Ilustrasi: The Economist/Polaris
Artikel ini sebelumnya telah terbit di Boston Review; diterjemahkan dan diterbitkan ulang di sini atas ijin dari BR untuk tujuan Pendidikan dan Pembangunan Gerakan Anti Imperialisme di Indonesia.
PADA Sabtu, 28 Februari 2026, Israel dan Amerika Serikat secara mendadak melancarkan perang berskala besar terhadap Iran. Serangan tersebut merupakan aksi militer kedua tanpa provokasi yang dilakukan pasukan AS-Israel dalam kurun kurang dari satu tahun, dan berlangsung di tengah proses negosiasi diplomatik di Jenewa. Hingga tulisan ini disusun, lebih dari 550 warga Iran dilaporkan tewas, termasuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei beserta anggota keluarganya, sejumlah pejabat senior Iran lainnya, dan puluhan warga sipil.
Perang itu pecah ketika masyarakat Iran masih berada dalam guncangan akibat tindakan represif pemerintah terhadap gelombang protes massal pada awal Januari. Ratusan ribu orang turun ke jalan di berbagai kota dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Dey 1404, merujuk pada penanggalan Iran. Pasukan keamanan Republik Islam merespons secara brutal dengan menewaskan ribuan orang dalam pembantaian terbesar terhadap demonstran sepanjang sejarah Iran, serta menangkap dan melukai puluhan ribu lainnya. Seminggu sebelum bom-bom Israel dan AS mulai berjatuhan, rakyat Iran baru saja memperingati chehelom, atau empat puluh hari kematian para demonstran, melalui pawai yang dipenuhi kemarahan dan duka.
Untuk menempatkan perang dan gelombang protes terbaru tersebut dalam konteks yang lebih luas, saya (Alex Shams) berbincang dengan sosiolog Iran-Amerika Asef Bayat, salah seorang cendekiawan terkemuka dalam kajian masyarakat dan gerakan sosial di Timur Tengah. Sejumlah karyanya, terutama trilogi Life as Politics: How Ordinary People Can Change the Middle East (2013), Revolutions without Revolutionaries: Making Sense of the Arab Spring (2017), dan Revolutionary Life: The Everyday of the Arab Spring (2021), mengulas bagaimana rakyat biasa menjadi agen perubahan politik di Iran dan kawasan Timur Tengah, serta bagaimana militerisasi membentuk ulang perjuangan akar rumput untuk pembebasan.
Dalam korespondensi melalui surel, kami membahas sumber dan signifikansi protes Dey, sejarah panjang oposisi terhadap Republik Islam, dampak intervensi asing dan suara diaspora terhadap lanskap politik Iran dewasa ini, serta berbagai kemungkinan transisi menuju demokrasi.
Alex Shams (AS): Anda telah lama mengkaji perubahan sosiopolitik di Timur Tengah, termasuk gelombang revolusi Arab Spring yang menggulingkan sejumlah penguasa otoriter di dunia Arab. Kini kita juga menyaksikan kematian pemimpin lain yang telah lama berkuasa, Ayatollah Khamenei. Bagaimana gelombang protes besar terhadap Republik Islam dan perang AS-Israel yang tengah berlangsung—yang sebagian dibenarkan atas nama memberi rakyat Iran kesempatan memperoleh “kebebasan”—dapat dipahami dalam konteks perubahan kawasan yang selama ini Anda teliti?
Asef Bayat (AB): Selama beberapa dekade, Timur Tengah didominasi oleh pemerintahan-pemerintahan otoriter yang mengakar kuat dan menindas sebagian besar rakyatnya. Jika terdapat sesuatu yang dapat dianggap “khas” dari kawasan ini, barangkali hal itu terletak pada perpaduan antara kekayaan minyak, keberadaan Israel, dan pengaruh Islamisme—kombinasi yang turut menopang keberlangsungan otoritarianisme. Di Iran maupun di banyak negara Arab, ekspresi perbedaan pendapat yang terbuka dan terorganisasi, termasuk tuntutan dari kalangan buruh, perempuan, mahasiswa, dan kelompok sosial lainnya, ditekan melalui berbagai bentuk represi negara.
Dalam situasi demikian, masyarakat kerap menempuh apa yang saya sebut sebagai “non-gerakan”, yakni bentuk-bentuk resistensi sehari-hari ketika rakyat biasa secara diam-diam memperjuangkan tempat tinggal, pekerjaan, hak-hak dasar, dan martabat mereka, sambil menantikan peluang untuk membangun aksi kolektif yang lebih terorganisasi ketika ruang politik mulai terbuka. Bentuk perlawanan semacam ini sering kali luput dari perhatian penguasa maupun pengamat, tetapi secara perlahan dapat terakumulasi hingga akhirnya memicu benturan langsung dengan negara. Salah satu contohnya ialah perlawanan konsisten perempuan Iran terhadap kewajiban berhijab yang kemudian mencapai puncaknya dalam gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan/Woman, Life, Freedom” pada September 2022.
Dalam satu dekade terakhir, perubahan dalam tatanan ekonomi-politik negara-negara di kawasan membuka peluang baru bagi mobilisasi massa yang kemudian meledak dalam gelombang Arab Spring. Faktor pertama ialah ketimpangan dan marginalisasi yang semakin tajam akibat kebijakan ekonomi neoliberal yang diterapkan rezim-rezim berkuasa. Faktor kedua ialah munculnya kelompok besar masyarakat berpendidikan dan sadar politik, tetapi tetap tersingkir secara ekonomi dan diremehkan secara sosial. Kekuatan utama dalam konteks ini adalah apa yang saya sebut sebagai “kelas menengah miskin”, yakni kelompok yang memiliki aspirasi kelas menengah, tetapi hidup dalam ketidakpastian dan kerap terjerumus ke dalam kemiskinan.
