Kawan-kawan,
DALAM surat kali ini, saya ingin bercerita tentang bagaimana bahasa, khususnya bahasa Inggris, menjadi alat bagi negara-negara imperialis untuk mendominasi dan menjarah penduduk dan sumberdaya-sumberdaya lokal. Saya akan memberikan contoh kasus apa yang terjadi di negara-negara di kawasan Balkan, Baltik, dan Eropa Timur.
Kita tahu bahwa seiring waktu, politik, demografi, ekonomi, agama, atau pembangunan, serta perang dan konflik telah mengakibatkan terjadinya penyingkiran dan perpindahan manusia besar-besaran yang selanjutnya menyusun kembali struktur sosial negara-negara bangsa. Dalam konteks sedemikian, perubahan politik adalah hasil dan sekaligus pemicu krisis. Adalah krusial untuk fokus pada sifat ganda dari perubahan politik ini guna memperjelas hubungan konseptual antara perubahan demografi, gerakan politik dan tuntutan-tuntutan sosial bagi otonomi nasional dan penentuan nasib sendiri (national autonomy and self-determination). Negara-negara hegemonik di tingkat regional dan internasional di Eropa dan Amerika Utara adalah pendorong utama krisis lokal seperti yang terjadi di wilayah Baltik, Balkan, dan Eropa Tenggara melalui penciptaan negara-negara baru dengan tujuan memajukan kepentingan geostrategis dan ekonomi yang lebih luas.
Gerakan-gerakan politik berdasarkan bahasa nasional yang sempit (linguistik chauvinistik movements) bermunculan secara khusus di Eropa, di negara negara-negara jajahan kolonial, dan di wilayah-wilayah pasca-kolonial sebagai alat untuk memperkuat dominasi kelas dan seringkali secara rasial menganggap penduduk kelas dua (subordinate populations) sebagai penyusup yang tidak memiliki hak hidup setara dengan mereka yang dipandang fasih berbahasa kolonial. Dalam banyak contoh, penduduk kelas dua ini adalah penduduk asli daerah tersebut. Gerakan berbahasa nasionalis (Nationalist linguistic movements), saat ini tengah berkembang di Eropa Tengah juga di berbagai wilayah di seluruh dunia, termasuk di Global South, di mana bahasa pergaulan (lingua franca) kolonial dipaksakan sebagai sarana untuk dominasi kelas. Dengan demikian, bahasa Inggris dipandang sebagai bahasa resmi di India dan di seluruh Asia untuk memajukan hak-hak kelas-kelas istimewa.
Demikian juga, sejak runtuhnya Uni Soviet pada 1991 dan pertumbuhan Uni Eropa, bahasa Inggris dan alfabet Roman (Latin) ditetapkan sebagai bahasa pergaulan modern, terutama di Eropa Timur, Kaukasus, dan seterusnya. Dengan cara ini, bahasa Inggris muncul sebagai sarana utama bagi kontestasi politik di Eropa dan di seluruh dunia. Di Eropa, bahasa Inggris dipandang sebagai satu-satunya sarana yang layak untuk kemajuan sosial, merendahkan penutur berbahasa Rusia, sebuah bahasa pergaulan selama itu menjadi sarana komunikasi utama bagi jutaan orang di wilayah tersebut. Para penutur berbahasa Rusia terdegradasi ke status kelas dua, dan dalam beberapa contoh, seperti di Baltik, mereka ditolak untuk memperoleh hak kewarganegaraan dan politisi sayap kanan menyerukan deportasi kepada mereka yang merupakan 30-50 persen dari populasi nasional. Bahasa Estonia dan Latvia, yang diucapkan secara luas sebagai bahasa nasional di era Soviet, dinaikkan derajatnya sebagai bahasa pertama dan bahasa Rusia dilarang penggunaannya di ruang publik. Bahasa Inggris, sebagai bahasa tutur dari kelas atas yang sedang berkembang, dipromosikan sebagai bahasa kedua ketimbang bahasa Rusia. Populasi lokal dan makmur di Baltik ini, seperti di tempat lain di Eropa, berusaha meminggirkan para penutur Rusia yang nenek moyangnya telah hidup di wilayah itu selama berabad-abad.
