini sering kali muncul karena mencampuradukkan keduanya. Label seperti “Gen Z” hanyalah penunjuk posisi demografis, bukan sebuah kelompok gerakan yang seragam. Apakah sebuah gerakan nyata akan lahir dari generasi ini, serta bagaimana bentuknya, merupakan hal yang sedang diperjuangkan melalui pergolakan di kota-kota seperti Dhaka, Beograd, Jakarta, dan Antananarivo.
Lokasi itu sendiri bisa dirinci. Ada empat kondisi yang mendefinisikannya, tersebar tidak merata namun dapat dikenali secara global. Yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi yang permanen. Berbeda dari generasi-generasi sebelumnya yang radikalisasinya berlangsung di dalam ekonomi yang berkembang atau setidaknya dapat direformasi, angkatan ini memasuki usia dewasa dalam kapitalisme di mana krisis bukan lagi pengecualian melainkan prinsip pengorganisasiannya. Upah stagnan sementara produktivitas meningkat; perumahan telah berubah dari barang sosial menjadi aset spekulatif; pendidikan, yang dulu dijual sebagai tangga naik kelas, kini berfungsi sebagai mekanisme penagihan utang yang merantai tenaga kerja masa depan pada ekstraksi masa kini. Di Global North, ini muncul sebagai kasualisasi pekerjaan yang dulunya aman; di Global South, muncul sebagai informalitas massal, lenyapnya lapangan kerja formal, dan migrasi yang terpaksa dijalani. Nepal mengekspor lebih dari sepersepuluh penduduknya ke pasar tenaga kerja luar negeri sebelum pemberontakannya meletus; pemberontakan September itu, di antara hal-hal lain, adalah pemberontakan keluarga-keluarga pekerja migran melawan kelas politik yang hidup dari remitansi mereka.
Kedua adalah kerusakan iklim sebagai kondisi yang dijalani, bukan risiko masa depan; panas ekstrem, gagal panen, penjatahan air, serta pengungsian. Perlu ditegaskan bahwa pemberontakan di Madagaskar bermula bukan dari sebuah abstraksi bernama korupsi, melainkan dari pemadaman listrik dan keran yang kering: infrastruktur reproduksi sosial yang runtuh.
Ketiga adalah sosialisasi era pandemi. COVID-19 tidak sekadar menyela pendidikan dan pekerjaan generasi ini; ia berfungsi sebagai peristiwa pedagogis, membongkar dengan kejelasan yang brutal siapa yang nyawanya dianggap bisa dikorbankan dan siapa yang tenaganya dianggap “esensial” namun sekaligus bisa dibuang. Ia mengikis ilusi yang tersisa tentang kapasitas negara, tepat pada saat angkatan ini sedang merangkai imajinasinya tentang dunia.
Keempat adalah pembentukan diri di dalam infrastruktur digital milik swasta; sebuah kondisi yang akan kita bahas kembali, karena ia lazim disalahpahami sebagai soal “kebiasaan bermedia,” padahal sesungguhnya ia adalah relasi kelas.
Poin kelima yang kerap dilupakan adalah krisis sosial yang paling berat menghantam kaum perempuan. Di berbagai belahan dunia, perempuan muda selalu memimpin demonstrasi, mulai dari gerakan feminis di Amerika Latin hingga protes siswi sekolah di Antananarivo. Saat para pengamat menyebutnya sebagai aksi “anak muda”, mereka sebenarnya sedang melihat perlawanan yang diatur oleh kemarahan perempuan muda. Merekalah yang selama ini bekerja keras tanpa bayaran demi menutupi hilangnya peran dan bantuan dari pemerintah.
Semua hal ini menjelaskan sebuah keanehan: generasi muda saat ini terpaksa terjun ke politik karena sistem yang diwariskan kepada mereka sudah rusak parah, bukan karena kemauan mereka sendiri. Selama puluhan tahun, sistem neoliberal membuat masyarakat acuh pada politik dengan cara merusak kebersamaan, menyerahkan semua risiko hidup pada individu, dan menganggap kemiskinan sebagai kesalahan pribadi. Namun, kembalinya anak muda ke panggung politik membuktikan bahwa sistem ini mulai gagal. Ketika hidup makin susah tanpa kepastian dan masa depan habis hanya untuk bertahan hidup, suka atau tidak suka, nasib yang dialami generasi ini langsung berubah menjadi gerakan politik.
Kontras 1968
Sumber foto: news-decoder.com
Setiap kali membahas demonstrasi saat ini, kita pasti tergoda untuk membandingkannya dengan gerakan besar mahasiswa di akhir tahun 1960-an. Perbandingan ini sangat perlu dilakukan. Tujuannya bukan untuk menilai gerakan mana yang lebih hebat atau asli, melainkan untuk melihat bagaimana sistem kapitalisme saat ini telah mengubah cara anak muda melakukan perlawanan.
Gerakan perlawanan tahun 1968 lahir dalam tatanan spesifik: sistem produksi Fordisme, stabilitas kerja, perluasan negara kesejahteraan, serta pertumbuhan universitas yang memicu lonjakan ekspektasi sosial baru melampaui kapasitas sistem untuk menampungnya. Generasi tersebut menantang kapitalisme bukan sebagai sistem yang hampir runtuh, melainkan sebagai sistem yang penuh kontradiksi antara kemakmuran dan hierarki, produktivitas dan keterasingan, serta demokrasi formal dan perang imperialistis. Radikalisme mahasiswa dipicu oleh ketegangan tersebut. Mereka mampu bertindak sebagai katalis perubahan besar karena didukung oleh kekuatan riil di masyarakat. Peristiwa Mei 1968 di Prancis menjadi monumental bukan karena aksi mahasiswa semata, melainkan karena gerakan tersebut bertepatan dengan aksi mogok kerja terbesar dalam sejarah Eropa. Ditambah lagi, atmosfer ideologis saat itu masih didominasi oleh tradisi sosialis dan komunis yang kuat. Bahkan, kelompok yang menentang partai politik resmi pun tetap berinteraksi dengan mereka; aksi spontanitas dapat terbentuk karena ada struktur politik yang jelas untuk dilawan.
