Kredit ilustrasi: Alit Ambara (Nobodycorp)
SOSOK Aidit selalu populer setiap peristiwa Gestok/65 digulirkan dalam pertarungan wacana. Di tingkat akar rumput, banyak yang menilai dan menghakiminya tanpa mengenal sejarah dan kontribusinya terhadap bangsa Indonesia. Masyarakat awam yang ‘fakir’ literasi, aparatur negara dan mereka yang telah Anti-PKI/Komunis secara turun-menurun akan menerima informasi begitu saja, bahkan tidak sedikit akademisi yang turut serta memandangnya sebelah mata.
Fotonya terpampang di banyak media sosial, parasnya bengis, dingin dan penuh dosa. Film propaganda Pengkhianatan G30S/PKI juga berhasil membuat sosoknya yang kejam dan akrab dengan kepulan asap rokok—tiap gestur dan dialognya memberi kesan layaknya iblis berwujud manusia, penuh tipu muslihat. Stigma Aidit sebagai dalang dari gerakan 30S yang Anti-Pancasila sukses dikonstruksi oleh Orde Baru (Orba) dan bertahan sampai detik ini—menghapus lembaran jasa dan perjuanganya terhadap kaum buruh tani, rakyat miskin kota dan orang tertindas pada umumnya. Untuk itu, penulis merasa perlu mengkritisi wacana yang bergulir tentang PKI dan sosok Aidit dan pandanganya terhadap Pancasila, agar masyarakat luas lebih adil, kritis. Harapan dari ringkasan ini pembaca dapat keluar dari belenggu dokrin Orba.
Aidit dan Perjuangan Politik Rakyat
Namanya pemberian keluarganya adalah Achmad Aidit. Ketika sadar akan potensinya dalam kancah gerakan politik, ia berganti nama menjadi Dipa Nusantara Aidit, kerap disapa DN Aidit. Achmad Aidit lahir disaat gerakan pemuda dan organisasi intelektual yang berorientasi melawan kolonialisme mulai bermekaran, pada 30 Juli 1923 di Belitung, Sumatera Selatan. Ia dibesarkan dari keluarga terhormat dan berkecukupan. Bertolak dengan kengerian yang digambarkan Orba, Aidit kecil dan remaja adalah anak periang, aktif, pembelajar dan pelindung keluarga. Banyak teman sebayanya menilai sosoknya sebagai remaja yang terbuka dan mudah bergaul, rajin mengaji dan mengumandangkan azan di masjid kampungnya.
Masa muda Aidit diisi dengan pergaulan yang produktif. Ia kerap bergaul dan berdampingan dengan buruh-buruh yang berada dua kilometer dari kediamannya, Gemeenschappelijke Mijnbouw Mattschappij Billiton, sebuah perusahaan timah yang dikuasai Belanda. Dari pergaulan itu, Aidit belajar dan memahami bahwa buruh menjadi objek kapitalisasi dan alas kolonialisme Belanda. Pengalaman itu juga membentuk ciri gerakan politiknya. Karir politiknya dimulai saat berjumpa Persatuan Timur Muda (Pertimu), sebuah perkumpulan pemuda yang diprakarsai oleh Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Dr. Adenan Kapau Gani. Semangat perjuangan dan intelektualismenya yang tinggi kemudian mengantarkanya menjadi ketua umm Pertimu.
Dalam usaha heroik pemuda yang penuh hasrat kemerdekaan, Aidit terlibat dalam penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok. Sebelum pecahnya peristiwa tersebut, ia tergabung dalam Pemuda Asrama Mahasiswa Menteng 31. Ketika Musso pulang dari Rusia, hasrat politik Aidit menuju revolusi Indonesia semakin tak tertahankan. Musso hadir dengan agenda aksi yang menjanjikan dan terukur. Sebulan setelah kedatangan Muso, meletup Peristiwa Madiun pada 1948—sebuah kejadian sporadis—berbuah cap PKI sebagai dalangnya. Aidit terpaksa menghilang. Simpang siur keberadaannya, ada yang mengatakan ia lari ke Vietnam Utara, ada juga yang percaya bahwa ia bersliweran Jakarta-Medan dalam pelarian[1].
