Kredit ilustrasi: SlideShare
MASIH hangat wacana mengenai “geopolitik” peperangan teknologi (tech war geopolitics) antara Amerika Serikat melawan Huawei, sang pionir teknologi 5G itu, mewarnai pelataran media, linimassa media sosial dan—tentu saja, favorit orang-orang (tua) pecinta hoax Indonesia—Whatsapp Group (WAG) . Dari pengalaman saya pribadi, beberapa kali tautan tulisan dari dunia daring dibagikan ke saya, baik melalui jaringan pribadi (japri) maupun kelompok (jarkom)—yi., tentu saja, Whatsapp Group (WAG). Yang menarik bagi saya adalah bagaimana istilah ‘geopolitik’ kerap dipakai hampir di semua tulisan yang dibagikan ke saya tersebut. Dan bagi yang tidak secara langsung menggunakan terma ‘geopolitik’, tetep saja jargon-jargon geopolitis banyak bertaburan, seperti ‘dominasi global’, ‘peperangan’, ‘percaturan dunia’, ‘lansekap geopolitik’, ‘perebutan kuasa’, ‘geopolitik di awan’, ‘amunisi’, ‘senjata’, ‘pertahanan keamanan’, dst.
Namun demikian, ternyata penggunaan alegori geopolitis ini bukanlah hal yang langka. Pembaca sekalian bisa coba mengetikkan ‘geopolitics 5G’ ke dalam mesin pencari langganan Anda, dan dijamin: Anda akan menemukan puluhan artikel di sana. Kata kunci yang sama dalam bahasa Indonesia pun juga menghasilkan daftar bacaan yang tidak kalah panjangnya. Tentu saja tidak ada yang salah dengan penggunaan istilah ‘geopolitik’ tersebut. Hanya saja, kekhawatiran saya, sebagaimana diutarakan Hegel, “semakin sering suatu kata diucapkan, maka semakin tidak dipahami maknanya.”
Artikel ini tidak akan banyak mengulas peristiwa-peristiwa heroik, besar, monumental, mendunia, headline, dst., mengenai “pertempuran teknologis” nan geopolitis ini. Jika Anda ingin tahu bagaimana AS (lewat Kanada) menahan Direktur Keuangan Huawei tahun lalu, atau bagaimana AS memasukkan Huawei ke dalam daftar hitam—yang kemudian dibalas pemerintah Tiongkok, atau peristiwa-peristiwa lainnya yang mewarnai linimasa kronologis perang teknologis ini, saya yakin Anda tidak akan menemukan masalah dalam meng-google-nya. Begitu pula dengan spesifikasi teknologi 5G, yang disebut-sebut termasuk super-high-frequency (dibanding 3G dan 4G yang ultra-high), tentang bagaimana ia bisa mengunduh film bertera-terabita dalam beberapa menit atau detik saja, atau bagaimana ia memungkinkan perpindahan data hampir dalam bentuk—sebagaimana alegori satu artikel—teleportasi, pula saya optimis Anda tidak akan kesulitan menemukan di Google atau Youtube. (Tentu saja, lain soal kalau Anda menuntut disuapi artikel ini).
Sebaliknya, artikel ini adalah tentang konsep. Teori bahkan—atau malah filsafat, mengenai geopolitik. Bombardir dan repetisi informasi rawan menjadi Senjata Penyelimur Massal (weapons of mass distraction)—maafkan pemilihan istilah saya yang Jawa-sentris. Lagi-lagi, kekhawatiran saya, wabil khusus kepada kelas pekerja Indonesia, apabila diberondong informasi-informasi demikian justru berpotensi menyalahartikan peristiwa ini. “Salah arti” yang saya maksud tentu saja dalam cakrawala pemaknaan kelas pekerja: yaitu arti yang diluar dari kebenaran makna perjuangan kelas pekerja. (Lebih jauh, saya membahas di lain kesempatan tentang apa artinya perpsektif kelas sebagai kebenaran yang paling objektif). Lalu bagaimana sebaiknya mengartikan peristiwa ‘geopolitik 5G’ ini dari perspektif kelas pekerja?