Pemberontakan hari ini berlangsung dalam lanskap yang sangat berbeda. Kapitalisme yang dihadapi generasi ini tidak lagi bisa menstabilkan dirinya lewat pertumbuhan atau menyerap perlawanan lewat reformasi. Kelas pekerja muncul bukan sebagai kekuatan sosial yang terkonsentrasi, melainkan sebagai kekuatan yang terfragmentasi – informal, dimediasi platform, migratori, dan kronis setengah menganggur. Partai-partai massa dan serikat pekerja yang dulu merumuskan dan mewariskan teori, ingatan, dan strategi lintas generasi kini telah dikosongkan isinya atau diubah menjadi instrumen manajemen. Sekat pembatas antara dunia kuliah dan dunia kerja yang dahulu terlihat jelas pada tahun 1968, kini telah sepenuhnya hilang. Mahasiswa masa kini telah menjadi bagian dari angkatan kerja yang harus membagi waktu antara ruang kelas dan gig economy. Bagi mereka, ketidakpastian finansial dan kerja rentan bukan lagi sekadar tahap sementara, melainkan realitas hidup yang permanen.
Fenomena ini mengungkap sebuah paradoks politik modern, di mana pemerintahan saat ini jauh lebih mudah runtuh dibandingkan masa lalu, tetapi kejatuhannya justru membawa perubahan yang sangat minim. Berbeda dengan Charles de Gaulle yang berhasil bertahan dari pergolakan tahun 1968, para pemimpin modern seperti Hasina, Rajapaksa, Oli, dan Rajoelina justru tumbang oleh pemberontakan di negara mereka. Hal ini terjadi karena rezim pascaperang yang makmur masih memiliki ruang fiskal untuk memberikan konsesi nyata seperti kenaikan upah, jaminan sosial, dan reformasi pendidikan demi meredam kemarahan publik. Sebaliknya, rezim modern yang terjebak dalam krisis permanen tidak lagi memiliki komoditas ekonomi apa pun untuk dikorbankan selain para pejabatnya sendiri. Akibatnya, ketika seorang presiden melarikan diri atau kabinet mengundurkan diri, beban utang negara dan program penghematan IMF tetap berjalan tanpa tersentuh. Negara modern hanya mengganti lapisan luarnya namun tetap mempertahankan struktur utamanya. Jadi jika pemberontakan tahun 1960-an berhadapan dengan sistem kuat yang mampu mereformasi diri, pemberontakan tahun 2020-an justru menghadapi sistem rapuh yang mudah runtuh di tingkat lokal namun sangat cepat memulihkan kembali tatanan lamanya sambil mengunci para pemberontak di luar kekuasaan.
Perbandingan ini, karenanya, tidak seharusnya menghasilkan kemurungan maupun sikap meremehkan. Radikalisme 1968 bukanlah buah dari kesadaran yang lebih unggul; ia dimungkinkan oleh sebuah konfigurasi di mana kapitalisme masih memiliki ruang gerak dan karenanya memiliki sesuatu untuk dikorbankan. Pemberontakan Gen Z muncul dari sebuah dunia di mana ruang itu sebagian besar telah lenyap. Intensitasnya mencerminkan bukan kedekatan dengan kemenangan, melainkan kedalaman jalan buntu itu – dan kemudahannya menumbangkan pemerintahan mencerminkan bukan kekuatan gerakan itu sendiri, melainkan kekosongan dari apa yang ditumbangkannya.
Buku Besar Letupan-letupan
Periode 2022–2026 kini menawarkan sesuatu yang lama absen dari perdebatan tentang politik kaum muda: sebuah buku besar berisi rangkaian peristiwa yang telah tuntas. Pemberontakan-pemberontakan telah menjalani siklusnya; masa peralihan telah berganti menjadi pemilu atau pengukuhan kekuasaan baru yang membuahkan hasil nyata. Membaca buku besar itu kasus demi kasus lebih mencerahkan ketimbang teori umum apa pun, sebab kasus-kasusnya berbeda-beda dan perbedaan itu memiliki pola yang konsisten.
Bangladesh: Mahasiswa yang berjuang, elite lama yang berkuasa. Pemberontakan Juli 2024 di Bangladesh menjadi pergolakan terbesar dan paling berdarah dalam gelombang protes modern. Gerakan yang awalnya dipicu oleh protes terhadap sistem kuota kerja formal – sebuah isu krusial di tengah kelangkaan lapangan kerja dalam ekonomi yang bertumpu pada industri garmen dan ekspor tenaga kerja – dengan cepat meluas menjadi aksi penggulingan rezim akibat represi aparat yang mematikan. Kepemimpinan mahasiswa dalam aksi ini bukanlah hal baru di Dhaka, mengingat gerakan mahasiswa merupakan kekuatan politik terorganisir tertua dengan sejarah panjang yang membentang dari perjuangan bahasa 1952, gerakan massa 1969, hingga kejatuhan Ershad pada 1990. Warisan sejarah inilah yang diperbarui dalam aksi Juli tersebut.
Setelah Sheikh Hasina melarikan diri, para tokoh mahasiswa sempat masuk ke dalam pemerintahan sementara pimpinan Muhammad Yunus, membentuk National Citizen Party, dan menyusun “Piagam Juli” untuk dibawa ke referendum. Namun ketika pemungutan suara akhirnya tiba pada Februari 2026, Bangladesh Nationalist Party, yang telah dua dekade tersingkir dari kekuasaan namun mesin organisasinya tetap utuh sepanjang tahun-tahun pengasingan, meraih lebih dari dua ratus dari tiga ratus kursi, dengan Jamaat-e-Islami muncul sebagai oposisi utama. Para mahasiswa yang telah menumbangkan rezim itu gagal mengonversi delapan belas bulan kekuatan otoritas moral menjadi mesin elektoral.
Pada akhirnya, mahasiswa hanya berhasil membersihkan arena politik, sementara organisasi politik tertualah yang mengambil alih kekuasaan. Di sisi lain, gelombang mogok kerja buruh garmen yang terus berlanjut di kawasan industri pasca-kejatuhan Hasina, menjadi pengingat bahwa akar masalah kelas dan ketimpangan ekonomi yang memicu protes kuota belum terselesaikan, bahkan di bawah pemerintahan yang baru.
Madagaskar: barak militerlah yang mengangkat piala. Peristiwa di Madagaskar ini mengakar pada memori kolektif yang panjang, di mana gerakan mahasiswa dalam tragedi Rotaka Mei 1972 pernah menumbangkan Republik Pertama yang neokolonial, sebuah preseden sejarah yang selalu ditakuti oleh setiap rezim Malagasi. Berawal dari protes di Facebook dan Instagram akibat krisis air dan listrik, gerakan ini meluas menjadi pemberontakan nasional dalam hitungan minggu. Di tengah tindakan represi pasukan keamanan yang menewaskan sedikitnya dua puluh dua orang, situasi berbalik arah ketika unit CAPSAT pimpinan Kolonel Michael Randrianirina menolak perintah untuk menembak dan berpihak pada massa. Para pengunjuk rasa menyambut pembelotan itu sebagai bentuk pembebasan; ”akhirnya bebas,” kenang seorang organisator yang berteriak saat itu.
