Ihwal Pilihan Kaum Buruh

Ilustrasi: Univ. of Chicago

Judul Buku: Capitalism and Social Democracy

Penulis: Adam Przeworski

Penerbit: Cambridge University Press

Tahun Terbit: 1985

PARTAI Buruh, suka tidak suka, membelah kelompok kiri Indonesia yang memang sudah terfragmentasi. Sebagian menolak karena menganggap partai ini hanya akan menghabiskan energi dalam logika pemilu yang kemungkinan besar gagal. Sebagian lain mendukung dengan embel-embel “dukungan kritis” sambil mengakui adanya ketegangan antara prinsip dan pragmatisme. Perdebatan ini bermuara pada pertanyaan klasik yang sudah berusia lebih dari satu abad: mungkinkah sosialisme dicapai melalui jalur elektoral, atau justru keterlibatan dalam pemilu akan menggerus teleologi gerakan kelas?

Di Eropa pada akhir abad ke-19, kaum anarkis seperti Malatesta telah memperingatkan bahwa institusi borjuis akan mengubah gerakan revolusioner menjadi partai parlementer biasa. Namun, partai-partai sosialis di Jerman, Swedia, Inggris, dan Prancis memilih sebaliknya. Mereka mengikuti pemilu, membangun negara kesejahteraan, dan menjadi kekuatan dominan. Di balik keberhasilan reformis itu, terdapat paradoks yang mengganggu: gerakan yang lahir untuk menggulingkan kapitalisme justru berakhir sebagai pengelola dan pembela sistem yang sama.

Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak Capitalism and Social Democracy (1985) karya Adam Przeworski.

Sebelum menjawab, Przeworski mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: jenis penjelasan apa yang selama ini kita terima tentang kegagalan sosial demokrasi, dan mengapa penjelasan itu tidak pernah memadai. Dua tradisi mendominasi. Tradisi deterministik, yang dapat ditelusuri hingga Karl Kautsky, memandang revolusi sebagai takdir yang melekat dalam hukum gerak kapitalisme. Sejarah dianggap telah memilih proletariat sebagai alat keselamatan, dan partai hanyalah mata rantai yang telah ditentukan. Artinya, tidak ada ruang bagi kesalahan, melainkan hanya keharusan menjalani jalan yang sudah digariskan (Przeworski, 1985: 1). Masalahnya, bagaimana menjelaskan bahwa di negara-negara dengan perkembangan kapitalisme paling matang, revolusi justru tidak terjadi? Determinisme seperti ini hanya dapat mengatakan bahwa revolusi “pasti” terjadi tanpa pernah menjelaskan kapan dan mengapa ia terus gagal hadir.

Tradisi kedua, voluntaristik, lahir pasca Revolusi Oktober. Jika revolusi dapat terjadi di tempat yang kondisinya belum “matang”, maka segala sesuatu menjadi mungkin, dan kegagalan hanya dapat dijelaskan sebagai pengkhianatan. Namun, jika para pemimpin itu pengkhianat, mengapa proletariat terus mengikuti mereka, dan mengapa gerakan sosialis di negara kapitalis maju tidak pernah mencapai tujuannya (Przeworski, 1985: 2)? Tradisi ini hanya mampu menunjuk “kesalahan” atau “pengkhianatan” tanpa menjelaskan pola keteraturan di balik pilihan-pilihan yang secara konsisten diambil di berbagai negara.

Kedua tradisi tersebut gagal menjelaskan pola perilaku empiris tanpa menyederhanakannya menjadi kecelakaan sejarah atau pengkhianatan moral. Argumen yang memiliki daya jelaskan membutuhkan kerangka yang mampu menunjukkan mengapa pilihan-pilihan yang secara kolektif menghasilkan kegagalan transformasi, secara individual justru merupakan pilihan yang paling rasional dalam kondisi yang dihadapi para aktor.

