Sisi lain Pilkada Jakarta: Kembali Surutnya Kapitalisme Negara?

Print Friendly, PDF & Email

Presiden Jokowi dan Gubernur Ahok di proyek MRT. Kredit foto: www.suaraislam.com

 

SETELAH Pilkada berlalu, ada beberapa aspek menarik tentang Jakarta yang luput dari diskusi. Politik identitas, agama dan politik elektoral menjadi isu dominan. Akibatnya ada beberapa aspek penting yang terabaikan. Salah satunya adalah tentang modal dan kebijakan pembangunan.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) banyak dikritik membela kepentingan konglomerat. Seperti yang ditulis Ian Wilson, Gubernur Ahok dekat dengan pengembang besar seperti Agung Podomoro, Agung Sedayu dan Sinar Mas[1]. Kebijakan penggusuran kemudian melengkapi kritik terhadap Ahok. Ia dituding membela yang besar dan meminggirkan orang miskin. Bahkan ada lelucon dan meme yang menuding Ahok bukan Gubernur Jakarta, tetapi Gubernur Podomoro. Kebijakan Ahok seperti reklamasi, dianggap memberikan keuntungan bagi konglomerat macam Agung Podomoro.

Benarkah Ahok membela perusahaan besar? Perusahaan apa yang diuntungkan oleh Ahok? Tulisan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menikmati kebijakan Ahok adalah perusahaan milik negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Joko Widodo (Jokowi), Ahok justru memfasilitasi dan membesarkan BUMN dan BUMD. Banyak pihak mengkritik Ahok membangun Jakarta berdasarkan paradigma neoliberal. Saya justru melihat, Ahok dan juga Jokowi, membangun Jakarta dengan mengandalkan negara.

 

Kembalinya kapitalisme negara

Melanjutkan rintisan Jokowi, untuk melaksanakan programya, Ahok tidak hanya menggunakan birokrasi saja, tetapi juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dari tahun 2013-2015, total penyertaan modal Pemprov DKI untuk BUMD sebesar Rp. 12,72 triliun. Bandingkan pada masa Foke (Fauzi Bowo), tahun 2007-2012, penyertaan modal hanya Rp. 1,12 triliun[2]. Total penyertaan modal Pemprov DKI Jakarta di seluruh BUMD, yang dihitung berdasarkan ekuitas, mencapai lebih dari Rp. 20 triliun[3]. Jika saja majalah Forbes juga mencatat perusahaan milik negara, maka Pemprov DKI Jakarta akan berada di peringkat atas daftar 50 orang terkaya di Indonesia.

Oleh Jokowi dan Ahok, BUMD milik DKI Jakarta dikelola seperti birokrasi. Lelang jabatan dan monitoring secara ketat juga diterapkan pada direksi BUMD. Banyak direksi yang akhirnya dicopot karena tidak mampu mencapai target. Strategi lain adalah dengan menambah penyertaan modal ke BUMD. Ahok secara khusus meningkatkan efisiensi belanja di APBD sehingga Pemprov DKI bisa menghemat anggaran. Sisa anggaran ini kemudian dipergunakan untuk menambah modal BUMD.

Bekerja dengan BUMD tentu memiliki sejumlah keuntungan. Diantaranya proyek lebih cepat dilaksanakan. Soal tender, misalnya, BUMD mengikuti aturan internal. Lebih cepat daripada birokrasi yang terikat dengan peraturan tender yang lebih panjang dan lebih kompleks. Selain itu, BUMD juga berada di bawah kontrol Gubernur langsung. Bila gagal mencapai target, maka Gubernur bisa langsung mencopot dan mengganti dengan manajer lain yang lebih baik.

Salah satu contoh dipergunakannya BUMD adalah pelayanan busway. Dulu busway dikelola oleh unit di bawah pemerintah, dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pelaksananya adalah perusahaan swasta yang menjadi kontraktor BLUD busway. Pada masa Jokowi, strategi ini diubah. Pemerintah langsung menjadi penyedia dan operator busway dengan membentuk PT Transjakarta pada Maret 2014. Beberapa kontrak kerjasama dengan perusahaan bus yang bermasalah dihentikan. Pada akhir 2016, PT Transjakarta memiliki 1022 bus. Ditargetkan, akhir 2017, PT Transjakarta akan mengoperasikan 2.590 bus.[4]

Kehadiran PT Transjakarta membuat perusahaan transportasi kalang kabut. Dulu transportasi dikuasai oleh sektor swasta. Pemerintah hanya mengatur soal trayek dan perijinan. Tetapi kini Pemprov DKI Jakarta turun langsung melalui PT Transjakarta. Sebagai regulator, Pemprov DKI juga memasang standar yang tinggi bagi perusahaan swasta setara dengan busway. Akibatnya, banyak perusahaan swasta yang terancam bubar. Apalagi seperti Metromini yang dimiliki perorangan dengan pelayanan yang sangat buruk. Pilihan bagi mereka hanya bergabung dengan PT Transjakarta dan mengikuti standarnya atau bangkrut.

