Kredit ilustrasi: Managed Programs, LLC
KONON kata para warganet bijak pandai nan mahabenar, dalam memilih presiden nanti, jangan pilih orangnya, tapi pilih programnya. Pandangan ini juga beranak-pinak—sejauh yang mampir ke linimasa medsos dan japri saya—beberapa puluh infografis, pamflet dan meme yang mencoba “secara objektif” menyombongkan capaian-capaian program pemerintah/pasangan calon (paslon) capres-cawapres inkumben maupun rancangan program paslon penantangnya dalam kompetisi Pemilu 2019. Begitu banyak program, begitu meriah janji, dan begitu bersemangat para tim sukses dan para pengikut masing-masing kubu memberi penjelasan, pembelaan dan serangan ke kubu lain. Tapi sebenarnya, bagaimana cara menilai sebuah program? Atau, lebih tepatnya, bagaimana cara menilai sebuah program tanpa harus terjebak pada pengultusan sosok capres dan ban serepnya?
Saya ingin menyumbang ide tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menilai sebuah program paslon capres-cawapres (dan juga program politik secara umum) secara objektif dan tanpa baper (bawa perasaan). Khusus yang terakhir ini, yaitu tanpa baper, hanya bisa dicapai apabila kita benar-benar memiliki standar objektif untuk menilai sebuah program. Sehingga pilihan (atau tidak memilih) kita adalah karena program, dan bukan karena orangnya. Alhasil jutaan kali calon kita dihujat secara ad hominem, dijadikan bulan-bulanan meme, dan diolok-olok di grup Whatsapp, kita tidak akan tersinggung. Soalnya, kita tidak akan peduli secara personal dengan orangnya, sejauh program yang dijanjikannya dapat dipertanggungjawabkan. Sama seperti ide, program itu relatif otonom dari pencetusnya. Kita bisa saja menjadi psikoanalis Lacanian tanpa harus cinta pada sang psikoanalis Jacques Lacan, sama halnya kita bisa memilih sepasang capres-cawapres karena programnya tanpa harus menjadi cebong ataupun kampret.
Dua Objektivitas
Lalu standar objektif. Di titik ini kita harus benar-benar jelas. Yang saya maksud dengan standar objektif di sini tidak hanya persoalan objektivitas ilmiah, namun terlebih penting adalah objektivitas idiologis. Objektivitas ilmiah harus tunduk pada objektivitas idiologis. Objektivitas idiologis merupakan kenyataan tak terelakkan bahwa objektivitas hanya bisa diakses melalui subjektivitas tertentu. Posisi universal tidak akan bisa digapai apabila subjek tidak berpijak pada posisi partikular dan spesifik, dan bahkan ikatan ruang-waktu tertentu (dan para penggemar kepatutan politik, silakan tambahkan: suku, ras, jender, orientasi seksual, hobi, bla..bla..). Namun demikian, posisi partikular-spesifik idiologis yang paling pokok adalah posisi kelasnya. Sentralitas posisi kelas ketimbang posisi lainnya adalah dikarenakan posisi ini berpengaruh pada keberlangsungan hidup seseorang dari hari ke hari, yang pada gilirannya memengaruhi pilihan-pilihan—sadar atau tidak—posisi identitas lainnya. Dengan demikian, objektivitas idiologis menunjuk pada fakta bahwa: 1) objektivitas hanya akan menjadi objektif dari perspektif kelas tertentu; dan 2) seluruh objektivitas yang berlaku umum adalah selalu objektivitas dengan corak partikular kelas tertentu.[1]
Di atas landasan objektivitas idiologis inilah kemudian dibangun argumentasi-argumentasi rasional dan ilmiah untuk menjustifikasinya. Amdal (analisis dampak lingkungan) akan pertambangan semen di Pegunungan Kendeng tentu saja mengikuti kaidah-kaidah ilmiah. (Perlu diingat: ilmiah bukan berarti jaminan benar; ilmiah berarti prosedural dan terbuka untuk diperdebatkan sedari asumsi, metode, analisis sampai interpretasinya). Namun bentuk keilmiahan yang seperti itu, adalah selalu bias kepentingan idiologis dari kelas yang menyeponsorinya. Alhasil, keilmiahan dari Amdal Kendeng tampak sebagai irasionalitas apabila dipandang dari posisi kelas yang lain. Demikian pula sebaliknya, analisis-analisis yang dipakai untuk mengecam rencana penambangan Kendeng tentu tampak irasional bagi para pendukungnya. Kata teman saya yang mendukung, “mereka yang menolak ini nggak mikir berapa keuntungan yang bisa dipakai untuk membangun Rembang.” Takaran mengenai apa yang penting dan yang menentukan (determinan) selalu berbeda-beda di dalam setiap analisis; ia selalu bersembunyi di balik tirai asumsi, namun menentukan arah sistematika, paparan dan simpulan analisis tersebut.