Dalam hitungan hari Rajoelina lengser dan Mahkamah Konstitusi kemudian segera menyerahkan kekuasaan kepada sang kolonel. Kosakata pemberontakan pun mengudara dengan kencang dari dalam gedung istana kepresidenan. Tetapi bulan madu itu tak berlangsung lama, dan harapan akan perubahan pun langsung kandas. Dalam hitungan bulan, transisi inklusif yang dijanjikan telah berubah menjadi enam ratus penunjukan sepihak, sebuah undang-undang keuangan yang disahkan meski ditentang gerakan, penangkapan para pemimpin Gen Z dengan tuduhan konspirasi, mendatangkan bantuan militer dari Rusia dan pelatih dari Africa Corps untuk mengawal ambisi politik sang penguasa baru.
Para analis menyebut rangkaian peristiwa ini sebagai “coupvolution” (kudeta-revolusi), yang sebenarnya hanya mengulang pola sejarah Mesir 2013 dan Sudan 2019. Ketika sebuah pemberontakan rakyat tidak memiliki basis kekuatan yang terorganisir, maka militer sebagai institusi paling solid di negara tersebut yang akan mengambil alih kekuasaan, bukan dengan cara mencuri revolusi, melainkan sekadar mengisi kekosongan struktural yang ditinggalkan oleh massa.
Nepal: Poros anti-politik mewarisi kekuasaan. Pemberontakan yang meletus di Kathmandu pada September 2025, merangkum seluruh potret dinamika gerakan modern hanya dalam waktu dua hari. Gejolak besar ini dipicu oleh kebijakan pemblokiran media sosial yang direspons massa dengan mengalihkan ruang koordinasi ke server Discord. Eskalasi protes berjalan sangat cepat hingga berujung pada pembakaran gedung parlemen, jatuhnya puluhan korban jiwa, dan mundurnya perdana menteri dari jabatannya.
Peristiwa ini menandai momen ketiga dalam kurun waktu empat dekade di mana aksi massa di Nepal berhasil merombak struktur fundamental negara. Berbeda dengan gerakan Jana Andolan 1990 yang meruntuhkan otokrasi Panchayat atau gerakan 2006 yang mengakhiri sistem monarki, pergolakan kali ini menjadi yang pertama terjadi tanpa adanya komando dari partai politik maupun serikat pekerja. Kondisi pasca-pemberontakan ini melahirkan situasi yang sepenuhnya baru dan belum pernah terjadi sebelumnya, di mana mantan Ketua Hakim Agung Sushila Karki, dipilih sebagian melalui jajak pendapat daring dari gerakan itu sendiri sebagai perdana menteri sementara. Ini adalah sebuah eksperimen plebisit digital yang memukau pers dunia. Saat pemilu akhirnya digelar pada Maret 2026, Rastriya Swatantra Party (RSP) yang dipimpin oleh Balen Shah – rapper sekaligus Wali Kota Kathmandu – meraih kemenangan mutlak dengan mengamankan 182 dari 275 kursi parlemen. Kemenangan yang meraup hampir setengah suara proporsional ini menjadi mayoritas satu partai pertama dalam sejarah konstitusi federal Nepal, sekaligus menghancurkan dominasi partai-partai komunis lama dan membuat K.P. Sharma Oli kehilangan basis massanya sendiri.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Hasil pemilu ini merupakan manifestasi elektoral nyata dari gerakan protes sebelumnya, menjadikannya satu-satunya peristiwa di mana aspirasi jalanan langsung terkonversi menjadi suara di kotak penentuan. Kendati demikian, kemenangan ini mengusung agenda spesifik, yaitu antikorupsi, kecakapan teknokratis, dan regenerasi kepemimpinan. Program kerja RSP menjanjikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan iklim reformasi yang ramah bisnis, namun tetap beroperasi di dalam pusaran ekonomi remitansi, beban utang, serta ketergantungan geopolitik pada negara-negara tetangga yang sama. Tuntutan kelas dari anak-anak para pekerja migran yang menggerakkan pemberontakan ini akhirnya bergeser menjadi sekadar janji manajemen pemerintahan yang lebih baik. Apakah perubahan ini akan membawa kepuasan atau hanya menunda gejolak baru, menjadi babak berikutnya bagi dinamika politik Nepal.
Sri Lanka: kiri yang terorganisir yang mewarisi, karena ia sudah lebih dulu ada. Gerakan Aragalaya pada tahun 2022 menjadi sebuah pengecualian dalam dinamika politik Sri Lanka yang justru mempertegas aturan main struktural, dan pembuktian ini terjadi dalam dua fase. Pertama secara negatif, kepergian Gotabaya Rajapaksa tidak serta-merta menyerahkan kendali pemerintahan kepada para demonstran di alun-alun, melainkan jatuh ke tangan Ranil Wickremesinghe. Sebagai perdana menteri enam periode yang hanya memiliki satu kursi parlemen, ia bertindak sebagai penyelamat sistem lama dengan membubarkan kamp-kamp protes dan menyepakati program IMF yang ketujuh belas. Tanpa adanya kendaraan politik mandiri, gelombang protes tersebut langsung kehilangan momentum kekuasaannya dalam hitungan hari.
Pembuktian kedua terjadi secara positif dua tahun kemudian, ketika aliansi National People’s Power (NPP) – yang dimotori oleh partai Janatha Vimukthi Peramuna (JVP) dengan pengalaman kaderisasi dan rekonstruksi selama setengah abad – berhasil memenangkan pemilu presiden dan meraih kemenangan mutlak di parlemen berkat transformasi kesadaran politik pemilih pasca-gerakan Aragalaya. Meskipun aksi massa tidak langsung merebut kekuasaan, mereka membuka jalan konstitusional bagi organisasi mapan yang sudah ada sebelumnya. Terlepas dari berbagai kritik terhadap kebijakan NPP selama memerintah, termasuk kelanjutan kerangka kerja IMF yang kontroversial, pelajaran struktural dari peristiwa ini tetap tidak berubah: satu-satunya momen di mana kekuatan berhaluan kiri mampu memanen hasil pemberontakan adalah ketika organisasi kiri tersebut telah memiliki akumulasi basis massa selama puluhan tahun dan siap sedia saat pergolakan meletus.