Przeworski menawarkan landasan yang berbeda: bukan hukum gerak kapitalisme atau misi historis proletariat, melainkan individu yang membuat pilihan di dalam struktur yang membatasi. Di sinilah ia memperkenalkan individualisme metodologis. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa fenomena sosial harus dijelaskan melalui akumulasi pilihan-pilihan individu dalam merespons batasan yang ada. Setiap aktor, baik pekerja, pemimpin partai, maupun kapitalis, memiliki tujuan yang ingin dimaksimalkan, menghadapi berbagai alternatif tindakan, dan dibatasi oleh kondisi struktural yang tidak dapat dikendalikan secara individual. Hasil agregat dari pilihan-pilihan ini—yang kerap tampak sebagai “kegagalan” atau “pengkhianatan”—sebenarnya merupakan konsekuensi dari struktur insentif yang dihadapi para aktor (Przeworski, 1985: 3).

Namun, hal ini tidak berarti pendekatan tersebut menjadikan aktor sebagai entitas yang terisolasi. Meskipun analisis dimulai dari individu, individu-individu itu selalu berada dalam struktur kolektif. Social relations are the structures within which actors, individual and collective, deliberate upon goals, perceive and evaluate alternatives, and select courses of action (Przeworski, 1985: 96). Dengan kata lain, pilihan rasional yang dibuat buruh bukanlah pilihan dalam ruang hampa. Pilihan rasional selalu dibatasi oleh keberadaan, misalnya, serikat buruh, partai, dan organisasi kolektif lainnya. Namun, penekanan pada “pilihan” tetap dipertahankan. Individu tidak sekadar menjalankan peran yang ditentukan oleh struktur, tetapi secara aktif mengevaluasi alternatif, memperhitungkan risiko dan keuntungan, serta memilih tindakan yang menurut perhitungan mereka paling menguntungkan.

Yang membedakan pendekatan ini dari reduksionisme ekonomi sempit adalah perhatiannya pada batasan (constraint) sebagai konsep sentral. Setiap aktor dihadapkan pada batasan: pekerja dibatasi oleh kenyataan bahwa mereka harus menjual tenaga kerja untuk bertahan hidup; partai dibatasi oleh aturan kompetisi elektoral yang mengharuskan mereka meraih suara mayoritas; kapitalis dibatasi oleh keharusan untuk mempertahankan laba; dan seterusnya. Di dalam batasan-batasan inilah pilihan dibuat. Artinya, tugas analisis adalah mengidentifikasi batasan-batasan tersebut, menentukan himpunan alternatif yang tersedia bagi setiap aktor, serta menunjukkan mengapa pilihan tertentu—yang mungkin tampak irasional dari perspektif kolektif—justru merupakan pilihan paling optimal dari sudut pandang individu yang menghadapi batasan tersebut.

Przeworski memulai penerapan kerangka ini dengan menganalisis pilihan yang dihadapi partai sosialis ketika memasuki arena demokrasi elektoral. Pada akhir abad ke-19, partai-partai sosialis di Eropa menghadapi kenyataan pahit: partai yang tidak ikut pemilu akan kehilangan dukungan masyarakat, sementara yang ikut justru berkembang. Pada masa itu, partisipasi dalam pemilu menjadi kebutuhan praktis alih-alih pilihan ideologis (Przeworski, 1985: 12–13). Jika satu partai memilih abstain, partai lain akan merebut ruang yang ditinggalkan. Rasionalitas individu partai mendorong partisipasi, meskipun rasionalitas kolektif gerakan mungkin menghendaki sebaliknya.

Masalahnya, begitu mereka masuk, muncul dilema yang harus dihadapi. Kelas buruh dalam arti tradisional—buruh manual industrial—tidak pernah menjadi mayoritas dalam masyarakat kapitalis. Kapitalisme justru menghasilkan kelompok pekerja non-manual dalam jumlah besar. Akibatnya, untuk memenangkan pemilu, partai harus memperluas dukungan ke luar basis kelas buruh tersebut (Przeworski, 1985: 23–24). Dilemanya jelas: partai dapat tetap fokus pada buruh sebagai basis utama dan menerima risiko kalah dalam pemilu, atau memperluas dukungan ke kelompok lain dengan konsekuensi melemahnya “identitas” kelas buruh yang menjadi fondasi partai itu sendiri.

