Nusantara: Pembantaian Massal di Orde Baru

19 Oktober 2026
Daniel Denvir, Farabi Fakih, Ismail Al-'Alam, Made Supriatma, Rianne Subijanto

Ilustrasi: Liamsi

Wawancara di bawah ini merupakan adaptasi dari episode keenam Nusantara, sebuah serial tentang sejarah Indonesia yang ditayangkan dalam podcast The Dig dan dipandu oleh Daniel Denvir. Rekaman audio asli mula-mula ditranskripsikan dengan bantuan kecerdasan buatan (AI), kemudian ditelaah, dikoreksi, dan disunting secara saksama oleh Ismail Al-‘Alam, editor di IndoPROGRESS. Selanjutnya, percakapan tersebut ditulis ulang dalam format jurnalistik untuk meningkatkan kejelasan, koherensi, dan keterbacaan, tanpa mengubah substansi maupun argumen yang disampaikan para pembicara.

PERISTIWA 1965 menjadi salah satu titik balik paling menentukan sekaligus paling kelam dalam sejarah Indonesia modern. Setelah Gerakan 30 September (G30S) menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat, Suharto mengambil alih kendali militer dan melancarkan kampanye antikomunis yang mencakup propaganda, penangkapan, pembunuhan massal, serta penghancuran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya. Jumlah korban diperkirakan mencapai 500 ribu hingga satu juta orang, bahkan lebih menurut sejumlah perkiraan. Kekerasan ini mengakhiri posisi PKI sebagai kekuatan politik utama, menyingkirkan Sukarno, dan membuka jalan bagi berdirinya Orde Baru.

Dalam episode ini, Daniel Denvir bersama Rianne Subijanto, Made Supriatma, dan Farabi Fakih membahas berbagai penafsiran mengenai G30S, keterlibatan faksi-faksi militer dan elite PKI, serta peran Amerika Serikat dalam perubahan kekuasaan. Mereka juga menelusuri bagaimana propaganda antikomunis, termasuk fitnah terhadap anggota Gerwani, membenarkan kekerasan sekaligus menghancurkan gerakan perempuan dan membungkam kehidupan politik.

Pembentukan Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari kontradiksi pada masa Sukarno. Pemberontakan daerah, konflik dengan Belanda dan Inggris, serta nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda memperkuat posisi ekonomi dan politik militer. Meski Sukarno berusaha menyeimbangkan militer dan PKI, pada 1965 militer menggunakan kekuatan bersenjatanya untuk menghancurkan PKI.

Setelah berkuasa, Suharto membatasi partisipasi politik melalui kebijakan massa mengambang, menyederhanakan sistem kepartaian, dan membangun masyarakat yang lebih mudah dikendalikan. Pada saat yang sama, Indonesia semakin terbuka terhadap modal Barat dan Jepang melalui kebijakan pembangunan yang dirancang para teknokrat, termasuk kelompok yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Jika pada masa Sukarno Indonesia menempatkan diri dalam barisan revolusi Dunia Ketiga, Orde Baru justru mengintegrasikannya ke dalam tatanan kapitalisme global dengan eksploitasi sumber daya alam sebagai salah satu penopang utamanya.

Melalui pembahasan ini, para narasumber menunjukkan bagaimana kekerasan 1965–1966 mengubah secara mendasar struktur politik dan ekonomi Indonesia. Namun, kontradiksi yang diselesaikan secara paksa oleh Orde Baru melahirkan persoalan baru yang turut mendorong kejatuhannya pada 1998. Warisan rezim tersebut dan proses demokratisasi setelahnya tetap menjadi medan perdebatan hingga kini.

Awal Mula

Daniel Denvir (DD): Mari kita mulai dengan salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern: kejadian yang menjadi pemicu perebutan kekuasaan oleh Suharto dan pembantaian massal terhadap orang-orang komunis.

Pada 1 Oktober 1965, sekelompok perwira yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik dan membunuh sejumlah perwira tinggi militer. Mereka menyatakan bahwa tindakan tersebut dimaksudkan untuk mencegah kudeta oleh kelompok jenderal sayap kanan terhadap Sukarno. Namun, Suharto dengan cepat bergerak menumpas gerakan itu, mengambil alih kendali militer, lalu memperluas penguasaannya atas negara.

Nasution, kepala staf Angkatan Darat sekaligus Menteri Pertahanan yang sangat berpengaruh, menjadi salah satu sasaran penculikan. Ia berhasil meloloskan diri, meskipun putrinya mengalami luka fatal. Akan tetapi, Nasution bukanlah tokoh yang akhirnya mengambil alih kekuasaan. Posisi itu justru jatuh ke tangan Suharto.

Keadaan menjadi semakin ganjil karena Suharto tidak menjadi sasaran para perwira yang melancarkan gerakan tersebut. Sebagian dari mereka sebelumnya pernah menjadi bawahannya dan tampaknya menganggapnya sebagai sekutu. Bagaimana Anda menjelaskan apa yang terjadi pada 1 Oktober 1965 dan hari-hari sesudahnya? Ada berbagai teori yang saling bersaing mengenai hakikat G30S dan bagaimana Suharto begitu cepat menguasai keadaan, mengonsolidasikan kekuasaan, mengisolasi Sukarno, lalu menyingkirkannya. Kampanye pembunuhan massal yang menyusul berlangsung begitu sistematis sehingga sulit membayangkannya sebagai tindakan yang sepenuhnya spontan. Bagaimana Anda menilai peristiwa-peristiwa tersebut?

Rianne Subijanto (RS): Peristiwa menjelang 1 Oktober 1965 merupakan salah satu persoalan paling diperdebatkan dalam sejarah Indonesia, dan penafsirannya memiliki konsekuensi politik yang besar. Jawabannya bergantung pada perspektif yang digunakan dan arsip yang tersedia. Seiring terbukanya lebih banyak arsip, pengetahuan kita mengenai peristiwa ini juga berkembang.

Pada malam 30 September 1965, kelompok yang menamakan diri Gerakan 30 September menculik sejumlah jenderal Angkatan Darat. Enam jenderal terbunuh. Jenderal Nasution, sebagaimana tadi disebutkan, berhasil meloloskan diri, meskipun putrinya terluka parah dan kemudian meninggal. Gerakan tersebut menyatakan bahwa mereka bertindak untuk mencegah Dewan Jenderal sayap kanan menggulingkan Sukarno.

Dalam beberapa hari pertama setelah peristiwa itu, narasi yang berkembang dengan cepat didominasi oleh Angkatan Darat. Militer menguasai radio, surat kabar, dan perangkat kekuatan bersenjata. Dengan demikian, mereka memiliki kendali besar atas penyebaran informasi. Pada 2 Oktober, Suharto, yang saat itu memimpin Kostrad, secara efektif telah menguasai Jakarta. Seperti telah disebutkan, ia sendiri tidak menjadi sasaran para penculik.

Sejumlah perwira yang terlibat dalam gerakan tersebut sebelumnya pernah bertugas di bawah Suharto. Salah seorang pemimpinnya, Letnan Kolonel Untung, merupakan bagian dari pasukan pengawal presiden Cakrabirawa. Sementara itu, Kolonel Latief bertemu Suharto di rumah sakit pada malam sebelum gerakan berlangsung, ketika putra Suharto, Tommy, sedang dirawat akibat luka bakar. Hingga kini, kita belum mengetahui secara pasti apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut karena belum ada bukti arsip yang menjelaskan isinya.

Namun, dalam beberapa hari setelah peristiwa itu, radio dan surat kabar yang dikendalikan militer menyebarkan narasi bahwa gerakan tersebut merupakan upaya kudeta PKI. Angkatan Darat menampilkan dirinya sebagai penyelamat bangsa. Banyak media ditutup atau ditempatkan di bawah kendali militer.

Jika kita membaca Harian Rakjat, surat kabar PKI, pada hari-hari pertama setelah peristiwa itu, kita tidak menemukan seruan untuk melancarkan revolusi komunis. Surat kabar tersebut menggambarkan gerakan itu sebagai persoalan internal Angkatan Darat dan menyatakan dukungan terhadap tujuannya melindungi Sukarno dari para jenderal reaksioner. Hal ini penting karena bertentangan dengan klaim yang kemudian berkembang bahwa seluruh organisasi PKI secara terkoordinasi merencanakan kudeta.

