Ilustrasi: Max Pixel
TURKI sedang menuju masa-masa sulit. Calon presiden petahana, Recep Tayyip Erdoğan, terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga dalam pemilihan umum sela pada 28 Mei. Ia terpilih dengan meraih 52% suara populer, sementara kandidat oposisi Kemal Kılıçdaroğlu meraih 48% suara. Meskipun sebagian besar jajak pendapat terkemuka memperkirakan koalisi nasionalis-islamis yang berkuasa akan kehilangan mayoritasnya, koalisi ini sekarang memperoleh lebih dari 320 kursi dari 600 kursi (turun dari 344 kursi).
Meskipun Kılıçdaroğlu menerima lebih banyak suara dalam pilpres dibanding para penantang Erdoğan sebelumnya, partainya justru berada di bawah ekspektasi. Mereka hanya mendapatkan 25% suara dalam pemilu parlemen, tidak seperti 30% yang diperoleh oposisi pada pemilu lokal 2019. Pihak oposisi yakin bahwa waktu pelaksanaan pemungutan suara akan menguntungkan mereka, setelah periode inflasi yang luar biasa tinggi dan upaya penanggulangan bencana gempa bumi. Mengapa harapan mereka pupus?
Menurut saya, ada beberapa alasan institusional yang jelas untuk ketangguhan erdoğanisme ini. Pemerintah telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memonopoli media arus utama dan peradilan. Penjara-penjara dipenuhi oleh para aktivis, jurnalis, dan politikus. Oposisi Kurdi, satu-satunya kekuatan non-sayap-kanan yang benar-benar terorganisir di negara ini, menjadi saksi di mana para wali kota yang dipilih secara demokratis diganti dengan pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah. Merekalah yang selanjutnya mengonsolidasikan kekuasaan pemerintah di provinsi-provinsi bagian timur dan tenggara.
Tiga Penentu
Namun, ini hanyalah puncak gunung es. Daya tahan rezim ini bukan hanya karena otoritarianismenya; popularitasnya jauh lebih dalam dari itu. Untuk memahaminya, kita harus meneroka tiga faktor utama yang tidak disadari oleh sebagian besar komentator dan politikus oposisi.
Yang pertama adalah ekonomi. Selain menggunakan skema kesejahteraan untuk membangun kepercayaan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang lebih miskin, pemerintahan Erdoğan juga mengintegrasikan alat-alat kapitalis negara ke dalam program neoliberalnya. Perpaduan ini membuat Turki tetap berada di jalur yang tidak konvensional namun tetap berkelanjutan.
Rezim ini memobilisasi dana kekayaan negara, substitusi impor, dan insentif selektif untuk sektor-sektor tertentu seperti keamanan dan pertahanan. Rezim ini juga menurunkan suku bunga dan meningkatkan produksi di industri berteknologi rendah seperti konstruksi. Sementara mengasingkan para ekonom ortodoks dan kelas profesional, langkah-langkah ini memperketat cengkeraman Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi/AKP) terhadap usaha kecil dan menengah dan kapitalis yang bergantung pada negara, bersama dengan para pekerjanya.
Faktor kedua adalah geopolitik. Kebijakan luar negeri pemerintah–yang bertujuan untuk menjadikan Turki sebagai Kekuatan Besar (Great Power) dan penengah independen antara Timur dan Barat-melengkapi nasionalisme ekonominya. Tentu saja, pada kenyataannya, Turki tidak memiliki dasar material untuk mengubah keseimbangan kekuatan global. Namun, para pendukung Erdoğan menampilkannya sebagai seorang raja yang kuat, dan para ideolog yang paling delusional melihatnya sebagai juru selamat dari sebuah kekaisaran Islam yang akan datang. Hal ini telah membantu mempertahankan auranya dan meningkatkan legitimasinya, terutama di kalangan basis sayap kanan AKP pimpinan Erdoğan.
Pilar ketiga dari kekuatan rezim ini adalah dimensi sosiopolitik: kapasitasnya sebagai organisasi massa. AKP memiliki cabang-cabang lokal yang kuat dan mencakup sejumlah asosiasi sipil; badan amal, sindikat profesional, klub pemuda, dan serikat pekerja. AKP juga diuntungkan oleh aliansinya dengan Partai Aksi Nasionalis (Nationalist Action Party/MHP) yang beraliran kanan-jauh, yang sayap paramiliternya–Idealist Hearths-memiliki pijakan di militer, sektor pendidikan tinggi, dan lingkungan kelas pekerja suni.
Kelompok-kelompok ini memberi kelas-kelas populer perasaan berkuasa, stabilitas, kekuatan, dan sering kali fasilitas material, bahkan di masa-masa kesulitan ekonomi. Mereka hanya bisa ditandingi oleh organisasi massa Kurdi (yang didukung oleh sekutu-sekutu sosialis di wilayah non-Kurdi). Namun, prevalensi sentimen anti-Kurdi sejauh ini telah menghambat pembentukan blok tandingan yang terdiri dari orang-orang Turki dan Kurdi.