Sebelum lebih jauh, beberapa dari pembaca yang kebetulan hobi mempersekusi posmodernisme pasti langsung bermuka kecut sejak membaca poin di atas. Tapi tenang saja, arah saya bukan ke sana. Karena saat saya menandaskan bahwa objektivitas ilmiah hanyalah ilmiah sejauh posisi subjektif kelas yang membiaskannya, dan bahwa yang universal hanya bisa diakses oleh posisi partikular, dan bahwa, karenanya, objektivitas dan universalitas adalah selalu berbeda-beda berdasarkan corak pembiasnya, sebenarnya klaim ini belum selesai. Klaim lanjutan saya, yang bahkan saya yakin Anda sobat anti-posmo tidak cukup punya nyali untuk mengklaim—dan mempertanggung-jawabkan—adalah ini: bahwa hanya objektivitas dan universalitas yang dihasilkan dari posisi partikular atau perspektif kelas pekerja sajalah yang paling objektif dan universal. Paling objektif: karena ia mampu menjelaskan “objektivitas-objektivitas” lain yang dihasilkan perspektif lain non-pekerja: penguasa, pemodal, moral, relijius, jender, kultural, etika, dst. Pula karena mencakup kelompok-kelompok yang selain dirinya sendiri, maka ia universal. Penjelasan lebih lanjut tentu bukan menjadi kompetensi artikel how to ini.[2]
Hikmah yang bisa dipetik sampai di sini adalah bahwa berhubung objektivitas ilmiah akan selalu tunduk pada objektivitas idiologis, maka seluruh analisis/klaim kebenaran ilmiah harus merengkuh terlebih dahulu objektivitas idiologisnya. Catatan tebal di sini: hal ini sama sekali tidak lantas berarti bahwa setelah objektivitas idiologis disadari dan direalisasikan, lantas objektivitas ilmiah sama sekali diabaikan. Dengan kata lain, tidak bisa kita memilih program hanya karena pemimpinnya mengklaim berpihak pada kita (rakyat, pekerja, dst.); lebih dari itu, keberpihakan tersebut harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara rasional. Kelembaman, kecerobohan dan kesembronoan ini amat perlu didisiplinkan, bahkan dihukum bila perlu. Mao tegas mengatakan, kontra aktivis liberal pro-kebebasan berpendapat, “tidak ada investigasi, maka jangan ia diberi hak bicara! [..] Karena ia justru akan menyesatkan massa. Omong kosong tidak menyelesaikan masalah, lantas mengapa menjadi tidak adil melarangnya berbicara?” Alasan lainnya, karena ia juga justru akan menciderai potensi universal dan absolut dari posisi idiologis tersebut; karena hanya melalui prosedur rasional sajalah suatu klaim objektif akan menjadi universal.
Posisi Politik Kelas Pekerja
Jadi apabila kita sudah memahami apa arti anti-baper dan objektivitas dalam artikel ini, maka kita bisa mulai ke poin saya mengenai cara menilai program. Karena saya memilih posisi partikular sebagai perspektif pekerja, maka sentralitas pekerja sebagai kelas adalah yang akan membiaskan objektivitas ilmiah yang akan dibangun. Pekerja sebagai kelas, di sini, jelas kepentingan idiologisnya, yaitu bukan sekadar hak normatif, bukan kenaikan upah, bukan hak asasi manusia, bukan kesetaraan, bukan kekayaan, bukan kelayakan, bukan bebas pelecehan, bukan keselamatan kerja, bukan kemenangan paslon, bukan pengakuan historis maupun legal; bukan sekedar atau bahkan sama sekali bukan ini semua! Kepentingan pekerja sebagai kelas cuma ini: kehancuran total sistem yang selamanya membuatnya menjadi pekerja yang tereksploitasi, yaitu sistem kapitalisme, titik. Seperti kata Winston di 1984-nya Orwell, “if this is granted, all else follow” (kalau ini diizinkan, maka yang lainnya akan mengikuti); bila kehancuran kapitalisme bisa diperoleh, maka semua rentetan hak normatif, hak ekosob dan apapun label aktivis-aktivis liberal moralis-humanis itu semua akan didapatkan.
Jika seorang pekerja, atau yang mengklaim berperspektif pekerja tidak memiliki kepentingan politik akan kehancuran kapitalisme—dan tidak bisa mempertanggungjawabkan kepentingan ini secara objektif, maka sebenarnya ia belum menjadi bagian dari kelas pekerja itu sendiri.[3] Memang benar pekerja tersebut secara objektif tidak memiliki akses ke kapital-mesin dan otonomi akan kapital-hidup/tenaganya sendiri (ini definisi kelas yang saya ajukan). Namun objektivitas pekerja tersebut seketika menjadi gugur apabila diletakkan dalam idiologi perjuangan kelas pekerja yang tujuannya hanyalah kebangkrutan kapitalisme secara total.
Mengapa? Karena pekerja semacam ini cenderung melihat kesengaraan dan ketertindasannya semata-mata sebagai persoalan etis dan moralis: kejahatan negara, ulah asing dan aseng, konspirasi Yahudi, plot patriarki, kerakusan manusia, hegemoni Barat, dst. Cara pandang yang absen adalah yang melihat kemalangan ini sebagai akibat dari ketimpangan sistemik dalam kapitalisme yang setidaknya bisa dilihat dalam tiga relasi ini: relasi kelas (aspek ekonomi-politik), relasi produksi (aspek sosio-ekonomi) dan relasi kerja-upahan (aspek politik-bisnis); ketiga relasi inilah yang kemudian memanifestasi dalam apa yang kita sebut kejahatan negara, ketidakhadiran negara, dominasi Barat, hegemoni maskulin, dst.—dan bukan sebaliknya! Pelembagaan ketimpangan sistemik ini adalah proyek politik kelas;[4] karenanya ia harus dilihat pula sebagai perjuangan politik kelas. Melihat diri kita sebagai kelas, dan perjuangan kita sebagai perjuangan kelas, ketimbang sekadar drama “perjuangan kehidupan yang keras,” adalah satu-satunya cara bagi kita untuk bisa merengkuh subjektivitas politik kelas pekerja. Dikatakan politik, karena ia tidak sekadar hak normatif, ekonomis dan kekenyangan harian; ia politis karena ia berambisi pada perubahan tatanan sosial yang ada dan perlawanan terhadap mereka (kelas lawan) yang mempertahankan status quo tatanan sosial yang ada tersebut. Visi tatanan sosial tanpa kelas dan perlawanan terhadap eksploitasi sistemik adalah yang membentuk subjektivitas pekerja, dan bukan sebaliknya.