Ada beberapa karya penting yang membantu kita memahami perdebatan ini. Salah satunya adalah Cornell Paper, kajian yang disusun pada 1966 oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey, dengan kontribusi Fred Bunnell. Naskah tersebut semula diedarkan secara terbatas dan baru diterbitkan pada 1971. Mereka berpendapat bahwa G30S lebih menyerupai konflik internal militer daripada kudeta yang dirancang dan dijalankan oleh PKI sebagai organisasi. Para perwira muda tampak memainkan peran sentral dalam gerakan tersebut, sementara ketegangan internal Angkatan Darat menjadi bagian penting dari konteksnya.

Argumen tersebut secara langsung menantang narasi resmi militer. Benedict Anderson kemudian tidak diizinkan memasuki Indonesia selama masa Orde Baru. Pada masa itu, akses terhadap arsip sangat terbatas dan narasi mengenai G30S dikendalikan secara ketat oleh rezim.

Setelah kejatuhan Suharto pada 1998, sejumlah arsip baru muncul dan membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda. Salah satu kajian berpengaruh adalah buku John Roosa, Pretext for Mass Murder. Roosa menolak klaim Orde Baru bahwa PKI sebagai organisasi merencanakan dan menjalankan kudeta. Menurutnya, keterlibatan dalam gerakan itu terbatas pada sekelompok kecil pemimpin partai di sekitar D.N. Aidit. Sebagian besar anggota PKI tidak mengetahui rencana tersebut.

Dengan demikian, gerakan itu memang terjadi, tetapi militer memanfaatkannya sebagai dalih untuk menghancurkan seluruh gerakan kiri, bukan sekadar menindak kelompok kecil perwira pembangkang dan elite PKI yang memiliki hubungan dengan mereka.

Karya lain yang penting adalah The Killing Season karya Geoffrey Robinson. Fokusnya bukan terutama pada siapa yang memulai G30S, melainkan pada bagaimana militer mengubah peristiwa tersebut menjadi pembenaran bagi salah satu kampanye kekerasan politik terbesar pada abad ke-20. Apa pun asal-usul gerakan itu, respons militer berlangsung cepat, terkoordinasi, sistematis, dan meluas ke berbagai wilayah Indonesia.

Pada 1 Oktober, G30S menjadi dalih untuk menghancurkan PKI, menyingkirkan Sukarno, dan membangun Orde Baru. Ada pula kajian Annie Pohlman tentang perempuan, kekerasan seksual, dan pembunuhan di Indonesia pada 1965–1966. Kajian tersebut menunjukkan bahwa perempuan menjadi sasaran khusus dalam pembantaian antikomunis dan represi Orde Baru. Kekerasan berbasis gender, penyiksaan seksual, pemenjaraan, serta propaganda terhadap organisasi seperti Gerwani merupakan bagian penting dari penghancuran gerakan kiri, bukan sekadar dampak sampingnya.

Pohlman juga menunjukkan bagaimana rezim secara sistematis menghancurkan perempuan sebagai subjek politik. Perempuan yang sebelumnya berpartisipasi dalam kehidupan politik direduksi menjadi istri dan ibu yang diharapkan menjauhi politik. Sementara itu, kajian Jess Melvin, The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (2018), memberikan bukti penting mengenai keterlibatan langsung militer dalam mengorganisasi dan mengoordinasikan kampanye pemusnahan.

Melvin memperoleh akses ke ribuan halaman dokumen militer dan intelijen yang sebelumnya dirahasiakan. Arsip tersebut menunjukkan bahwa militer menggunakan struktur organisasi dan rantai komandonya untuk menjalankan kampanye pembunuhan. Dokumen-dokumen itu menyulitkan kita untuk mempertahankan penjelasan lama bahwa pembantaian semata-mata merupakan ledakan kemarahan masyarakat di tingkat lokal. Sebaliknya, bukti yang tersedia menunjukkan adanya perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan kekerasan melalui struktur komando militer.

Made Supriatma (MS): Saya ingin menambahkan sesuatu tentang pola peristiwa ini. Mengenai G30S sendiri, kajian John Roosa menunjukkan bahwa sejumlah unsur militer terlibat dalam gerakan tersebut. Jadi, kita berhadapan dengan konflik internal militer yang juga melibatkan sebagian kecil elite PKI.

Argumen utama Cornell Paper juga mengarah ke sana. Naskah itu disusun oleh beberapa peneliti yang menelusuri arsip pada masa tersebut. Salah satu persoalan penting yang mereka ajukan ialah mengapa sebuah partai komunis yang tidak memiliki sayap bersenjata dapat dianggap sebagai penggerak utama kudeta militer.

Memang, beberapa bulan sebelumnya PKI telah mengusulkan pembentukan Angkatan Kelima. Gagasan ini dimaksudkan untuk melengkapi angkatan bersenjata yang sudah ada, seperti Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Angkatan Kelima akan terdiri atas buruh dan petani yang dipersenjatai.

Usulan itu muncul dalam konteks Konfrontasi terhadap Inggris dan pembentukan Malaysia. Namun, gagasan tersebut tidak pernah terwujud karena ditentang oleh militer. Karena itu, kita perlu membedakan antara gagasan mempersenjatai buruh dan petani yang pernah didiskusikan PKI dengan kenyataan bahwa partai tersebut tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri.

Kita juga belum mengetahui secara pasti apa yang terjadi dalam hubungan antara sebagian elite PKI dan para perwira muda yang terlibat dalam G30S. Sejumlah elite partai tampaknya bekerja sama dengan kelompok perwira yang memiliki pengalaman bertugas di bawah Suharto. Salah satu pemimpin gerakan, Letnan Kolonel Untung, merupakan bagian dari Cakrabirawa, pasukan pengawal Sukarno.

Untung pernah menerima Bintang Sakti, salah satu penghargaan militer tertinggi, atas jasanya dalam operasi pembebasan Papua Barat, yang pada masa itu disebut Irian Barat. Ada kemungkinan bahwa sebagian perwira muda ini memiliki pengalaman tempur yang kuat dan menyimpan kekecewaan terhadap para jenderal senior.

Kita perlu mengingat bahwa banyak jenderal Indonesia pada masa itu memperoleh pendidikan atau pelatihan di Amerika Serikat. Di satu sisi, terdapat para perwira muda yang bekerja langsung di lapangan dan terlibat dalam operasi militer. Di sisi lain, terdapat para jenderal yang menjadi bagian dari elite militer di Jakarta. Perbedaan pengalaman dan posisi tersebut mungkin turut membentuk ketegangan di dalam tubuh Angkatan Darat.

Namun, kita tetap belum mengetahui mengapa Suharto dapat mengambil alih komando dengan begitu cepat setelah G30S. Saya juga tertarik pada bagaimana militer segera membangun narasi untuk menyerang PKI, terutama perempuan.

Salah satu cerita yang disebarkan adalah bahwa anggota Gerwani mengadakan pesta di Lubang Buaya, tempat jenazah para jenderal ditemukan. Mereka dituduh menyiksa dan memperlakukan jenazah secara keji, menari-nari, serta menyanyikan lagu Genjer-genjer, lagu populer dari Jawa Timur yang kemudian dikaitkan dengan komunisme.

Cerita tersebut tidak didukung bukti yang memadai, tetapi menjadi bagian penting dari propaganda antikomunis. Kita memang masih belum mengetahui seluruh detail yang terjadi di dalam tubuh militer pada malam itu. Namun, gambaran besarnya memperlihatkan adanya konflik internal yang kemudian dimanfaatkan oleh Angkatan Darat untuk menghancurkan PKI.

DD: Saya ingin menindaklanjuti hal ini. Anda berdua telah menyebutkan kampanye propaganda yang segera dilancarkan untuk menjelek-jelekkan PKI, terutama perempuan komunis. Mereka digambarkan sebagai sosok jahat yang menyiksa para jenderal yang diculik, termasuk melalui cerita tentang penyiksaan seksual.

Mitos tersebut tidak hanya digunakan untuk membenarkan pembunuhan massal ketika kekerasan berlangsung, tetapi juga menjadi bagian permanen dari propaganda Orde Baru. Apa yang hendak disampaikan melalui kampanye propaganda tersebut? Bagaimana propaganda itu membantu membuka jalan bagi pembantaian?