Bahasa Inggris sebagai bahasa pergaulan adalah sebuah gerakan politik di Eropa Timur, bahasa yang masuk tanpa izin dan menjadi sarana untuk mengeksklusi wacana publik, pendidikan, dan media yang digaungkan oleh para pemimpin politik nasional yang mencari kekuatan politik dengan mobilisasi populasi tertentu yang menggunakan bahasa nasional bukan lingua-franca untuk memajukan kekuasaan politiknya. Meskipun sulit untuk membayangkan setiap penduduk Eropa Timur dipaksa untuk berbicara dalam bahasa lokal atau dipaksa keluar sepenuhnya dari wilayahnya setelah bahasa Inggris semakin mendominasi. Orang-orang Barat tidak mau mengakui bahwa para pendukung gerakan ini telah menempatkan para penutur bahasa Rusia di bawah ancaman berat di Baltik, di seluruh Balkan, wilayah Laut Hitam, dan Kaukasus.
Tuntutan untuk digunakannya bahasa lokal yang berbeda terhadap kalangan minoritas di wilayah yang lebih luas telah berkontribusi pada konflik dan dislokasi sosial ekonomi, serta kekerasan dan perang. Penundukkan populasi umum yang akrab dengan sebuah lingua franca ke bahasa yang diucapkan oleh kelompok –kelompok dominan di negara-negara kecil, telah menyumbang pada marjinalisasi, diskriminasi, dan daya tarik lebih lanjut pada etnosentrisme, seperti yang telah kita lihat di Baltik, Balkan, dan Eropa Tenggara. Selain itu, wilayah-wilayah ini semuanya menderita akibat meningkatnya tingkat kemiskinan, ketidaksetaraan, dan rendahnya kualitas hidup. Mayoritas penduduk tidak merasakan manfaat dari peningkatan kemakmuran, sebaliknya mereka mengalami stagnasi dan mati suri, dimana kondisi ini menarik bagi kepentingan imperialis Barat. Inilah harga yang harus dibayar untuk melayani investasi asing, sekecil apa pun, alih-alih untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan infrastruktur. Di beberapa wilayah pesisir, pembangunan infrastruktur besar, seperti jembatan dan bandara dikembangkan untuk melayani orang asing ketimbang untuk kepentingan penduduk lokal. Tentu saja, ini berkontribusi pada meningkatnya dosis nasionalisme di kalangan penutur bahasa Rusia dan tuntutan untuk dipulihkannya (restoration) kembali Kekaisaran Rusia.
Formula ini adalah resep mujarab untuk menumbuhkan nasionalisme di semua sisi, ketegangan sipil dan kekerasan, yang, pada gilirannya, melayani kepentingan kapitalis internasional. Imperialisme hari ini menggunakan bahasa sebagai sarana perjuangan politik untuk mempercepat kemunculan negara-negara pesaing kecil di satu wilayah. Konstruksi entitas regional, yang berakar pada kesetaraan, mungkin memiliki kapasitas untuk membangun entitas dengan kapasitas yang lebih kuat untuk menantang upaya-upaya imperialisme ekonomi yang mendominasi pasar melalui investasi asing langsung (foreign direct investment) dan memeras nilai lebih dari penduduk dan sumber daya penduduk lokal. Negara-negara Balkan yang dibentuk atas dasar sentimen nasionalisme sempit tidak mampu membangun basis bagi persatuan dan secara terus-menerus berhutang-budi pada kekuatan-kekuatan imperialisme. Kesatuan linguistik, dengan meluasnya pemakaian bahasa Inggris, adalah pendorong utama ekspansi kekuasaan kekaisaran. Tidak diragukan lagi, hak-hak bahasa sangat penting bagi masyarakat adat di seluruh dunia, tetapi mengisolasi mereka dari bahasa utama (bahasa Inggris), tidak memajukan revolusi nasional demokratik, sesuatu yang esensial bagi pembangunan tingkat kesadaran kelas yang lebih tinggi dan kekuatan untuk melindungi ekosistem dari penjarahan kapital internasional.