Artikel singkat ini akan menjawabnya melalui upaya mendudukkan konsep geopolitik secara akademik—ketimbang secara retorik sebagaimana secara berbusa-busa diulang-ulang para insan dan pandit “melek teknologi dan politik”ini. Menariknya—dan saya berani bersumpah akan ini—jika kita letakkan konsep ‘geopolitik’ secara akademik (yi. sebagaimana ia didiskusikan dan dikembangkan sebagai suatu bidang studi), justru malah ia lebih berfaedah bagi perjuangan kelas pekerja ketimbang penggunaan populernya sebagaimana saya keluhkan di atas. Tapi tenang saja, walau ‘akademis’, saya akan berusaha untuk tidak ketat-ketat banget, sehingga tetap bisa diakses pembaca non-akademis. Namun sebelum itu, saya ingin membagikan alasan kekhawatiran saya kalau-kalau kawan-kawan kelas pekerja terus dipapar artikel-artikel “geopolitis” ini.
Geopolitik?
Mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. ‘Geopolitik’ akan teknologi awan dan data besar ini maksudnya adalah pertempuran negara-negara besar (yi. AS dan Tiongkok) akan perebutan teknologi dan infrastruktur penyimpanan data yang banyak dan tak berstruktur (unstructured) di “awan” (cloud). Tentu saja tidak di awan, tapi di …. laut. Di manapun itu (dan tidak harus di laut), yang pasti, belum ada teknologi yang dapat membuat rak-rak server di lapisan-lapisan awan: entah itu cirrus, stratus, kumulus ataupun nimbus. (Saya bukan pakar per-awan-an, jadi silakan lihat entri Wikipedia saja). Teknologi 5G, yang dipelopori oleh Huawei,[1] konon berpotensi disruptif bagi dunia bisnis global. Bisnis-bisnis yang saat ini semakin tidak terlepaskan dari penggunaan data banyak (large data) maupun data besar (big data), tentu akan terdampak oleh teknologi 5G yang notabene merupakan kendaraan bagi transfer, transmisi, dan transaksi data tersebut.Oleh karenanya, negara-negara besar ingin berlomba-lomba untuk lebih dulu dan lebih terdepan dalam menguasainya… Setidaknya, demikianlah bagaimana para penulis dan penggiring opini tipikal bernarasi.
Dari narasi tipikal ini—satu bahkan memaksakan diri untuk populer dengan menggunakan alegori film Game of Throne—setidaknya terdapat tiga makna dari terma ‘geopolitik’, yang ketiga-tiganya bukan hanya terlampau menyederhanakan, melainkan juga membahayakan pola pikir kelas pekerja. Pertama, geopolitik adalah permainan politik (atau “percaturan”) dari pemilik kekuatan-kekuatan besar dunia, dan kekuatan tersebut adalah negara. Seolah-olah adalah dan hanyalah negara saja yang adalah subjek dari aktivitas bernama geopolitik. Alhasil, geopolitik menjadi negara-sentris, dan bahkan negara-besar-sentris. Hal ini amat jelas terasa di dua artikel yang paling sering saya dapat ini: pembahasan tersentral ke bagaimana AS dan Tiongkok berebut dominasi, mengadu regulasi dan menyabung perusahaan-perusahaan digitalnya satu sama lain (Google, Apple, Facebook, Instagram, Amazon, AT&T, dst., di satu sisi dan Huawei, Alibaba, Tencent, dst.); lainnya membahas forum-forum dan upaya regulasi dari negara-negara sedunia dalam menghadapi dan merespon perkembangan teknologi terkini, seperti 5G, khususnya dalam konteks strategi kebijakan nasional.