Kekuasaan politik pada akhirnya jatuh ke tangan mereka yang paling siap secara organisasi.
Kenya: pengepungan dan contoh paling murni dari pemberontakan melawan jeratan utang luar negeri. Pemberontakan Nairobi Juni 2024 layak mendapat tempat khusus dalam buku besar ini karena mampu mengidentifikasi target sasarannya dengan sangat akurat. Rancangan Undang-Undang Keuangan yang ditentang oleh generasi muda Kenya merupakan perpanjangan tangan dari program IMF, berupa kebijakan pajak atas kebutuhan pokok seperti roti, pembalut, hingga transaksi uang digital demi melunasi utang kepada kreditor asing.
Gerakan ini menciptakan sejarah baru dalam politik Kenya karena bergerak organik tanpa pemimpin, melintasi batas kesukuan, serta dikonsolidasikan melalui platform X dan TikTok. Aksi ini sempat membuahkan hasil ketika Presiden William Ruto menarik draf undang-undang tersebut setelah demonstran berhasil menerobos gedung parlemen dan menghadapi represi aparat yang menewaskan puluhan orang. Namun, respons negara berikutnya menunjukkan bagaimana sistem kekuasaan modern meredam perlawanan publik. Berbagai poin pajak yang sempat dibatalkan perlahan-lahan dimasukkan kembali melalui regulasi baru, sementara para aktivis yang vokal mulai diculik oleh aparat berpakaian preman menggunakan kendaraan tak resmi. Bahkan, aksi peringatan pada Juni dan Juli 2025, yang sengaja digelar bertepatan dengan momentum historis demokrasi Saba Saba 1990, kembali disambut dengan tembakan peluru tajam yang memakan korban jiwa baru, sementara Presiden Ruto tetap kokoh di kursinya.
Kenya berhasil memetakan musuh ekonominya dengan sangat tepat, namun pada akhirnya harus menghadapi realitas bahwa meskipun gedung parlemen pembuat regulasi bisa diserbu, beban utang yang mendiktenya tetap tidak tersentuh.
Sumber foto: Suara.com
Indonesia: konvergensi yang sekilas terlihat. Peristiwa Agustus 2025 di Indonesia dipicu oleh kemarahan publik atas ketimpangan ekstrem, di mana tunjangan perumahan anggota DPR bernilai berkali-kali lipat dari upah rata-rata warga Jakarta. Ketegangan ini bermutasi menjadi gerakan massa nasional setelah sebuah kendaraan lapis baja polisi melindas Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) berusia dua puluh satu tahun. Momentum ini menyajikan potret paling benderang di era modern mengenai konsolidasi dan pergerakan kelas pekerja baru. Ribuan pengemudi berjaket hijau dari berbagai platform digital – yang merepresentasikan fraksi tenaga kerja informal paling mencolok – bergerak dalam konvoi besar bersama kelompok mahasiswa, menyatukan rasa duka dan amarah mereka.
Menghadapi situasi tersebut, negara mengadopsi strategi ganda dengan memberikan konsesi, seperti penghapusan sejumlah tunjangan dan penyampaian permohonan maaf, yang dikombinasikan dengan tindakan represif serta penangkapan massal. Pendekatan ini menunjukkan kalkulasi matang dari kelas penguasa yang belajar dari sejarah kelam 1998 saat mahasiswa berhasil menumbangkan rezim Suharto. Meskipun konvergensi massa ini tidak sempat mengkristal menjadi sebuah organisasi formal akibat sistem algoritma platform yang mendisiplinkan ruang koordinasi pekerja, peristiwa ini mencetak sejarah penting. Selama sepekan, kelompok yang kerap dianggap mustahil untuk dikonsolidasikan berhasil mengorganisir diri mereka demi seorang martir, dan fenomena ini menjadi catatan serius bagi setiap rezim penguasa di Asia Tenggara.
Maroko: monarki yang menyerap. Rangkaian peristiwa di Maroko menyajikan sebuah variasi taktik peredaman massa yang unik dan tidak dimiliki oleh negara-negara berbentuk republik. Gerakan “GenZ 212”, yang mengambil nama dari kode panggilan internasional negara tersebut, mengonsolidasikan diri melalui server Discord yang beranggotakan lebih dari 200.000 orang untuk menentukan aksi mereka secara demokratis setiap malam. Pemberontakan ini meledak pada akhir September 2025 dipicu oleh kematian tragis delapan perempuan pasca-operasi caesar di rumah sakit umum Agadir, yang ironisnya terletak berdekatan dengan proyek renovasi mewah stadion untuk Piala Dunia 2030. Slogan yang lahir kemudian, ”stadion ada di sini, tapi di mana rumah sakitnya?”, menjadi kritik paling tajam di era ini terhadap prioritas pembangunan yang hanya mengejar kemegahan fisik. Selain itu, kematian para ibu melahirkan tersebut mempertegas bahwa akar terdalam dari krisis modern sesungguhnya berada pada ranah reproduksi sosial.
Rezim Maroko merespons dengan kombinasi tindakan represif standar – yang menewaskan tiga orang, menahan ribuan demonstran termasuk anak di bawah umur, serta menuntut ratusan lainnya – ditambah dengan instrumen politik yang tidak dimiliki pemimpin seperti Rajoelina atau Oli, yaitu institusi takhta kerajaan. Monarki mampu meredam gejolak dengan cara mengorbankan para menteri, mengumumkan anggaran sosial, serta memosisikan diri sebagai penerima petisi rakyat yang dihormati. Taktik yang pernah menyelamatkan kerajaan pada tahun 2011 ini kembali berhasil: kabinet disalahkan, istana dibersihkan, dan tuntutan publik dikemas ulang sebagai bentuk kemurahan hati raja.
Kendati demikian, Maroko juga melahirkan salah satu manuver paling menarik ketika pada pertengahan Oktober, GenZ 212 secara sadar menangguhkan protes mereka sebagai ”langkah strategis untuk memperkuat organisasi dan koordinasi.” Gestur ini menjadi bukti nyata bahwa fokus gerakan telah bergeser; tantangannya bukan lagi sekadar cara memicu ledakan massa, melainkan bagaimana mempertahankan keberlangsungan gerakan.