RS: Sebelum menjawab, saya ingin mengatakan bahwa membicarakan peristiwa ini sangat berat bagi saya, dan mungkin juga bagi Farabi dan Made. Saya merasa sangat marah sekaligus sedih. Jadi, jika suara saya terdengar bergetar, itu karena pembahasan ini memang sulit.

Segera setelah 1 Oktober, Angkatan Darat dan sekutu-sekutunya melancarkan kampanye propaganda besar-besaran. PKI tidak lagi digambarkan sekadar sebagai lawan politik, tetapi sebagai kelompok yang tidak manusiawi. Tuduhan utamanya adalah bahwa para anggota PKI, terutama perempuan Gerwani, menyiksa para jenderal yang diculik. Mereka dituduh merusak alat kelamin para korban, mencungkil mata mereka, menari telanjang, dan melakukan berbagai tindakan keji lainnya.

Cerita-cerita tersebut merupakan fitnah. Namun, semuanya disebarkan melalui radio, surat kabar, pamflet, dan kemudian film. Selama 32 tahun pemerintahan Suharto, kisah-kisah itu terus diulang melalui film, museum, buku pelajaran, dan peringatan tahunan.

Ketika saya masih kecil dan bersekolah di Jakarta, kami harus menonton film propaganda tentang G30S setiap tahun. Setelah menontonnya, kami diminta menulis esai. Bayangkan anak-anak sekolah dasar harus menyaksikan film yang penuh kekerasan, lalu menuliskan kembali kisah yang disajikan di dalamnya. Kami juga diajak mengunjungi Museum Lubang Buaya, tempat narasi tentang Gerwani terus diulang.

Sistem pendidikan dengan demikian menjadi salah satu sarana untuk mereproduksi ketakutan dan antikomunisme. Komunis digambarkan sebagai kelompok yang tidak bertuhan, menentang keluarga, menyimpang secara seksual, antiagama, dan berada di luar batas kemanusiaan.

Apa fungsi propaganda tersebut? Propaganda mengubah represi politik menjadi semacam perang moral. Konflik yang sebelumnya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, ideologi, dan kelas diubah menjadi pertarungan antara peradaban dan kebiadaban, antara agama dan ateisme, serta antara moralitas dan kebejatan.

Dengan menggambarkan komunis sebagai sosok yang keji dan tidak manusiawi, militer menciptakan kondisi ketika pembunuhan terhadap mereka dapat dipandang sebagai tindakan patriotik, bahkan sebagai jihad oleh sebagian umat Islam. Cerita-cerita yang direkayasa dan disinformasi digunakan secara sistematis untuk memperoleh dukungan bagi penghancuran PKI dan membenarkan kekerasan luar biasa. Hasilnya adalah suasana yang memungkinkan penangkapan massal, eksekusi, dan penganiayaan berlangsung tanpa proses peradilan yang semestinya.

Perempuan memiliki posisi khusus dalam propaganda ini. Kajian Annie Pohlman menunjukkan bahwa Gerwani merupakan salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan partisipasi politik perempuan, hak-hak buruh, pemberantasan buta huruf, dan kesejahteraan sosial. Namun, militer mengubah citra perempuan yang aktif secara politik menjadi simbol kekacauan seksual.

Tuduhan bahwa anggota Gerwani menyiksa para jenderal menjadi salah satu mitos mendasar Orde Baru. Hampir semua anak Indonesia mengenal cerita itu karena terus diajarkan dan diulang. Padahal, penyelidikan setelahnya tidak menemukan bukti yang mendukung tuduhan tersebut. Meskipun demikian, cerita itu terus direproduksi dan membantu membenarkan penangkapan ribuan perempuan.

Perempuan-perempuan tersebut justru mengalami penyiksaan seksual, pemerkosaan, dan pemaksaan pengakuan. Penghancuran mereka sekaligus menghancurkan gerakan perempuan kiri di Indonesia. Dengan demikian, penghancuran PKI juga berarti penghancuran suatu bentuk perempuan sebagai subjek politik yang aktif dan terlibat dalam perubahan sosial.

Hal ini penting untuk memahami masyarakat yang hendak dibentuk oleh Orde Baru. Rezim tersebut berusaha menciptakan tatanan sosial yang secara mendasar berbeda dari masyarakat revolusioner pada masa Sukarno.

Farabi Fakih (FF): Kita perlu mengingat bahwa pada 1950-an dan 1960-an, masyarakat Indonesia sangat terpolitisasi. Perempuan, kelompok pemuda, dan berbagai organisasi sosial berpartisipasi secara aktif. Partisipasi itu tidak hanya berlangsung di tingkat nasional, tetapi juga terhubung dengan gerakan dan perkembangan politik internasional.

Karena itu, persoalannya bukan semata-mata bagaimana menghapus komunisme, melainkan bagaimana mengubah masyarakat yang terbiasa berpartisipasi menjadi masyarakat yang tidak lagi memiliki suara. Mengapa kekerasan terhadap perempuan komunis dan anggota PKI dilakukan dengan begitu brutal? Kekerasan tersebut tidak hanya bertujuan melenyapkan suatu organisasi politik, tetapi juga menanamkan trauma ke dalam masyarakat Indonesia.

Pesan yang hendak disampaikan sangat jelas: jika Anda berusaha mewujudkan kemerdekaan dan partisipasi politik semacam itu, inilah akibat yang akan Anda hadapi. Kekerasan menjadi cara untuk mendisiplinkan seluruh bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang patuh, tidak banyak mempertanyakan kekuasaan, serta enggan terlibat dalam politik.

Dalam banyak hal, kita masih hidup dengan warisan trauma tersebut. Perubahan ini bukan sekadar kemenangan politik bagi rezim baru, melainkan juga tindakan psikologis yang mendalam. Masyarakat yang sebelumnya sangat terlibat dalam revolusi Dunia Ketiga diubah menjadi masyarakat yang lebih pasif dan patuh. Bahkan setelah Orde Baru runtuh, warisan trauma itu tidak serta-merta hilang.

Penghancuran tersebut juga tidak terbatas pada PKI. Dunia akademik, kesenian, dan berbagai bentuk ekspresi intelektual ikut dihancurkan. Gagasan-gagasan mengenai kemerdekaan, revolusi, dan nasionalisme yang tumbuh sejak awal abad ke-20 turut diberangus. Akibatnya, sangat sulit untuk membangun kembali tradisi intelektual dan politik yang telah dihancurkan itu.

MS: Saya ingin menambahkan satu hal: siapa sebenarnya yang menciptakan narasi propaganda tersebut? Narasi itu tidak muncul begitu saja. Pada hari-hari setelah G30S, salah satu tindakan pertama Kostrad di bawah Suharto adalah mengambil alih Radio Republik Indonesia dan mulai menyebarkan propaganda.

Saya pernah mengajukan pertanyaan ini kepada Saskia Wieringa, yang banyak meneliti gerakan perempuan pada masa tersebut. Siapa yang menciptakan gambaran yang begitu kejam tentang Gerwani? Saya belum menemukan jawaban yang benar-benar pasti. Namun, jika kita melihatnya sebagai strategi perang, kita dapat mengenali pola yang digunakan untuk membangun kebencian terhadap kelompok yang hendak dihancurkan.

Ketika melakukan penelitian di Kalimantan Barat mengenai peristiwa 1967, saya menemukan pola kekerasan yang berkaitan dengan operasi militer untuk menumpas gerilyawan komunis. Dalam konteks Konfrontasi, Indonesia sebelumnya melatih gerilyawan kiri dari Sabah dan Sarawak. Setelah perubahan politik pada 1965, militer Indonesia justru harus menghadapi kelompok-kelompok gerilya yang sebelumnya pernah mereka bantu.

Saya menemukan sebuah memoar komandan setempat saat itu, Brigadir Jenderal Sumadi, yang menguraikan taktik untuk menumpas gerilyawan. Salah satu taktik yang disebutkan adalah perang psikologis. Dalam operasi tersebut, orang-orang Dayak diculik dan dibunuh. Ada pula tindakan mutilasi terhadap korban yang dimaksudkan untuk memancing kemarahan masyarakat Dayak terhadap orang Tionghoa.