Pendekatan ini bermasalah karena kelas pekerja akan salah mengira bahwa saat negara memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui manuver-manuver geopolitis ini, lantas itu adalah untuk kepentingannya. Perkiraan ini lebih pada sebuah harapan (wish) ketimbang perkiraan, dan karenanya asumsi yang berbahaya. Mungkin perlu ditekankan: tujuan negara adalah kedaulatannya, dan BUKAN revolusi kelas pekerja—sosialisasi dan demokratisasi sarana produksi.
Kedua, geopolitik seolah-olah adalah persoalan perebutan dan pertahanan wilayah, dan bahwa wilayah (territory) adalah suatu yang terberi begitu saja dan ajeg sifatnya. Perebutan dan pertahanan wilayah erat kaitannya dengan upaya untuk “mensterilkan” wilayah dari musuh. Artikel dari Digital Watch, contohnya, banyak menekankan upaya menjaga keamanan (baca: ke-steril-an) wilayah negara dari infiltrasi teknologi Huawei yang berpotensi mengandung backdoor yang dapat mengompromikan dan mencuri data-data, bahkan secara aktif mengintai keadaan sebuah negara.
Ini pun harus mengasumsikan bahwa ada penguasa eksklusif wilayah (yi. negara); bahkan asumsi ini pun harus mengasumsikan lagi sebentuk penguasaan tertentu akan suatu wilayah (yi. kedaulatan teritorial yang disebut Kedaulatan Westphalia—bentuk kedaulatan yang berbasiskan batas-batas negara, pemerintahan eksklusif akan wilayah di dalam batas-batas tersebut, dan pengakuan kedaulatan pemerintahan negara lain).[2] Implikasi bagi kelas pekerja, pemaknaan ini menyeolah-olahkan kekuasaan sebagai hanya berwajah kewilayahan/teritorial. Bentuk kekuasaan seperti ini, jika diamini sebagai satu-satunya bentuk kekuasaan, maka berarti game over bagi kelas pekerja: kapan kira-kira pekerja akan memiliki wilayahnya sendiri, jika bukan sama sekali mustahil hari ini? Menghadapi realisme politik (internasional), kelas pekerja perlu sedikit lebih realistis saya kira.
Kekhawatiran ketiga, sekaligus kekhawatirann saya yang paling serius, adalah pemaknaan geopolitik dari para penjaja eksploitasi (exploitation mongering). Umumnya, pemaknaan ini muncul dari karya monumental profesor Harvard, Shoshana Zuboof, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power (2019). Surveillance capitalism atau kapitalisme pengawasan, akhirnya, menjadi kata kunci tersendiri. Poin dari buku tersebut yang berbusa-busa diracaukan orang (di sekitar saya atau bacaan saya, setidaknya) adalah bahwa perusahaan-perusahaan digital besar hari ini merupakan manifestasi termutakhir dari kapitalisme yang, kini, mengeruk profit dari: menguantifikasi seluruh prilaku manusia/pengguna, menambangnya, memolakannya, memprediksinya, dan menciptakan kebutuhan-kebutuhan berdasarkan hasil prediksi tersebut, atau menjual hasil prediksi tersebut bagi perusahaan lain untuk juga menciptakan kebutuhan dengan mengantisipasi prilaku manusia yang diawasi tadi.[3] Masalah intinya adalah, dengan demikian: pelanggaran privasi demi pengerukan profit perusahaan yang didukung oleh negara.
Hampir semua aktivis data di tanah air menarik suara dalam tangga nada yang sama: bla..bla.. privasi, bla..bla.. privasi, bla..bla.. privasi. Harian rujukan kaum cerdik pandai humanis nan moralis tanah air misalnya, pernah memuat artikel yang banyak dibagikan (juga ke saya) yang secara lugas memiliki judul yang memuat “eksploitasi” dan “privasi”. Dan, si penulis juga mengutip Zuboff—siapa tah yang tidak akan mengutip Zuboff untuk menjustifikasi dirinya dilecehkan secara digital hari-hari ini? Pula artikel tersebut berujung naas dengan melempar bola ke aparat perumus dan penegak hukum. Inilah argumen dan penyimpulan khas penjaja eksploitasi: narasi korban, sepenuhnya pasif dan hanya bisa mengeluh, menuntut, dan menunggu tangan penguasa—yang ironisnya sehari-hari dimaki-maki—untuk turun tangan. Di sisi lain, ia terus mendambakan mimpi-mimpi konservatif nan liberal: kebebasan, kehormatan (dignity), keputusan, persetujuan, dst.