Untuk menunjukkan bahwa dilema ini bukan sekadar spekulasi, dibangun sebuah model matematis yang menggambarkan dinamika rekrutmen pemilih. Model tersebut kemudian dibandingkan dengan estimasi data dari tujuh negara Eropa. Hasilnya menunjukkan bahwa pertukaran antara merekrut pendukung dari luar kelas buruh dan mempertahankan loyalitas pekerja selalu bersifat positif. Setiap tambahan satu pemilih non-buruh diikuti oleh hilangnya sejumlah pemilih buruh, meskipun besarannya berbeda antarnegara (Przeworski, 1985: 109–110).

Temuan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa partai tidak selalu berupaya memaksimalkan suara. Mereka bersedia mengorbankan perolehan suara demi menjaga komposisi kelas tertentu dalam basis dukungan (Przeworski, 1985: 111–112, 117–118). Artinya, para pemimpin partai menghadapi batasan struktural: jika terlalu agresif merekrut pendukung non-buruh, mereka berisiko kehilangan basis buruh; tetapi jika terlalu kaku mempertahankan kemurnian kelas, mereka tidak akan pernah memenangkan pemilu dan meraih kekuasaan. Dalam kondisi ini, tidak ada strategi yang mampu mengakomodasi kedua tujuan tersebut sekaligus. Pilihan yang kemudian tampak sebagai “pengkhianatan” dari perspektif luar justru dapat dipahami sebagai upaya optimalisasi di antara dua tujuan yang saling bertentangan.

Selain dilema elektoral tersebut, ada pertanyaan lain yang ingin dijawab Przeworski, yaitu mengapa buruh, yang secara formal memiliki hak politik, tidak menggunakan demokrasi elektoral untuk menghapus kapitalisme. Sebagian mungkin segera mengingat argumen kesadaran palsu: agen sosial dapat bertindak bertentangan dengan kepentingan material objektifnya karena cara mereka memahami realitas sosial telah dibentuk—atau bahkan “ditipu”—secara sistematis oleh struktur dominan. Przeworski mempermasalahkan argumen ini. Jika pekerja benar-benar tertipu, bagaimana mungkin sistem dapat bertahan lebih dari satu abad tanpa pernah runtuh? Sebagai alternatif, ia mengajukan konsep material bases of consent (basis material dari persetujuan).

Argumen utamanya adalah bahwa kapitalisme secara struktural membuat seluruh masyarakat bergantung pada keputusan kapital. Investasi, yang menjadi syarat produksi dan penciptaan lapangan kerja, berasal dari laba yang diperoleh kapitalis. Jika laba tidak mencukupi, investasi menurun; jika investasi menurun, produksi, lapangan kerja, dan konsumsi ikut turun (Przeworski, 1985: 138–139). Dengan kata lain, kepentingan kapital dalam memperoleh laba merupakan syarat perlu bagi keberlangsungan ekonomi semua pihak. Sekali lagi, buruh dihadapkan pada batasan yang sangat mendasar dan tidak dapat dihindari: mereka harus mempertahankan profitabilitas jika tidak ingin kondisi material mereka memburuk.