Saat subjektivitas kelas pekerja ini terbentuk maka hal yang otomatis akan diperolehnya adalah objektivitas idiologi perjuangan kelasnya, yaitu bahwa segala bentuk perjuangan dan perlawanan kelas pekerja harus diarahkan pada dan direncanakan untuk pengakhiran ketiga relasi sentral dalam kapitalisme—kelas, produksi dan kerja-upahan—yang timpang. Adalah arahan dan perencanaan ini yang perlu dikaji secara rasional, dan dirancang strateginya ke dalam program-program yang memiliki luaran terukur, lengkap dengan kerangka waktu yang jelas. Selama tidak ada penjelasan ilmiah dan sistematis mengenai langkah-langkah strategis dan taktis perjuangan untuk membangkrutkan modus produksi kapitalisme, maka seluruh analisis “saintifik” berikut turunan rekomendasi dan program-programnya tidaklah valid dan, malangnya, justru dengan sendirinya memperkuat kapitalisme itu sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan: hanya bias perspektif kelas saja lah yang paling valid bagi pekerja sebagai kelas itu sendiri, dan bukan perspektif-perpektif lainnya.[5]
Jadi, Bagaimana Caranya?
Baiklah, cukup sudah teori. Jadi, bagaimana langkah-langkah menilai program paslon?
1. Tentukan tujuan akhir yang kita mau untuk menjadi tolak ukur baik/buruknya suatu program.
Harus jelas: yang ‘kita’ mau di sini, persis seperti uraian saya sebelumnya, adalah kita sebagai kelas pekerja. Kita, kelas pekerja, di sini mencakup seluruh orang di sektor apapun (mulai tambang, manufaktur, dagang, kreatif, seni, digital, finansial, sampai janitor, asisten rumah tangga, dan bahkan pekerja seks komersial) yang: 1) secara objektif tidak memiliki akses akan alat produksi/kerja, akan entitas produksi (pabrik, perusahaan, dst.), dan yang tidak otonom dalam menentukan penggunaan tenaga/keterampilan kerjanya, dalam menentukan jam hidup/kerjanya, dan dalam menentukan arah bisnis/unit usahanya. Seorang pekerja di pabrik di Cikarang, dengan demikian sama buruhnya dengan CEO startup yang tergantung sepenuhnya pada investor dan Direktur Eksekutif NGO yang tak punya asa jika tanpa donor. 2) secara subjektif memilih melihat objektivitas kondisinya di poin 1 tidak semata-mata sebagai kemalangan, kegagalan hidup atau azab ilahi, melainkan memandangnya sebagai diakibatkan oleh perjuangan kelas (pekerja yang kalah). “Kita” di sini adalah kita sebagai kelas pekerja yang memenuhi syarat secara objektif maupun subjektif; keduanya mutlak harus terpenuhi.
Tujuan akhir yang kita mau sebagai kelas pekerja sudah jelas: adalah tamatnya sistem relasi kelas, produksi dan kerja yang timpang yang menjadi muara dari seluruh penderitaan dan ketertindasan kelas pekerja berjender apapun, berjabatan apapun, dan di sektor manapun, yaitu kapitalisme. Nah, menentukan tujuan akhir tidak bisa hanya abstrak seperti ini. Meminjam anak-anak startup, menentukan visi haruslah SMART: Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely (terperinci, terukur, bisa dicapai, relevan dan ada deadline-nya).
Jadi, berdasarkan SMART, kita harus merumuskan bagaimana itu spesifiknya kondisi kelak saat kapitalisme tidak ada lagi. Sehingga andaikata menggunakan perincian yang saya pakai di atas, terdapat tiga penjelmaan kapitalisme yang menurut saya paling sentral: relasi kelas, relasi sosial produksi, dan relasi kerja-upahan. (Relasi-relasi lainnya—relasi kuasa, relasi jender, rasisme, baratsentrisme, relasi industrial, dst.—adalah turunan dari ketiga relasi ini). Saat ketiga relasi sentral dalam kapitalisme ini sudah tidak ada lagi, barulah jargon tamatnya kapitalisme mendapatkan bentuk kongkritnya. Dengan kata lain, kita perlu membayangkan imajinasi alternatif mengenai dunia tanpa kapitalisme. Untuk menggantikan ketiga relasi ini dengan alternatif yang berpihak pada kepentingan pekerja, maka kelas pekerja perlu terlebih dahulu merumuskan bentuk dan kondisi-kondisi yang memungkinkan: i) masyarakat yang tidak lagi tersegregasi berdasar akses terhadap modal untuk mengupayakan penghidupan/kehidupan, ii) tatanan sosial-politik yang tidak lagi melestarikan ketimpangan kelas dan rezim kerja-upahan, dan iii) relasi kerja yang tidak lagi berbasis upah. Berikutnya kita perlu merumuskan standar ukuran untuk mengukur apakah alternatif ini sudah benar-benar terjadi. Tanpa ini, sayangnya, menjadi tidak mungkin untuk memilih program mana yang paling baik. Karena dengan absennya standar, maka menjadi tidak berdasar pula pilihan program kita. Bukan sekadar karena menjadi ilmiah, melainkan ia akan kehilangan pendasaran kelasnya.