Taktik tersebut kemudian berkontribusi pada mobilisasi masyarakat Dayak. Dalam tradisi setempat, terdapat ritual tariu, yang antara lain menggunakan cawan berisi darah ayam dan diedarkan dari satu desa ke desa lain. Mobilisasi ini berujung pada pengusiran orang-orang Tionghoa dari wilayah pedalaman.

Militer mendirikan kamp pengungsian di wilayah pesisir, termasuk sekitar Singkawang dan Pontianak. Banyak orang Tionghoa dipaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan hidup dalam kondisi yang sangat buruk. Sejumlah penelitian memperkirakan sekitar 70 ribu orang Tionghoa terdampak oleh pengusiran tersebut.

Menurut saya, pola ini memperlihatkan bagaimana taktik kontra-gerilya yang digunakan militer Indonesia dapat melibatkan penciptaan narasi yang sangat kejam tentang musuh. Taktik serupa juga digunakan dalam operasi di Timor Timur pada 1976–1978, ketika banyak orang meninggal akibat operasi militer dan strategi kontra-gerilya.

Kita dapat melihat pola yang berulang: musuh digambarkan sebagai makhluk yang tidak manusiawi, sehingga kekerasan terhadap mereka dianggap dapat dibenarkan. Dalam propaganda Nazi Jerman, misalnya, musuh juga digambarkan sebagai hama yang harus dimusnahkan. Ketika suatu kelompok tidak lagi dipandang sebagai manusia, tindakan untuk menghilangkan mereka dari dunia dapat dipresentasikan sebagai sesuatu yang sah.

Taktik semacam ini sangat kejam. Menurut saya, cara membangun narasi tentang musuh dan membenarkan kekerasan tersebut menjadi bagian dari tradisi operasi militer Indonesia, bahkan hingga masa yang lebih kemudian.

Pembantaian Massal, Keterlibatan Amerika Serikat, dan Perebutan Kekuasaan oleh Suharto

Daniel Denvir (DD): Sekarang mari kita membahas bagaimana operasi pembunuhan massal itu dijalankan. Ini merupakan salah satu kejahatan paling mengerikan pada abad ke-20. Bagaimana militer membangun dan menggerakkan mesin pembunuhan yang bermula di Aceh, kemudian meluas ke Jawa, Bali, dan wilayah-wilayah lainnya?

Pembantaian tersebut diorganisasi langsung oleh militer, tetapi juga melibatkan kepolisian dan berbagai kelompok sipil. Di antaranya terdapat milisi yang berafiliasi dengan PNI dan kelompok-kelompok Islam yang bersekutu dengan Nahdlatul Ulama (NU). Pada masa itu, NU terlibat dalam konflik yang keras dengan petani yang berafiliasi dengan PKI mengenai pelaksanaan reforma agraria. Sejumlah milisi yang sebelumnya dimobilisasi untuk Konfrontasi pada masa Sukarno juga terlibat.

Bagaimana operasi yang diorganisasi militer tetapi dijalankan bersama berbagai kelompok sipil tersebut berlangsung? Bagaimana militer memanfaatkan konflik-konflik yang sudah ada di tingkat lokal, seperti pertentangan mengenai reforma agraria di Jawa Tengah dan Jawa Timur?

Made Supriatma (MS): Saya kira Anda benar bahwa Aceh merupakan salah satu wilayah pertama yang mengalami pembunuhan massal. Di sana, sentimen antikomunis sangat berkaitan dengan sentimen keagamaan. Situasinya berbeda dengan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, yang mengalami pembunuhan dalam jumlah sangat besar. Masing-masing wilayah memiliki kondisi sosial dan politik yang khas.

Menariknya, gambaran kita sekarang mengenai hubungan antara identitas agama dan komunisme tidak selalu sesuai dengan kenyataan pada masa itu. Di Kalimantan Barat, misalnya, terdapat pemimpin PKI yang berasal dari keturunan Arab. Padahal, masyarakat keturunan Arab sering diasosiasikan dengan kelompok habaib atau sayid yang religius. Kenyataannya, sebagian dari mereka juga terlibat dalam gerakan kiri.

Artinya, kondisi setempat sangat menentukan bagaimana kekerasan berkembang. Militer memanfaatkan pertentangan yang telah ada sebelumnya untuk menggerakkan pembunuhan.

Di Jawa Tengah, operasi pembunuhan melibatkan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), satuan pasukan khusus yang kemudian berkembang menjadi Kopassus. Satuan elite ini memiliki reputasi kemampuan tempur yang tinggi, tetapi juga sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang kelam. Operasi tersebut dipimpin oleh Sarwo Edhie Wibowo, yang putrinya kemudian menikah dengan Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keenam Indonesia.

Di Yogyakarta, sejumlah perwira militer setempat juga terbunuh dalam rangkaian peristiwa G30S. Setelah itu, RPKAD bergerak masuk dan memperluas operasi ke berbagai wilayah Jawa Tengah. Banyak pelaku pembunuhan berasal dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PNI, yang saat itu bersaing dengan PKI dalam memperebutkan basis massa.

PNI dan PKI memiliki basis sosial yang cukup mirip. Keduanya memperoleh dukungan dari masyarakat pedesaan, terutama kelompok abangan di Jawa. Namun, PNI juga memiliki akar dalam kalangan bangsawan lokal dan birokrasi tingkat bawah. Sementara itu, PKI sangat kuat di kalangan petani dan serikat buruh.

Di Jawa Timur, situasinya sedikit berbeda karena konflik lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan NU dan masyarakat abangan. Meskipun demikian, akar pertentangannya juga berkaitan dengan persoalan agraria. Konflik mengenai tanah kemudian dimanfaatkan militer untuk menggerakkan kekerasan antikomunis.

Militer mempersenjatai kelompok-kelompok sipil, terutama organisasi pemuda yang berafiliasi dengan NU dan PNI. Kelompok-kelompok tersebut kemudian melakukan pembunuhan atau mengadakan semacam pengadilan tanpa prosedur hukum yang sah. Orang-orang yang dituduh komunis diserahkan kepada militer atau langsung dibunuh.

Di sejumlah wilayah Jawa, jenazah para korban dibuang ke dalam lubang atau gua vertikal yang dikenal sebagai luweng. Kita dapat menemukan lokasi-lokasi semacam itu di kawasan karst Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak di antaranya menjadi tempat penguburan massal.

Gelombang pembunuhan kemudian meluas ke Bali, terutama sejak Desember 1965. Di sana, para pelakunya banyak berasal dari kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PNI. Mereka membentuk organisasi massa bernama Tameng, yang beranggotakan petani, pemuda, dan orang-orang dari berbagai lapisan sosial serta kasta.

Akar konfliknya juga berkaitan dengan persoalan agraria. Namun, di Bali pembunuhan sering berlangsung dalam hubungan sosial yang sangat dekat. Pertentangan mengenai tanah dan warisan dapat terjadi di antara anggota keluarga sendiri. Bali merupakan pulau yang relatif kecil, dengan kepadatan penduduk tinggi dan lahan pertanian yang terbatas. Karena itu, persaingan atas tanah dapat berlangsung sangat tajam.

Ketika militer mempersenjatai kelompok-kelompok tersebut, kekerasan berkembang menjadi sangat brutal. Bahkan orang lanjut usia dan bayi menjadi korban. Dalam sejumlah kasus, pembunuhan menjadi begitu dekat dengan konflik keluarga dan komunitas sehingga sulit dihentikan.

Berdasarkan berbagai cerita yang saya dengar, sebagian pembunuhan juga dilakukan melalui rangkaian ritual. Para korban dibawa ke tempat-tempat tertentu, termasuk kawasan pura atau lingkungan istana tradisional, kemudian menjalani ritual sebelum dibunuh. Jadi, kekerasan di Bali memiliki dimensi yang sangat personal sekaligus ritual.

Banyak korban dibawa ke kawasan pantai, yang kemudian menjadi lokasi kuburan massal. Ketika masih kecil, saya sering bermain di pantai di daerah asal keluarga ibu saya. Pada masa itu, menemukan tulang-belulang di pasir bukan sesuatu yang luar biasa.