Seperti negara-negara penjajah kolonial dan kalangan liberal di Eropa Barat tertarik pada multikulturalisme, dimana mereka secara historis memiliki minoritas populasi yang tersubordinasi, mereka kemudian mempromosikan persaingan linguistik di negara-negara pinggiran Eropa dan di Global South dengan mendukung kalangan nasionalis yang menganjurkan tradisi berbahasa yang lebih sempit. Dan selalu saja ada pemimpin politik yang oportunistik, yang bertindak sebagai klien bagi patron kapitalis asingnya, ketimbang memajukan harmoni sosial dan persatuan nasional. Mengerasnya identitas etnis dan nasional, bahasa dan meningkatnya laku beragama yang sempit berkontribusi pada perpecahan dan konflik di Dunia Ketiga, seperti yang kita saksikan dalam perang Balkan pada dekade 1990-an dan krisis yang terus berkembang di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tenggara. Bahasa yang dominan memang merupakan peninggalan kerajaan dan warisan kolonial, dan dalam banyak hal, tetapi tidak semua, menjadi sarana untuk kemakmuran universal. Paradoksnya, di era pasca-kolonial, penduduk yang fasih menggunakan bahasa pergaulan yang dominan, yang ditolak haknya untuk berbicara dalam bahasa daerah di negara tertentu, bisa juga menjadi minoritas tertindas yang rentan terhadap marjinalisasi.
Pada abad ke-20, pilar utama dalam gerakan pembebasan nasional di Rusia pasca-kekaisaran dan Cina adalah pemberian jaminan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right to the self determination) bagi kalangan minoritas nasional. Walaupun diterapkan secara tidak sempurna pemberian jaminan tersebut menyumbang pada keharmonisan nasional dan perkembangan sosialisme. Untuk memperbaiki marjinalisasi bahasa minoritas dan kemampuan membangun negara bangsa yang sanggup melawan penjarahan imperial, maka sangat penting untuk menyediakan kepada seluruh populasi yang tinggal di negara-negara besar hak untuk belajar dan berbicara dalam bahasa tradisional mereka dan pada saat yang sama belajar tentang bahasa pergaulan (lingua franca) yang lebih luas guna kemajuan pembangunan ekonomi dan saling pengertian. Sementara itu, negara-negara yang lebih kecil, misalnya di Balkan atau Pasifik Barat, yang tidak mampu mempertahankan diri secara mandiri, harus mengeksplorasi gagasan pembangunan blok regional untuk melawan imperialisme.
Tak bisa dipungkiri bahwa Balkan hari ini kondisinya jauh lebih buruk ketimbang di era Yugoslavia, karena banyak penduduk terbaik dan tercerdas mereka menjadi buruh migran di luar negeri dengan upah rendah. Kita tentu dapat menerapkan model Balkan pada basis global, khususnya Dunia Ketiga. Kita perlu menginterogasi dan mencari tahu mengapa dan bagaimana pembatasan hak-hak berbahasa telah menyebabkan kalangan minoritas kehilangan hak asasinya dan hak menentukan nasib sendiri. Jelas, menyangkal hak-hak berbahasa adalah resep untuk permusuhan dan persaingan. Secara bersamaan, media kapitalis Barat dan kebijakan-kebijakan publik ikut mempromosikan perbedaan di Eropa dan di luarnya yang membahayakan persatuan nasional. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendefinisikan, melalui lensa kritis, faktor-faktor yang berkontribusi pada krisis linguistik dan perbedaan etnis sambil membangun negara yang lebih kohesif dengan pemberian hak yang sama kepada semua. Bahasa adalah instrumen kebijakan luar negeri imperialis dan kita membutuhkan pemahaman yang lebih jernih tentang penggunaannya untuk memajukan kemerdekaan sejati yang berakar pada revolusi nasional demokratik.***
Immanuel Ness adalah profesor ilmu politik di Brooklyn College, City University of New York (CUNY). Prof. Ness adalah juga editor dari The Journal of Labor & Society, dan menulis puluhan buku dan artikel ilmiah, di antaranya Southern Insurgency: The Coming of the Global Working Class (2015) dan Immigrants Unions & The New US Labor Market (2005).