Dengan kerangka ini, persetujuan buruh terhadap kapitalisme dipahami sebagai hasil kalkulasi rasional. Buruh menghadapi sejumlah pilihan: menuntut kenaikan upah tinggi, menuntut kenaikan moderat, atau menahan tuntutan. Setiap pilihan memiliki konsekuensi berbeda terhadap profitabilitas, yang pada gilirannya memengaruhi investasi, pertumbuhan, dan upah di masa depan. Przeworski kemudian mengembangkan model matematis yang menunjukkan tiga kemungkinan rezim, bergantung pada besarnya tekanan terhadap laba. Jika tekanannya rendah, upah tumbuh lambat tetapi stabil. Jika berada pada tingkat menengah, upah meningkat cepat pada awalnya, lalu melambat. Jika tekanannya sangat tinggi, terjadi krisis yang pada akhirnya merugikan buruh sendiri (Przeworski, 1985: 150–154).

Dalam menghadapi ketidakpastian masa depan, buruh cenderung memilih tingkat tekanan yang memaksimalkan perolehan upah yang diharapkan, baik saat ini maupun di masa depan. Semakin tinggi ketidakpastian—misalnya karena hasil pemilu berikutnya tidak dapat diprediksi—semakin pendek horizon waktu yang dianggap relevan dalam pengambilan keputusan. Dalam horizon waktu yang relevan secara politik, yakni dalam rentang beberapa tahun alih-alih beberapa dekade, strategi tekanan moderat menjadi pilihan paling rasional. Bukan karena buruh tidak menginginkan perubahan radikal, melainkan karena kalkulasi rasional menunjukkan bahwa perubahan radikal berisiko memicu krisis yang justru akan merugikan mereka sendiri. Dengan demikian, apa yang tampak sebagai “konservatisme” atau “ketidakberdayaan” buruh sebenarnya merupakan respons optimal terhadap batasan struktural yang mereka hadapi.

Przeworski bahkan melangkah lebih jauh dengan menyusun argumen yang seolah menjerat gerakan kiri dalam jurang yang sulit diseberangi. Sekalipun sosialisme, secara hipotetis, lebih efisien dalam jangka panjang—misalnya dengan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi—setiap upaya menuju ke sana harus terlebih dahulu melewati “lembah transisi”, yaitu periode ketika kondisi material justru merosot tajam. Ketika nasionalisasi diumumkan, kapitalis tidak akan tinggal diam. Bukan karena konspirasi, melainkan karena logika sederhana: jika sumber keuntungan mereka akan disita, tidak ada insentif untuk menanamkan modal baru. Akibatnya, produksi menurun, pengangguran meningkat, dan konsumsi merosot. Pekerja yang dijanjikan masa depan yang lebih baik justru harus menanggung kerugian langsung yang menghantam penghidupan mereka sebelum manfaat jangka panjang terwujud (Przeworski, 1985: 197–200).

Dalam sistem demokrasi, konsekuensinya bersifat fatal. Penurunan kesejahteraan tersebut akan menggerus dukungan politik terhadap proyek sosialis sebelum sempat terkonsolidasi. Bahkan jika buruh meyakini bahwa sosialisme lebih baik, mereka tidak memiliki insentif untuk menanggung biaya transisi yang tinggi dan tidak pasti. Kekhawatiran terhadap kemerosotan jangka pendek menjadi alasan rasional mengapa mayoritas pemilih memilih mempertahankan status quo (Przeworski, 1985: 198–200). Di sinilah letak jebakan struktural yang paling mendasar: benturan antara horizon waktu politik yang pendek dan horizon waktu ekonomi yang panjang. Masa jabatan elektoral umumnya hanya empat hingga lima tahun, sementara pemulihan ekonomi pascatransisi dapat memakan waktu jauh lebih lama. Pemilih mengevaluasi pemerintah berdasarkan kondisi material saat mereka pergi ke bilik suara. Mereka akan menghukum pemerintah yang menyebabkan penderitaan, bahkan jika penderitaan tersebut merupakan bagian dari proses menuju perubahan jangka panjang. Karena itu, pemerintah yang ingin tetap berkuasa cenderung menghindari kebijakan yang memicu penurunan kesejahteraan dalam jangka pendek.