Kemudian, visi dan tujuan tersebut harus dapat dicapai, artinya realistis. Dengan lain kata, tujuan tersebut harus mungkin untuk dicapai dengan bercermin pada situasi dan kondisi sumber daya dan modalitas yang ada. Tujuan yang berlebihan dan tidak berjejak pada realitas dan batasan kondisi riil justru akan berujung bencana. Berikutnya, setelah realistis, ia harus relevan … tentu saja bagi perjuangan kelas pekerja untuk mengakhiri kapitalisme. Artinya, program-program yang akan dinilai harus dinilai seberapa jauh ia menyumbang bagi pencapaian cita-cita perjuangan kelas untuk mengakhiri kapitalisme. Program-program tersebut mesti diperiksa bagaimana ia mampu memfasilitasi, mempercepat atau bahkan secara langsung mengakhiri proyek politik kelas untuk melanggengkan ketimpangan dalam relasi kelas, relasi produksi, dan relasi kerja-upahan. Alhasil, program yang tidak memiliki visi, atau tidak mengandung potensi, atau bahkan berkontradiksi dengan visi dunia tanpa kelas, visi produksi yang demokratis (non-oligopoli dan non-oligarkis) dan visi kerja tanpa harus menjebloskan diri dalam relasi timpang berbasis gaji dengan bumbu-bumbu moralis work-ethic-nya, maka program tersebut tidak layak di pilih.
Terakhir, apabila ia memang layak di pilih, kita perlu tentukan deadline capaian-capaian yang bisa diukur. Dengan kata lain, kita perlu perencanaan dengan kerangka waktu yang jelas. Meleset tidak apa; karena ia akan bisa dievaluasi dan diperbaiki. Pasalnya, yang terpenting di sini adalah visi dan perencanaan jangka panjang yang jelas dari kelas pekerja. Tanpa perencanaan strategis, maka kelas pekerja hanya akan selalu mengeluh, bersenandung agoni, menuntut, dan akan selalu kecewa. (Kekecewaan mereka yang “mengaku” kelas pekerja ini pun sebenarnya menggelikan: sudah tahu bahwa negara dan penguasa adalah berpihak pada kepentingan kapital, mengapa kaget dan kecewa saat menyaksikan dan merasakan tersebut? Dan lebih oxymoron lagi, ketimbang merancang perencanaan dan program strategis jangka panjang untuk pembebasan dan kemandirian, seluruh energinya malah habis buat memaki, berkampanye, dan mempublikasikan heroisme “perlawanan”-nya yang sebenarnya tidak terbedakan dari tindakan konyol memprovokasi kebrutalan kekuasaan). Oh kemanakah hilangnya tradisi panjang perencanaan sosialis sejak Lenin sampai Allende yang tersohor itu?
2. Takar ekses yang jadi efek samping dari moderasi
Buat saya, apabila suatu program tidak sesuai visi pekerja, dan secara realistis tidak ada tanda-tanda ia akan ke arah sana, maka saya lebih memilih untuk melupakan itu semua. Dari pada capek-capek dan habis energi untuk membahas hal yang tidak jelas jluntrungannya, sayalebih memilih fokus ke upaya merumuskan dan mengerjakan alternatif dengan skenario tanpa melibatkan “kebaikan hati” paslon-paslon tersebut. Apapun hasil pemilu nanti, siapapun yang menang, tinggal kita sesuaikan lebih lanjut taktik-taktik untuk mengakalinya. (Tentu saja saya akan dengan senang hati mendukung apabila ada kawan-kawan yang memang punya argumen untuk terlibat dalam paslon-paslonan ini). Tapi baiklah, bagi yang memilih moderat, mencoba konformis, dan berpikir “masa sih paslon-paslon ini tidak bisa dipengaruhi?” seraya memilih the lesser evil, mungkin saya bisa sumbangkan satu atau dua masukan bersahabat.
Kita perlu menakar ekses atau efek samping terekstrim dan terjauh dari program yang kita pilih berdasarkan moderasi kriteria pertama. Ukurannya dua: apabila ekses itu bisa secara realistis kita, kelas pekerja, mitigasi atau bahkan atasi sama sekali, maka silakan dipilih; namun apabila ekses tersebut tidak akan bisa dimitigasi atau diatasi bahkan apabila seluruh rakyat pekerja bersatu melawan, maka lupakan saja. Belum selesai. Ekses yang termitigasi tersebut juga perlu ditakar: apabila ekses tersebut berpotensi melemahkan basis-basis perjuangan rakyat (semangatnya, penghidupannya, pengetahuannya, solidaritasnya, dan bahkan populasinya), maka sebaiknya buang jauh-jauh pilihan tersebut. Karena sekalipun nanti kita berhasil mengatasi ekses tersebut, maka itu hanya akan jadi istilahnya pyrrhic victory, kemenangan yang sebenarnya tidak bisa disebut menang karena pihak kita benar-benar habis secara populasi, energi, biaya dan sumber daya. Istilah kerennya, nggak worth it. Sebaliknya, jika kita memiliki—nah ini poin pentingnya—strategi untuk mengantisipasi, memitigasi dan mengatasi ekses-ekses tersebut, maka silakan dipilih.