Ada persoalan lain yang jarang dibicarakan. Kini, banyak hotel besar dan jaringan perhotelan internasional berdiri di kawasan pantai Bali. Sebagian kawasan tersebut sebelumnya merupakan lokasi penguburan massal korban pembantaian antikomunis. Dalam pengertian itu, perkembangan industri pariwisata Bali tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari sejarah kekerasan 1965.

Rianne Subijanto (RS): Saya ingin menyebutkan sebuah buku penting mengenai pembunuhan di Bali, yaitu Buried Histories karya John Roosa. Buku tersebut memuat kisah-kisah yang sangat mengerikan, termasuk mengenai Puger. Bahkan sampai sekarang, beberapa kisah di dalamnya masih menghantui saya.

Ada dua hal yang ingin saya tambahkan. Pertama, buku Jess Melvin sangat penting untuk memahami bagaimana Angkatan Darat terlibat dalam pembantaian. Lebih tepatnya, bukan sekadar terlibat, melainkan mengorganisasi dan mengoordinasikan operasi pembunuhan tersebut.

Kita juga belum membicarakan jumlah korban secara lebih terperinci. Sampai sekarang, angka pastinya belum diketahui. Berbagai perkiraan menyebutkan antara 500 ribu hingga tiga juta orang terbunuh.

Salah satu temuan penting Melvin adalah bahwa militer mampu menjalankan pembantaian secara sistematis dan meluas karena sebelumnya telah memiliki perangkat kelembagaan yang diperlukan, yakni struktur komando teritorial.

Melalui komando daerah militer dan satuan-satuan di bawahnya, Angkatan Darat membangun organisasi yang berjalan sejajar dengan pemerintahan sipil, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, hingga desa. Dengan demikian, militer telah memiliki rantai komando yang dapat digunakan untuk menyampaikan perintah, mengumpulkan informasi intelijen, menyebarkan propaganda, serta mengoordinasikan penangkapan dan pembunuhan di berbagai wilayah.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah posisi Suharto. Ia memang menjabat sebagai Panglima Kostrad, tetapi belum menjadi tokoh politik paling berkuasa. Ia memanfaatkan kekosongan kepemimpinan yang muncul setelah penculikan dan pembunuhan para jenderal senior untuk mengambil alih kendali.

Dokumen-dokumen yang dibahas Melvin menunjukkan bahwa Suharto segera berkomunikasi dengan para komandan daerah dan mengeluarkan instruksi secara independen dari Sukarno. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah rencana pengambilalihan kekuasaan sebenarnya telah dipersiapkan sebelumnya.

Seruan untuk melakukan penghancuran hingga ke akar-akarnya juga muncul sangat cepat. Pada malam 1 Oktober, perintah semacam itu telah disampaikan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, komandan militer di daerah, termasuk Ahmad Mokoginta, mengeluarkan instruksi untuk menjalankan operasi penghancuran.

Kecepatan tersebut memperkuat dugaan bahwa operasi pemusnahan telah dipersiapkan. Melvin bahkan mengajak kita mempertimbangkan kembali penamaan peristiwa tersebut. Alih-alih menyebutnya G30S/PKI, ia mengusulkan agar kita melihatnya sebagai peristiwa yang dimanfaatkan militer untuk mengambil alih negara. Gerakan 30 September menjadi pemicu sekaligus dalih bagi perebutan kekuasaan tersebut.

Hal kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa anggota PKI tidak sepenuhnya menjadi korban yang pasif. Sebagian kader yang selamat berusaha membangun kembali organisasi mereka. Salah satu contohnya adalah upaya perlawanan di Blitar Selatan, Jawa Timur, pada 1967.

Jumlah mereka ketika itu sudah sangat kecil. Sebagian kader menyadari bahwa strategi parlementer telah gagal dan mulai mencoba membangun organisasi bawah tanah, bahkan melakukan perlawanan bersenjata.

Namun, perlawanan yang sangat terbatas tersebut kembali dimanfaatkan militer untuk memperkuat propaganda antikomunis. Militer menggunakannya sebagai pembenaran bahwa PKI memang berbahaya dan harus dihancurkan. Akibatnya, propaganda dan kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh komunis terus berlanjut.

Farabi Fakih (FF): Kita juga perlu mengingat bahwa Sukarno masih memiliki kekuatan politik yang besar pada masa itu. Ia memperoleh dukungan dari berbagai pemerintahan daerah dan sejumlah unsur militer, terutama Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Kedua angkatan tersebut memiliki persenjataan yang relatif maju, termasuk peralatan militer yang diperoleh dari Uni Soviet.

Menurut saya, pembantaian massal tersebut merupakan langkah militer untuk melumpuhkan bukan hanya PKI, tetapi juga Sukarno. Kekerasan dalam skala yang begitu besar menciptakan guncangan yang tidak diperkirakan banyak orang. Ada kemungkinan militer menganggap bahwa tindakan yang sangat cepat dan brutal diperlukan untuk mencegah Sukarno mengonsolidasikan kembali kekuatannya.

Sukarno masih memiliki legitimasi politik hingga 1966, meskipun kekuasaannya terus melemah. Ia tetap berusaha melindungi PKI dan mempertahankan unsur-unsur koalisi politik yang selama ini menopang pemerintahannya. Ia masih berupaya menjaga keseimbangan antara dirinya, militer, dan PKI.

Namun, keseimbangan tersebut akhirnya runtuh. Dalam konteks itu, skala kekerasan yang sangat besar dapat dipahami sebagai bagian dari strategi militer untuk menciptakan guncangan psikologis yang menghancurkan kemampuan Sukarno mempertahankan kekuasaan.

Ingatlah bahwa pada awal 1965, PKI masih dapat menyelenggarakan perayaan besar yang dihadiri Sukarno dan para pemimpin partai. Mungkin sekitar 100 ribu orang berkumpul di Jakarta. Pada saat itu, gagasan bahwa PKI dapat dihancurkan hanya dalam waktu satu tahun tentu terdengar tidak masuk akal bagi banyak orang.

Namun, penghancuran tersebut benar-benar terjadi. Saya kira hal itu juga berkaitan dengan perkembangan doktrin kontra-pemberontakan yang telah dipelajari dan dipraktikkan Angkatan Darat sejak 1950-an dan 1960-an, termasuk selama operasi menghadapi Darul Islam di Jawa Barat dan dalam Konfrontasi.

Sebagian pengetahuan tersebut juga diperoleh melalui pendidikan militer di Amerika Serikat. Militer Indonesia kemudian menerapkan pendekatan yang mencakup operasi psikologis dan mobilisasi masyarakat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia.

Kekerasan itu melibatkan masyarakat secara luas. Tetangga dapat dipaksa berhadapan dengan tetangganya sendiri, bahkan anggota keluarga dengan saudara mereka. Orang-orang didorong untuk ikut melakukan pembunuhan atau terlibat dalam penuduhan terhadap korban.

Ini merupakan bentuk kontra-pemberontakan yang sangat modern, berkaitan dengan perkembangan pemikiran militer internasional pada 1950-an dan 1960-an, termasuk penggunaan operasi psikologis. Skala, kebrutalan, dan cara masyarakat dilibatkan dalam kekerasan tersebut mengejutkan banyak orang.

Strategi itu juga menciptakan pembelahan yang sangat tajam: seseorang harus berada di pihak militer atau dianggap sebagai musuh. Tidak tersedia ruang di tengah. Anda dianggap sebagai komunis yang jahat atau sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang sah.

Dengan cara tersebut, militer berhasil mengubah masyarakat Indonesia secara mendasar. Kita perlu memahami betapa efektifnya strategi itu dalam membentuk kembali hubungan antara negara, masyarakat, dan kekuasaan.

DD: Apa yang kita ketahui mengenai keterlibatan dan dukungan Amerika Serikat terhadap perebutan kekuasaan oleh Suharto serta kampanye pembunuhan massal yang menyusul?

Kita memang belum mengetahui seluruhnya karena masih ada dokumen yang dirahasiakan. Namun, bukti yang tersedia menunjukkan bahwa Amerika Serikat bukan hanya menyambut perebutan kekuasaan dan pembantaian tersebut, melainkan juga memberikan dukungan material secara aktif.

Apa yang sudah kita ketahui, apa yang masih belum diketahui, dan mengapa pemerintahan Presiden Lyndon Johnson serta CIA begitu bersedia mendukung kekerasan dalam skala sebesar itu?