Dalam model yang dibangun Przeworski, para aktor dipahami mendiskontokan masa depan sebanding dengan tingkat ketidakpastian yang mereka hadapi. Semakin besar ketidakpastian—dan dalam demokrasi elektoral, ketidakpastian terhadap hasil pemilu berikutnya selalu tinggi—semakin pendek horizon waktu yang dianggap relevan dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, akumulasi kapital menuntut horizon waktu yang panjang. Dari sini muncul paradoks: proses transisi yang membutuhkan kesabaran jangka panjang justru berlangsung dalam sistem yang mendorong perhitungan jangka pendek (Przeworski, 1985: 185–187, 197–200).

Beberapa Pertanyaan

Dari rangkuman di atas, dapat disimpulkan bahwa buku ini menawarkan pergeseran paradigma dalam memahami politik kelas. Kegagalan sosial demokrasi tidak dijelaskan sebagai pengkhianatan elite atau kesalahan strategis, melainkan sebagai konsekuensi struktural dari pilihan-pilihan rasional yang diambil dalam sistem kapitalisme demokratis. Tiga mekanisme kausal diidentifikasi sebagai penjelas utama, dan semuanya berpijak pada analisis pilihan individu di bawah batasan: (1) logika kompetisi elektoral yang memaksa partai berbasis kelas memperluas basis dukungan dengan mengorbankan identitas kelas; (2) ketergantungan struktural seluruh masyarakat pada laba kapitalis yang menjadikan kompromi kelas sebagai pilihan rasional bagi buruh; (3) adanya “lembah transisi” yang membuat setiap upaya transformasi radikal menjadi terlalu berisiko karena ketidaksinkronan antara horizon waktu politik yang pendek dan kebutuhan akumulasi jangka panjang.

Kita perlu mengakui kekuatan analisis ini, yang mampu menjelaskan mengapa reformisme tidak pernah sampai pada sosialisme tanpa bersandar pada argumen moral tentang pengkhianatan. Dengan memusatkan perhatian pada struktur insentif yang dihadapi para aktor, ditunjukkan secara ketat bahwa jalan menuju sosialisme melalui pemilu tertutup secara struktural, bukan karena kekurangan kemauan atau kesadaran. Inilah, bagi saya, kontribusi paling orisinal buku ini: sebuah teori tentang kemustahilan yang terstruktur, di mana setiap langkah yang diambil gerakan kiri di dalam sistem justru membawanya semakin jauh dari tujuannya.

Namun, buku ini bukan tanpa kekurangan. Sejumlah pertanyaan penting belum terjawab. Misalnya, jika setiap pekerja adalah aktor rasional yang memaksimalkan utilitas pribadi, apa yang mendorong mereka bersedia menanggung risiko berorganisasi, mengingat manfaat organisasi akan dinikmati semua buruh, termasuk mereka yang tidak ikut berjuang? Masalah klasik ini—dikenal sebagai masalah free rider—tidak mendapat perhatian eksplisit. Organisasi kolektif memang diasumsikan mampu mengubah struktur insentif individu sehingga tindakan kolektif menjadi rasional. Namun, bagaimana transformasi insentif itu terjadi—apakah melalui koersi internal, pembentukan norma, pemberian insentif selektif, atau mekanisme lain—tidak dijelaskan secara sistematis. Tanpa penjelasan tentang mekanisme internal organisasi yang mampu mengatasi dilema tindakan kolektif, lonjakan dari individu ke kelas tetap menjadi lompatan yang lebih bertumpu pada asumsi daripada analisis. Kelemahan pada aspek organisasi ini membuat fondasi individualisme metodologis yang digunakan tampak rapuh pada tingkat kolektif.