Faktor ketiga, dan sangat menentukan, ialah kemunculan teknologi digital dan media sosial yang memungkinkan lahirnya bentuk-bentuk baru aksi kolektif yang saling terkoneksi. Mobilisasi menjadi lebih cepat, lebih murah, dan lebih terdesentralisasi. Keseluruhan dinamika tersebut melahirkan gelombang pemberontakan besar di sepuluh negara Arab, dan kemudian juga di Iran.
Akan tetapi, mobilisasi yang berlangsung cepat dan berskala besar itu pada umumnya tidak memiliki organisasi yang kokoh, kepemimpinan yang jelas dan akuntabel, maupun visi yang tegas mengenai tatanan politik yang hendak dibangun. Dengan kata lain, meskipun pemberontakan tersebut sangat mengesankan dari segi skala dan semangat, gerakan-gerakan itu gagal menghadirkan alternatif yang terorganisasi terhadap penguasa yang tengah berkuasa. Mereka berhasil menjatuhkan para diktator, tetapi tidak mampu mengambil alih pemerintahan.
Dengan demikian, pemberontakan tersebut tidak melahirkan revolusi dalam pengertian klasik abad ke-20, melainkan memunculkan ketakutan terhadap revolusi. Ketakutan itu kemudian mendorong kekuatan-kekuatan yang telah lebih dahulu terorganisasi—seperti militer atau institusi rezim lama—untuk mengambil alih situasi, mengisi kekosongan kekuasaan, dan menentukan arah politik berikutnya. Di dunia Arab, kekuatan semacam itu pada umumnya berasal dari dalam negeri. Dalam kasus Iran, justru kekuatan eksternal tampaknya berpotensi memainkan peran tersebut.
Sebagaimana pemberontakan Arab Spring, gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” di Iran sangat luar biasa dari segi skala mobilisasi, radikalitas tuntutan, serta penekanannya pada hak-hak perempuan dan upaya merebut kembali kehidupan sehari-hari. Namun, dari segi organisasi dan strategi, gerakan ini juga gagal menawarkan alternatif konkret terhadap sistem kekuasaan yang ada.
Gerakan tersebut memang membawa perubahan penting dalam norma sosial dan budaya. Misalnya, gagasan mengenai “hijab sebagai pilihan pribadi” kini semakin nyata dipraktikkan di banyak ruang publik. Akan tetapi, perubahan pada tingkat kekuasaan negara relatif terbatas. Kekuasaan ulama tetap bertahan, sementara krisis ekonomi, sosial, dan lingkungan terus memburuk. Oleh karena itu, ketika pemberontakan “Dey 1404” dibalas dengan pembantaian ribuan demonstran, banyak warga Iran mulai menyimpulkan bahwa siklus pemberontakan domestik semata tidak cukup untuk mengubah sistem yang ada. Bagi sebagian kalangan, kesimpulan ini melahirkan keyakinan bahwa hanya intervensi militer asing yang dapat meruntuhkan rezim.
Dengan pecahnya perang tanpa provokasi yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat—suatu penggunaan kekuatan yang melanggar hukum internasional dan patut dikutuk—kita kini memasuki fase baru yang sangat berbahaya. Namun, di luar persoalan legitimasi dan moralitas serangan tersebut, sebagian pihak berpendapat bahwa terdapat momen-momen dalam sejarah ketika kepentingan kekuatan imperial untuk sementara dapat bersinggungan dengan kepentingan rakyat yang kecewa terhadap pemerintahnya sendiri.
Dalam situasi demikian, pertanyaan pentingnya ialah pihak mana yang pada akhirnya memiliki kuasa untuk menentukan arah perubahan. Jika Amerika Serikat dan Israel menjadi aktor utama dalam menentukan masa depan politik Iran, apa implikasinya terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, pengelolaan sumber daya alam, tatanan politik, dan kesejahteraan rakyat Iran?
Kekuatan eksternal selalu mengejar kepentingan strategis dan geopolitiknya sendiri. Cepat atau lambat, kepentingan tersebut hampir pasti akan berbenturan dengan cita-cita demokratis rakyat Iran. Karena itu, sangat penting bagi masyarakat Iran untuk membangun gerakan dan organisasi sipil-politik yang mandiri serta berkomitmen pada demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial. Hanya melalui masyarakat sipil yang independen dan terorganisasi rakyat Iran dapat mempertahankan kendali atas nasib mereka sendiri—serta masa depan negara mereka—di tengah proses perubahan yang penuh ketidakpastian.
AS: Banyak orang menari dan merayakan di jalan-jalan di berbagai kota dan desa di seluruh Iran ketika mendengar kabar meninggalnya Khamenei. Bagaimana Anda menafsirkan luapan kegembiraan publik semacam ini pada situasi sekarang? Bagaimana hal itu dapat dipahami jika dikaitkan dengan momen-momen revolusioner sebelumnya dalam sejarah Iran atau dibandingkan dengan pengalaman negara-negara lain? Apakah yang tengah kita saksikan ini merupakan sebuah gerakan revolusioner baru?
