BEBERAPA waktu lalu, IndoPROGRESS menurunkan artikel bertajuk Mengapa Kami Menolak Panas Bumi di Gunung Slamet? Tulisan itu, seperti biasanya tulisan yang muncul di laman ini, memicu kontroversi: setuju dan tidak setuju. Yang menarik adalah pada pertanyaan “apa solusi yang ditawarkan?”
Pertanyaan soal solusi ini, tampaknya wajar. Apalagi di tengah-tengah banjir opini di era media sosial saat ini, sehingga sekadar melontarkan kritik tanpa memberikan solusi alternatif bisa dianggap nyinyir, tanda tak mampu, atau pokoknya gak suka aja (haters).
Editorial ini tidak hendak membahas soal makna Kritik itu, tapi mau meladeni pertanyaan soal solusi, khususnya solusi kiri atas persoalan sosial-ekonomi-politik yang terjadi sehari-hari.
Kalau ditanya soal solusi, maka ada dua hal yang harus segera kita pahami berkaitan dengan pertanyaan itu. Pertama, solusi yang bagaimana yang dibutuhkan? Kedua, apakah solusi yang dibutuhkan itu harus sesegera mungkin berimplikasi praktis pada kehidupan sehari-hari? Nah di sini, kita mesti membedakan dua jenis solusi: (1) solusi yang bersifat teknokratis dan (2) solusi yang bersifat ekonomi-politik.
Solusi teknokratis berkaitan dengan hal-hal kebijakan praktis, yang disusun, direncanakan dan dikerjakan oleh para intelektual teknis (akademisi dan birokrat), dengan melibatkan seminimal mungkin partisipasi rakyat. Dalam kasus artikel di atas, tampaknya solusi yang dibutuhkan itu adalah solusi teknokratis ini: kalau Anda tidak setuju dengan proyek panas bumi tersebut, apa alternatif yang Anda tawarkan? Masak Anda menolak listrik? Mau hidup seperti apa tanpa listrik?
Dari wataknya, solusi teknokratik ini tidak mempertanyakan alasan-alasan ekonomi-politik atau struktural di balik setiap penyusunan atau pelaksanaan kebijakan. Sistemnya sudah benar, kebijakannya atau agensinya yang bermasalah. Utang luar negeri itu, misalnya, tidak bermasalah asalkan digunakan untuk kepentingan investasi, tidak dikorupsi dan proyeknya tidak diselewengkan. Dan orang-orang atau para aktivis kiri biasanya dianggap paling payah dalam soal solusi teknokratik ini. Solusi kiri dituduh terlalu umum, bombastis, dogmatik, omong doang (omdo) dan karena itu tidak bisa diterapkan dalam kebijakan praktis.
Tapi, bagaimana jika bukan hanya kebijakannya atau agensinya yang bermasalah tapi sistemnya itu sendiri yang merupakan sumber dari masalah tersebut? Di sini kita dituntut untuk menawarkan solusi ekonomi-politik, yakni solusi yang melampaui keberadaan sistem itu sendiri. Sederhananya begini, apapun solusi yang ditawarkan sebagai alternatif dari proyek panas bumi itu pasti akan bermasalah bagi lingkungan hidup dan sosial warga terdampak langsung dan tidak langsung, selama sistem yang berlaku adalah sistem kapitalisme. Sebab, kapitalisme hanya mengejar keuntungan semaksimal mungkin tanpa henti dan kompetisi tiada akhir, sehingga solusi teknokratik pastilah hanya akan memfasilitasi cara kerja kapitalisme tersebut.
Solusi ekonomi-politik dengan demikian haruslah solusi yang yang non-kapitalistik. Apa itu? Sebelum menjawabnya, saya ingin mengingatkan bahwa kapitalisme itu bekerja atas dasar logika keuntungan dan kompetisi (profit logic and competition). Anda inves dana Rp. 1000., untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.100., Tidak ada investor yang tidak ingin meraup keuntungan dari investasinya, apapun agama, etnis, suku-bangsa, warna kulit, maupun keyakinan politiknya. “Akumulasi, akumulasi, itulah nabi-nabi mereka”, kata Karl Marx. Jika ada yang berani gila tidak mau meraup keuntungan sepeser pun dari investasinya, pasti dia akan digilas bangkrut oleh investor pesaingnya. Dan jangan bayangkan persaingan ini berlangsung secara indah, penuh tepo seliro. Persaingan ini berlangsung dengan segala cara. Bisa melalui permainan harga, kolusi dengan aparat negara, memanfaatkan sentimen agama, etnis, rasa, suku bangsa, perbedaan politik, dengan cara-cara damai mapun dengan cara-cara kekerasan bersenjata, pembunuhan, genosida, dst. Inilah hukum besi kapitalisme.
Nah solusi non-kapitalistik itu berarti adalah solusi yang tidak berdasarkan pada logika keuntungan dan kompetisi tadi. Ada yang menyebutnya logika pembangunan manusia (logic of human development). Logika ini berdasarkan pada solidaritas sesama manusia; partisipasi rakyat yang seluas-luasnya pada pembuatan, pengambilan, dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan hak dasar hidupnya; redistribusi kekayaan ekonomi sebesar-besarnya; serta demokratisasi seluas-luasnya atas akses pada sumberdaya ekonomi, sosial, dan kultural.
Kalau ada yang bertanya, apakah solusi ini bisa diterapkan? Jawabannya tentu saja bisa!***
