Otokritik, untuk Pendidikan dan Diri Sendiri

Print Friendly, PDF & Email

SUARA lonceng penanda usainya Ujian Nasional mata pelajaran Geografi, belum benar berkumandang. Namun, kerumunan berseragam hitam putih, hilir mudik dengan raut penuh kelegaan di lapangan Sekolah Dasar Negeri Tilil, Kota Bandung. Di antara mereka saling sambut membahas soal-soal tadi, sisanya memilih segera menyambangi halaman parkir. Satu dari mereka, seorang pria, terlihat sibuk dengan ponselnya sembari membuka bagasi skuternya.

Tiada yang menonjol dari pria yang saya temui. Hanya rambutnya mulai memutih karena hampir menginjak setengah abad. Sedikit terkejut ekspresinya waktu ditanya soal ujian hari itu. Ceceng (47) menyambut dengan jawaban “Lieur ningali soalna ge, tapi da kumaha?” dilanjut dengan tawa kecil.

Kami menepi, duduk tidak jauh dari lokasi parkir. Ceceng mengaku bekerja disalah satu instansi pemerintah di Kota Bandung. Keberadaannya di sini tak lain untuk menyelesaikan program paket C-nya. Karena beberapa alasan, ia mengaku tidak memperioritaskan pendidikan dulu. Alasan ini juga yang membuatnya hengkang dari bangku SMA hampir empat dekade lalu. “Kalau sekarang sudah banyak tuntutan, salah satunya ijazah. Makanya saya ikutan ini,” sautnya.

Ketatnya tata laksana ujian, membuat ia sangat mempersiapkan matang-matang ragam kebutuhan. Mulai dari alat tulis, sampai materi-materi yang akan diuji. Bahkan ia sengaja membeli buku paket SMA. Hal ini bukan perkara baru baginya, setahun ke belakang ia juga melakukan hal yang sama di ujian paket B.

Obrolan kami terhenti, Ia mendapat panggilan untuk kembali ke jawatan. Ceceng bilang ada tugas yang harus ia selesaikan. Sebelum jelas ia memutar kemudi, kami berjanji untuk bersua di kemudian hari.

***

Tidak sulit untuk menemukan Ceceng di siang yang terik itu. Sebuah lapak kopi seberang SDN Tilil ia sambangi. Berharap tegangnya dapat sedikit terobati sebelum menghajar soal-soal. Sedikit berbasa-basi, saya bertanya apa yang dia lakukan saat sampai di kediamannya. “Langsung belajar. Ah tapi enggak lama. Satu jam pun sudah pusing.”

Beruntung anak-anaknya siap mendampingi saat ia kehabisan akal. Tidak hanya itu, kolega sejawat juga memberinya banyak dukungan. Selama tiga hari ia diberi izin memalingkan muka selepas makan siang dari kantornya ke lokasi ujian. Namun, bukan berarti libur, saat sore menjelang ia mesti kembali dan menyelesaikan sisa tugasnya.

“Semangat. Ya saya mah semangat buat ngejalanin ini. Saya enggak mau ketinggalan!” Tidak lama dari political statement itu menggetarkan hati saya, lonceng SDN Tilil ikut bergetar. Seolah memanggil Ceceng untuk membuktikannya.

Tidak hanya Ceceng, 54,6 juta pekerja masih memegang ijazah sekolah dasar per 2016. Sebelumnya pada 2015 Badan Pusat Statistik pernah mencatat, lebih dari separuh tenaga kerja negara ini di dominasi lulusan sekolah dasar dan menengah pertama. Kehadiran Program Kejar Paket seperti yang dilakoni Ceceng sebenarnya adalah alternatif penyetaraan kopetensi atau bahkan sebagai sarana untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

***

Sebenarnya narasi di atas merupakan draf hasil liputan selagi saya menyelesaikan program magang di salah satu media, 1.5 tahun lalu. Senyum-senyum miris perihal frame yang diangkat dalam narasi tersebut. Pantas saja, pihak redaksi tak berkenan menaikkan ke halaman medianya. Bingkai yang tidak sengaja terbangun menjadi cerminan dari cara pandang Frederich Taylor dalam bukunya “The Principles as Scientific Management” (1912). Lewat kacamata ini manusia diasosiasikan sebagai mesin istimewa. Di mana ia memiliki seperangkat mekanisme yang dapat diadaptasikan dalam kebutuhan industri modern.

