Ilustrasi: Jonpey
KERJA, kerja, kerja. Sejak maraknya Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang menebas hak kerja, diiringi meluapnya aksi-aksi gerakan buruh di beragam penjuru Indonesia, kini diskursus kerja kembali naik daun dengan viralnya proyek Ekspedisi Indonesia Baru yang menarik perhatian, serta tidak sedikit kecaman.
Proyek tersebut kini kandas, setidaknya untuk sementara. Namun selama beberapa hari, Ekspedisi Indonesia Baru sukses memicu perdebatan di media sosial akibat poster panggilan peserta yang menegaskan tidak adanya bayaran atau upah selama mengikuti proyek satu tahun tersebut. “Itu perbudakan,” sahut khalayak. “Kerja harus dibayar,” tegur lainnya.
Namun, apakah benar kerja harus dibayar? Apabila iya, mengapa? Adakah cara lain untuk merangkai relasi antar manusia?
Keramaian yang melintasi linimasa membawa saya pada pertanyaan akarnya: Apa itu kerja? Banyak definisi di luar sana. Sederhananya, kerja adalah melakukan sesuatu guna mendapat hasil. Dalam konteks kehidupan ekonomi-sosial masyarakat, kerja dapat diartikan sebagai kontribusi kita untuk memenuhi kebutuhan bersama.
Mendengar kata “kerja” mungkin memantik kebisingan suasana pabrik, di tengah kesibukan para buruh memproduksi barang yang akan dijual dan dikonsumsi masyarakat. Atau “kerja” mengundang pemandangan sawah beserta petani memanen padi yang suatu hari akan dimasak menjadi nasi. Mungkin juga sosok yang hadir adalah karyawan berkemeja, yang mengetik sejak pagi hingga berjibaku dengan kemacetan pada sore hari.
Begitulah ragam raut kerja dalam kapitalisme. Di bawah sistem kapitalis, kerja tidak lagi sebatas memenuhi kebutuhan bersama, namun dieksploitasi untuk akumulasi modal. Pekerja tidak dapat menikmati hasil utuh dari jerih keringat mereka sebab para pemilik modal siap menyambar profit yang dihasilkan, yang tidak lain adalah pencurian upah pekerja. Akibatnya, buruh pabrik, petani, atau karyawan tadi tidak mendapat timbal balik yang setara dengan apa yang sebenarnya mereka kerjakan.
Dalam sistem kapitalis, upah adalah bentuk timbal balik atas kerja yang dilakukan tersebut. Tentu upah sangat penting karena dalam sistem moneter kita, uang berperan sebagai perantara transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik itu membeli makanan, membayar sewa rumah, maupun memperoleh barang atau jasa lainnya. Patut dicatat bahwa saat ini tidak semua bentuk kerja diupah, terutama kerja reproduktif yang biasanya ditanggung perempuan (seperti mengurus rumah dan merawat anak) yang tidak dibayar.
Dapat disimpulkan bahwa kerja—baik produktif maupun reproduktif—adalah bentuk kontribusi kita untuk memenuhi kebutuhan bersama, dan upah adalah modalitas untuk memenuhi kebutuhan kita. Upah menjadi esensial karena di bawah kapitalisme, kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak disediakan secara langsung namun harus ‘dibeli’. Tanpa upah, kita tidak akan dapat melangsungkan hidup.
Namun adakah cara lain untuk memenuhi kebutuhan bersama dan individu tanpa melalui mekanisme upah? Bagaimana wujudnya? Di sinilah saya ingin mendalami potensi radikal dari kerja—kerja yang tidak hanya memenuhi kebutuhan kita, namun juga melawan eksploitasi kapitalisme. Kerja itu tidak lain adalah kerja untuk sesama.
Mutual Aid
Dipopulerkan oleh teoris anarkis Pyotr Kropotkin, berdasarkan ide Kessler di akhir abad ke-19, konsep mutual aid membuka potensi baru untuk restrukturisasi hubungan kita dengan kerja dan dengan satu sama lain. Asasnya adalah kepercayaan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat diraih melalui persaingan, melainkan melalui saling bantu. Dalam kerangka mutual aid, masing-masing orang berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan kolektif suatu kelompok.
Konsep ini mungkin tidak asing bagi warga Indonesia. Semangat yang sama mengalir dalam seruan “gotong royong” yang berbasis menanggung beban serta kerja secara kolektif. Namun mutual aid tidak sebatas mendorong kita untuk bekerja secara kolektif, tapi merombak pemaknaan kita atas kerja, dan peran setiap orang dalam kerja tersebut.
