Ilustrasi oleh Alit Ambara
AKHIR-akhir ini publik Indonesia disuguhi wacana pengangkatan presiden kedua Indonesia, Soeharto sebagai pahlawan nasional. Salah satu pihak yang serius mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah mantan ketua umum Golkar Aburizal Bakrie. Dalam pidatonya di Munaslub Golkar baru-baru ini, ARB menyatakan jika Golkar mendukung pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.[1] Selain ARB dan Golkar, politisi Gerindra dan wakil ketua DPR Fadli Zon juga menyatakan hal serupa.[2] Di sisi lain, Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawarsa juga mengakui jika proses pengajuan Soeharto sebagai pahlawan nasional saat ini masih diproses dan sedang berada di Dewan Gelar.[3]
Wacana tersebut jelas memancing pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang pro menganggap jika Soeharto memang pantas mendapatkan gelar tersebut. Hal tersebut didasari pada peran Soeharto dalam berbagai momen penting perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu, mereka juga menganggap jika warisan pembangunan yang dilakukan selama masa Orde Baru merupakan bukti nyata jasa serta sumbangsih Soeharto bagi bangsa Indonesia. Sepintas alasan-alasan tersebut terdengar masuk akal. Namun demikian, kita harus menanggapi secara kritis setiap argumen tersebut.
Saya sendiri dengan jelas menolak usulan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Setidaknya ada empat alasan yang membuat saya tidak setuju terhadap usulan tersebut. Berikut adalah alasan-alasan yang membuat Soeharto tidak pantas menjadi pahlawan nasional.
Pertama, Soeharto adalah orang yang membuat Indonesia sebagai sebuah negara yang pada mulanya dengan garang menyuarakan netralitas dalam Perang Dingin, menjadi negara yang tunduk pada kekuasaan Amerika Serikat. Soeharto mampu memanfaatkan peristiwa penculikan terhadap pimpinan Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965, sebagai dalih untuk menjatuhkan Soekarno sekaligus menghabisi seluruh basis pendukung presiden pertama Republik Indonesia tersebut.[4] Dengan dijatuhkannya Soekarno serta pembantaian terhadap mayoritas pendukungnya yang didominasi oleh golongan Kiri, maka jalan Amerika Serikat untuk menguasai Indonesia melalui Soeharto menjadi jauh lebih mudah.
Soekarno memang merupakan salah satu musuh utama Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Manuver politik luar negeri Soekarno yang berusaha menggalang kekuatan negara-negara Dunia Ketiga melalui New Emerging Force (NEFO), dianggap sebagai ancaman terhadap ambisi Amerika Serikat untuk menguasai dunia. Selain itu, sikap tegas Soekarno yang menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme membuatnya semakin dibenci AS. Oleh karena itu, AS berusaha melakukan segala cara untuk menjatuhkan Soekarno dari kursi kepresidenan. Militer, terutama Angkatan Darat, menjadi mitra utama AS dalam upaya pendongkelan itu. Angkatan Darat sendiri pada masa itu memiliki kepentingan serupa untuk menjatuhkan Soekarno serta rival politiknya yang lain, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI).
Angkatan Darat merupakan mitra utama bagi AS untuk menjatuhkan Soekarno. Mereka berusaha mencari momen yang tepat untuk menggulingkan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tersebut. Peristiwa 1 Oktober 1965, merupakan dalih yang tepat untuk melaksanakan rencana tersebut. Segera setelah sejumlah pimpinannya terbunuh, Angkatan Darat yang dipimpin Soeharto mulai melakukan manuver untuk menjatuhkan Soekarno. Pimpinan PKI beserta anggota juga simpatisannya juga dibersihkan. Jumlah korban diperkirakan berjumlah 500.000 hingga 3.000.000 jiwa. Pembunuhan massal terhadap golongan Kiri Indonesia, menjadi pondasi bagi berdirinya rezim Orde Baru yang disponsori AS. Presiden Soekarno sendiri sejak peristiwa tersebut secara perlahan dilucuti kekuasaannya oleh Soeharto dan pendukungnya. Puncaknya, Soekarno diberhentikan dari jabatan presiden pada tanggal 12 Maret 1967 dengan Soeharto diangkat sebagai penggantinya. Sejak saat itu, Soekarno dijadikan tahanan rumah dan dibiarkan sakit hingga meninggal dunia dengan keadaan yang sangat tidak layak.