Selama lebih dari satu tahun, kampanye pemilihan umum di Turki telah menutupi, dan bahkan memperburuk, isu-isu yang paling mendesak yang dihadapi negara ini. Oposisi utama terdiri dari partai-partai sekuler dan kanan-tengah yang umumnya dikenal sebagai Meja Enam (Table of Six). Mereka secara kolektif dipimpin oleh Partai Rakyat Republik (Republican People’s Party/CHP) pimpinan Kılıçdaroğlu. Partai tersebut adalah partai pendiri Republik Turki. Pada tahun 1960-an, garis politik CHP bergeser ke kiri, namun sejak pertengahan tahun 1990-an partai ini telah bergeser ke kanan, baik dalam kebijakan ekonomi maupun dalam sikap terhadap masalah Kurdi.
Partai terbesar kedua dalam koalisi ini adalah Iyip, sebuah cabang sekuler dari MHP. Mereka membanggakan diri sebagai partai yang sama nasionalisnya namun menolak menggunakan kekerasan politik dengan cara yang sama. Dua dari partai-partai kecil dalam koalisi ini merupakan partai yang memisahkan diri dari AKP, yang dipimpin oleh mantan Wakil Perdana Menteri Ali Babacan dan mantan Perdana Menteri Ahmet Davutoğlu. Meskipun memiliki basis pemilih yang sangat kecil, mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agenda oposisi.
Selama kampanye, Table of Six menolak untuk membahas dampak sosial dan ekologis dari reformasi pasar bebas Turki selama empat puluh tahun terakhir; mereka mengabaikan biaya ketergantungan pada kekuatan Barat (yang nyaris tidak berubah dengan semakin dekatnya Erdoğan dengan Rusia); dan sebagian besar bungkam tentang masalah Kurdi. Mengabaikan setiap isu-isu yang membara ini, mereka berjanji untuk mengantarkan ‘restorasi’ besar yang konon akan menyembuhkan semua penyakit Turki.
Bagian yang paling eksplisit dari program ini adalah kembalinya supremasi hukum dan renovasi lembaga-lembaga negara, dan mempekerjakan para administrator yang kompeten untuk menggantikan orang-orang yang menjadi “yes-man”-nya Erdoğan.
Ganjalan Table of Six
Namun, tujuan tersirat dari oposisi adalah untuk kembali ke strategi pembangunan sebelum tahun 2010 dan membangun kembali hubungan positif dengan Barat. Model ekonomi tahun 2000-an, yang dirancang oleh Babacan ketika ia masih menjadi tokoh penting di AKP, didasarkan pada privatisasi yang cepat, aliran modal asing, dan pembengkakan utang publik. Meskipun Kılıçdaroğlu membumbui pidatonya dengan janji-janji redistribusi yang samar-samar, ini adalah inti dari tawaran domestiknya.
Kebijakan luar negerinya juga sama lemahnya. Table of Six mengadopsi garis pro-Barat dan anti-Rusia yang secara efektif merupakan dukungan terhadap hegemoni AS atas Timur Tengah. Pada saat yang sama, mereka mengabaikan isu-isu regional yang paling mendesak, seperti serangan Turki ke Irak dan Suriah.
Ketika ditanya soal isu-isu ini, Kılıçdaroğlu mengklaim bahwa lembaga-lembaga negara seperti militer sepenuhnya independen, sehingga ia tidak mungkin membuat janji-janji atas nama mereka. Sebaliknya, koalisi nasionalis-islamis, lebih mengedepankan sentimen anti-Barat dan berjanji untuk memproyeksikan pengaruh Turki di panggung dunia. Kampanye mereka didasarkan pada penanaman khayalan nasional tentang kebangkitan Ottoman.
Pihak oposisi berharap bahwa inflasi yang tinggi dan salah urus negara, termasuk gempa bumi, akan menghancurkan kredibilitas pemerintah. Namun pada akhirnya, kekecewaan terhadap isu-isu tersebut tidak cukup untuk menggulingkan petahana. Untuk itu, diperlukan visi alternatif–substantif, populer, dan konkret-yang tak dimiliki Table of Six. Programnya yang lemah dan tidak inspiratif menyegel nasibnya.
Duri lain yang menjadi penghalang bagi pihak oposisi adalah gerakan Kurdi. Orang-orang Kurdi tidak diikutsertakan dalam Table of Six sejak awal, meskipun jelas bahwa Kılıçdaroğlu tidak dapat menang tanpa suara mereka. Meskipun CHP dan sekutunya mendukung serangan militer Erdoğan ke Suriah dan Irak, sebagian besar orang Kurdi masih melihat dukungan mereka itu sebagai kejahatan yang lebih kecil. Oleh karena itu, Party of Greens and the Left Future (YSP) yang pro-Kurdi dan sekutu-sekutu sosialisnya mendeklarasikan dukungan mereka kepada Kılıçdaroğlu beberapa minggu sebelum pemilu.