Selain itu, dalam kerangka Przeworski terdapat asumsi implisit bahwa negara tidak dapat mengambil alih fungsi investasi tanpa menghancurkan sistem. Asumsi bahwa koordinasi oleh negara mustahil menutup kekosongan investasi yang ditinggalkan kapitalis dibiarkan begitu saja, tanpa diuji secara empiris. Dalam bab “Democratic Capitalism at the Crossroads”, misalnya, ditunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan yang sama dapat dicapai melalui kombinasi profitabilitas dan tingkat tabungan yang sangat berbeda, serta bahwa negara dapat mendorong kombinasi yang lebih menguntungkan buruh melalui sistem pajak yang merangsang investasi (Przeworski, 1985: 214–216). Namun, analisis ini tetap berada dalam kerangka “mengelola kapitalisme”, bukan “mentransformasikannya”. Tidak dijelaskan mengapa negara yang memiliki kapasitas mengatur insentif investasi tidak dapat, dalam situasi krisis, mengambil alih fungsi tersebut secara langsung untuk melewati “lembah transisi”. Dengan membiarkan asumsi ini tidak diuji, argumen tentang “kemustahilan” transisi terasa lebih seperti aksioma yang dipaksakan daripada hasil temuan empiris.

Masalah lain yang perlu diajukan adalah bahwa model yang dibangun seolah bekerja dalam ruang hampa emosi. Seluruh persetujuan buruh terhadap kapitalisme direduksi pada kalkulasi upah. Variabel nonmaterial—seperti nasionalisme, identitas, agama, atau afeksi politik—dikesampingkan. Asumsi ini problematis, terutama dari perspektif sosiologis. Dalam kenyataan, buruh kerap bertindak bertentangan dengan kepentingan materialnya, misalnya dengan mendukung pemotongan pajak bagi kelompok kaya atau pengurangan subsidi, demi alasan identitas yang tidak dapat direduksi ke kalkulasi ekonomi. Pengabaian variabel-variabel ini membuat model Przeworski tampak sangat elegan secara matematis, tetapi berisiko menjadi steril secara sosiologis. Persetujuan material mungkin merupakan syarat perlu, tetapi belum tentu menjadi syarat cukup bagi stabilitas sistem.

Terlepas dari itu semua, bagian terakhir yang menyatakan posisi politik Przeworski sangat menarik. Przeworski menegaskan agar pembaca tidak mengasumsikan bahwa dalam tulisannya ia menolak sosial demokrasi sepenuhnya, menganggap reformasi tidak mungkin, atau menyimpulkan bahwa pekerja tidak akan pernah memilih sosialisme (Przeworski, 1985: 239). Sebaliknya, ia menyatakan bahwa sosial demokrasi telah melakukan yang terbaik dalam kondisi yang bukan pilihannya, dan ia menunjukkan simpati terhadap posisi sulit yang mereka hadapi. Keraguannya hanya terletak pada apakah sosial demokrasi akan membawa masyarakat menuju sosialisme. Dengan kata lain, Przeworski meyakini bahwa reformasi itu mungkin, tetapi ia menolak reformisme, yakni keyakinan bahwa reformasi akan terakumulasi secara otomatis menjadi transformasi sosialis (Przeworski, 1985: 241).

Pembedaan ini penting karena menunjukkan bahwa kritik Przeworski bukanlah kritik terhadap perjuangan reformis, melainkan terhadap keyakinan bahwa perjuangan tersebut akan secara otomatis menghasilkan sosialisme. Ia mengakui bahwa tidak ada alternatif historis yang dapat diterima selain jalur yang telah ditempuh oleh sosial demokrasi, dan menolak anggapan bahwa pandangannya merupakan dukungan terhadap Leninisme (Przeworski, 1985: 239). Dengan demikian, di satu sisi Przeworski menerima perjuangan reformis sebagai satu-satunya jalan yang tersedia. Di sisi lain, ia menolak ilusi bahwa reformisme akan secara otomatis mengarah pada sosialisme. Pada saat yang sama, ia tetap mempertahankan sosialisme sebagai proyek emansipasi yang melampaui kapitalisme. Dalam kerangka ini, sosialisme bukanlah “sistem alternatif yang dapat dirancang sekarang”, melainkan kondisi kebebasan yang belum dapat diprediksi bentuk konkretnya. Karena itu, sosialisme bukan jaminan kesejahteraan atau kebahagiaan, melainkan penghapusan batas-batas yang dikenakan kapitalisme terhadap kemungkinan manusia. Apakah manusia benar-benar menghendaki kebebasan tersebut tidak dapat dijawab secara teoritis, melainkan hanya melalui praktik historis-politik (Przeworski, 1985: 247).