AB: Ya, saya telah menyaksikan puluhan rekaman video dari berbagai wilayah Iran maupun dari komunitas diaspora yang memperlihatkan bagaimana banyak warga Iran merespons kematian sang Ayatollah dengan kegembiraan yang sangat nyata. Tampak perempuan-perempuan bersorak, tertawa, dan menangis dalam suasana yang hanya dapat digambarkan sebagai pelepasan emosional yang bersifat katarsis. Reaksi semacam itu menunjukkan betapa mendalam kebencian dan kemarahan yang ditimbulkan Ayatollah Khamenei beserta sistem yang dipimpinnya di kalangan sebagian besar rakyat Iran.
Sejak 1989, Khamenei memerintah Iran dengan tangan besi sebagai pemimpin tertinggi yang nyaris tidak memiliki akuntabilitas. Ia hampir tidak pernah membuka diri terhadap kritik publik dan tidak pernah mengizinkan jurnalis independen menantangnya terkait kegagalan kebijakan maupun kontradiksi dalam pernyataan-pernyataannya sendiri. Ia memerintah seolah-olah dirinya merupakan personifikasi negara itu sendiri. Kekakuan ideologisnya, ditambah dengan apa yang oleh banyak pihak dipandang sebagai ambisi megalomanis untuk membangun blok regional tandingan Barat, telah membebankan biaya politik, ekonomi, dan sosial yang sangat besar kepada negara dan rakyat Iran. Dalam konteks demikian, luapan kebencian publik tersebut bukanlah sesuatu yang mengejutkan.
Pada saat yang sama, di tengah berbagai perayaan itu, kita juga menyaksikan kerumunan besar pelayat yang memenuhi jalan-jalan untuk berduka atas wafatnya pemimpin mereka. Meskipun secara kasatmata mereka tampak sebagai kelompok minoritas, mereka tetap merupakan bagian dari bangsa Iran dan akan terus demikian. Polarisasi yang sangat tajam ini perlu dikelola secara hati-hati dalam setiap proses transisi menuju demokrasi. Membangun kesepahaman bersama dan menumbuhkan kembali rasa saling percaya di antara kelompok-kelompok masyarakat yang terbelah secara mendalam akan menjadi salah satu tantangan paling berat sekaligus paling mendesak bagi mereka yang menghendaki perubahan transformatif.
Namun, apakah yang sedang kita saksikan ini dapat disebut sebagai sebuah “revolusi nasional”, sebagaimana diklaim sebagian pihak? Saya akan berhati-hati menggunakan istilah tersebut. Pemberontakan Dey yang terjadi belum lama ini beserta perkembangan-perkembangan setelahnya lebih tepat dipahami bukan sebagai revolusi, melainkan sebagai penanda dalam suatu lintasan revolusioner—yang memperlihatkan berbagai hambatan, belokan, dan ketidakpastian dalam perjalanan menuju perubahan yang sungguh-sungguh berarti.
Kita mengetahui bahwa revolusi jarang sekali sepenuhnya bersifat nasional. Revolusi selalu dibentuk oleh kekuatan-kekuatan internasional yang kerap turut campur, bahkan terkadang menentukan hasil akhirnya. Iran saat ini berada tepat di persimpangan semacam itu. Kemampuan untuk mengenali sekaligus mengelola tekanan-tekanan eksternal tersebut akan menjadi tantangan utama bagi mereka yang berupaya mewujudkan perubahan substantif demi merebut kembali kehidupan, kebebasan, dan martabat bagi negeri mereka.
AS: Apa saja faktor utama yang memicu pemberontakan tersebut? Dalam hal apa gelombang protes terbaru ini memiliki kesamaan maupun perbedaan dengan gelombang-gelombang protes sebelumnya, terutama yang terjadi pada 2022?
AB: Gelombang protes terbaru ini bukanlah peristiwa tanpa preseden. Dalam dua dekade terakhir, Republik Islam telah menghadapi sejumlah pemberontakan berskala besar, termasuk pada 2009, 2017, 2019, 2022, dan kini kembali terjadi pada saat ini. Dalam banyak situasi serupa, sebuah rezim yang kehilangan legitimasi biasanya akan berupaya memberikan konsesi atau melakukan reformasi guna mencegah keruntuhan politiknya. Akan tetapi, di bawah kepemimpinan Ayatollah Khamenei, rezim ini berulang kali menolak mengambil langkah semacam itu, terutama karena kekhawatiran bahwa setiap kelonggaran politik justru akan mendorong oposisi mengajukan tuntutan yang lebih luas lagi.
Gelombang protes terbaru dipicu oleh persoalan ekonomi, terutama anjloknya nilai mata uang dan kemerosotan ekonomi secara umum. Namun akar persoalannya bersifat politik. Republik Islam merupakan rezim yang sangat represif, sarat korupsi, dan tidak kompeten, serta menghadapi berbagai krisis struktural: kelangkaan energi, kerusakan infrastruktur, degradasi lingkungan, inflasi, dan kemunduran ekonomi yang berkepanjangan. Meskipun sanksi Amerika Serikat jelas memperburuk keadaan, akar krisis tersebut jauh lebih mendalam daripada sekadar tekanan eksternal.
Pada dasarnya, situasi ini mencerminkan kegagalan tata kelola pemerintahan yang kronis dan berakar pada korupsi sistemik, yakni sebuah sistem yang lebih mengutamakan loyalitas ideologis dan kesetiaan politik dibandingkan kompetensi dan keahlian. Bagi sebagian besar rakyat Iran, kegagalan tersebut hadir dalam bentuk represi sehari-hari, diskriminasi, dan rasa ketidakamanan eksistensial yang meresap ke hampir seluruh aspek kehidupan. Kondisi itulah yang pada akhirnya memicu ledakan-ledakan sosial berkala seperti gelombang protes yang terjadi belakangan ini.