Kawan-kawan kelas pekerja yang budiman tentu saja tidak seyogianya jatuh pada godaan “perlindungan-privasi-isme” seperti ini. Kita perlu jelas mengenai ini: perlindungan privasi bukanlah agenda politik digital kelas pekerja; ia bisa saja menjadi salah satu target capaian, namun ia harus terlebih dahulu dikerangkakan dalam perencanaan strategis yang lebih visioner ke arah perebutan sarana produksi, baik digital maupun analog, daring ataupun luring. Begitu pula dari segi problematisasi: bagi kelas pekerja, permasalahan mendasar dari penambangan sepihak, otomatis (yi. algoritmis) dan “diam-diam” oleh perusahaan digital besar sama sekali bukan privasi; melainkan, problemnya adalah apakah penambangan tersebut sesuai dengan strategi perencanaan sosialis yang demokratis, dan apakah nilai lebih yang tercipta dari penambangan tersebut dikembalikan ke masyarakat-pengguna yang adalah sumber data itu sendiri. Sekali lagi: inilah problemnya, dan sama sekali bukan se-receh privasi.
Oleh karena itu, tanpa strategi visioner, kelas pekerja hanya akan
terdengar seperti—menggunakan istilah Lenin—“komunis infantil” yang terus
mencuap-cuapkan “kapitalisme pengawasan” tanpa pernah serius memikirkan
revolusi. “Kapitalisme” selalu muncul sebagai entitas moral yang terbalik—yaitu
‘jahat’ (evil)—ketimbang sebuah problem sistemik yang harus dipecahkan
secara ilmiah dan strategis. Kaum yang disebut Zizek “revolusioner formalitas”
ini lebih memikirkan privasi dan “kedaulatan” data/dirinya sendiri, ketimbang
komitmen historisnya akan revolusi. Oleh karena itu, kita perlu menggaungkan
cuitan Evgeny Morozov di sini:
Lebih serius lagi, permasalahan mendasar bagi argumen “pengawasan plus eksploitasi minus privasi = kapitalisme pengawasan” ini adalah bagaimana eksploitasi seolah terjadi begitu saja, secara satu arah, dan bahwa kelas pekerja adalah entitas geografis-digital yang pasif belaka. Kata eksploitasi pun tampak sebagai predikat moral yang “jahat”. Yang absen di argumen ini adalah analisis nilai, kerja, dan komoditas yang wajib muncul saat menganalisis kapitalisme secara objektif dan ilmiah—dan bukan baper (bawa perasaan)dan emosional. Kelas pekerja perlu membalik cara pandang reaksioner ini yang selalu mencoba membuat, sebagaimana Raymond Williams, “eksploitasi tampak meyakinkan, ketimbang harapan tampak mungkin.” Cara pandang berperspektif pekerja, dengan demikian, harus mampu mendeskripsikan secara objektif proses eksploitasi dalam “kapitalisme pengawasan” ini, namun kali ini dengan menegaskan agensi dari kelas pekerja. Perspektif pekerjaisme, misalnya, selalu menekankan bahwa seluruh kebaruan senarai doktrin, mekanisme, teknologi dan peralatan dalam menundukkan dan mengeksploitasi pekerja telah, selalu dan akan selalu merupakan respon kalap terhadap resistensi pekerja.[4] Tidak terkecuali kapitalisme pengawasan, atau algoritma-algoritma Google dan Facebook, tidak juga teknologi 5G—mau Huawei kek, Samsung kek, Qualcomm kek, siapapun!
