Kredit foto: Presiden RI
“Socialismo, o muerte! Socialismo o muerte!” (sosialisme atau mati!)
FRASE ini merupakan jargon andalan Hugo Chávez, Evo Morales dan Rafael Correa, trio pemimpin populis-radikal abad 21 di belahan bumi Amerika Latin. Jauh mendahului mereka, Ernesto “Che” Guevara telah melakukan perjalanan berkeliling benua Latin dan menyaksikan wajah asli penderitaan masyarakat. Bersama Castro bersaudara, Che akhirnya berhasil memenangkan revolusi Kuba sambil meneriakkan “Patria, Socialismo o Muerte!” (Tanah Air, Sosialisme atau mati!).
Pemimpin disebut populis bukan lantaran keberhasilannya dalam membangun suatu negara. Karakteristik utama populisme adalah keberpihakan pada mayoritas (masyarakat kelas menengah ke bawah), anti-elite dan anti establishment/status quo (rezim dominan). Chávez dkk disebut populis lantaran muncul sebagai penantang rezim berkuasa (rezim neoliberal), keberpihakan mereka kepada masyarakat miskin, sekaligus mengklaim bahwa kelompok elite lah yang menjadi musuh masyarakat dan kemudian menawarkan solusi sosialisme.
Pendek kata pemimpin populis adalah pemimpin yang menunjukkan keberpihakkannya pada suatu kelompok masyarakat tertentu (kebanyakan masyarakat miskin), dan pada saat bersamaan menunjukkan musuh sebenarnya yang perlu dihadapi. Lantas apakah Jokowi adalah seorang populis?
Asketisme Populis ala Jokowi
Menjawab apakah Jokowi adalah seorang populis atau tidak, tentu tidak akan bermakna apa-apa jika tidak dilandasi dengan diskursus kritis mengenai signifikansi populisme. Penulis tidak akan mengulangi lagi kritik-kritik “hantu” populisme yang telah meletakkan populisme sebagai ancaman laten bagi sistem dan praktik demokrasi, melainkan berupaya menemukan bahaya laten populisme dalam dimensi yang lain, yakni fetisisme figur penguasa. Untuk menuju ke situ, populisme akan dipandang sebagai sebuah praktik asketis.
Asketisme dalam pengertiannya yang paling tua, merujuk pada praktik-praktik spiritual yang bersifat pentarakkan/tirakat/bertapa atau berpantang terhadap hal-hal duniawi dengan maksud mendekatkan diri pada Tuhan. Asketisme merupakan praktik yang membendung dan berupaya meniadakan sifat-sifat hawa nafsu dan memelihara nilai-nilai ketuhanan dalam diri manusia. Praktik asketis ini oleh Max Weber ditransformasikan ke dalam praktik kehidupan modern dengan orientasi sekuler. Weber menyebut asketisme sebagai a rational method of living (cara hidup rasional).[1] Cara hidup yang rasional ini didasarkan pada spirit dan calling, yakni cara hidup yang sifatnya sangat subjektif dengan mengakomodir spirit (kemampuan diri), dan calling (panggilan) sebagai energi utama. Baik dalam pengertian Weber dan klasik, asketisme merupakan praktik hidup manusia yang didasarkan pada kebenaran subjektif. Yang membedakan asketisme klasik dan modern terletak pada standar kebenarannya, yakni kebenaran spiritual dan kebenaran rasional.
Jika asketisme disebut sebagai cara hidup yang berbasis kebenaran subjektif dan populisme diringkas menjadi gaya politik, maka lahirlah Asketisme Populis ala Jokowi. Ala Jokowi menjadi sangat penting mengingat subjektivitas/rasionalitas Jokowi (penguasa) lah yang akan menjadi fokus analisis utama. Rasionalitas Jokowi tentu akan ditelusuri melalui praktik-praktik populisme, sementara apa yang menjadi irasionalitas nya dapat diinterpretasikan melalui abjeksi-abjeksi atau negasi dari praktik-praktik populisme nya.