Siklus protes terbaru ini merupakan episode mutakhir dalam rangkaian pemberontakan nasional selama satu dekade terakhir. Namun terdapat lima perbedaan utama dibandingkan gelombang-gelombang sebelumnya.
Pertama, pemberontakan ini bermula dari aksi protes kalangan pedagang bazaar di Teheran yang terpukul keras akibat anjloknya nilai mata uang Iran. Para pemilik toko tidak lagi mampu menetapkan harga barang dagangan mereka secara stabil, sehingga aktivitas perdagangan praktis lumpuh. Protes semacam ini belum pernah terjadi sepanjang sejarah Republik Islam, terutama mengingat hubungan historis yang sangat erat antara kalangan pedagang bazaar dan kelas ulama.
Kedua, protes-protes ini melampaui batas-batas kelas sosial. Gerakan tersebut tidak hanya melibatkan kelompok kaya yang terhubung dengan ekonomi global—yang kepentingan bisnis dan gaya hidupnya berbenturan dengan ideologi serta kebijakan ekonomi rezim ulama—tetapi juga kelompok miskin yang kehidupan sehari-harinya semakin tertekan oleh kebijakan rezim yang memprioritaskan sektor militer dan proyek nuklir dibanding kesejahteraan rakyat. Menurut harian Shargh yang berbasis di Teheran, daya beli kelas pekerja Iran saat ini tinggal sepertiga dibandingkan satu dekade lalu.
Ketiga, meskipun tidak tersedia angka pasti, berbagai kesaksian menunjukkan bahwa jumlah massa yang turun ke jalan kali ini melampaui seluruh gelombang protes sebelumnya.
Keempat, meskipun protes mula-mula dipicu oleh keresahan ekonomi, fokusnya dengan cepat bergeser menjadi tuntutan untuk menggulingkan rezim itu sendiri.
Kelima, suasana pemberontakan kali ini sangat dipengaruhi oleh konflik dua belas hari dengan Israel pada tahun lalu. Konflik tersebut memunculkan keyakinan bahwa serangan asing yang terarah, khususnya dari Amerika Serikat, dapat memenggal pucuk kepemimpinan rezim dan membuka kemungkinan cakrawala politik baru bagi Iran. Gagasan ini memperoleh dukungan yang cukup luas di sebagian masyarakat dan secara aktif didorong oleh gerakan monarkis yang dipimpin Reza Pahlavi, putra Shah yang digulingkan pada 1979 dan kini hidup dalam pengasingan.
Pahlavi kini memperoleh dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan, untuk pertama kalinya, tampil sebagai kekuatan dominan di dalam barisan oposisi. Namun, berbeda dengan gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” yang memperoleh dukungan luas dari beragam kelompok etnis, gelombang pemberontakan kali ini menunjukkan keterlibatan yang lebih terbatas dari komunitas Kurdi, Baluchi, Azeri, dan Arab. Sebagian besar kelompok tersebut memilih menjaga jarak karena memandang protes-protes ini didominasi oleh faksi-faksi pendukung monarki.
AS: Pahlavi tentu memperoleh sorotan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa bulan terakhir. Seruan “Hidup Shah” terdengar baik di Iran maupun di kalangan diaspora, dan para pendukungnya menyebutnya sebagai tokoh dengan dukungan terbesar sekaligus figur “pemersatu.” Bagaimana Anda menilai klaim-klaim tersebut? Bagaimana posisi Pahlavi dan gerakan “Make Iran Great Again” dalam konstelasi gerakan sayap kanan ekstrem global?
AB: Tidak dapat disangkal bahwa, untuk pertama kalinya, faksi pendukung monarki telah muncul sebagai kekuatan oposisi yang paling dominan. Selama satu dekade terakhir, melalui dukungan finansial dan logistik yang besar—terutama lewat dua stasiun televisi—telah berlangsung upaya terkoordinasi untuk menampilkan restorasi era Pahlavi sebagai alternatif yang kredibel terhadap rezim yang berkuasa saat ini.
Pahlavi menjadi figur yang dikenal luas dengan agenda politik yang jelas, di tengah situasi ketika banyak warga Iran dengan putus asa mencari alternatif yang nyata. Ia juga telah membangun hubungan dengan pejabat-pejabat Amerika Serikat dan pemerintahan Netanyahu. Sebagai timbal balik, pemerintah Israel memberikan dukungan media yang signifikan, yang kerap kali melebih-lebihkan popularitas proyek restorasi monarki tersebut.
Seiring menguatnya momentum itu, kelompok kiri, liberal, demokrat, dan republikan yang terfragmentasi gagal menanggapi Pahlavi secara serius. Pada saat yang sama, mereka juga tidak berhasil bersatu di belakang sebuah proyek demokrasi bersama, serta tidak memberikan perhatian memadai terhadap upaya tokoh-tokoh seperti mantan Perdana Menteri Mir-Hossein Mousavi, yang selama ini berusaha membangun gerakan menuju transisi demokratis. Dalam kevakuman itulah kelompok pendukung monarki berhasil mengambil ruang.
Namun dominasi Pahlavi sekaligus menjadi kekuatan dan kelemahannya. Alih-alih mempersatukan oposisi yang beragam, kebangkitannya justru memperdalam polarisasi di dalam tubuh oposisi itu sendiri. Karena tidak memiliki struktur politik yang kuat di dalam negeri dan menolak membangun koalisi dengan kelompok oposisi lain seperti kaum kiri dan republikan, Pahlavi pada akhirnya sangat bergantung pada dukungan eksternal, khususnya dari Amerika Serikat dan Israel.