Serbia: daya tahan sebagai organisasi. Gerakan perlawanan di Beograd menunjukkan tren yang sangat kontras jika dibandingkan dengan pola pemberontakan modern lainnya di dunia. Ketika runtuhnya atap stasiun kereta api di Novi Sad pada November 2024 merenggut enam belas korban jiwa, aksi protes mahasiswa di Serbia secara sadar menolak dua model pergerakan konvensional era kini: penggalangan massa kilat tanpa pemimpin ataupun ketergantungan pada sosok ikonik yang karismatik. Sebagai gantinya, mereka menerapkan sistem pleno, yakni mekanisme rapat umum di universitas-universitas yang diblokade dengan sistem juru bicara bergilir, pengambilan keputusan yang deliberatif, serta manajemen ritme aksi yang dirancang untuk bertahan selama berbulan-bulan.
Format ini memiliki akar historis yang kuat, mewarisi tradisi mahasiswa Beograd tahun 1968 yang menduduki universitas untuk menentang ”borjuasi merah” Yugoslavia hingga memaksa Presiden Tito merespons lewat siaran televisi. Model majelis sebagai organ kekuasaan ini berakar dari sistem swakelola Yugoslavia yang sempat direvitalisasi dalam pleno warga Bosnia pada 2014. Melalui kultur politik yang memandang majelis sebagai instrumen riil kekuasaan, gerakan ini menjadikan isu korupsi proyek infrastruktur sebagai pintu masuk untuk membongkar kebobrokan struktural negara. Konsistensi organisasi ini terbukti mampu menghadapi represi gas air mata, kriminalisasi hukum, hingga intimidasi kelompok loyalis penguasa, bahkan sukses mendesak mundurnya perdana menteri dalam waktu tiga bulan. Pada akhirnya, kampanye protes berkelanjutan terpanjang di Eropa dalam satu generasi ini membuahkan hasil signifikan saat Presiden Aleksandar Vučić mengumumkan pengunduran dirinya serta mempercepat pemilu pada Juni 2026.
Keberhasilan Beograd mematahkan stereotipe bahwa generasi muda saat ini tidak memiliki kapasitas organisasi untuk bertahan dalam jangka panjang; jika dikonsolidasikan dengan struktur yang matang, gerakan rakyat terbukti mampu bertahan di tengah krisis.
Global North: visibilitas tanpa daya ungkit. Gerakan perkemahan solidaritas Gaza (the Gaza solidarity encampments) yang meluas ke ratusan universitas pada tahun 2024, merupakan bagian dari fenomena perlawanan serupa, meskipun dinamika lapangannya berbeda. Tidak seperti gerakan di negara lain yang menghadapi rezim rapuh, para mahasiswa ini berhadapan dengan institusi pendidikan yang sangat mapan dan terikat kuat dengan sistem utang, sertifikasi, serta aparat keamanan negara. Alih-alih ruang negosiasi, universitas merespons dengan pendekatan administratif yang represif, mulai dari skorsing, pengeluaran massal, hingga penahanan lebih dari tiga ribu pengunjuk rasa. Di Universitas Columbia, intervensi kepolisian yang pertama kali terjadi sejak demonstrasi era Perang Vietnam pada 1968 membuktikan semakin menyempitnya batas toleransi birokrasi kampus terhadap mahasiswanya sendiri. Dari segi capaian divestasi, gerakan perkemahan ini memang membuahkan hasil yang minim. Namun, dari segi pergeseran ideologis, mereka sukses meruntuhkan konsensus politik yang telah bertahan puluhan tahun di pusat kekuasaan global mengenai isu Palestina, sekaligus memperlihatkan realitas pahit bahwa kejernihan moral memiliki daya tawar yang sangat kecil ketika berhadapan dengan kepentingan akumulasi kapital.
Kegagalan ini mengulang pelajaran berharga dari Chile, di mana gejolak besar estallido 2019 yang semula diharapkan mampu merombak struktur negara justru diredam ke dalam prosedur konvensi konstitusional, yang drafnya kemudian berujung pada kekalahan dalam referendum tahun 2022 dan 2023, sehingga konstitusi neoliberal tetap tegak berdiri. Pola ini menegaskan bahwa letupan massa yang disalurkan menjadi prosedur birokratis sering kali berujung pada kekalahan.
Arus pergerakan di Amerika Latin, khususnya gelombang feminisme, memberikan pelajaran yang berbeda mengenai ketahanan sebuah gerakan rakyat. Demonstrasi menentang kekerasan gender dan tuntutan legalisasi aborsi di Argentina, digerakkan secara konsisten oleh anak-anak muda melalui pertemuan rutin, pengorganisasian komunitas lokal, dan aksi berkelanjutan yang akhirnya sukses mengubah undang-undang negara. Gerakan ini menjadi bukti nyata bahwa aksi yang lahir dari persoalan kesejahteraan sehari-hari (reproduksi sosial) dan dirawat lewat diskusi majelis yang sabar bisa menghasilkan perubahan mendasar yang awet. Alasan mengapa gerakan perempuan memiliki napas yang lebih panjang dibanding demonstrasi mahasiswa lainnya adalah karena mereka berfokus pada krisis hidup mendasar yang dihadapi setiap hari di rumah dan lingkungan mereka, sebuah realitas pahit yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja seperti keluar dari media sosial.
Jika membaca seluruh rangkaian peristiwa global ini, kita akan melihat sebuah pola akhir yang serupa. Bentuk pemberontakannya bisa bermacam-macam, tetapi hasil akhirnya hampir selalu sama. Di negara yang gerakannya tidak memiliki basis organisasi yang kuat, kemenangan politiknya justru dipanen oleh pihak luar yang mapan: partai politik usang di Bangladesh, militer di Madagaskar, elite penyelamat sistem di Sri Lanka, atau kelompok anti-politik di Nepal. Sebaliknya, jika organisasi tersebut sudah mengakar lama sebelum konflik meletus, seperti partai kiri JVP di Sri Lanka, sistem rapat pleno di Serbia, atau kelompok majelis perempuan di Amerika Latin, para demonstran bisa mengontrol sendiri arah perubahan negaranya. Pada akhirnya, penentu keberhasilan sebuah revolusi bukanlah seberapa berani massa di lapangan, seberapa jelas tuntutan mereka, atau seberapa besar jumlah demonstran yang turun ke jalan. Kunci utamanya adalah apa yang sudah dipersiapkan oleh masyarakat sebelum gerakan dimulai, dan apa yang berhasil mereka bangun di tengah-tengah momentum protes tersebut.