Refleksi

Bagi gerakan kiri di negara berkembang seperti Indonesia, yang mengadopsi sistem demokrasi elektoral, buku ini menawarkan peringatan yang berharga sekaligus batasan yang jelas. Analisis Przeworski dibangun berdasarkan pengalaman gerakan buruh di negara-negara kapitalis maju yang telah lama memiliki institusi demokrasi elektoral. Indonesia tidak sama. Struktur kelas di Indonesia—dengan dominasi sektor informal, lemahnya organisasi serikat buruh di luar industri formal, serta sistem kepartaian yang cair dan personalistik—tidak dapat secara langsung dibaca melalui model-model Eropa abad ke-20. Namun, justru dalam kondisi ini, tesis tentang dilema struktural partai berbasis kelas menjadi relevan.

Partai Buruh, yang lahir dari gerakan serikat dan secara eksplisit mendefinisikan diri sebagai partai kelas pekerja, menghadapi pertanyaan yang sama seperti partai-partai sosialis Eropa seabad lalu: bagaimana mempertahankan identitas kelas sambil memperluas basis elektoral dalam sistem di mana buruh industri formal merupakan minoritas? Jika model Przeworski diterima secara mentah, memperluas basis ke luar buruh industri berpotensi meningkatkan perolehan suara, tetapi dengan risiko melemahkan identitas kelas sebagai pembeda utama. Sebaliknya, jika Partai Buruh tetap berfokus pada buruh industri, konsistensi ideologis lebih terjaga, tetapi kapasitas elektoral menjadi terbatas.

Jika kita merujuk pada pengalaman negara-negara Skandinavia, trade-off ini dapat dikurangi apabila terdapat serikat buruh yang kuat dan—ini poin pentingnya—independen dari partai, sehingga mampu menjaga identitas kelas bahkan ketika partai memperluas basis dukungannya (Przeworski, 1985: 110–111). Dalam konteks Indonesia, penguatan serikat buruh sebagai organisasi massa yang mandiri menjadi prasyarat bagi keberhasilan strategi elektoral partai. Namun, hal ini juga tidak tanpa tantangan. Ekonomi gig dan sektor informal membuat kategori “buruh industri” semakin menyempit, sementara pekerja prekariat tidak memiliki organisasi kolektif yang mampu menjalankan fungsi disiplin kelas seperti yang diasumsikan dalam model Przeworski. Tanpa ruang interaksi fisik seperti pabrik—tempat buruh saling bertemu setiap hari—pembentukan kelas bukan hanya sulit, tetapi mungkin mustahil. Pengalaman bersama sebagai fondasi kesadaran kelas tidak lagi tersedia, setidaknya jika kita masih mengasumsikan bahwa dinamika sejarah masa lalu relevan untuk membaca kecenderungan masa depan.

Bagi mereka yang masih percaya bahwa pemilu dapat menjadi instrumen transformasi radikal, Capitalism and Social Democracy adalah bacaan yang pahit. Pahit karena menggugurkan ilusi tentang kekuatan transformatif pemilu. Namun, pilihan yang tersisa tidaklah sederhana. Sebagai upaya perenungan, buku ini tetap menjadi titik tolak yang tak terelakkan bagi siapa pun yang ingin memahami jebakan struktural yang dihadapi gerakan kiri dalam demokrasi elektoral. Namun, perlu diingat: tugas kita bukan hanya merenung, melainkan juga mengubah dunia.

Anju Gerald, pekerja biasa.