Memang terdapat banyak warga Iran yang mendukung campur tangan asing karena didorong rasa putus asa. Akan tetapi, terdapat pula kelompok-kelompok yang cukup signifikan yang menolak keterlibatan militer asing maupun proyek restorasi monarki, terutama karena pengalaman destruktif intervensi Amerika Serikat di Irak, Suriah, dan Libya.
Akibatnya, oposisi Iran tetap terpecah secara mendalam. Banyak kelompok konstituen—termasuk kaum liberal, demokrat, kelompok kiri, gerakan perempuan, serta komunitas-komunitas terpinggirkan seperti Kurdi, Azeri, Baluchi, dan masyarakat Khuzestan selatan—tidak sejalan dengan Pahlavi. Penolakan mereka berangkat dari kekhawatiran terhadap kemungkinan kembalinya monarki otokratis, serta ketergantungan Pahlavi yang sangat jelas pada dukungan Amerika Serikat dan Israel. Mereka yang memiliki komitmen terhadap demokrasi juga mempertanyakan baik kemampuan maupun kemauan kelompok monarkis untuk menggantikan rezim represif saat ini dengan tatanan politik yang benar-benar demokratis.
Meski demikian, rasa putus asa yang mendalam telah melahirkan basis dukungan yang semata-mata menginginkan runtuhnya sistem yang ada sekarang, tanpa terlalu mempersoalkan apa yang akan menggantikannya. Selama bertahun-tahun, rakyat Iran telah menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang luar biasa dalam menuntut ruang bagi demokrasi dan keadilan. Namun rezim tidak menunjukkan kesediaan untuk melakukan perubahan berarti. Dalam situasi seperti ini, semakin banyak warga Iran yang bertanya: apa lagi yang dapat dilakukan untuk membebaskan diri dari sistem yang mereka anggap tidak adil?
Karena itu, semakin banyak pula yang mulai meyakini bahwa Pahlavi, bahkan intervensi militer Amerika Serikat, dapat membuka jalan bagi terobosan politik. Banyak yang merasa bahwa apa pun yang datang setelah rezim sekarang akan lebih baik daripada kondisi yang ada saat ini.
Kelompok pendukung monarki memanfaatkan sentimen tersebut dan bergerak tanpa dibatasi oleh apa yang oleh ilmuwan politik Daniel Ritter disebut sebagai “sangkar besi liberalisme.” Menguatnya gerakan anti-demokrasi di tingkat global membuat mereka semakin leluasa menampilkan kecenderungan otoritarian secara terbuka. Berbeda dengan Shah pada masa lalu, yang masih perlu menampilkan diri sebagai pendukung hak asasi manusia dan demokrasi demi menyesuaikan diri dengan tatanan liberal internasional, kelompok monarkis kontemporer beserta sekutu-sekutu global mereka kini tidak hanya mengabaikan nilai-nilai tersebut, tetapi juga menyerang mereka yang memperjuangkan republikanisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.
AS: Untuk kembali pada Pemberontakan Dey sebelum serangan Amerika Serikat-Israel terjadi, pemerintah Iran mengklaim bahwa ratusan korban tewas berasal dari aparat keamanan yang dibunuh oleh demonstran bersenjata. Muncul pula berbagai laporan mengenai keberadaan individu-individu bersenjata di tengah demonstrasi serta bentrokan dari kedua belah pihak. Sejumlah politisi Israel dan Amerika Serikat juga mengisyaratkan keterlibatan Mossad. Bagaimana Anda memandang klaim-klaim tersebut? Adakah bukti bahwa warga Iran dilatih oleh aktor-aktor eksternal? Apakah perlawanan bersenjata dapat dibenarkan secara moral, dan mungkinkah strategi semacam itu berhasil? Bagaimana kita memahami pemberontakan bersenjata dalam konteks seperti ini?
AB: Pemerintah Iran memang mengklaim bahwa ratusan masjid, bank, dan gedung pemerintah dibakar oleh “teroris”, “agen Mossad”, serta operatif lain yang didukung pihak asing. Sulit memastikan sejauh mana klaim tersebut benar. Namun penting dicatat bahwa hampir dalam setiap pemberontakan sebelumnya, pihak berwenang selalu menuduh “agen asing” sebagai dalang kerusuhan.
Mungkin saja terdapat kelompok-kelompok tertentu yang didukung pihak luar dan terlibat dalam aksi kekerasan. Akan tetapi, skala protes yang meluas ke sekitar 400 kota dan 900 lokasi terlalu besar untuk dijelaskan semata-mata oleh keberadaan aktor semacam itu. Sejumlah pengkritik pemerintah di Iran, termasuk mantan pejabat keamanan, bahkan meyakini bahwa sebagian aksi pembakaran—terutama terhadap masjid—kemungkinan dilakukan oleh aparat keamanan sendiri untuk memancing sentimen keagamaan terhadap para demonstran.
Taktik serupa pernah muncul pada masa Gerakan Hijau 2009, ketika bom ditempatkan di makam Ayatollah Khomeini. Mantan Presiden Mahmoud Ahmadinejad—yang menurut laporan juga tewas dalam serangan akhir pekan lalu—pernah menyatakan bahwa operasi tersebut kemungkinan dilakukan oleh badan intelijen Iran sendiri.