Pertanyaan Kelas, Diuji Ulang
Hipotesis awal analisis ini menyatakan bahwa kondisi generasi muda saat ini mencerminkan dinamika kelas yang dialami secara riil namun tanpa diiringi oleh kesadaran atau narasi kelas yang eksplisit. Struktur kelas hadir dalam ranah pengalaman sehari-hari, tetapi absen dalam artikulasi politik; dirasakan sebagai beban namun gagal dikonsolidasikan, serta dijalani tanpa ada landasan teoritis yang matang.
Berbagai pergolakan massal dalam dua tahun terakhir telah menguji tesis tersebut dan sebagian besar membenarkannya, sekaligus memunculkan satu kompleksitas baru yang krusial. Pembuktian ini terlihat dari fakta bahwa setiap pemberontakan pada dasarnya membawa tuntutan material yang mendasar, meskipun dikemas dalam retorika moral. Narasi mengenai ”korupsi” – yang menjadi jargon utama di Nairobi, Indonesia, Kathmandu, hingga Beograd – sebenarnya merupakan cara generasi tanpa kesadaran kelas ini untuk mendefinisikan eksploitasi dan perampasan ekonomi. Istilah tersebut merujuk pada kesadaran publik bahwa surplus sosial dialirkan ke atas, dana pajak digunakan untuk memperkaya kreditor dan kapitalis alih-alih mendanai fasilitas kesehatan, serta anak-anak elite politik menikmati pendidikan di luar negeri dari hasil keringat remitansi rakyat jelata.
Demonstrasi di Kenya dipicu oleh penolakan atas beban utang, protes di Nepal menyasar dominasi nepotisme dalam ekonomi remitansi, kemarahan di Madagaskar berakar pada lumpuhnya infrastruktur dasar, dan gerakan di Maroko mengkritik megahnya stadion di tengah buruknya pelayanan rumah sakit. Dengan demikian, kritik terhadap korupsi sebenarnya merupakan bentuk ekonomi politik terselubung yang memiliki naluri akurat namun cacat secara konseptual. Narasi ”korupsi” secara keliru berasumsi bahwa sistem kapitalistik ini akan berjalan ideal hanya dengan mengganti personelnya dengan figur yang lebih jujur, sebuah ilusi politik yang melambungkan tokoh seperti Balen Shah, sekaligus menjadi batasan struktural yang kelak akan mengecewakan para pendukungnya sendiri.
Kompleksitas baru muncul karena periode ini berhasil menciptakan titik temu yang nyata, meskipun singkat, antara pemberontakan generasi muda dan kelas pekerja yang telah bertransformasi – sebuah aliansi yang dalam analisis sebelumnya dianggap mustahil terjadi akibat hambatan struktural. Fenomena ini terlihat dari konvoi pengemudi ojol di Jakarta, keterlibatan pekerja transportasi informal serta pedagang kaki lima yang menyokong logistik protes di Nairobi, gelombang pemogokan buruh garmen pasca-runtuhnya rezim di Dhaka, hingga bergabungnya serikat pekerja pada fase akhir gerakan Aragalaya dan blokade di Serbia. Sekat pemisah antara mahasiswa dan buruh yang sebelumnya telah lebur dalam realitas kehidupan sehari-hari, sempat runtuh pula dalam implementasi praktik politik di lapangan.
Kendati demikian, tidak ada satu pun dari titik temu tersebut yang berhasil dikonversi menjadi sebuah organisasi bersama yang permanen. Sistem platform digital terus mengatomisasi para pekerja gig, ekonomi informal cenderung membubarkan diri secara mandiri, sedangkan serikat pekerja konvensional yang tersisa telah kehilangan taji atau bersikap defensif. Kelas pekerja wajah baru ini saling bersua di jalanan, tetapi tidak memiliki ruang institusional untuk terus berkonsolidasi. Hambatan strategis utama pada era ini bukanlah minimnya kesadaran, karena naluri kolektif mereka sebenarnya sudah memahami posisi kelas tersebut. Tantangan sesungguhnya adalah membangun instrumen mediasi yang mampu menyatukan kelas pekerja yang hari ini masih tercerai-berai di berbagai platform digital, batas-batas negara, dan sektor informal agar dapat bergerak sebagai satu kesatuan, sebuah wadah penghubung yang hingga kini belum tercipta dalam skala yang memadai.
Platform Bukanlah Ruang Bersama
Salah satu instrumen mediasi yang hilang sesungguhnya berada di depan mata, namun sering kali disalahpahami sebagai sekadar alat bantu teknis. Setiap ulasan mengenai gerakan-gerakan ini selalu menyoroti kemahiran digital generasi muda, mulai dari pemanfaatan server Discord oleh GenZ 212 dan pemberontakan Nepal, metode edukasi TikTok dalam aksi di Kenya, hingga internasionalisme tagar yang membuat aktivis Madagaskar menyadari momentum perlawanan mereka saat melihat Kathmandu membara. Seluruh fenomena digital ini memang nyata terjadi. Kendati demikian, mengidentifikasi platform digital sebagai infrastruktur asli dari gerakan-gerakan ini merupakan kekeliruan fatal yang mengulang kesalahan sejarah dalam perjuangan agraria masa lalu, yaitu menganggap ladang milik tuan tanah sebagai ruang publik bersama hanya karena massa diizinkan untuk berkumpul di atas tanah tersebut.
Platform digital yang menjadi panggung kehidupan politik generasi saat ini bukanlah ruang publik yang netral, melainkan wilayah privat berpagar yang dikomersialkan, mengekstraksi nilai dari penggunanya, dan secara inheren terawasi. Para pemilik platform ini bukanlah penonton pasif dalam konflik kelas, melainkan aktor yang terlibat langsung karena terintegrasi dalam sirkuit kapital yang sama dengan yang dilawan oleh gerakan-gerakan tersebut. Perhatian massa dipanen sebagai keuntungan bisnis, koordinasi aksi terbaca oleh dinas keamanan melalui akses data, dan penyebaran informasi sepenuhnya diatur oleh sistem algoritma yang bisa dicabut sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Pemerintah Nepal memahami realitas ini ketika mencoba memblokir platform digital, sebuah tindakan yang tepat dinilai oleh kaum muda sebagai perampasan atas balai pertemuan mereka.