Salah satu landasan mutual aid adalah persetujuan semua pihak. Inilah yang menempatkan mutual aid jauh dari tuduhan “perbudakan”. Landasan lainnya adalah kesetaraan, dimana semua orang memiliki kuasa yang sama. Lalu, tentunya ada prinsip relasi timbal balik. Inilah yang membedakan mutual aid dari kerelawanan atau kerja sukarela lainnya. Dalam kerja relawan, hasil dari kerja masih satu arah (dari pekerja ke penerima manfaat); sementara dalam mutual aid, terdapat relasi dan dinamika mutual antar setiap orang yang terlibat.
Melalui mutual aid, semua kebutuhan kolektif dapat terpenuhi. Kita tidak lagi bekerja demi kepentingan perusahaan atau keserakahan investor. Kita bekerja hanya untuk sesama. Dan selama seluruh kebutuhan hidup kita tercukupi, kita tidak lagi butuh upah. Inilah potensi revolusioner dari mutual aid sebagai bentuk perjuangan dan perlawanan terhadap kapitalisme.
Dalam tulisannya, Mutual Aid: A Factor of Evolution (1902), Kropotkin menguraikan contoh-contoh mutual aid sepanjang sejarah. Dari industrialisasi hingga kini, salah satu bentuk mutual aid dalam gerakan buruh berwujud solidaritas untuk mendukung aksi, seperti paguyuban-paguyuban yang memasok makanan dan kebutuhan bagi pekerja yang mogok kerja dan kehilangan pendapatan.
Di Indonesia, unsur mutual aid juga dapat ditemukan dalam sistem koperasi. Koperasi sejatinya berlandaskan prinsip kerjasama, dimana badan usaha atau organisasi tersebut menjadi milik bersama dan dijalankan demi kepentingan bersama.
Belum lama ini, mutual aid kembali hadir dengan berlipat gandanya inisiatif dapur umum dan pembagian sembako di kampung-kampung dan pelosok-pelosok kota, di mana para tetangga saling membantu keluarga-keluarga yang terdampak imbas ekonomi Corona. Namun, penting diingat, tidak semua proyek sumbangan adalah mutual aid, sebab mutual aid berbasis solidaritas alih-alih amal (“solidarity, not charity”). Artinya, dalam mutual aid tidak ada perbedaan atau ketimpangan antara pemberi dan penerima manfaat karena dalam mutual aid semua memiliki kuasa yang sama.
Mutual aid juga memiliki kekuatan politik. Di luar tujuan memenuhi kebutuhan kolektif, mutual aid mengajarkan kita tentang otonomi dan self-governance melalui praktiknya. Inilah mengapa mutual aid kerap menjadi prinsip gerakan melawan penindasan. Contohnya perjuangan warga Taman Sari di Jawa Barat melawan penggusuran. Dengan merebut kembali ruang mereka yang disita, warga dan solidaritas Taman Sari membangun komunitas berbasis mutual aid, dimana setiap warga saling berkontribusi dalam perjuangan bersama.
Mutual aid merupakan kerangka kerja yang dapat digunakan dalam berbagai konteks dan beragam skala sesuai kebutuhan. Menghancurkan kapitalisme dan menggantikannya dengan mutual aid berskala besar tentu membutuhkan waktu dan perjuangan luar biasa. Namun, bukan berarti kita tidak bisa menerapkan mutual aid sekarang juga, dalam skala sekecil apa pun, sebab perlawanan-perlawanan akar rumput inilah yang lambat laun menjadikan kapitalisme usang (obsolete).
Diskursus kerja ini hadir pada momen yang mendesak. Pandemi yang kita alami sekarang menguak kebrutalan dan kegagalan fatal kapitalisme dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika kebutuhan-kebutuhan penting seperti vaksin dan akses kesehatan dimonetisasi dan diprofitisasi, manusialah yang menjadi korban. Menghadapi krisis parah berskala global ini, yang berhasil memberi harapan dan secara materiil memungkinkan kehidupan bagi masyarakat adalah mutual aid.
Apa pun hasil yang ingin dicapai—baik menjelajahi nusantara, memberantas virus Corona, atau impian sederhana di mana semua kebutuhan rakyat tercukupi—kita butuh satu sama lain. Saatnya kita menolak eksploitasi kerja demi keuntungan pemodal; saatnya kita bekerja untuk sesama.***
Aria Danaparamita adalah aktivis, penulis, dan periset politik dekolonial dan keadilan transformatif. Sebagai jurnalis, karyanya telah dipublikasikan di Al Jazeera English, the Guardian, Foreign Policy, The Diplomat, VICE, dan The Cambodia Daily.