Secara umum, Jokowi dan Ahok memimpin Jakarta dengan model negara pembangunan. Pemerintah terlibat aktif dalam berbagai pelayanan publik yang sebelumnya diserahkan kepada swasta. Instrumen utama tidak hanya birokrasi tetapi juga BUMD. Pembangunan dijalankan berdasarkan perencanaan rasional dan teknokratis yang telah dibuat.

 

BUMD dan proyek infrastruktur

Untuk melihat bagaimana BUMD Jakarta bekerja, saya melihat pada beberapa proyek infrastruktur besar. Sebagian BUMD merupakan perusahaan besar sehingga memang hanya mengambil proyek besar. Selain itu, pada sejumlah proyek besar BUMD juga bersaing dengan kepentingan oligarki.

Pertama, soal reklamasi. Perusahaan milik konglomerat memang mendapatkan konsesi reklamasi, baik berupa ijin prinsip atau sudah melakukan reklamasi. Yang sudah melakukan reklamasi adalah PT Kapuk Naga Indah dan PT Muara Wisesa Samudra. PT Kapuk Naga Indah adalah anak perusahaan Grup Artha Graha, milik Aguan dan Tommy Winata. Sedangkan PT Muara Wisesa Samudra adalah anak perusahaan Agung Podomoro, salah satu developer terbesar di Indonesia milik Trihatma Haliman. Konsesi lain diberikan kepada PT Jaladri Kartika Eka Pakci dan PT Manggala Krida Yudha. Dari beberapa informan, PT Jaladri adalah salah satu anak perusahaan APLN. Sedangkan PT Manggala dimiliki Mamiek Soeharto.

Tetapi benarkah reklamasi hanya untuk konglomerat saja? Mari kita lihat data. Total reklamasi Teluk Jakarta mencapai 5.100 ha. Separuh lebih dari total reklamasi, 2.606 ha ternyata diberikan kepada perusahaan pelat merah. Perusahaan yang mendapat konsesi antara lain PT Jakarta Propertindo, milik Pemprov DKI Jakarta. Konsesi lain diberikan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) yang 72% sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI dan 18% dikuasai oleh PT Pembangunan Jaya. PT Pembangunan Jaya adalah induk dari Grup Jaya dan 38,8% sahamnya dikuasai oleh Pemprov DKI Jakarta. Sisanya beberapa individu, diantaranya Ciputra. Perusahaan lain yang mendapat konsesi adalah PT PT Kawasan Ekonomi Khusus Marunda, 25% sahamnya dimiliki PJAA, 25% milik PT Jakpro dan 50% milik PT Pembangunan Jaya. Konsesi juga diberikan kepada PT Pelindo II, milik pemerintah pusat. PT Pelindo II malah sudah melakukan reklamasi, yakni Pelabuhan New Priok, perluasan pelabuhan Tanjung Priok yang dibangun di atas area reklamasi.

Kedua, saya meneliti kontrak-kontrak proyek konstruksi. Dari data lelang elektronik tahun 2011-2016, siapa saja yang mendapatkan kontrak terbesar dari Pemprov DKI Jakarta? Kontrak paling banyak dan paling besar nilainya didapat oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON). Perusahaan publik ini adalah anak perusahaan Grup Jaya. Peringkat kedua adalah PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), perusahaan pelat merah. Berikutnya adalah perusahaan pelat merah lainnya, seperti PT Waskita Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Hutama Karya dan sebagainya.

Di tahun 2016, Gubernur Ahok mengeluarkan kebijakan penting yakni lelang konsolidasi. Proyek-proyek serupa dikonsolidasi agar tender bisa dilakukan lebih efisien dan lebih cepat. Misalnya renovasi sekolah dan Puskesmas tidak ditender satu per satu melainkan jadi satu, yakni renovasi sekolah atau Puskesmas di seluruh Jakarta. Dengan lelang konsolidasi, nilai proyek jadi besar dan menarik BUMN konstruksi untuk berpartisipasi. Kebijakan Gubernur Ahok tentu saja adalah karpet merah bagi BUMN yang memang merajai sektor konstruksi.