Kedua Soeharto merupakan orang yang membuka akses seluas-luasnya terhadap ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Salah satu bukti nyata adalah dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA). Salah satu pasal dalam UU PMA itu bahkan menjamin tidak akan dilakukannya nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia.[5] Jaminan tersebut memberikan angin segar bagi perusahaan-perusahaan asing yang ingin masuk dan mengeksploitasi alam Indonesia. Setelahnya, berbagai macam perusahaan asing seperti Freeport, Exxon, Newmont mulai masuk dan beroperasi di Indonesia.
Sikap pemerintahan Orde Baru yang ramah terhadap invasi kapital asing juga ditandai oleh berbagai macam kerja sama dengan lembaga donor seperti IMF, IGGI, World Bank, dan sebagainya. Perkembangan ekonomi Indonesia kemudian sangat bergantung pada arahan lembaga-lembaga donor tersebut. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan selama masa Orde Baru nyatanya lebih banyak memberikan keuntungan kepada berbagai macam perusahaan asing serta lembaga donor asing tersebut. Hal tersebut tentu berkebalikan dengan kenyataan pahit yang dialami sebagian rakyat Indonesia. Banyak rakyat Indonesia yang mengalami penggusuran akibat proyek pembangunan tersebut. Indonesia secara perlahan tapi pasti mulai mengintegrasikan diri dalam tatanan dunia yang serba kapitalistik. Tentunya segala kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru bertolak belakang dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Soekarno yang memperjuangkan ekonomi berdikari serta mengupayakan nasionalisasi aset-aset negara dari cengkeraman kapital asing.
Ketiga, Soeharto adalah orang yang menciptakan dongeng sejarah nasional Indonesia sekaligus mendekonstruksi nasionalisme Indonesia. Soeharto sadar jika karya historis selalu memiliki nilai sosial-politis dalam masyarakat dan bahkan dapat menentukan arah perkembangan suatu masyarakat. Melalui seorang sejarawan yang memiliki obsesi terhadap militer, Nugroho Notosusanto, rezim Orde Baru menggunakan sejarah sebagai alat ideologis sekaligus senjata untuk memberangus musuh-musuh politik rezim militer tersebut.[6] Historiografi Indonesia pada masa Orde Baru benar-benar mencerminkan kepentingan ideologis Negara untuk memperkukuh rezim yang berkuasa. Penyusunan buku Sejarah Nasional Indonesia yang kental dengan corak militeristik dan meminggirkan sejumlah golongan (terutama golongan Kiri), menjadi bukti nyata upaya negara untuk menyampaikan pesan-pesan ideologis dalam suatu karya historis. Singkatnya, melalui penulisan sejarah nasional Indonesia rezim Orde Baru berusaha menciptakan mitos yang melegitimasi kekuasaan mereka sendiri. Hingga saat ini narasi sejarah Orde Baru masih banyak digunakan dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Tak heran jika kemudian kelompok-kelompok fasis menggunakan mitos sejarah nasional ala Orde Baru dalam melegitimasi upaya mereka merepresi kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Selain menciptakan mitos sejarah nasional yang melegitimasi kekuasannya sendiri, Soeharto dan Orde Baru juga membalikkan konsep nasionalisme Indonesia. Menurut Iqra Anugrah, berkuasanya Soeharto pasca peristiwa 1965 menjadi titik balik kemenangan “Nasionalisme Resmi” atas “Nasionalisme Popular dan Radikal”.[7] Nasionalisme Indonesia, pada dasarnya lebih bercorak popular dan radikal dengan cita-cita pembebasan nasional. Cita-cita tersebut telah sejak lama didengungkan oleh para tokoh pergerakan nasional kita terutama sejak era 1920-an. Cita-cita tersebut berpuncak pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1965. Corak Nasionalisme tersebut yang berusaha dipertahankan oleh Soekarno selama ia memimpin Indonesia. Ketika Soeharto menggantikan Soekarno, dengan segera konsep Nasionalisme tersebut berubah. Nasionalisme Indonesia segera berubah coraknya dan menjadi jauh lebih konservatif. Orde Baru melalui militernya terus melakukan represi terhadap rakyat Indonesia sendiri. Pemerintah Orde Baru hanya mewarisi struktur ekonomi-sosial-politik yang terbentuk selama masa kolonial yang cenderung diskriminatif, eksploitatif, dan represif. Sesuatu yang jelas bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.