Tirakat dan Rasionalitas Jokowi
Sejak mencalonkan diri menjadi presiden pada tahun 2014 hingga kini, rasionalitas pemimpin ala Jokowi adalah “sederhana”. Kesederahanaan menjadi komoditas politik utama dan andalan Jokowi. Setelah menjadi sederhana, rasionalitas ala Jokowi berikutnya adalah “kerja” keras. Setelah menjadi sederhana, pekerja keras, rasionalitas berikutnya adalah kerakyatan. Jika diringkas, trisula populisme Jokowi adalah pemimpin yang sederhana, pekerja keras, dan merakyat.
Rasionalitas ini tentu ditirakatkan melalui praktik dan gaya hidup Jokowi secara nyata. Blusukan merupakan praktik kerakyatan. Pilihan busana, merupakan praktik kesederhanaan dan “turun langsung” merupakan praktik dari kerja keras. Tentu saja praktik tersebut hanya sebagian kecil dari pentarakkan dan gaya kepemimpinan Jokowi. Jika Anda bertanya kepada tim sukses (Timses) dan pendukung Jokowi mengenai praktik simbolis kesederhanaan dan kerakyatan apa yang telah Jokowi jalankan, tentu Anda akan mendapatkan jawaban yang lebih dari cukup untuk menyepakati bahwa Jokowi adalah pemimpin yang sederhana, merakyat dan pekerja keras.
Tentu saja sebagai praktik asketis, tindak tanduk Jokowi tersebut didasarkan pada suatu rasionalitas atau kebenaran subjektif. Kenapa subjektif, lantaran tidak semua pemimpin akan memilih mensimbolisasi diri dengan kesederhanaan, kerakyatan, dan seorang pekerja keras. Tidak ada subjektivitas yang mutlak secara universal. Subjektivitas Jokowi ini tentu saja sinkron dengan kondisi sosial ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia. Jargon “Jokowi adalah kita” adalah upaya sublimasi Jokowi-rakyat menjadi simbol pemimpin ideal.
Menuju Fetisisme Jokowi
Esensi praktik asketis justru terletak pada hawa nafsu atau irasionalitas yang ingin dihindari. Baik Weber, dan juga Nietzsche dalam “Genealogi Moral”[2] nya menjelaskan inti dari praktik asketisme sebagai cara yang digunakan manusia untuk menghindari “kelemahannya” atau yang tidak dingiinginkannya. Meski begitu setiap upaya menghindari tersebut selalu dilandasi oleh ide dasar yang disebut Nietzsche sebagai fixe idea, (kebenaran yang dianggap mutlak). Secara ringkas jika Jokowi “blusukan” maka maknanya dia sedang bertirakat terhadap nilai-nilai ketidakpedulian seorang pemimpin. Begitu juga jika Jokowi berlaku sederhana, maka maknanya dia ingin mengeliminasi simbol-simbol kemapanan, kekayaan dll. Begitu juga dengan praktik kerakyatan maknanya adalah untuk membendung yang bukan kerakyatan atau elit.
Dalam laku asketisme populis Jokowi, tirakat Jokowi tentu berlangsung dalam dimensi dan orientasi politik. Trisula populisme Jokowi: kesederhanaan, kerakyatan, pekerja keras adalah rasionalitas yang ingin melawan bentuk irasionalitasnya yakni kemewahan, elitisme, dan kemalasan. Sehingga setiap tirakat yang dilakukan Jokowi selalu memunculkan makna yang ideal dan tidak ideal pada saat bersamaan. Jika pemimpin tidak suka blusukkan, atau pemimpin yang jarang turun ke lapangan maka itu bukanlah pemimpin ideal. Populisme Jokowi tidak sekadar memberi tahu mana pemimpin yang ideal dan mana yang bukan namun juga mengokohkan diri sebagai yang ideal. Pada intinya praktik asketisme populis Jokowi merupakan upaya penetapan standar moral yang ideal bagi pemimpin dan cara memilih serta menilai pemimpin, yang dalam hal ini, Jokowi lah yang paling melengkapi unsur-unsur untuk menjadi yang ideal.