Di sekitaran tahun 1950, Aidit kembali tampil ke publik. Ia tak sendiri. Ia menggandeng dua kamerad-nya, Njoto dan Lukman, mereka menjadi semacam trio, tiga serangkai atau semacam “trisula” PKI berikutnya. Setelah peristiwa Madiun, PKI sudah hampir ‘amburadul’ dan tercecer kekuatanya. Bersama Nyoto dan Lukman dengan cekatan Aidit mengambil langkah progresif dan mengonsolidasi kekuatan partai. Dan tak lama berselang tiga serangkai ini menduduki kursi kepemimpinan partai dari generasi tua, pimpinan Alimin dan Tan Ling Djie, dan sukses membawa PKI mendulang 6,1 juta suara dan menduduki peringkat ke-4 terbesar pada pemilu tahun 1955.
Aidit membawa harapan besar bagi kaum tersisih di Indonesia, kaum tani, serikat buruh dan mereka yang mendambakan keadilan. PKI yang dipimpinnya, tidak seperti partai politik hari ini yang penuh dengan janji retorika ilusif, frasa perjuangan rakyat dibuktikannya melalui program tanah untuk rakyat, tanah-tanah yang dikuasi borjuis diambil alih dan berikan untuk kemakmuran rakyat kecil untuk dinikmati bersama dan dikelola secara kolektif, mendorong usaha program Reforma Agraria.
Perlu diketahui bahwa Aidit adalah seorang intelektual-organik tulen, tidak hanya mengorganisir ia juga seorang pembelajar dan penulis produktif. Dari kecerdasannya lahir banyak karya yang ilmiah, terutama soal ilmu Marxisme yang telah mengilhami ribuan rakyat untuk melawan neo-kolonialisme dan dan neo-imperialisme beserta kaki tangannya di dalam negeri.
Aidit, Agama dan Pancasila
Yang tidak banyak diketahui bahwa Aidit adalah seorang muslim progresif—yang faseh baca Qur’an dan seorang muazin masjid di kampungnya Belitung. Ketika ia bergulat dalam politik nasional—komunisme seakan meluluhlantahkan pribadinya sebagai mukmin dan ekspresi politik—melawan ‘kedzaliman’ penguasa (borjuis serakah, neokolonialisme, neoimperialisme) tak dimaknai lawan politik sebagai sebuah ikhtiar Amar Ma’ruf Nahi Munkar.
Label komunis ateis dan anti Pancasila merupakan hal yang melekat pada Aidit di mata lawan politiknya. Kenyataanya Aidit tak pernah pandang bulu dalam menggandeng kawan perjuangan. Ia tak melihat perbedaan agama atau ras, selama ia memegang erat garis perjuangan rakyat ia adalah kamerad sejatinya. Di hadapan partai lain, PKI adalah partai yang terkenal ketat dalam melakukan rekuitmen, moral komunis yang asing dengan poligami bahkan sempat jadi cekcok Aidit dengan Njoto yang sudah beristri namun merajut kasih dengan gadis Rusia.
Soal urusan Pancasila—pandanganya dapat kita temukan dalam substansi politik diberbagai pertauatanya. Sikapnya yang dianggap ambivalen dibela PKI lewat buku berjudul “Aidit Membela Pantja Sila” dan dalam wawancaranya dengan Solichin Salam, koleksi Komando Operasi Tertinggi (KOTI) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Kini arsip tersebut terbuka untuk publik, dari situ dapat kita ketahui isi kepala Aidit terkait Agama dan Pancasila.
Kesempatan Solichin Salam mewancarai DN Aidit ketua CC PKI, benar-benar tak disia-siakannya. Ia secara sistematis berusaha menguak habis pandangan PKI tentang persoalan agama dan Pancasila—yang kemudian Hasil wawancara dimuat majalah Pembina pada tanggal 12 Agustus 1964. Saya cantumkan kembali petikan wawancara itu yang diberi tajuk: “PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila”.
Benarkah PKI menerima Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia? Bagaimana pendapat Saudara mengenai sila Ketuhanan Yang Maha Esa?
PKI menerima Pancasila sebagai keseluruhan. Hanya dengan menerima Pancasila sebagai keseluruhan, Pancasila dapat berfungsi sebagai alat pemersatu. PKI menentang pemretelan terhadap Pancasila. Bagi PKI, semua sila sama pentingnya. Kami menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam rangka Pancasila sebagai satu-kesatuan. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan kenyataan bahwa jumlah terbanyak dari bangsa Indonesia menganut agama yang monoteis (bertuhan satu).
Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Sukarno dalam buku Tjamkan Pantja Sila, “pada garis besarnya, grootste gemene deler dan kleinste gemene veelvoud.. bangsa Indonesia.. percaya kepada Tuhan” di samping “Ada juga orang yang tidak percaya kepada Tuhan…” Sebagaimana juga Bung Karno, kaum komunis Indonesia juga sependapat bahwa ada golongan agama yang tidak percaya kepada Tuhan sebagaimana ditegaskan Presiden Sukarno dalam buku tersebut di atas sebagai berikut: “Agama Budha tidak mengenal begrip Tuhan… Budha berkata tidak ada, tidak perlu engkau mohon-mohon, cukup engkau bersihkan engkau punya kalbu daripada nafsu dan dia sebut delapan nafsu… dengan sendirinya engkau masuk di dalam surga…”.
Dengan menerima sila Ketuhanan berarti di Indonesia tidak boleh ada propaganda anti-agama, tetapi juga tidak boleh ada paksaan beragama. Paksaan beragama bertentangan dengan sila Kedaulatan Rakyat. Juga bertentangan dengan sila Kebangsaan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial. Orang Indonesia yang tidak atau belum beragama, ia tetap bangsa Indonesia, tetap manusia yang harus diperlakukan secara adil dalam masyarakat. Tentang ini dengan tegas dikatakan oleh Presiden Sukarno bahwa “ada perbedaan yang tegas antara keperluan negara sebagai ‘negara’ dan ‘urusan agama’.”
Apakah benar ajaran Marxisme tidak mengakui adanya Tuhan, serta berpendapat bahwa agama adalah candu bagi rakyat?
Marxisme adalah ilmu dan salah satu bagiannya ialah Materialisme Historis, yang menjelaskan hukum-hukum perkembangan masyarakat dan juga akar-akar sosial dari agama. Materialisme Historis menjelaskan secara ilmiah mengapa ada orang-orang yang memeluk agama. Kami berpendapat, agama yang dianut masing-masing orang adalah masalah pribadi. Karena PKI berdasarkan Marxisme, dan karena itu memahami dengan baik akar-akar sosial dari agama, maka anggota-anggota PKI menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama. Marxisme sebagai ilmu, sama seperti ilmu-ilmu lainnya, tidak menyoalkan apakah individu atau seseorang beragama atau tidak.
Dalam sejarah manusia, ada bukti bahwa agama memainkan peranan revolusioner. Misalnya agama Nasrani. Di zaman perbudakan, golongan budak yang beragama Nasrani melakukan perlawanan terhadap kaum pemillik budak, dan agama Nasrani bisa membangkitkan massa budak. Juga dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, partai-partai politik yang beraliran agama aktif dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda. Misalnya Sarikat Islam. Dan bagi PKI yang mendasarkan diri pada Marxisme, adalah sepenuhnya sesuai dengan Marxisme untuk bekerjasama dengan partai-partai agama yang revolusioner, baik dulu maupun sekarang.
Jadi, apakah agama itu candu bagi rakyat atau tidak harus kita lihat secara kongkrit. Jika agama digunakan untuk memperkuat kolonialisme, misalnya memperkuat kedudukan neo-kolonialisme Amerika Serikat atau memperkuat kedudukan neo-kolonialisme “Malaysia”, maka agama betul sebagai candu untuk rakyat. Tetapi jika agama digunakan untuk menghantam kolonialisme, neo-kolonialisme, feodalisme dan kapitalisme, maka hanya orang gila sajalah yang mengatakan bahwa agama adalah candu bagi rakyat.
Apakah PKI cukup sadar terhadap kenyataan bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia memeluk agama Islam?
Kami cukup sadar. Karena itulah diperlukan Pancasila dan faktor “A” (Agama) dalam Nasakom. Kami bukan hanya menyetujui gagasan Nasakom melainkan juga sebagai unsur “Kom” mengadakan kerjasama dengan partai-partai, organisasi, serta perseorangan yang mewakili unsur “A” demi persatuan nasional dan perkembangan revolusi Indonesia.
Apakah PKI pro agama ataukah terang-terangan anti-agama?
PKI adalah partai politik. Benar apa yang Saudara katakan bahwa banyak anggota PKI memeluk agama. Saya dapat pastikan, di dalam PKI terdapat lebih banyak orang yang menganut agama Islam daripada di dalam suatu partai Islam yang kecil. Tetapi, hubungan anggota PKI yang beragama dengan Tuhannya tidak bisa diwakili CC PKI, sebagaimana halnya Dewan Partai dari partai-partai politik yang berdasarkan agama tidak bisa mewakili anggota-anggotanya dalam hubungan dengan Tuhan. Menurut Anggaran Dasar PKI, PKI tidak melarang anggotanya memeluk suatu agama asal saja anggota-anggota PKI itu menjalankan program dan politik PKI yang melawan imperialisme dan feodalisme dan bertujuan membentuk masyarakat tanpa kelas dan tanpa exploitation de l’homme par l’homme.