Lagi-lagi adalah strategi yang menjadi kata kunci di sini. Perencanaan strategis adalah mutlak dan vital bagi pilihan dan manuver moderasi yang kita ambil. Strategi ini, lagi-lagi, mesti terukur dan menjelma dalam langkah-langkah taktis yang kongkrit, bisa diverifikasi, dan ada tenggat waktunya. Tidak bisa lagi kita mengulang dalih-dalih senior-senior kita yang mengatakan “melawan dari dalam,” “masuk dulu ke sistem, baru kita pikirkan cara melawan dari dalam,” dan omong-kosong lainnya untuk menjustifikasi syahwat borjuis dan neolib mereka. Tidak! Kelas pekerja harus mencurigai (dan bila kedapatan, memusuhi) orang-orang yang menggunakan dalih ini untuk masuk ke lingkaran kekuasaan.
Namun demikian, kecurigaan tersebut tidak bisa hanya sebatas luapan emosional belaka. Kecurigaan tersebut, lagi-lagi, musti objektif: ia harus mampu menjelaskan bahwa kecurigaan tersebut adalah didasarkan pada absennya paparan strategis dan taktis dari mereka yang berdalih melawan dari dalam sistem tersebut, dan tidak sekadar dilandasi kecemburuan yang disuarakan seolah-olah revolusioner. Karena itu, sebaliknya, mereka yang beralasan melawan dari dalam, wajib hukumnya memiliki dan mengomunikasikan strategi-strategi dan ukuran-ukuran capaian yang ditargetkan dengan manuvernya untuk masuk bercengkerama dengan kekuasaan. Tanpa ini, tidak ada alasan bagi kita, kelas pekerja, untuk percaya pada seluruh omong kosongnya di ruang publik; jika memang begini, maka ajakan saya kepada kawan-kawan sekalian: recehkan!
3. Exit strategy, siapkan strategi untuk menyudahi moderasi dan kembali ke barisan kelas pekerja.
Saat kita memoderasi dan menurunkan (sedikiiit saja, jangan banyak-banyak) standar visioner kita untuk menilai program-program paslon yang adalah calon penguasa, maka selain kita harus memiliki strategi moderasi, kita juga wajib memiliki strategi keluar (exit strategy) dan menyudahi moderasi tersebut. Absennya strategi keluar ini justru seringkali berujung tidak terbedakannya kita dengan apa yang tadinya hendak kita lawan, dan akhirnya membuat kita melenceng sangat jauh dari visi perjuangan kelas pekerja. Kalau sudah seperti ini, saya pribadi hanya berharap Gulag yang terbaik untuk Anda.
Salah satu komponen strategi keluar adalah indikator terukur atau tenggat waktu terjadwal mengenai bilamana dan dalam kondisi apa tujuan-tujuan dari strategi moderasi kita sudah tercapai. Moderasi sebagai strategi harus juga memiliki garis batas mengenai syarat-syarat untuk menilai bahwa tujuan moderasi kita sudah tercapai, atau tidak akan tercapai. Perencanaan skenario adalah kerangka yang bisa dipakai di sini. Skenario yang dirancang mesti bisa merumuskan langkah-langkah yang akan diambil kelak saat tujuan moderasi sudah tercapai. Langkah tersebut, tentu saja harus membawa, membelokkan, dan mengarahkan hasil strategi moderasi tersebut ke arah pemenuhan visi perjuangan kelas pekerja. Sehingga menjadi penting bahwa dalam merumuskan strategi moderasi, ia juga harus menghitung dan menginventarisir skenario-skenario taktis untuk keluar dan mengentikan moderasi. Itu pun jika moderasinya berhasil.
Namun demikian, apabila dalam perkembangannya, moderasi kita menunjukkan tanda-tanda kegagalan: semakin banyak indikator capaian yang tidak tercapai, semakin banyak sumber daya yang habis, dan semakin jauh (berkebalikan) kita dengan agenda-agenda perjuangan kelas, maka di titik ini strategi keluar juga diperlukan. Untuk ini, lagi-lagi kita harus menimang-nimang, dalam perhitungan strategis dalam rangka mencapai visi penyudahan ketimpangan sistemik kapitalisme, apakah masih tetap worth it untuk tetap berada di jalur moderasi? Jika masih, maka apa strategi cadangannya? Inilah mengapa kita perlu juga punya rencana cadangan atau, yang dalam jargon Holywood, plan B atau contingency plan. Lagi-lagi, kerangka SMART juga bisa membantu merumuskan ini.