Asketisme populis ala Jokowi, jika ditelusuri sejak awal, telah mempersiapkan jalan menuju singasana Jokowi. Populisme Jokowi dimulai dengan mengeksploitasi unsur-unsur kebutaan politik masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai komoditas politiknya. Praktik-praktik asketisme selanjutnya dijalankan untuk membangun suatu standar moral ideal yang kompatibel dengan figur Jokowi. Alhasil “Jokowi adalah kita” merupakan proses finisihing yaitu upaya sublimasi penguasa-rakyat menuju fetisisme Jokowi. Titik dimana proses bernegara dan berpolitik direduksi ke dalam simbol pemimpin yang sederhana, merakyat dan pekerja keras sebagai yang terutama.
Asumsi di atas tentu rawan dengan logika-logika naif seperti “loh kan pemimpin itu memang harus sederhana, merakyat, dan pekerja keras?” Jawabannya tentu saja benar. Pemimpin harusnya seperti itu dan juga tidak cuma segitu saja. Pada level ini 250 juta orang Indonesia dengan subjektivitasnya akan memulai perdebatan yang tanpa ujung dalam menentukan keidealan seorang pemimpin. Disinilah diskusi publik khas rezim Jokowi terjadi, dimana upaya untuk melakukan diskurus terhadap kepemimpinan suatu rezim pemerintahan dan produk hukum serta kebijakannya hanya akan terkungkung dalam perdebatan figuritas. Lantaran sejak awal figur Jokowi telah menjadi pemimpin yang baik dan ideal dibuktikan dengan kesederhanaan dan aksi-aksi blusukannya yang menyentuh sisi emosional masyarakat.
Fetisisme Jokowi lahir ketika aksetisme populis yang dilancarkan telah berhasil menetapkan standar moral dan memantapkan figur Jokowi sebagai yang dideal hingga bahkan dikonfirmasi oleh masyarakat. Disinilah kekuatan figur Jokowi menjadi dominan dalam masyarakat. Dominasi figur ini dapat ditelusuri melalui pandangan masyarakat terhadap rezim Jokowi. Fetisisme muncul ketika figur Jokowi dianggap sudah yang paling tepat dan benar untuk memimpin Indonesia tanpa dilandasi pada rasionalisasi asumsi, dan pengabaian terhadap kemungkinan rezim Jokowi menyimpang. Dalam praktiknya yang paling membahayakan figur Jokowi menjadi idola dan kehilangan kemungkinan untuk dikritisi.
Hal ini tentu bukan mengada-ada, namun melihat fenomena politik Indonesia menjelang pilpres 2019, dimana justru perdebatan di taraf figur yang dipenuhi sentimen personal justru yang mewarnai diskurus publik. Diskurus publik yang tentu saja diinisiasi oleh politisi malah sengaja menganalisasi masyarakat dalam perdebatan figur (etika, silsilah keluarga, agama, dll) dari calon pemimpin. Hari ini, harusnya Jokowi menerima raport dari masyarakat, mendudukkan dirinya telanjang dalam kursi penghakiman masyarakat, utamanya untuk menjelaskan kealpaan negara di bidang kemanusiaan, hak masyarakat adat, menjawab pertanyaan mengapa infrastruktur yang diutamakan bukan sumber daya manusia dll. Kealpaan inilah yang disebut kesaktian Jokowi (Fetisisme Jokowi).***
Alan Victor Tampi adalah Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Kristen Indonesia
———-
[1] Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, New York: Charles Scribner‟s Sons, 1958, hal. 100
[2] Friedrich Nietzsche, Genealogi Moral, Jalan Sutra, Jogjakarta, 2001.