RS: Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin merujuk pada dua buku: Economists with Guns karya Bradley Simpson dan The Jakarta Method karya Vincent Bevins.

Kajian Simpson sangat penting karena melampaui pertanyaan sempit mengenai apakah CIA mendukung kudeta. Ia justru bertanya mengapa para pembuat kebijakan Amerika Serikat sejak awal menginginkan kemenangan militer atas Sukarno dan PKI.

Seperti Anda katakan, Daniel, kita memang belum mengetahui seluruh rincian keterlibatan Amerika Serikat. Namun, secara umum para sejarawan sepakat bahwa Washington menyambut penghancuran PKI, mendorong kekuatan-kekuatan antikomunis, memberikan bantuan material kepada Angkatan Darat, dan memandang kemenangan militer sebagai keberhasilan besar dalam Perang Dingin.

Kita perlu memahami apa yang dipertaruhkan bagi Washington. Pada awal 1960-an, Indonesia merupakan salah satu negara terpenting di Dunia Ketiga. Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar kelima di dunia, menempati posisi strategis di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta memiliki kekayaan minyak, karet, timah, dan berbagai sumber daya alam lainnya.

Indonesia juga menjadi tempat berkembangnya partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Karena itu, para pembuat kebijakan Amerika Serikat semakin khawatir terhadap antiimperialisme Sukarno, pertumbuhan PKI, dan hubungan Indonesia yang semakin dekat dengan Tiongkok.

Washington takut Indonesia akan menjadi model nasionalisme radikal Dunia Ketiga. Menurut Simpson, pejabat Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai salah satu medan pertarungan terpenting dalam Perang Dingin. Angkatan Darat dipandang sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu mencegah pergeseran Indonesia lebih jauh ke kiri.

Salah satu temuan penting Simpson adalah bahwa Amerika Serikat telah mempersiapkan kemungkinan konfrontasi antara Angkatan Darat dan PKI selama bertahun-tahun. Jadi, kebijakan Washington setelah Oktober 1965 bukan sekadar reaksi spontan terhadap G30S.

Sepanjang akhir 1950-an dan awal 1960-an, Amerika Serikat membangun hubungan dengan para perwira Angkatan Darat, memperluas program pendidikan dan pelatihan militer, serta memberikan bantuan militer. Angkatan Darat semakin dipandang sebagai kekuatan modernisasi yang antikomunis.

Strategi tersebut terutama berkembang setelah kegagalan pemberontakan PRRI-Permesta yang didukung CIA. Alih-alih kembali mendukung pemberontak daerah, Washington kemudian lebih banyak berinvestasi dalam hubungan dengan pimpinan pusat Angkatan Darat.

Setelah 1 Oktober 1965, ketika militer mulai bergerak melawan PKI, para pejabat Amerika Serikat menyambut perkembangan tersebut. Mereka menyediakan peralatan komunikasi, berbagi informasi intelijen, dan membantu kampanye informasi Angkatan Darat.

Salah satu contoh yang banyak dibahas adalah pemberian daftar nama orang-orang yang diduga sebagai pemimpin dan aktivis PKI kepada militer Indonesia. Dengan demikian, Amerika Serikat dan sekutunya membantu kampanye penghancuran PKI.

Apakah Amerika Serikat mendukung pembunuhan tersebut? Ya. Namun, saya tidak mengatakan bahwa Washington secara langsung memerintahkan pembantaian. Angkatan Darat Indonesia tetap menjadi pihak yang merancang, mengarahkan, dan menjalankan operasi tersebut.

Yang kita ketahui adalah bahwa para pejabat Amerika Serikat menyadari pembunuhan massal sedang berlangsung dan menyambut hasil politiknya. Karena itu, Amerika Serikat tidak dapat dipandang sekadar sebagai pengamat pasif.

Sementara itu, The Jakarta Method karya Vincent Bevins menawarkan kerangka global yang lebih luas. Bevins menelusuri bagaimana Indonesia menjadi model bagi proyek antikomunis internasional.

Argumennya bukan hanya bahwa Amerika Serikat menyambut pembunuhan, mendukung Angkatan Darat, atau memberikan informasi intelijen. Ia menunjukkan bagaimana penghancuran gerakan kiri Indonesia menjadi salah satu operasi antikomunis paling berhasil selama Perang Dingin dan kemudian dipandang sebagai keberhasilan oleh sebagian kalangan keamanan nasional Amerika Serikat.

Salah satu kontribusi penting buku tersebut adalah penjelasan mengenai bagaimana kata “Jakarta” berubah menjadi simbol antikomunisme internasional. Di Amerika Latin, misalnya, para aktivis antikomunis dan perwira militer menggunakan ancaman seperti “Jakarta akan datang” atau “lakukan seperti di Jakarta” terhadap kelompok kiri.

Dengan demikian, Indonesia bukan sekadar salah satu tempat intervensi Perang Dingin. Pengalaman Indonesia menjadi model yang digunakan di tempat-tempat lain.

FF: Saya ingin menambahkan dimensi lain dari dukungan Amerika Serikat terhadap kemunculan Orde Baru, yaitu dimensi ideologis.

Gagasan modernisasi, teori modernisasi, dan konsep yang di Indonesia disebut pembangunan menjadi landasan ideologis Orde Baru. Dalam pandangan politik yang korporatis, negara dan militer diposisikan sebagai kekuatan utama yang mampu memodernisasi masyarakat.

Ideologi tersebut berkembang antara lain melalui pendidikan para perwira militer di Amerika Serikat. Selain itu, para ekonom dan ilmuwan sosial Indonesia yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat kembali ke tanah air dan ikut merumuskan model pembangunan baru.

Mereka menawarkan gambaran masa depan bangsa yang sangat berbeda dari visi revolusi global Sukarno. Kesejahteraan masyarakat dianggap harus dikelola oleh kelompok yang rasional, kompeten, dan memiliki kemampuan manajerial.

Citra rasionalitas dan kompetensi tersebut kemudian dilekatkan pada militer, terutama para perwira Angkatan Darat. Akar perkembangan ini sebenarnya sudah terlihat sejak pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda pada 1957, ketika militer mulai memperoleh peran yang lebih besar dalam pengelolaan ekonomi.

Menjelang 1965, gagasan bahwa militer merupakan salah satu unsur masyarakat yang paling rasional dan mampu mengelola negara telah memperoleh legitimasi tertentu. Sekarang pandangan semacam itu mungkin terdengar aneh, tetapi pada masa tersebut ia menjadi bagian penting dari pembenaran atas pengambilalihan negara oleh Angkatan Darat.

Jadi, bantuan Amerika Serikat tidak hanya berbentuk dukungan langsung dalam operasi politik dan militer. Pendidikan bagi perwira, ekonom, ilmuwan sosial, dan elite Indonesia juga menyediakan dasar ideologis bagi peralihan menuju Orde Baru.

MS: Saya setuju dengan Farabi. Amerika Serikat telah mempersiapkan sebagian kondisi yang memungkinkan perubahan tersebut jauh sebelum 1965, terutama melalui pendidikan dan pelatihan bagi elite militer Indonesia.

Banyak perwira memperoleh pendidikan di Amerika Serikat dan mengembangkan visi mengenai masa depan Indonesia yang modern, kapitalistis, dan berorientasi pasar. Hal serupa terjadi di kalangan ekonom serta ilmuwan sosial.

Tidak lama setelah Suharto berkuasa, ia melibatkan para ekonom yang dikenal sebagai Mafia Berkeley. Ada pula pengamat Amerika Serikat yang menggambarkan Indonesia sebagai semacam “bangsa Ford”, karena begitu banyak ekonom, teknokrat, dan ilmuwan sosial Indonesia memperoleh beasiswa dari Ford Foundation.

Program-program pendidikan tersebut membantu membangun dasar bagi modernisasi Indonesia yang berorientasi pada perkembangan kapitalisme dan mekanisme pasar.

Tentu ada pula persoalan hak asasi manusia. Amerika Serikat sebelumnya telah melakukan berbagai kajian mengenai PKI. Ada klaim bahwa Kedutaan Besar Amerika Serikat menyediakan daftar nama elite dan anggota PKI yang kemudian digunakan militer untuk menangkap dan membunuh mereka. Namun, menurut pemahaman saya, dokumentasi mengenai rincian proses penyerahan daftar tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut.