Namun, negosiasi dengan Kurdi menciptakan perpecahan di dalam tubuh oposisi. (Pemimpin Iyip, Meral Akşener, keluar dari Table of Six tak lama sebelum pengumuman YSP dan kemudian kembali bergabung beberapa hari kemudian). Ketika hasil putaran pertama pemilu diumumkan, dengan Erdoğan memimpin perolehan suara presiden dengan selisih 5%, banyak komentator mencatat bahwa upaya Kılıçdaroğlu untuk merayu suku Kurdi telah membuatnya kehilangan konstituen nasionalis. Data yang tersaji memang menunjukkan bahwa sejumlah besar pemilih Iyip telah mendukung partai mereka dalam pemilihan parlemen namun menolak untuk mendukung Kılıçdaroğlu sebagai presiden.
Sebagai tanggapan, pihak oposisi bergeser ke kanan selama interval dua minggu antara putaran pertama dan putaran kedua, dengan harapan dapat menarik suara para pemilih anti-Suriah dan anti-Kurdi, sambil tetap menjaga agar Kurdi terus berada di pihak mereka. Strategi ini bergantung pada perolehan 5% suara yang jatuh ke tangan kandidat anti-imigran garis keras, Sinan Oğan, mantan anggota MHP dan satu-satunya pesaing presiden lainnya di putaran pertama.
Karena gagal memperoleh dukungan dari Oğan, Kılıçdaroğlu menandatangani sebuah perjanjian dengan pendukungnya yang paling berpengaruh, Ümit Özdağ, yang berjanji untuk mendeportasi semua imigran yang tidak diinginkan–Kılıçdaroğlu menyebutkan angka 10 juta-dan untuk mempertahankan kebijakan anti-Kurdi Erdoğan. Kaum liberal mengklaim bahwa ini adalah taktik elektoral dan bukan komitmen yang tulus.
Lebih dari itu, taktik ini gagal memberikan hasilnya. Hanya setengah dari suara sayap kanan yang diberikan kepada Kılıçdaroğlu dalam pemilihan umum, sementara upaya-upaya yang dilakukannya untuk menarik hati kalangan ultranasionalisme menyebabkan turunnya dukungan dari orang-orang Kurdi, terbukti dengan menurunnya jumlah pemilih di provinsi-provinsi bagian timur dan tenggara.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
Jebakan Liberalisme
Sekarang, setelah kekalahannya, oposisi arus utama terjebak di antara liberalisme yang tidak lagi berkelanjutan dan nasionalisme yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama dibangun di atas sejumlah prospek ilusi: Aksesi Uni Eropa untuk Turki, Pax Americana untuk Timur Tengah, dan model ekonomi domestik yang bergantung pada kredit murah. Dekade paling makmur di Turki, tahun 2000-an, bergantung pada dana segar dari Barat dan tingkat utang publik dan swasta yang tinggi. Model ini menjadi tidak berkelanjutan ketika arus moneter global melambat setelah kenaikan suku bunga di Barat.
Peralihan nasionalis AKP pada tahun 2010-an merupakan respons terhadap perubahan ini. Industri perangnya dan kebijakan substitusi impor memberikan dasar material bagi serangan publiknya terhadap Barat di satu sisi dan Kurdi di sisi lain. Tanpa dasar material yang sama, nasionalisme oposisi arus utama menjadi hampa.
Sebelum pemilu, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menandingi retorika anti-Kurdi dari pemerintah dan malah berusaha memanfaatkan perasaan anti-Suriah. Namun, tanpa kredensial nasionalis rezim, langkah ini tidak akan pernah berhasil. Efeknya hanya akan semakin menaturalisasi sentimen sayap kanan dan memperkuat fondasi ideologi erdoğanisme.
Pertanyaan untuk Turki adalah, apakah ada harapan untuk membangun alternatif non-liberal, non-nasionalis, yang berorientasi pada masa depan dan bukan masa lalu? Selama masa jabatan ketiganya, nasionalisme ekonomi Erdoğan yang berorientasi ekspor akan bergantung pada eksploitasi tenaga kerja murah yang semakin intensif. Secara teori, hal ini menciptakan kesempatan untuk mengorganisir kelas-kelas subaltern yang telah lama diabaikan oleh setiap partai arus utama.
Ketimbang meniru politik eksklusivisme pemerintah, kekuatan-kekuatan anti-Erdoğan seharusnya berusaha untuk mengintegrasikan kelas pekerja dan Kurdi ke dalam koalisi mereka. Pihak oposisi, setelah melihat bahwa mereka tidak dapat mengungguli petahana dalam hal nasionalisme, dapat mencoba untuk membawa gerakan Kurdi ke dalam ranah politik yang ‘dapat diterima’. Sejauh ini, mereka terlalu mengandalkan kelas menengah, birokrat, dan ‘para ahli’ dalam perjuangan mereka melawan populisme otoriter Erdoğan.
Kekalahan bersejarah pada tahun 2023 menandakan bahwa setiap oposisi yang layak harus membangun basis yang lebih luas.
Cihan Tugal adalah Associate Professor di Departemen Sosiologi, University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Artikel ini sebelumnya terbit di New Left Reviewdengan judul asli “Erdoğan’s Resilience”; diterjemahkan oleh Coen Husain Pontoh dan diterbitkan ulang di sini untuk tujuan pendidikan.