Ketiga, perlu dilihat bagaimana proyek-proyek raksasa dikelola di Jakarta. Pembangunan MRT sebagai contoh. Konsorsium perusahaan Jepang, Shimizu-Obayashi menggandeng JKON dan WIKA. Di ruas yang lain, konsorsium perusahaan Jepang Sumitomo-Mitsui bekerja sama dengan PT Hutama Karya, BUMN milik pemerintah pusat. Lalu pembangunan LRT yang dilakukan dengan penugasan kepada PT Jakpro, BUMD milik DKI Jakarta. Dalam konstruksinya, PT Jakpro menunjuk salah satu perusahaan besar, lagi-lagi BUMN, yakni WIKA. Contoh lain adalah proyek kontroversial yang banyak ditolak aktivis, yakni pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta. Siapa pemenang tender? PT Jakarta Tollroad Development, joint venture beberapa perusahaan, tetapi pemegang saham terbesar adalah JKON dan PJAA. Lagi-lagi proyek ini jatuh ke tangan BUMD Jakarta.

 

New Developmentalism?

Rekan saya, Eve Warburton, menyebut program pembangunan Jokowi sebagai Pembangunan Baru atau the New Developmentaliss[5]. Ia tidak mengkategorikannya sebagai negara pembangunan karena Jokowi tidak memiliki birokrasi yang efektif yang mampu melaksanakan pembangunan berdasarkan perencanaan yang teknokratis. Selain itu, Jokowi hanya fokus pada pembangunan infrastruktur saja dengan mengandalkan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan infrastruktur.

Lalu bagaimana dengan Ahok? Sebagai Gubernur, Ahok memiliki keuntungan dibandingkan Jokowi. Ahok bisa memilih dan mengevaluasi kepala dinas berdasarkan ukuran objektif dan target yang terukur. Gagal memenuhi target atau coba-coba korupsi, Ahok bisa langsung memecatnya. Banyak PNS dari level kepala dinas, lurah atau pegawai rendahan yang dipecat Ahok. Selain itu, Ahok juga mendapatkan dukungan dari Jokowi sebagai Presiden. Ketika pembahasan anggaran di tahun 2015 deadlock, Menteri Dalam Negeri mengambil alih dan menyetujui sebagian besar usulan Ahok. Upaya DPRD untuk menjegal Ahok dalam pembahasan APBD gagal total. Pemerintah pusat lewat Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan dukungan kepada Ahok.

Birokrasi dan BUMD yang efektif, anggaran besar serta dukungan dari pemerintah pusat adalah faktor penting yang membuat Ahok cukup sukses sebagai Gubernur. Tidak heran bila survey mencatat kepuasan tinggi dari warga Jakarta. Sebagai Gubernur, Ahok justru mampu mengelola Jakarta, bukan hanya lebih efisien, tetapi juga bahkan lebih cepat daripada Jokowi.

Namun demikian, program pembangunan Ahok mengundang banyak kritik dan kecaman. Terutama penggusuran yang menimbulkan banyak korban. Sayang, saya tidak sempat mewawancarai Ahok. Tetapi saya menduga, ia memilih untuk melaksanakan semua rencana pembangunan dikerjakan tepat waktu. Semua program dirancang agar ada hasil yang bisa dilihat dengan segera. Targetnya adalah meningkatkan kepuasan pemilih dan popularitasnya. Tetapi pemerintah yang efisien ternyata membawa konsekuensi lain. Tidak ada ruang dialog yang memadai dengan masyarakat, terutama yang menjadi korban.

Kebijakan Ahok juga merugikan kepentingan oligarki. Soal reklamasi, misalnya. Ahok tidak menghentikan reklamasi tetapi meneruskan dengan memungut pajak tambahan ke developer dalam bentuk kontribusi tambahan. Kebijakan ini yang mendorong developer mencoba menyuap DPRD untuk mengurangi kontribusi tambahan yang diminta oleh Ahok, dari 15% menjadi hanya 5% saja.

Contoh lain adalah dibatalkannya pembangunan monorail dan diganti dengan LRT yang dikerjakan oleh Jakpro. Investor dari monorail adalah Ortus Holding, milik salah satu taipan, Edward Soeryadjaja. Selain itu, PT Bukaka Teknik Utama Tbk juga terlibat sebagai kontraktor. Bukaka adalah anak perusahaan Grup Kalla, milik Wakil Presiden Jusuf Kalla. Saya kira, dukungan untuk Anies maju menantang Ahok dan tumpangan naik helikopter adalah investasi yang bagus. Tentu banyak potensi bisnis ke depan bagi Grup Kalla dan Bosowa di Jakarta, setelah Anies Baswedan menjadi Gubernur.