Meski demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa sebagian demonstran memang melakukan tindakan kekerasan, terutama mereka yang memandang masjid bukan lagi sebagai ruang ibadah, melainkan simbol dan pusat kekuasaan represif. Tindakan-tindakan radikal semacam itu terutama dilaporkan terjadi di kawasan-kawasan miskin perkotaan. Seorang saksi mata menyebutkan bahwa demonstrasi berlangsung di sekitar seratus titik di Teheran, tetapi bentrokan paling keras terjadi di lingkungan seperti Naziabad.
Perasaan diabaikan, dipermalukan, dan ditindas yang dialami kelompok-kelompok terpinggirkan dapat dipahami secara manusiawi, dan dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi tindakan balas dendam ketika kesempatan muncul. Saya dapat memahami kemarahan mereka yang selama puluhan tahun hidup dalam penghinaan dan ketidakamanan di bawah kekuasaan despotik.
Namun saya tetap mempertanyakan sejauh mana radikalisme semacam itu efektif secara strategis untuk mencapai pembebasan dari sebuah sistem yang hampir tidak memiliki hambatan moral dalam melakukan pembunuhan massal. Dalam situasi seperti ini, peran kepemimpinan menjadi sangat penting. Kepemimpinan politik harus mampu menawarkan kebijaksanaan dan mengarahkan gerakan menuju langkah-langkah yang meminimalkan korban sekaligus memaksimalkan peluang keberhasilan.
AS: Berdasarkan keterangan resmi pemerintah Iran, jumlah korban tewas mencapai sekitar 3.000 orang, meskipun sejumlah tokoh oposisi menyebut angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar. Bagaimana skala kekerasan ini jika dibandingkan dengan berbagai peristiwa represi politik dalam sejarah Iran? Dan menurut Anda, bagaimana dampaknya terhadap kehidupan masyarakat?
AB: Sebuah organisasi hak asasi manusia Iran yang berbasis di Washington, D.C., melaporkan lebih dari 7.000 korban tewas dan sekitar 53.000 penahanan. Jelas bahwa besarnya jumlah korban—ditambah gambar-gambar memilukan berupa kantong jenazah yang memenuhi rumah sakit, kamar mayat, dan truk pengangkut—menimbulkan guncangan yang sangat besar.
Situasi ini menunjukkan adanya kampanye kekerasan sistematis yang dilakukan aparat keamanan dan milisi Basij, yang dilaporkan menggunakan kapak, parang, serta berbagai persenjataan militer, termasuk penembak jitu yang ditempatkan di atas masjid, rumah sakit, dan kantor polisi.
Rezim Iran memang pernah melakukan pembunuhan massal sebelumnya, terutama pada tahun-tahun menjelang berakhirnya Perang Iran-Irak, ketika ribuan tahanan—kebanyakan berasal dari kelompok Mujahedin Khalq dan organisasi-organisasi kiri—dilaporkan dieksekusi. Namun pembantaian terhadap warga sipil yang terjadi baru-baru ini, hanya dalam rentang dua malam, merupakan peristiwa dengan karakter yang berbeda. Berbagai laporan menunjukkan bahwa mayoritas korban adalah anak muda dari kota-kota kecil dan keluarga berpenghasilan rendah.
Peristiwa tersebut telah menimbulkan trauma nasional yang dampaknya kemungkinan akan bertahan lama. Banyak warga Iran menyebutnya sebagai “garis merah” yang telah dilanggar, dan meyakini bahwa hubungan antara rakyat dan rezim tidak lagi dapat dipulihkan. Meskipun demikian, rezim tampaknya membenarkan tindakan tersebut berdasarkan prinsip ideologis bahwa menjaga negara Islam merupakan kewajiban tertinggi (owjab wajibat).
AS: Selama lima belas tahun terakhir, Khamenei berulang kali menyatakan bahwa dirinya berusaha mencegah Iran mengalami nasib seperti Suriah yang dilanda perang, yang menurutnya merupakan agenda Amerika Serikat dan Israel. Beberapa tahun lalu, tokoh oposisi yang dipenjara, Mostafa Tajzadeh, menanggapi dengan mengatakan, “Kami khawatir Iran akan hancur oleh perang seperti Suriah. Ternyata tidak. Namun justru Partai Ba’ath yang menjadi model bagi sistem pemerintahan kami.” Bagaimana Anda memandang klaim-klaim yang saling bertolak belakang ini mengenai “Surianisasi” Iran dan ancaman konflik sipil yang lebih luas?
AB: Memang benar bahwa kebijakan Amerika Serikat dan Israel bertujuan menetralisasi Iran, baik dengan membendung pengaruh regionalnya maupun menghentikan ambisi nuklirnya. Israel, khususnya, menginginkan Iran yang lemah, bahkan terfragmentasi. Tidak satu pun dari kedua negara tersebut benar-benar peduli terhadap perjuangan rakyat Iran untuk membangun masa depan yang bebas dan demokratis. Bahkan, mereka kemungkinan lebih menyukai rezim despotik di Iran selama rezim itu masih dapat dimanipulasi demi kepentingan mereka.
Donald Trump dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth memang menyatakan bahwa tujuan serangan AS-Israel adalah “menghancurkan” program nuklir Iran, melumpuhkan sistem rudalnya, dan “memusnahkan” kekuatan angkatan lautnya. Namun tujuan politik yang lebih besar tetap tidak jelas. Jika pergantian rezim memang menjadi sasaran utama, bagaimana tepatnya proses itu hendak diwujudkan?