Yang jelas, keterlibatan Amerika Serikat dalam proses ini sangat mendalam. Bukan hanya selama operasi berlangsung, tetapi juga jauh sebelumnya, melalui pembentukan jaringan elite, pendidikan militer, penyebaran gagasan modernisasi, dan peletakan dasar bagi pembangunan ekonomi kapitalistis.

DD: Tiongkok juga dituduh terlibat dalam upaya kudeta tersebut. Orang-orang Tionghoa Indonesia kemudian turut menjadi sasaran kekerasan massal.

Mengapa hal itu terjadi? Apakah kekerasan tersebut terutama berakar pada sentimen ant Tionghoa yang telah berkembang sejak masa kolonial, ketika orang-orang Tionghoa menempati posisi ekonomi perantara yang khas? Ataukah hal itu lebih berkaitan dengan hubungan antara PKI, Sukarno, diaspora Tionghoa, dan Partai Komunis Tiongkok pada masa tersebut? Atau mungkin semuanya saling berkaitan?

MS: Saya kira salah satu penyebabnya adalah hubungan geopolitik yang dibangun Sukarno melalui poros Jakarta–Beijing–Pyongyang. Hubungan antara Indonesia, Tiongkok, dan Korea Utara menjadi bagian dari orientasi politik Sukarno terhadap kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh.

Pada masa itu, Tiongkok juga menyatakan kesediaannya membantu mempersenjatai Angkatan Kelima yang diusulkan PKI. Hal tersebut tentu menimbulkan kekhawatiran di kalangan para jenderal Indonesia yang memperoleh pendidikan militer di Amerika Serikat. Mereka menghadapi kemungkinan munculnya kekuatan bersenjata baru yang terdiri atas buruh dan petani dengan dukungan persenjataan Tiongkok.

Namun, mengenai orang Tionghoa Indonesia, situasinya lebih kompleks. Mereka tidak dapat dipandang sebagai satu kelompok yang memiliki posisi politik seragam.

Sejak awal Orde Baru, sejumlah orang Tionghoa Indonesia justru menjadi bagian dari jaringan pendukung rezim. Misalnya, keluarga Wanandi, termasuk Sofjan Wanandi dan Jusuf Wanandi, yang kemudian terlibat dalam pendirian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.

Sebagian tokoh Tionghoa Indonesia juga terlibat dalam jaringan intelijen, pembentukan organisasi politik pendukung Orde Baru, dan kegiatan ekonomi. Banyak mitra bisnis Suharto sendiri berasal dari kalangan pengusaha Tionghoa.

Karena itu, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa orang Tionghoa Indonesia memiliki satu posisi politik tertentu. Di tingkat masyarakat, mereka memang menjadi sasaran kekerasan dan diskriminasi. Sentimen ant Tionghoa telah berkembang sejak masa kolonial, tetapi ledakan kekerasannya sering kali berkaitan dengan tindakan dan kepentingan negara atau militer.

Selama Orde Baru, menyalahkan orang Tionghoa menjadi salah satu cara yang berulang kali digunakan ketika muncul krisis. Mereka dijadikan sasaran kemarahan masyarakat, terutama ketika terjadi persoalan ekonomi.

Saat ini, masyarakat Indonesia telah banyak berubah, termasuk dalam hubungan antarkelompok etnis. Menyalahkan orang Tionghoa mungkin tidak lagi memiliki daya tarik politik yang sama seperti pada masa lalu. Namun, sentimen tersebut belum sepenuhnya hilang dan tetap dapat dimanfaatkan kembali oleh kelompok-kelompok politik tertentu.

FF: Seperti dijelaskan Made, orang Tionghoa Indonesia bukanlah kelompok yang homogen. Tidak pernah ada satu keadaan ketika seluruh orang Tionghoa dapat begitu saja disamakan dengan komunisme. Mereka menempati berbagai posisi sosial, ekonomi, dan politik.

Kekerasan ant Tionghoa juga telah terjadi sejak masa revolusi. Pada akhir 1950-an, pemerintah mengambil kebijakan yang membatasi kegiatan ekonomi orang asing di pedesaan, termasuk orang Tionghoa yang belum menjadi warga negara Indonesia. Pada sekitar 1960, persoalan kewarganegaraan juga mendorong banyak orang Tionghoa menentukan apakah mereka akan menjadi warga negara Indonesia atau Tiongkok.

Sekitar 100 ribu orang memilih atau tercatat sebagai warga negara Tiongkok dan meninggalkan Indonesia. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok mengirim kapal untuk memulangkan mereka, meskipun banyak di antaranya telah tinggal di Indonesia sejak abad ke-19.

Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa PKI berbeda dari partai komunis di Malaya atau Singapura, yang memiliki basis sosial Tionghoa yang sangat kuat. PKI sejak awal merupakan partai yang berakar dalam masyarakat Indonesia sendiri.

PKI bahkan merupakan salah satu partai komunis paling awal di Asia, lebih tua daripada Partai Komunis Tiongkok. Karena itu, tidak pernah ada keraguan bahwa PKI merupakan bagian dari sejarah politik Indonesia.

Sebagian besar korban pembunuhan massal adalah orang Indonesia, terutama petani Jawa. Orang Jawa juga memiliki posisi penting dalam kepemimpinan PKI. Dengan demikian, gambaran bahwa komunisme merupakan unsur asing tidak sesuai dengan sejarah perkembangan partai tersebut.

Justru karena PKI memiliki akar yang kuat dalam sejarah nasionalisme Indonesia sejak awal abad ke-20, Orde Baru harus membangun propaganda yang menggambarkannya sebagai sesuatu yang asing dan tidak sesuai dengan identitas bangsa.

Tentu saja, rasisme terhadap orang Tionghoa merupakan bagian dari persoalan ini. Ada sejarah panjang diskriminasi yang berkaitan dengan posisi mereka dalam masyarakat kolonial. Posisi ekonomi perantara tersebut dimanfaatkan oleh negara kolonial dan kemudian oleh negara Indonesia untuk menjadikan orang Tionghoa sebagai kambing hitam.

Dengan cara itu, kemarahan masyarakat dapat diarahkan kepada kelompok yang dianggap asing, bukan kepada pemerintah atau struktur kekuasaan yang sebenarnya bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

DD: Pembunuhan massal berlangsung ketika Sukarno secara resmi masih menjabat sebagai presiden. Bagaimana Suharto mengambil alih kekuasaan secara bertahap?

Dalam satu pengertian, ia segera menguasai keadaan setelah G30S. Namun, secara formal, peralihan kekuasaan berlangsung lebih lambat. Bagaimana proses tersebut berkembang dari penguasaan militer secara efektif hingga penyingkiran Sukarno secara resmi dan pembentukan kediktatoran Orde Baru yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade?

RS: Suharto tidak merebut kekuasaan melalui satu kudeta yang langsung selesai. Ia mengambil alih kekuasaan secara bertahap.

Tahap pertama adalah penguasaan militer, bukan penguasaan politik secara formal. Setelah 1 Oktober, Suharto mengambil alih komando Angkatan Darat dan menguasai pasukan, komunikasi, serta perangkat kekerasan negara.

Namun, Sukarno tetap menjadi presiden dan secara konstitusional masih memiliki kewenangan tertinggi. Suharto juga menghindari tindakan menggulingkannya secara terbuka. Ia mengetahui bahwa Sukarno masih sangat populer dan memiliki banyak pendukung yang setia. Kudeta langsung terhadap Sukarno akan mengandung risiko besar.

Karena itu, Suharto memilih mengikis kekuasaan Sukarno secara sistematis sambil mempertahankan kedudukannya sebagai simbol negara. PKI dilarang, para sekutu Sukarno disingkirkan, dan demonstrasi ant Sukarno didorong, termasuk melalui gerakan mahasiswa. Pada saat yang sama, Angkatan Darat secara bertahap mengambil alih lembaga-lembaga negara.

Salah satu peristiwa terpenting dalam proses tersebut adalah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar pada 11 Maret 1966. Di tengah krisis politik dan tekanan militer, Sukarno menandatangani dokumen yang memberikan kewenangan kepada Suharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan menjaga pemerintahan.