Namun, pelajaran struktural yang lebih mendalam justru menunjukkan sebaliknya: balai pertemuan yang bisa ditutup oleh negara atau dimodifikasi oleh pemiliknya pada dasarnya tidak pernah benar-benar dimiliki oleh gerakan itu sendiri. Arsitektur teknologi yang memungkinkan pemberontakan meluas dalam hitungan jam adalah sistem yang sama yang membuat pergerakan tersebut dapat dipetakan secara langsung, dimatikan jangkauannya lewat manipulasi algoritma, atau bahkan dijadikan basis data penculikan aktivis seperti yang terjadi di Kenya. Mobilisasi yang lahir secara digital bukan sekadar metode politik yang instan, melainkan bentuk politik yang dijalankan di atas tanah sewaan milik fraksi kapital yang pada akhirnya akan selalu berpihak pada stabilitas kekuasaan. Oleh karena itu, strategi organisasi yang berdaya tahan tanpa adanya upaya membangun infrastruktur komunikasi mandiri yang benar-benar dimiliki oleh gerakan – yang bersifat terfederasi, terenkripsi, fungsional, dan bebas dari orientasi profit – hanya akan menjadi strategi yang membuat massa selamanya berkumpul di atas tanah milik orang lain.
Represi, Perampasan, Penyerapan
Jika aksi-aksi demonstrasi belakangan ini terlihat meledak-ledak di awal namun cepat meredup, alasannya bukan karena anak muda zaman sekarang cepat lelah atau kurang gigih. Masalah sebenarnya adalah sistem kekuasaan hari ini sudah sangat lihai dalam memutus dan menjinakkan perlawanan rakyat sebelum gerakan itu sempat membesar dan mengakar kuat, sebuah taktik peredaman yang seluruh strateginya telah diperlihatkan secara blak-blakan dalam dua tahun terakhir.
Sumber foto: amnesty.id
Represi telah menjadi tindakan pencegahan dini (pre-emptif ) dan semakin mengabaikan jalur hukum resmi (extrajudicial). Penculikan-penculikan di Kenya, para aktivis yang dibawa oleh unit-unit berpakaian preman, sebagian dikembalikan dalam keadaan cacat fisik, sebagian tak pernah dikembalikan, menandai babak baru tindakan represif, dimana negara tak lagi repot-repot mengkriminalisasi perlawanan lewat pengadilan sebab penghilangan paksa lebih murah biayanya. Pola serupa terjadi di Serbia yang menuduh para organisator mahasiswa dengan tuduhan terorisme; junta militer di Madagaskar justru menangkapi sosok-sosok Gen Z yang menjadi basis legitimasi dari pemerintahannya; dan pemberontakan Bangladesh yang melakukan pembantaian massal terbesar di masa damai sebelum akhirnya ditumbangkan. Pada akhirnya, sistem pengawasan yang tertanam kuat di dalam platform digital membuat infrastruktur yang semula digunakan untuk mobilisasi massa seketika berubah fungsi menjadi alat pelacakan dan pemburuan manusia oleh negara.
Rangkaian sejarah ini memperlihatkan bahwa ada tiga cara bagaimana hasil perjuangan rakyat akhirnya direbut oleh pihak lain. Pertama melalui pembajakan oleh militer, di mana angkatan bersenjata menumpangi pemberontakan warga untuk melegalkan kudeta dan perebutan kekuasaan mereka sendiri, mirip dengan skenario di Antananarivo, Kairo, serta Khartoum. Kedua melalui pembajakan pemilu oleh elite lama, yaitu bangkitnya partai-partai politik tradisional yang sempat tenggelam di masa kediktatoran untuk merebut suara masyarakat pasca-revolusi, seperti yang terjadi di Dhaka. Ketiga melalui pembajakan teknokratis, di mana tuntutan antikorupsi dari para demonstran hanya diubah menjadi janji manajemen pemerintahan yang lebih rapi, tanpa menyentuh akar ketimpangan sosial yang ada, contohnya di Kathmandu serta berbagai uji coba serupa di banyak kota dunia.
Ketiga taktik perampasan ini sama-sama memanfaatkan satu kelemahan mendasar: sebuah gerakan massa yang sukses menciptakan momentum perubahan besar, namun tidak memiliki struktur organisasi yang cukup kuat untuk menjaga dan memegang kendali kekuasaan tersebut.
Pada akhirnya, mekanisme penyerapan atau kooptasi tetap menjadi strategi yang paling halus dan berkelanjutan untuk meredam gerakan rakyat. Berbagai LSM, yayasan, dan institusi liberal bekerja dengan cara mengonversi energi pemberontakan massa menjadi deretan proyek, kampanye formal, serta jalur karier profesional. Retorika radikal jalanan dikemas ulang menggunakan jargon-jargon baru seperti inklusi dan resiliensi, sementara para penggerak gerakan yang paling potensial direkrut secara bertahap ke dalam struktur birokrasi yang bertugas mengelola keluhan-keluhan yang dahulu mereka mobilisasi. Siklus pemilu berkala pun berfungsi memanfaatkan amarah generasi muda ini, lalu membuangnya kembali setelah kepentingannya terpenuhi.
Di balik seluruh proses tersebut, kelelahan (burnout) massal mulai mengalir; sebuah kondisi yang bukan sekadar kegagalan psikologis individu, melainkan konsekuensi politik yang sudah terprediksi. Hal ini terjadi akibat ketidakseimbangan sistemik ketika sebuah kelompok inti yang kecil dan tidak terorganisir dipaksa mempertahankan konfrontasi melawan institusi negara serta kreditor global yang solid, hanya dengan modal waktu sukarela dan platform digital sewaan. Sistem kekuasaan modern telah belajar cara bertahan lebih lama dari amarah publik, memprofesionalkan perlawanan, menunggu massa membubarkan diri dari ruang publik, serta mengkriminalisasi kegigihan aksi. Oleh karena itu, apa yang tampak sebagai kelelahan aktivis sesungguhnya merupakan manifestasi riil dari asimetri berkepanjangan antara kekuatan mobilisasi massa dan struktur kekuasaan global.
Dari Pembawa Pesan Menjadi Subjek
Sebelumnya sempat dinyatakan bahwa generasi muda (Gen Z) bukanlah aktor utama yang menggerakkan sejarah, melainkan sekadar pembawa pesan yang menandai rapuhnya cara-cara lama penguasa dalam mempertahankan kepatuhan publik, tanpa mereka sendiri mampu membentuk kekuatan baru sebagai penggantinya. Namun, dinamika dalam dua tahun terakhir telah menyampaikan pesan tersebut dengan eskalasi kekerasan yang tidak terduga oleh siapa pun; ditandai dengan runtuhnya lima pemerintahan, terkepungnya sejumlah rezim, serta perombakan peta politik di Asia Selatan, Balkan, hingga Samudra Hindia oleh generasi yang terlalu muda untuk mengingat era Perang Dingin. Fenomena ini membuktikan bahwa sang pembawa pesan ternyata memiliki kapasitas untuk menghancurkan institusi lamanya sendiri secara total. Kendati demikian, satu hal yang tetap tidak mampu dilakukan oleh sang pembawa pesan adalah menentukan atau mendikte arah balasan politik dari kehancuran yang mereka ciptakan tersebut.