Keempat, Soeharto adalah pelanggar HAM berat. Belum lama ini, KontraS menghimpun data kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan selama rezim Orde Baru pimpinan Soeharto. Tercatat ada sedikitnya 15 kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezim Soeharto dengan total korban mencapai lebih dari 1.500.000 jiwa.[8] Beberapa kasus pelanggaran HAM berat tersebut antara lain Pembantaian Massal 1965, Kasus Pendudukan Timor Timur (1974-1999), Tragedi Tanjung Priok (1984), Tragedi Talangsari (1989), Penculikan Aktivis Reformasi (1998) dan sederet kasus pelanggaran HAM berat yang lainnya. Parahnya lagi, kasus-kasus tersebut hingga saat ini belum menemukan kejelasan untuk penyelesaiannya.
Kenyataan bahwa Soeharto adalah seorang pelanggar HAM merupakan tantangan bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap penyelesaian kasus HAM tersebut. Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional jelas sangat melukai perasaan para korban. Selain itu, menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional juga menunjukkan masih adanya impunitas serta perlindungan terhadap pelaku pelanggaran HAM di masa lalu. Hal ini yang kedepannya bakal mempersulit upaya rekonsiliasi serta penyelesaian berbagai pelanggaran HAM tersebut. Dengan demikian, mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional justru menjadi suatu langkah mundur bagi pemerintah dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu.
Demikianlah beberapa argumen penolakan terhadap rencana pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional. Pahlawan nasional idealnya merupakan orang yang memberi dampak positif dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Beberapa fakta di atas jelas menunjukkan jika Soeharto melakukan hal yang sebaliknya. Selain hal-hal tersebut, masih ada beberapa argumen penolakan lain seperti pemberangusan demokrasi serta berkembangnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia selama masa Orde Baru.
Bagaimanapun upaya pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional selalu memiliki implikasi sosial-politik. Mendukung pengangkatan tersebut sama artinya dengan mengamini serta memberi peluang kemunculan kembali rezim yang represif serta diskriminatif terhadap rakyat. Dengan demikian, wacana terhadap penolakan pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional harus segera digiatkan. Penolakan tersebut dapat menjadi simbol sekaligus pengakuan terhadap pentingnya pengungkapan kejahatan masa lalu. Dalam konteks yang lebih besar, hal tersebut dapat menjadi langkah awal membawa Indonesia kembali kepada cita-citanya yang selama ini dilupakan. Semoga hal tersebut tidak hanya menjadi angan belaka.***
Gunungkidul, 26 Mei 2016
Penulis adalah Guru Sejarah di Gunungkidul dan saat ini sedang menempuh studi di program Magister Pendidikan Sejarah UNS
————–
[1] http://nasional.kompas.com/read/2016/05/16/15501061/Munaslub.Golkar.Usulkan.Soeharto.Jadi.Pahlawan.Nasional
[2] http://nasional.kompas.com/read/2016/05/17/13360741/Fadli.Zon.Anggap.Soeharto.Layak.Jadi.Pahlawan.Nasional
[3] https://m.tempo.co/read/news/2016/05/22/078772978/dewan-gelar-endapkan-gelar-pahlawan-ke-soeharto-dan-gus-dur
[4] Selengkapnya lihat: John Rossa. Dalih Pembunuhan Massal. Jakarta: Hasta Mitra. 2008.
[5] Selengkapnya lihat: Richard Robinson. Soeharto dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia. Depok: Komunitas Bambu. 2012.
[6] Selengkapnya lihat: Katherine McGregor. Ketika Sejarah Berseragam. Yogyakarta: Syarikat. 2008.
[7] https://indoprogress.com/2015/10/mempertanyakan-nasionalisme-sebuah-tinjauan-atas-transmutasi-konsep-nasionalisme/
[8] http://www.kontras.org/pers/teks/daftar%20kejahatan%20soeharto-1.pdf