Demikianlah ketiga kekhawatiran saya akan penggunaan terma ‘geopolitik’ dan terma-terma lain yang bernuansa geopolitis: negara-sentrisme beresiko memonopoli aktor yang dapat bergeopolitik, sekaligus beresiko bercampur aduk dengan godaan nasionalisme sempit; determinasi kewilayahan beresiko mengasumsikan begitu saja bentuk penguasaan dan tipe kekuasaan yang mensyaratkan kewilayahan, plus semakin menjauhkan kelas pekerja dari kekuasaan itu sendiri; dan terakhir penjajaan eksploitasi kapitalisme pengawasan atas nama pelanggaran privasi dan kebebasan pengguna digital yang berpotensi mengaburkan dan mengalihkan fokus ‘perjuangan kelas melawan kapitalisme demi perebutan sarana produksi’ menjadi ‘perjuangan emosional borjuis kecil manja melawan pelecehan hak digitalnya demi memelas pada sang peleceh untuk tidak melecehkan dirinya’. Pengaburan dan pengalihan fokus ini dengan sendirinya menafikan sentralitas pekerja dalam proses ekploitasi tersebut, dan alhasil sama sekali menghapus kemungkinan perjuangan kelas.
Mungkinkah Geopolitik Berperspektif Pekerja?
Pemaknaan geopolitik yang berperspektif pekerja, dengan demikian harus mampu keluar dari jebakan negara-sentrisme, sekalipun tidak menafikan begitu saja kehadiran negara dalam kontestasi geopolitis; ia juga harus mampu membangun landasan argumentasi keruangan, dan bukan kewilayahan, sebagai basis manuver politis; dan terakhir ia harus mampu mengidentifikasi dan menemukan aspek politik keruangan dari proses eksploitasi dari kapitalisme pengawasan—dan kali ini terma ‘kapitalisme’ harus dikonfrontir secara serius sebagaimana harusnya, yaitu suatu sistem akumulasi modal berbasis ekspropriasi nilai lebih melalui penciptaan kelas buruh (proletarianisasi) dan penciptaan komoditas secara berkelanjutan.
Menariknya, dengan mengamati seluruh tradisi pemikiran geopolitik, perkembangan konsepsi ruang geopolitis itu sendiri menjanjikan perangkat untuk keluar dari tiga kekhawatiran di atas. Itu berlaku, bahkan semenjak fase “fasis”-nya, yaitu saat lahir teori lebensraum dan negara sebagai organisme dari Friedrich Ratzel, lalu sang bapak istilah ‘geopolitik’ Rudolf Kjellen, dan muridnya Karl Haushoffer yang menjadikan geopolitik sebagai doktrin politik Nazi Jerman, kemudian teori jantung dunia (heartland) dan sabuk dunia (rimland) dari Mackinder dan Spykman, geopolitik maritim Mahan dan supremasi udara Seversky, geopolitik lingkungan Harold dan Margaret Sprout, terus sampai politik geososial Lefebvre dan politik geokultural Wallerstein, dan lagi menyusuri pemikiran geopolitik kecepatan dan kekuasaan patroli ala Paul Virilio dan geopolitik sibernetis/jaringan ala John Arquilla dan David Ronfeldt. Kekayaan tradisi geopolitik juga hinggap di tradisi marxian sebagaimana diinisiasi Yves Lacoste (dan yang sering terlupakan, Trotsky!, melalui konsep ‘uneven and combined’-nya), dipopulerkan Gearoid Ó Tuathail, Simon Dalby sampai Alejandro Colás. Begitu juga ia berkembang ke ranah estetis sebagaimana geopolitik estetis Michael Shapiro dan geopolitik tabloid François Debrix. Dan tentu saja, di ranah digital, nama terpenting bagi saya dalam tradisi geopolitik kontemporer: Benjamin Bratton, dengan gagasan desain geopolitiknya dan keenam tumpuk lapisan tatanan abstrak yang menstruktur kontestasi geopolitis hari ini, yaitu Stack. [Stack merupakan tumpukan dari: lapis bumi (earth), awan (cloud), kota (city), alamat (address), antarmuka (interface), dan pengguna (user)].