Adapun klaim Khamenei mengenai upayanya mencegah Iran bernasib seperti Suriah selama ini lebih sering digunakan untuk mendeligitimasi oposisi demokratis. Ketika revolusi Arab Spring berlangsung di Tunisia, Mesir, Libya, dan Bahrain, Khamenei memuji apa yang disebutnya sebagai “kebangkitan Islam” yang menggulingkan para diktator, sementara pada saat yang sama ia menindas oposisi di dalam negerinya sendiri.
Ketika revolusi Suriah bangkit melawan tirani Bashar al-Assad, rezim Iran beserta sekutu-sekutunya justru membantu menghancurkan gerakan tersebut dan turut mendorong Suriah ke dalam perang saudara yang sangat destruktif, terutama setelah Amerika Serikat dan berbagai kekuatan regional ikut campur.
Dalam hal ini, Tajzadeh tidak sepenuhnya keliru. Dalam sejumlah aspek, pemerintahan ulama di Iran memang telah menyerupai rezim Ba’ath dalam hal pengawasan dan penindasan terhadap oposisi demokratis, sebagaimana terlihat dalam gelombang pemberontakan terbaru. Dalam pengertian tertentu, kita memang menyaksikan “Surianisasi Iran”, bukan dalam bentuk perang saudara bersenjata, melainkan dalam bentuk brutalitas tata kelola negara.
Namun justru brutalitas itu, ketika berpadu dengan keterlibatan Amerika Serikat dan Israel, berpotensi memicu konflik sipil yang lebih luas. Represi yang terus-menerus telah menggagalkan berbagai upaya perubahan damai yang bermakna. Akibatnya, semakin banyak warga Iran yang, dalam keputusasaan, menginginkan runtuhnya rezim dengan cara apa pun, bahkan jika itu berarti menerima intervensi militer asing.
AS: Seperti yang Anda jelaskan sebelumnya, gelombang protes terbaru bermula sebagai respons terhadap devaluasi mata uang yang drastis, inflasi yang terus meningkat, dan memburuknya kondisi hidup rakyat kebanyakan. Kita juga menyaksikan serikat pekerja, kelompok buruh, dan organisasi mahasiswa mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap protes tersebut. Bagaimana kondisi kaum kiri di Iran saat ini? Sejauh mana keterlibatan mereka dalam pemberontakan tersebut? Bagaimana pandangan mereka terhadap proses transisi politik yang sedang berlangsung, dan mampukah mereka menawarkan alternatif yang memadai?
AB: Sejauh yang saya pahami, organisasi-organisasi masyarakat sipil—termasuk serikat pekerja dan kelompok buruh—jauh lebih aktif terlibat dalam gerakan “Perempuan, Kehidupan, Kebebasan” dibandingkan dalam pemberontakan terbaru ini. Gelombang protes terakhir memiliki orientasi politik yang sangat kuat, sehingga tuntutan-tuntutan sektoral seperti hak-hak buruh cenderung tersisih oleh seruan bersama untuk menggulingkan Republik Islam.
Akibat pengawasan negara yang sangat ketat, kaum kiri di Iran saat ini lebih banyak beroperasi dalam bentuk jaringan-jaringan longgar yang terdiri atas kelompok mahasiswa, buruh, guru, akademisi, aktivis perempuan, dan pegiat lingkungan. Hanya wilayah Kurdi yang masih memiliki tradisi organisasi kiri yang relatif mapan dan terus beroperasi pada tingkat regional.
Dalam Pemberontakan Dey terbaru, kaum kiri tampaknya lebih banyak terlibat sebagai individu ketimbang melalui organisasi yang terstruktur. Banyak organisasi kiri di diaspora—yang merupakan kelanjutan dari kelompok-kelompok yang muncul segera setelah Revolusi 1979, seperti Fedaian Khalq dan Partai Komunis Tudeh—pada umumnya lebih bersifat politis secara simbolik dan memiliki keterhubungan yang terbatas dengan basis akar rumput di Iran sendiri. Sebagian besar organisasi tersebut kini lebih menyerupai identitas politik atau komunitas gaya hidup daripada gerakan sosial yang benar-benar aktif dan terorganisasi.
Karena perpecahan internal yang sangat mendalam, saya meragukan kemampuan mereka untuk menawarkan alternatif politik yang memadai dalam situasi sekarang.
Secara umum, kaum kiri Iran saat ini menempatkan diri sebagai bagian dari “jalan ketiga” yang menolak baik rezim yang berkuasa maupun arus monarkis beserta sekutu-sekutu internasionalnya. Pada saat yang sama, kaum kiri Iran juga menunjukkan frustrasi yang mendalam terhadap sebagian kalangan kiri di Barat, yang mereka anggap keliru memandang Republik Islam sebagai kekuatan “anti-imperialis” dan mengabaikan perjuangan nyata rakyat Iran untuk memperoleh martabat dan demokrasi.
Belum lama ini, seorang pengacara sekaligus aktivis Iran meluapkan kemarahannya terhadap apa yang ia lihat sebagai sikap abai kaum kiri Amerika Serikat terhadap penderitaan rakyat miskin Iran. “Wahai para buruh dan rakyat jelata Iran, sementara tubuh kalian yang tersiksa berdarah di atas aspal dingin jalanan,” katanya, “ketahuilah bahwa kaum kiri global dan para pemimpinnya—seperti Judith Butler, Žižek, dan lainnya—tidak menganggap kantong-kantong jenazah kalian layak diratapi sebagaimana mereka meratapi Gaza.”
Persoalan ini, menurut saya, merupakan topik yang memerlukan perbincangan yang jauh lebih serius.