Antonio Gramsci via tulisan “Americanism and Fordism” mengatakan cara pandang tersebut merupakan eksperimen dari kapitalis Amerika untuk mendisiplinkan para pekerja. Lanjutnya, hal ini dicapai lewat spesialisasi mekanis dengan metode yang mengutamakan efisiensi. Atau dalam kasus ini, penulis sederhanakan menjadi; Pendidikan beserta standarnya hanya berguna untuk kebutuhan diri agar diterima di dunia kerja.

Sejenak dalam benak saya tergambar ilustrasi; Industri dan korporasi adalah sekelompok bocah yang punya sepeda. Mereka yang tidak punya sepeda, tidak bisa bermain bersama kelompok itu. Satu-satunya jalan adalah punya sepeda, yang bisa dibeli di toko. Dalam kasus ini toko sepeda berperan menjamin si anak itu diterima dalam pergaulan. Kurang lebih sama halnya dengan peran pendidikan di negara kita ini.

Momok pasar bebas yang berada di benak kita bersama, sedikit banyak menumbuhkan kesadaran akan kondisi dunia yang kian kompetitif. Lorenz (2012) juga menceritakan, fenomena ini ditandai pemberian nilai tertinggi pada uang (finansialisasi) akan memberikan efisiensi optimal bagi individu baik sebagai konsumen maupun sebagai pemilik harta pribadi. Perubahan ini sukses menggeser hal-hal yang sebelumnya dianggap sebagai hak warga negara –semisal pendidikan dan kesejahteraan— menjadi seperangkat komoditas. Dengan kata lain, kita harus membeli layanan jasa yang sebelumnya merupakan hak dasar kita.

Diorama ini seolah menari-nari dalam benak masyarakat hingga menghegemoni. Bahwa ijazah adalah surat sakti penjamin dari pribadi yang piawai mengarungi hidup. Semangkin tinggi pendidikannya, semakin bertambah nilai gunanya dalam masyarakat. Bahkan kian ternama –kalau bisa dari luar negeri— instansi pendidikan ini, kian besar juga kesempatannya diterima dalam bursa tenaga kerja.

Di sisi lain, kita seolah tidak sadar bahwa kebanyakan penyedia layanan pendidikan kita, berkontribusi besar kepada tingginya pengangguran terdidik. Para pelajar yang diiming-imingi mampu bersaing secara global lewat iklan-iklan kampus, tidak menyadari lapangan minimnya lapangan kerja yang dapat menyerap. “Kalian sarjana, buatlah lapangan kerja sendiri,” ungkapan ini yang jadi legitimasi segala ketidakmampuan instansi-instansi pendidikan tersebut.

Terlepas dari besarnya minat masyarakat dalam mengakses pendidikan –lebih tepatnya memperoleh ijazah— instansi pendidikan memiliki kewajiban dalam membuka kemerdekaan pemikiran kritis, dan kehidupan bersama yang demokratis dan substantif. Giroux dan Giroux (2006) menjelaskan perihal tugas pendidikan tidak hanya membekali lulusannya dengan aneka keterampilan memasuki lapangan kerja. Namun, menjadikan insan-insan ini mampu memperjuangkan kehidupan baru dengan kontribusi nyata dalam melawan hegemoni ideologi dominan.

Walau terdengar utopis, hal ini tentu tidaklah mustahil. A. Supratiknya dalam tulisannya bertajuk “Pedagogi Kritis dan Pendidikan Tinggi” (2016) memberikan dua langkah strategis yang dapat dipraktikkan menggapai cita-cita luhur ini. Pertama untuk penerapan pembelajaran berbasis pengalaman oleh instansi pendidikan. Pengalaman-pengalaman bersosial yang diterima peserta didik dan pendidik ini, nantinya melahirkan serangkaian dialektika dalam membentuk dan mereproduksi pengetahuan baru. Lalu hal yang wajib dilakukan berikutnya soal penyadaran mengenai ragam aspek dalam kehidupan –termasuk pendidikan— adalah ring tinju dari ragam kepentingan dan kekuatan. Sebagai insan yang tengah menimba atau mendistribusikan ilmu, kita perlu terbiasa menanyakan (1) Menurut siapa pengetahuan ini?; (2) Siapa yang diuntungkan dari pengetahuan ini?; (3) Siapa yang akan jadi korban dari pengetahuan ini?

***

Tanpa mengecilkan kebesaran tekad dan semangat dari Bapak Ceceng, yang saya temui dulu. Saya hanya menceritakan potret dunia pendidikan dari kacamata minus ini. Adapun Pak Ceceng dan saya, atau bisa jadi Anda, adalah korban dari segala ketidaktahuan kita selama ini.***

 

Penulis adalah mahasiswa Universitas Islam Bandung


comments powered by Disqus