Menjabarkan secara singkat dan kilat dua ratusan tahun tradisi pemikiran geopolitik seperti ini saja, menurut hemat saya, sudah bisa menunjukkan betapa tiga corak pemaknaan geopolitik hari ini sudah amat-sangat termiskinkan dari potensi eksplanatori dan praktis dari terma geopolitik itu sendiri. Memang, seluruh tradisi geopolitik mengamini bahwa pemeo “geografi adalah kutukan.” Namun demikian determinasi geografis seperti ini tidak lantas berarti determinasi kewilayahan, dan bahkan terreduksi lagi pada wilayah negara bangsa hari ini. Seluruh pemikir geopolitik memiliki filosofinya sendiri mengenai apa itu “geo” dan apa itu “grafi”; artinya, adalah keruangan itu sendiri yang menjadi basis dari refleksi dan perumusan taktik geopolitik (disebut geostrategi). Adalah pemikiran geopolitis yang menciptakan ruang geopolitis itu sendiri, berikut posisi sang pemikir sebagai aktor geopolitik,[5] dan nilai dari ruang geopolitis tersebut menjadi target geostrateginya.[6] Singkatnya: geopolitik adalah pertarungan konsepsi keruangan, ketimbang pertarungan antar negara; geopolitik adalah perebutan nilai sebuah ruang, ketimbang perebutan wilayah; geopolitik adalah soal pengelolaan sumber daya secara strategis dan visioner, ketimbang segampangan eksploitasi demi penumpukkan sumber daya.
Artikel berikutnya akan memobilisasi cara berpikir geopolitik-geostrategis dan juga geopolitikus-geostrategiwan dalam memandang persoalan ribut-ribut “geopolitik 5G” ini, dan terlebih akan coba untuk memosisikan dirinya dalam kosmologi keruangan visi revolusioner kelas pekerja.***
Hizkia Yosias Polimpung adalah pegiat di Prakerti Collective Intelligence; peneliti ekonomi politik keamanan di Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas)
———–
[1] Guo, Lei, Marina Yue Zhang, Mark Dodgson, and David Gann. “Huawei’s Catch-up in the Global Telecommunication Industry: Innovation Capability and Transition to Leadership.” Technology Analysis and Strategic Management 0, no. 0 (2019): 1–17. https://doi.org/10.1080/09537325.2019.1615615.
[2] Ya, apa yang dirujuk sebagai “kedaulatan” itu sebenarnya banyak bentuknya: ada kedaulatan imperial, kedaulatan teokratis, kedaulatan suzerain, dst. Saya membahas ini di buku saya, Asal Usul Kedaulatan (Kepik, 2014).
[3] Perlu ditekankan di sini, buku ini sangat luar biasa dari segi eksposisinya; walau demikian, detil dan kekayaan eksposisi ini tidak seharusnya lantas dengan mudah berhasil menggertak kita semua untuk bersepakat dengan argumen-argumennya. Atau, setidaknya saya harap saya tidak sendirian dalam sama sekali tidak bergeming dengan argumen-argumen beliaunya.
[4] Tronti, Mario, “Factory and Society,” Worker and Capital, akses di: https://operaismoinenglish.wordpress.com/2013/06/13/factory-and-society/.
[5] Lih. Ashley, Richard Ashley, Richard K. “The Geopolitics of Geopolitical Space: Toward a Critical Social Theory of International Politics.” Alternatives: Global, Local, Political 12, no. 4 (October 1987): 403–34. https://doi.org/10.1177/030437548701200401.
[6] Lih. Colás, Alejandro, and Gonzalo Pozo. “The Value of Territory: Towards a Marxist Geopolitics.” Geopolitics 16, no. 1 (2011): 211–20. https://doi.org/10.1080/14650045.2010.493993.