AS: Banyak pendukung intervensi asing berpendapat bahwa perubahan yang bermakna mustahil lahir dari dalam Iran sendiri. Bagaimana Anda menanggapi pandangan tersebut? Apakah perubahan masih mungkin datang dari dalam masyarakat Iran? Di mana Anda melihat alasan untuk tetap berharap?
AB: Kekhawatiran semacam itu nyata adanya dan merupakan pertanyaan yang sangat penting. Faktanya, Republik Islam tidak bersifat otoriter dengan pola yang sama seperti rezim Shah sebelum Revolusi 1979. Sistem ini lebih menyerupai rezim-rezim komunis berbasis ideologi. Republik Islam merupakan kekuasaan ideologis yang lahir dari revolusi dan kemudian membangun institusi-institusi paralel yang berdampingan dengan lembaga-lembaga negara warisan era pra-revolusi.
Institusi-institusi tersebut membentuk semacam “negara di dalam negara” yang beroperasi di bawah otoritas pemimpin tertinggi dan tidak memiliki akuntabilitas terhadap lembaga-lembaga elektoral seperti presiden maupun parlemen, meskipun lembaga-lembaga itu sendiri sudah berada di bawah pengawasan dan penyaringan politik yang ketat.
Seiring waktu, rezim juga membentuk “rakyat”-nya sendiri, yakni semacam kelas rezim yang sebagian besar terdiri atas keluarga anggota Garda Revolusi, milisi Basij, aparatur negara, serta para pengelola organisasi, masjid, tempat suci, dan berbagai yayasan yang jumlahnya sangat besar. Kelompok-kelompok ini memperoleh keuntungan politik dan ekonomi sebagai imbalan atas kesetiaan mereka kepada sistem. Karena itu, mereka kemungkinan akan tetap membela rezim, bahkan dengan kekerasan, ketika menghadapi oposisi yang meluas.
Meski demikian, pengalaman historis dari berbagai rezim ideologis—terutama di Eropa Timur—menunjukkan bahwa sistem semacam itu pada akhirnya dapat mengalami penuaan politik. Mereka kehilangan legitimasi, menjadi usang, lalu perlahan bergerak menuju liberalisasi sebelum akhirnya runtuh. Gerakan oposisi massa yang berkelanjutan dan kuat dapat mempercepat proses tersebut.
Namun ada pula kemungkinan lain, yakni transisi demokratis dengan biaya sosial dan politik yang lebih rendah melalui apa yang pernah saya sebut sebagai “revolusi yang dinegosiasikan”. Strategi ini memerlukan beberapa unsur penting.
Pertama, keberlanjutan perjuangan masyarakat sipil dan berbagai bentuk perlawanan sosial. Ini berarti mendukung non-gerakan, membangun kolektif, asosiasi, dan gerakan sosial yang menjaga masyarakat tetap aktif secara politik, dinamis, dan terlibat dalam kehidupan publik.
Kedua, diperlukan kampanye intelektual dan diskursif mengenai proyek transisi menuju tatanan demokratis. Hal ini mencakup advokasi untuk referendum dan pembentukan majelis konstituante guna menentukan struktur politik Iran di masa depan. Gagasan semacam ini diperjuangkan oleh para gozar-talabaan atau kaum transisionalis Iran, yang dipimpin Mir-Hossein Mousavi, mantan perdana menteri yang kini menjalani tahanan rumah.
Pada saat yang sama, sangat penting membangun jejaring antarlembaga dan kelompok demokratis, baik di dalam maupun di luar Iran, agar berbagai lingkaran perjuangan tersebut dapat berkembang menjadi semacam front demokratis bersama. Tekanan terhadap rezim yang tengah mengalami krisis juga harus terus dipertahankan agar pada akhirnya bersedia memasuki proses negosiasi transisi.
Apa yang saya uraikan ini tentu masih berupa kerangka strategi umum yang membutuhkan elaborasi lebih jauh, termasuk dalam mengidentifikasi berbagai hambatan dan merumuskan solusi yang praktis.
Namun izinkan saya menanggapi satu pertanyaan yang sering diajukan: mengapa sebuah rezim bersedia berunding mengenai proses yang pada akhirnya dapat mengakhiri kekuasaannya sendiri? Pertanyaan itu masuk akal. Tidak ada rezim yang secara sukarela menyerahkan kekuasaan kecuali dipaksa oleh keadaan. Pemerintah apartheid di Afrika Selatan, rezim komunis di Polandia, maupun pemerintahan Pinochet di Chili juga tidak pernah berniat melepaskan kekuasaan. Akan tetapi, pada akhirnya mereka tidak lagi memiliki pilihan lain.
Revolusi yang dinegosiasikan berarti mempersiapkan diri untuk momen semacam itu: sebuah proses yang dimulai melalui kerja intelektual, pembangunan wacana publik yang luas mengenai transisi demokrasi, dan pada akhirnya mencapai titik kulminasi ketika sistem yang ada mulai mengalami keretakan akibat tekanan pemberontakan massa.
Iran saat ini memang belum mencapai tahap tersebut. Namun, visi semacam itu tetap perlu dipertimbangkan secara serius.
Asef Bayat adalah Profesor Sosiologi sekaligus Catherine and Bruce Bastian Professor untuk Studi Global dan Transnasional di University of Illinois Urbana-Champaign. Di antara karya-karyanya ialah Street Politics: Poor People’s Movements in Iran, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn, serta Revolutionary Life: The Everyday of the Arab Spring.
Alex Shams adalah seorang penulis dan antropolog. Ia meraih gelar doktor dari University of Chicago. Tulisan-tulisannya pernah dimuat di New York Magazine, Truthout, dan The New Republic.