Namun, rangkuman sejarah ini tidak boleh membuat kita putus asa atau bersikap pasrah, sebab di dalamnya terdapat contoh-contoh keberhasilan yang semuanya bergantung pada satu kunci utama. Kasus Sri Lanka memperlihatkan bahwa sebuah pemberontakan bisa membawa kelompok kiri yang teratur untuk memimpin negara, asalkan mereka sudah bersiap diri membangun kekuatan selama setengah abad. Di Serbia, gerakan anak muda sanggup bertahan melawan penguasa selama satu setengah tahun hingga memaksa sang diktator mundur karena mereka memakai sistem rapat pleno yang membagi tugas secara adil, menjaga wilayah pergerakan, dan menolak adanya pemimpin tunggal yang bisa ditarget oleh musuh. Di Amerika Latin, gerakan perempuan membuktikan bahwa protes yang lahir dari masalah kehidupan sehari-hari bisa terus menumpuk kekuatan selama sepuluh tahun hingga berhasil merombak undang-undang dan sudut pandang masyarakat.
Pada akhirnya, semua peristiwa ini membawa kita pada satu pelajaran paling kuno dari gerakan buruh masa lalu yang kini terbukti lagi: aksi spontan di jalanan berfungsi untuk mempertanyakan siapa yang berkuasa, tetapi hanya organisasi yang solid yang bisa memberikan jawaban nyatanya. Gelombang protes massa belakangan ini sudah menuntaskan tugas mereka dengan sangat baik. Mereka berhasil menghapus ilusi bahwa sistem hari ini kokoh atau sah, memaksa masalah utang, iklim, perang, dan penindasan kembali dibahas secara politik, serta membuktikan berulang kali bahwa istana para penguasa sebenarnya rapuh dan kosong di dalam. Mengharapkan gerakan spontan yang tanpa persiapan organisasi untuk melakukan hal yang lebih besar dari itu, sama saja dengan meminta kobaran api untuk mendirikan sebuah bangunan.
Hal yang mendesak untuk dibangun saat ini adalah wadah penghubung yang sesuai dengan wajah asli kelas pekerja modern. Kita membutuhkan sebuah bentuk gerakan yang bisa menyatukan pengemudi ojol dengan sarjana lulusan universitas, buruh pabrik kain dengan programer komputer, serta para pekerja migran dengan mereka yang memilih tinggal di kampung halaman. Gerakan ini harus memiliki dan mengelola infrastruktur digitalnya sendiri, bukan malah menumpang di media sosial milik para pemilik modal yang menjadi lawan mereka. Belajar dari ketahanan rapat pleno mahasiswa dan kelompok perempuan, gerakan baru ini harus bisa mengatur napas perjuangan agar awet bertahun-tahun, serta melihat pemilu hanya sebagai salah satu medan tempur kecil, bukan hasil akhir yang dikejar. Gerakan ini juga harus cerdas dalam menghubungkan perlawanan di dalam negeri dengan jaringan utang luar negeri dan sistem global yang selalu menyelamatkan penguasa lama saat krisis terjadi.
Tidak ada satu generasi pun yang bisa mewujudkan hal ini sendirian, dan tidak ada satu pun generasi yang boleh lepas tangan dari kewajiban ini. Anak muda zaman sekarang sudah melakukan tugas mereka dengan sangat baik sebagai pembawa pesan; mereka berhasil membongkar bobroknya sistem hari ini dan menunjukkan bahwa perubahan besar sedang dimulai. Apakah masa transisi ini akan melahirkan masa depan baru atau justru mengembalikan kenyamanan elite lama, semuanya akan ditentukan oleh apa yang kita bangun dan organisir sekarang – di tahun-tahun yang sunyi di antara jeda protes massal, ketika kamera wartawan sudah menjauh dan algoritma media sosial telah pindah memikirkan tren yang lain.
Sementara itu, lembaran sejarah perlawanan ini belum selesai ditulis, dan babak selanjutnya mungkin akan menjadi yang paling mengguncang dunia. India, yang selama ini adem ayem dari gelombang protes anak muda, kini mulai mengambil langkah pertamanya lewat kemunculan Cockroach Janta Party. Kelompok sindiran ini lahir dari nol hanya dalam beberapa minggu setelah Ketua Mahkamah Agung India menyamakan anak-anak muda pengangguran dengan “kecoak”. Secara mengejutkan, gerakan ini sukses menjaring dua puluh juta pengikut hanya dalam waktu sebulan. Alun-alun Jantar Mantar pun dipenuhi oleh massa yang memakai topeng kecoak sambil membawa buku-buku panduan ujian yang lecek, menuntut menteri pendidikan mundur akibat bocornya soal ujian masuk. Semua ciri khas dari pemberontakan zaman sekarang langsung terlihat di sini: ejekan dari pejabat diubah menjadi kebanggaan kelompok, kekuatan media sosial yang mampu mengalahkan mesin partai politik mana pun, serta akar masalah yang bersumber dari sulitnya mencari pekerjaan formal. Persis seperti kejadian di Bangladesh, masa depan anak muda yang sudah belajar mati-matian bertahun-tahun bisa hancur seketika hanya karena selembar soal ujian yang bocor.
Pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah gerakan kecoak ini hanya akan berakhir menjadi meme lucu di internet, dijinakkan oleh penguasa, atau justru mulai membangun organisasi yang solid. Generasi muda terbesar dalam sejarah umat manusia kini sedang melempar tantangan tersebut di medan tempur yang paling sulit, melawan partai penguasa dengan organisasi paling kuat dan rapi yang pernah ada.
Rangkaian pemberontakan ini telah berhasil menggugat kemapanan kekuasaan dengan tingkat kejelasan yang jauh lebih tajam daripada isi manifesto politik mana pun. Namun, solusi atas tantangan tersebut tidak akan pernah lahir secara otomatis dari perbedaan generasi maupun sekadar aksi spontanitas massa. Jawaban nyata atas pengambilalihan kekuasaan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi yang matang, atau perubahan yang dicita-citakan itu tidak akan pernah terwujud sama sekali.***
Sushovan Dhar adalah anggota dewan editor Alternative Viewpoint