Terakhir, strategi moderasi harus juga menyertakan strategi dan bahkan program-program kongkrit untuk memperkuat basis-basis kekuatan kelas pekerja ekstra-kekuasaan politik resmi (yi. negara/pemerintah). Hal ini diperlukan karena pada dasarnya, strategi moderasi sebenarnya, dan seharusnya, adalah strategi untuk mengulur waktu dan mengondisikan kekuasaan dalam sistem agar supaya saat basis-basis dan strategi perjuangan kelas pekerja sudah mantap dan kongkrit dan siap eksekusi, maka di situ kita harus keluar dan menyudahi moderasi. Sehingga adalah konyol bagi setiap kita yang masuk ke dalam sistem namun sama sekali menjadi terputus dengan basis-basis kongkrit perjuangan kelas di luar sistem kekuasaan resmi. Lagi-lagi, untuk orang-orang seperti ini saya mendoakan Gulag termanis untuk anda.
Simpulan
Sampai di sini saya kira, kita, kelas pekerja, sudah punya cukup kerangka dalam menilai program-program para paslon Pemilu April 2019 mendatang. Adalah visi dan strategi pembebasan kelas pekerja dari kapitalisme yang berulang kali saya tekankan, justru karena kedua hal inilah yang absen ditemui di diskusi-diskusi, pertemuan, dan perdebatan mereka-mereka yang mengaku berpihak pada pekerja. Mengatakan “anti-kapitalisme”, “pro kesetaraan”, bla..bla.. adalah hal mudah, tentu saja; untuk itu, kita perlu lebih serius mengkualifikasi jargon-jargon instagrammable tersebut dengan menginterogasi visi dan strateginya: apakah berada pada jalan pengakhiran kapitalisme atau tidak.
Memilih paslon tentu saja harus berdasarkan programnya. Bahkan terlebih dari itu, eligibilitas dan elektabilitas paslon harus semata-mata ditentukan berdasarkan programnya. Hal ini dengan demikian akan mengeliminasi standar etis dan moral borjuis. Contoh ekstrimnya adalah Stalin, misalnya, yang mengualifikasi ‘kebaikan’ seseorang berdasarkan acuan-acuan yang sepenuhnya materialis dan menggunakan indikator perjuangan revolusioner (versinya, tentu saja). Di sampul belakang buku Lenin, Materialism and Empirio-Criticism, Stalin menulis dengan tinta merah:
“1) Kelembekan, 2) Kemalasan, 3) Kebodohan; Hanya ketiga hal inilah yang bisa disebut ‘keburukan’ (vices). Hal lainnya, asalkan tanpa ketiga hal tersebut, tidak diragukan lagi adalah ‘kebaikan’ (virtue).
NB! Kalau seseorang itu 1) kuat (secara mental), 2) aktif, 3) cerdas (atau cakap), maka ia adalah baik, tidak peduli dengan ‘keburukan-keburukan’-nya! No 1) ditambah 3) sama dengan 2).”[6]
Cara memandang “objektif” seperti Stalin ini tentu saja teramat sangat men-trigger mereka-mereka yang moralis dan esensialis di pergerakan. Pikir mereka, “jadi mentang-mentang seseorang punya strategi dan taktik yang bisa dipertanggungjawabkan secara eksekutif dan revolusioner, lantas ia bebas bertindak amoral?!” Tentu saja hal ini sah untuk dikeluhkan. Bahkan, justru dilema ini adalah yang penting untuk ditegaskan dan disepakati di kalangan pergerakan kelas pekerja. Apakah kita akan segera mendiskualifikasi seseorang karena tindakannya yang amoral? Apakah hukuman bagi mereka yang kerja-kerjanya kontributif bagi visi pembebasan kelas pekerja namun terpeleset kasus imoral adalah hukuman seumur hidup (mati, persekusi, eksil, dst.)? Dan, yang lebih penting, apakah moralitas akan selalu membawa kita keluar penindasan kapitalisme? Kita benar-benar perlu menyeriusi persoalan ini.
Kelas pekerja seharusnya memiliki moralitasnya sendiri. Visi dan garis perjuangan strategis berupa penghancuran total akan kapitalisme dan segala avatarnya, tidak lantas membuat kelas pekerja absen dari standar-standar moral. Namun demikian, seperti apa seharusnya takaran moralitas yang harus kita pakai saat berjumpa dengan kasus-kasus amoral di kalangan kita? Lenin, dalam “The Tasks of the Youth League,” yang ditulis pada 2 Oktober 1920 (LCW, vol. 31), menandaskan banyak hal tentang moralitas. Saya kutipkan agak panjang.