Secara umum, Ahok berhasil meningkatkan kapabilitas pemerintah. Salah satu indikatornya adalah meningkatnya APBD DKI Jakarta, terutama dari sisi penerimaan. Kemampuan pemerintah untuk memungut pajak meningkat. Joel Migdal mengatakan syarat negara kuat adalah kemampuan untuk memungut pajak atau ekstraksi, mengatur masyarakat atau regulasi dan melakukan penetrasi dalam masyarakat[6]. Gubernur Ahok baru pada taraf meningkatkan ekstraksi. Pemerintah Jakarta belum mampu meregulasi karena minim dukungan dari DPRD. Juga kemampuan penetrasi terbatas. Padahal untuk menjadi negara pembangunan, pemerintah harus menjadi negara yang kuat guna mengerahkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Pilkada kemarin menunjukkan meningkatkan kapabilitas pemerintah tidak cukup untuk membuat Ahok bisa terpilih kembali.

 

Penutup

Saat perhitungan cepat menyatakan Anies-Sandi adalah pemenang, ada peristiwa menarik. Dalam perayaan kemenangan di rumah Prabowo, tampak Hary Tanoesoedibjo pemilik Group MNC dan Aburizal Bakrie. Rupanya Pilkada Jakarta bukan hanya bisnis para politisi. Ungkapan kegembiraan di rumah Prabowo bukan hanya kemenangan para politisi pendukung Anies, tetapi prospek bisnis yang cerah para konglomerat itu. Termasuk Bakrie yang pernah ditagih Ahok untuk membayar utang fasilitas umum dan fasilitas sosial[7].

Lalu bagaimana kelanjutan pembangunan di bawah gubernur terpilih, Anies Baswedan? Apakah ia akan meneruskan kebijakan Ahok yang mengandalkan BUMD? Sayang aspek ini belum terlihat jelas. Saya hanya menduga dari kritik Anies kepada Ahok tentang rendahnya penyerapan anggaran. Artinya, kelak saat Anies menjadi Gubernur penyerapan anggaran akan digenjot dan tentu saja mengandalkan birokrasi. Ini berbeda dengan Ahok yang menghemat anggaran dan mengalokasikannya untuk BUMD. Kebijakan lain yang bakal diganti adalah lelang konsolidasi[8]. Kebijakan ini membuat proyek dibuat dalam skala kecil dan mengurangi peluang bagi BUMD dan BUMN.

Terakhir, apakah kekalahan Ahok menjadi pertanda surutnya kapitalisme negara? Tunggu dulu. Presiden Indonesia masih Jokowi. Seperti Ahok, Jokowi juga mengandalkan BUMN untuk melaksanakan program pembangunan infrastrukturnya. Sama seperti di Jakarta, kebijakan developmentalis juga menimbulkan korban, bukan hanya manusia tetapi juga lingkungan. Kekalahan Ahok tentu adalah peringatan tanda bahaya bagi Jokowi.***

 

Penulis adalah Mahasiswa PhD, Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Coral Bell School, Australia National University

 

—————–

[1] http://www.newmandala.org/jakarta-inequality-poverty-elite-pluralism/, diakses 25 April 2017

[2] Data diolah dari laporan audit BPK, “Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” 2007–2015. Data penyertaan modal saya hitung dari besarnya alokasi APBD yang diberikan ke BUMD setiap tahun.

[3] Penyertaan modal berdasarkan ekuitas, dihitung dari ekuitas di BUMD dan seluruh kerja sama dengan pihak ketiga berdasarkan laporan audit dikalikan dengan persentase saham Pemprov DKI. Lihat BPK, “Laporan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta 2015”.

[4] http://megapolitan.kompas.com/read/2017/01/25/14234611/185.juta.orang.ditargetkan.naik.bus.transjakarta.sepanjang.tahun.2017, diakses 25 April 2017.

[5] Warburton, E. (2016). Jokowi and the New Developmentalism. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 52(3), 297-320

[6] Migdal, J. S. (1988). Strong Societies and Weak States. State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

[7] https://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-nilai-susah-tagih-utang-fasum-fasos-bila-ical-presiden.html, diakses 25 April 2017

[8] https://m.tempo.co/read/news/2017/04/25/083869359/sandi-akan-revisi-kebijakan-lelang-konsolidasi-pemprov-dki, diakses 26 April 2017.


comments powered by Disqus