Berbedakah pembangunan masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila dengan ajaran-ajaran Marxisme?
Kita sekarang berada dalam tahap pertama revolusi, yaitu tahap nasional-demokratis, belum dalam tahap kedua, yaitu tahap sosialis. Apakah berbeda atau tidak pembangunan masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila dengan yang berdasarkan Marxisme-Leninisme, hal ini akan kita ketahui kalau kita sudah sampai pada tahap kedua nanti. Tetapi karena pembangunan masyarakat sosialis berdasarkan Pancasila adalah pembangunan masyarakat tanpa exploitation de l’homme par l’homme, masyarakat adil dan makmur, maka sejak sekarang bisa saya katakan bahwa pembangunan masyarakat demikian sesuai dengan tujuan Marxisme.
Bagaimana pendapat Saudara mengenai agama Islam, apakah ajaran-ajarannya progresif revolusioner ataukah sudah out of date? Organisasi-organisasi Islam manakah yang progresif revolusioner?
Out of date atau tidak, hal ini tergantung pada revolusionerkah atau tidak. Jika tidak revolusioner, maka ia adalah out of date. Juga partai komunis, seandainya ia tidak revolusioner, maka ia juga out of date, yang berarti pada hakekatnya ia bukan partai komunis sekalipun namanya partai komunis. Mengenai organisasi Islam mana yang progresif revolusioner, saya tidak bisa menjadi hakim dan memutuskannya. Hal ini tergantung pada tindak-tanduk organisasi-organisasi Islam itu sendiri[2].
Penutup
Dari petikan wawancara di atas perlu kita pahami konteks politik di satu sisi dan bagaimana aktualisasi politik Aidit di sisi lain, agar tidak terjebak dalam kubangan frasa yang telah di ‘rujak’ oleh lawan politik dan menemukan pandangan objektif dari sikap Aidit terhadap Agama dan Pancasila.
Kini kita menyaksikan bagaimana populisme Islam Politik telah dan akan terus didompleng oleh oligarki partai politik, juga militer yang mulai mencari panggung di beberapa momentum penting. Istilah komunis yang demikian mengerikan dan kadang lucu di mata rakyat dunia maya musti ditarik simpul kacaunya, agar proses pembangunan wacana kiri tidak digoreng bersamaan dengan isu ini. Kita punya agenda besar perihal land reform, penegakan HAM, perjuangan menentukan nasib sendiri bagi 1,8 juta rakyat Papua Barat, dan lain-lainnya yang ditengarai oleh sistem ekonomi-politik liberal yang demikian represif.
Diperlukan semacam garis besar yang mampu merajut beragam isu akar rumput dan mendobrak isolasi hukum parsial yang berimbas pada fragmentasi gerakan. Setidaknya apa yang ditawarkan oleh Muhamad Ridha dua tahun lalu dalam artikelnya soal Program Minimum di IndoPROGRESS, dapat secepetnya didiskusikan secara serius sampai pada level konsolidasi gerakan yang terukur dan memiliki signifikansi yang berarti. Dari sini, saya berpendapat tampaknya kita tak lagi bisa berharap pada mereka yang dianggap melakukan infiltrasi ke dalam lembaga-lembaga Negara. Ada harapan, namun kecil. Yang justru menonjol adalah disintegrasi di antara aktivis gerakan kiri dan mereka yang mengaku membagi tugas di dalam piranti kekuasaan. Plus, saya merasa miris melihat terkaparnya kekuatan organisi buruh yang tergantikan dengan ormas-ormas fasis religius.
Ayo segera bersatu, bergerak, dan berlawan.***
Penulis adalah pegiat Forum Islam Progresif dan Anggota Sarekat Stundent Demokratik
————-
[1] http://historia.id/buku/misteri-tiga-orang-kiri Diunduh pada tanggal 02 Oktober 2017, Pukul 16:00.
[2] http://historia.id/modern/wawancara-dn-aidit-pki-menentang-pemretelan-terhadap-pancasila Diunduh pada 02 Oktober 2017, Pukul 18:00.