“Seringkali dikatakan bahwa kita tidak memiliki etika kita sendiri; acap kali para borjuis menuduh kita menolak seluruh moralitas. Ini adalah metode untuk mengaburkan isunya, untuk melemparkan debu di mata para pekerja dan petani [..] Kita menolak moralitas apapun yang didasarkan pada konsep-konsep di luar manusia dan di luar kelas. Kita harus katakan bahwa ini adalah pembodohan, penipuan, dan pelemahan pekerja dan petani yang menguntungkan kepentingan para tuan tanah dan kapitalis. Kita katakan pada mereka bahwa moralitas kita seluruhnya tunduk pada kepentingan perjuangan kelas proletariat. Moralitas kita berakar dari kepentingan perjuangan kelas proletariat. [..] Kita katakan: moralitas haruslah mengabdi pada upaya menghancurkan masyarakat lama yang eksploitatif dan pada upaya menyatukan seluruh pekerja di dalam kelas proletariat. Saat orang berkhotbah moralitas pada kita, kita balik katakan: bagi kami, moralitas terdapat pada kesatuan disiplin dan kesadaran massa akan perjuangan melawan kaum pengeksploitasi. Kita tidak percaya pada moralitas abadi, dan kita akan telanjangi kesesatan-kesesatan seluruh dongeng moralitas. Moralitas adalah melayani tujuan untuk mengangkat manusia dan masyarakat ke tingkatan yang lebih tinggi dan menghancurkan eksploitasi pekerja.” (hal, 291-4).[7]
Sehingga pertanyaan “moral” kita untuk menilai segala bentuk imoralitas adalah: sejauh mana imoralitas ini berdampak pada pelemahan dan terhambatnya “upaya menghancurkan masyarakat lama yang eksploitatif dan pada upaya menyatukan seluruh pekerja di dalam kelas proletariat”dandalammembentuk“kesatuan disiplin dan kesadaran massa akan perjuangan melawan kaum pengeksploitasi.”Ini dan hanya inilah yang bisa menjadi landasan argumen untuk menghukum sang imoral tersebut dengan mengacu pada visi pembebasan kelas pekerja. Dengan demikian, saat kita mendengar kecaman, tudingan, hujatan dan hukuman kawan-kawan kita yang mengaku kelas pekerja atau pro-pekerja, namun dalam kecamannya tersebut menggunakan justifikasi-justifikasi borjuis, moralis, dan etis seperti: kemanusiaan universal, cinta kasih, kesetaraan, dosa, bla..bla.., ketimbang argumentasi perjuangan kelas, maka kita tahu mereka adalah musuh-musuh yang berniat mengaburkan perjuangan kita dan memecah persatuan kita kelas pekerja.
Oleh karena itu, jangan gentar dan kecut hati apabila adalah kawan-kawan progresif Anda yang mencela Anda dalam menggunakan standar moral yang ketat dalam garis perjuangan kelas, dalam bersikeras menilai berdasarkan strategi visioner dan utopia pembebasan kelas pekerja dari kapitalisme. Karena orang-orang ini adalah jelmaan dan para minion dari idiologi kapitalisme hari ini yang kata Slavoj Zizek tugasnya hanya satu: “bukan menghancurkan oposisi, melainkan menghancurkan harapan akan dunia tanpa kapitalisme.” Dengan dalih realistis, imajinasi kita dibuat lumpuh; dengan dalih moral humanis, standar perjuangan kita dikaburkan. Bagi musuh dalam selimut ini, tentu saja hukuman “moralis” ala kelas pekerja juga bisa berbentuk Gulag. Akhirnya, seperti puisi Bertolt Brecht, “the Interrogation of the Good,” terhadap orang-orang “baik” ini, kita akan katakan:
“Karenanya dengarkan kami: kami tahu
Engkau adalah musuh kami. Inilah mengapa kami akan
Sekarang juga menghadapkan engkau ke tembok
Namun mempertimbangkan
Capaian-capaian dan karaktermu yang serba baik
Kami akan menghadapkan engkau ke tembok yang baik dan menembakmu
Dengan peluru yang baik dari pistol yang baik dan menguburkan engkau
Dengan sekop yang baik di tanah yang baik.”[8]
Sebelum saya mengingkari subjudul “simpulan” saya dengan tidak kunjung menyimpulkan artikel ini, maka baiklah saya memulainya di paragraf ini. Kembali ke dua kunci di atas untuk menilai segala macam program, baik program paslon, namun juga program kawan, lawan, dan juga program kita sendiri: yaitu visi dan strategi dalam menamatkan kapitalisme berikut seluruh ekspresinya dalam ketimpangan relasi kelas, produksi dan kerja-upahan. Dengan demikian, secara umum bisa kita simpulkan di sini bahwa cara kelas pekerja menilai sebuah program seharusnya adalah menilai sejauh mana suatu program memuluskan jalan menuju bubarnya kapitalisme. Kelas pekerja perlu memiliki standar ukuran baku dan operasional untuk menakar seberapa ampuh suatu program untuk menantang dominasi kapitalisme. Ukuran tersebut juga mesti bisa mendeskripsikan dan menunjukkan secara pasti kapan dan kondisi seperti apakah yang menandakan bahwa kapitalisme sudah tidak ada lagi. Dengan kata lain, kelas pekerja perlu untuk memiliki konsepsi alternatif bagi kapitalisme. Di sini penting untuk mengurai kapitalisme ke bentuk-bentuk dan penjelmaan operasionalnya di kehidupan sehari-hari sebagaimana yang saya usulkan di atas.
“Tolak!”, dan nada-nada lainnya yang sering kita jumpai di skena pergerakan sosial, sayangnya tidak bisa kita kualifikasi sebagai program. Kelas pekerja perlu lebih visioner dan lebih strategis. Apa yang akan dilakukan setelah menolak? Apa rencananya jika penolakan kita tidak digubris? Apa strateginya apabila sampai kapanpun penolakan kita tidak akan pernah berbuah positif, ketimbang malah semakin memicu brutalitas aparat kekuasaan? Saya bahkan sempat suudzon, jangan-jangan, dengan sedikit-sedikit mengatakan “tolak!”, sebenarnya ini sekadar kompensasi kita akan ketiadaan visi, ketiadaan harapan dan ketiadaan masa depan. Kekuasaan semakin brutal, eksploitasi semakin kurang ajar, dan pelecehan semakin frontal; tentu saja ini semua tidak mungkin tidak memantik emosi. Namun, emosi belaka tidak akan membawa kita kemana-mana. Hanya perencanaan strategis jangka panjang saja yang akan menunjukkan jalur kongkrit pembebasan kita.
Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, dilihat standpoint pekerja maka program apapun: politik, sosial, ekonomi, bisnis, kultural, dst., harus bermuara, dan hanya bermuara pada pengakhiran kapitalisme. Begitu pula dengan kualifikasi personal dan etis: jika hanya memilih pemimpin yang merakyat, maka rentenir dan tengkulak pun juga blusukan merakyat; demikian juga jika hanya sekadar tegas, maka Hitler pun juga bisa. Tidak peduli apakah yang mencanangkan program tersebut adalah aktivis senior, profesor progresif pujaan, pemuka agama kritis, ideolog sosialis, penggerak gerakan koperasi pekerja, pejuang HAM, penulis buku-buku “kiri,” atau bahkan dewan redaksi IndoPROGRESS, kita sudah punya kerangka objektif untuk menilainya. Seperti Antonio Negri, kini kita tahu bahwa “proposal politik apa pun yang katanya melawan sistem kapitalis, struktur politik yang menopangnya, dan seluruh sistem kehidupan yang ada, tanpa menyajikan perencanaan jelas untuk transformasi modus produksi, adalah revolusioner PALSU.”***
Hizkia Yosias Polimpung adalah peneliti di Koperasi Riset Purusha dan editor di IndoProgress
————–
[1] Uraian lebih jauh mengenai analisis materialis akan universalitas ini, yaitu mutlaknya partikularitas sebagai pintu masuk bagi universalitas, lihat Judith Butler, Ernesto Laclau, & Slavoj Žižek, Contingency, Hegemony, Universality: Contemporary Dialogues On The Left (Verso, 2000).
[2] Klaim ini, secara filosofis, saya buktikan secara ontologis di buku saya: Hizkia Y. Polimpung, Ontoantropologi: Fantasi Realisme Spekulatif Quentin Meillassoux (Aurora, 2017).
[3] Para pembaca Marx akan teringat persoalan ‘pembentukan kelas’, dari kelas-pada-dirinya-sendiri (class in itself) menjadi kelas-bagi-dirinya-sendiri (class for itself). Bagi yang juga membaca pekerjaisme, mis. Mario Tronti dan Toni Negri, pasti akan teringat dengan konsep ‘komposisi subjektif kelas’ yang membedakannya dari ‘komposisi teknis-organik kelas’.
[4] Lihat, misalnya, Gérard Duménil & Dominique Lévy, Capital Resurgent: Roots of the Neoliberal Revolution (Harvard, 2004).
[5] Di lain kesempatan saya akan tunjukkan juga bahwa bahkan sekalipun apabila anda tidak merasa pekerja (mis. anda lebih merasa identitas jender, atau jabatan pekerjaan, atau asal-usul primordial anda adalah yang lebih mengemuka ketimbang kenyataan—yang anda sangkal—bahwa anda adalah kelas buruh), perspektif pekerja tetap adalah yang paling universal. Bahkan bagi kapitalis itu sendiri, menggunakan perspektif pekerja justru dapat menguntungkan, dan—berita buruk buat kita—bisa dipakai untuk menumpas gerakan pekerja itu sendiri. Ini adalah konsekuensi dari objektivitas dan universalitas perspektif pekerja. Berperspektif pekerja, memang, tidak lantas berarti berpihak pada pekerja. Dua hal yang sayangnya terpisah. Bahkan dalam perspektif pekerja, tetap perlu digelar pertempuran kelas!
[6] “1) Weakness, 2) Idleness, 3) Stupidity; These are the only things that can be called vices. Everything else, in the absence of the aforementioned, is undoubtedly virtue. | NB! If a man is 1) strong (spiritually), 2) active, 3) clever (or capable), then he is good, regardless of any other “vices”! 1) plus 3) make 2).” Dikutip dari Slavoj Zizek, Less Than Nothing, h. 126., terjemahan saya sendiri.
[7] Terjemahan saya sendiri dari teks Inggris: “It is often suggested that we have no ethics of our own; very often the bourgeoisie accuse us Communists of rejecting all morality. This is a method of confusing the issue, of throwing dust in the eyes of the workers and peasants [..] We reject any morality based on extra-human and extraclass concepts. We say that this is deception, dupery, stultification of the workers and peasants in the interests of the landowners and capitalists. We say that our morality is entirely subordinated to the interests of the proletariat’s class struggle. Our morality stems from the interests of the class struggle of the proletariat. [..] We say: morality is what serves to destroy the old exploiting society and to unite all the working people around the proletariat. When people tell us about morality, we say: to us all morality lies in this united discipline and conscious mass struggle against the exploiters. We do not believe in an eternal morality, and we expose the falseness of all the fables about morality. Morality serves the purpose of helping human society rise to a higher level and rid itself of the exploitation of labor.”
[8] Terjemahan saya sendiri dari nukilan teks Inggris. Puisi lengkap di sini; animasinya di sini.