Namun, keadaan ketika dokumen tersebut ditandatangani masih diperdebatkan. Sejumlah kesaksian menyatakan bahwa Sukarno menandatanganinya dalam situasi penuh tekanan. Hal lain yang penting adalah bahwa dokumen asli yang ditandatangani Sukarno belum pernah diperlihatkan kepada publik.

Meskipun demikian, selama Orde Baru, tanggal 11 Maret terus diperingati sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah resmi negara.

Suharto segera menafsirkan Supersemar sebagai dasar untuk mengambil alih kewenangan politik. Dalam beberapa hari, ia melarang PKI, menangkap sejumlah menteri yang setia kepada Sukarno, dan memperluas kekuasaannya jauh melampaui apa yang mungkin dimaksudkan Sukarno ketika menandatangani surat tersebut.

Sukarno kemudian semakin terisolasi secara politik. Ia berusaha mempertahankan kedudukannya melalui pidato dan pertanggungjawaban politik, termasuk Nawaksara. Namun, Angkatan Darat telah menguasai arena politik.

Pada 1967, Sukarno pada dasarnya hanya menjadi presiden secara nominal. Kekuasaan efektif telah berada di tangan Suharto. Pada 1968, Suharto secara resmi diangkat menjadi presiden.

Jadi, kita dapat menyebutnya sebagai kudeta yang berlangsung secara perlahan. Kekuasaan militer direbut terlebih dahulu, sedangkan legitimasi konstitusional dibangun kemudian.

Penghancuran PKI dan gerakan kiri secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari proses peralihan kekuasaan tersebut. Orde Baru kemudian menggambarkan kemunculannya sebagai upaya memulihkan ketertiban, menyelamatkan bangsa dari kekacauan, dan mengembalikan negara kepada pelaksanaan UUD 1945 yang dianggap benar.

Narasi tersebut terus digunakan selama 32 tahun pemerintahan Suharto untuk membenarkan penghancuran PKI sekaligus melegitimasi pengambilalihan kekuasaan.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

DD: Sebelum membahas Orde Baru lebih jauh, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kita jawab: siapa sebenarnya Suharto?

Bagaimana perjalanan hidupnya dari tentara kolonial KNIL, kemudian bergabung dengan PETA pada masa pendudukan Jepang, menjadi perwira tentara Republik, hingga akhirnya memimpin Kostrad? Bagaimana ia mencapai posisi yang memungkinkannya mengambil alih kekuasaan negara?

MS: Suharto berasal dari Jawa. Ia menghabiskan sebagian masa kecil dan pendidikannya di wilayah Jawa Tengah, termasuk di sekitar Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, dekat Surakarta. Pendidikan formalnya tidak terlalu tinggi. Setelah menyelesaikan sekolah menengah tingkat pertama, ia sempat bekerja di sebuah bank kecil di daerah.

Kemudian, ia bergabung dengan Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL), tentara kolonial Hindia Belanda, meskipun hanya untuk waktu singkat. Setelah Jepang menduduki Indonesia, ia masuk ke dalam organisasi militer bentukan Jepang, termasuk PETA.

Pada awalnya, Suharto hanyalah seorang prajurit biasa. Namun, selama Revolusi Indonesia, karier militernya berkembang hingga ia menjadi perwira menengah. Ia kemudian terlibat dalam operasi militer untuk merebut kembali Yogyakarta dan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia masih ada.

Setelah itu, pangkat dan kedudukannya terus meningkat. Ketika bertugas di Yogyakarta, ia juga memiliki hubungan dengan sejumlah tokoh yang berhaluan kiri. Saya kira pada masa awal kariernya, Suharto memiliki ketertarikan tertentu terhadap gagasan sosialisme.

Bahkan ketika kemudian menjadi Panglima Divisi Diponegoro, yang merupakan komando militer teritorial di Jawa Tengah, ia masih memiliki hubungan dengan sejumlah perwira berhaluan kiri. Banyak perwira yang terlibat dalam G30S, termasuk Latief dan Untung, pernah menjadi bawahannya.

Namun, Suharto juga merupakan seorang pragmatis. Pada 1950-an, banyak komandan militer daerah pada dasarnya memiliki kekuasaan seperti penguasa lokal. Mereka mengendalikan wilayah, pasukan, dan sumber pendapatan sendiri.

Suharto juga terlibat dalam kegiatan penyelundupan dan bisnis. Ia membuka rekening di Singapura untuk menyimpan dana yang sebagian digunakan membiayai satuan militernya, sementara sebagian lainnya diduga menjadi kekayaan pribadinya.

Saya mengetahui sebuah kisah mengenai rekening Suharto di Singapura pada sekitar 1966 atau 1967. Ketika Jusuf Wanandi ditugaskan pergi ke Papua untuk menangani keadaan yang sulit di sana, termasuk kebutuhan makanan dan perlengkapan, ia disebut mendapat instruksi untuk mengambil dana dari rekening Suharto yang nilainya mencapai sekitar 17 juta dolar Amerika Serikat.

Bayangkan jumlah uang sebesar itu pada pertengahan 1960-an. Kisah tersebut menunjukkan bahwa Suharto telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar bahkan sebelum menjadi presiden.

Ia juga telah memiliki hubungan bisnis dengan Liem Sioe Liong, yang kemudian dikenal sebagai salah seorang pengusaha terpenting pada masa Orde Baru. Hubungan tersebut berkembang ketika Suharto bertugas di Jawa Tengah, termasuk di kawasan sekitar Semarang.

Nasution kemudian mengetahui adanya persoalan korupsi dalam kepemimpinan Suharto. Ia diberhentikan dari jabatan komandonya dan dikirim mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat di Bandung selama sekitar satu tahun.

Setelah itu, Suharto akhirnya menjadi Panglima Kostrad. Tidak banyak orang menyadari betapa strategisnya kedudukan tersebut pada masa itu. Kostrad merupakan salah satu unsur penting kekuatan Angkatan Darat, sementara pasukan khusus juga memiliki peran yang besar dalam struktur militer.

Menariknya, karena Suharto sebelumnya memiliki hubungan dengan sejumlah perwira berhaluan kiri, sebagian bekas bawahannya mungkin tidak menganggapnya sebagai ancaman. Ia bahkan tampaknya tidak memiliki prospek politik yang terlalu menonjol menjelang 1965.

Suharto pernah mengatakan bahwa ia mungkin akan segera pensiun. Sebagai Panglima Kostrad, ia tidak selalu memiliki banyak kegiatan operasional dan dikenal gemar memancing. Namun, peristiwa 1965 tiba-tiba membuka peluang baru baginya, dan ia memanfaatkan kesempatan tersebut.

Pada awalnya, saya kira Suharto tidak langsung bersemangat untuk mengambil alih kekuasaan. Akan tetapi, ia dikelilingi oleh para perwira yang sangat ambisius, seperti Ali Moertopo, yang kemudian menjadi salah satu tokoh penting intelijen Orde Baru, dan Soedjono Hoemardani, yang memiliki hubungan erat dengan kalangan bisnis Jepang.

Ali Moertopo banyak bekerja dengan kelompok-kelompok mahasiswa dan jaringan politik sipil. Sementara itu, Soedjono Hoemardani mengembangkan hubungan dengan para pengusaha Jepang. Mereka membantu meyakinkan Suharto bahwa ia memiliki kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan.

Dukungan juga datang dari para teknokrat, ekonom, ilmuwan sosial, dan sebagian elite politik Indonesia. Suharto akhirnya menyadari bahwa situasi tersebut membuka jalan baginya untuk memegang kendali negara.

Suharto bukan orang yang memperlihatkan ambisinya secara terbuka. Tentu saja ia ambisius, tetapi ia sangat pandai menyembunyikannya. Dalam gaya politik yang sering diasosiasikan dengan elite Jawa, ia bergerak perlahan, berhati-hati, dan menunjukkan sikap yang halus.

Namun, di balik penampilan tersebut, ia juga mampu bertindak dengan sangat brutal. Karena itu, banyak orang menyebutnya sebagai the smiling general, jenderal yang murah senyum. Di balik senyum tersebut terdapat seorang pemimpin yang sangat pragmatis dan mampu menggunakan kekerasan secara terencana.

Jika ingin menggunakan istilah tertentu, kita dapat menyebutnya sebagai sosok yang sangat Machiavellian. Ia pandai menyeimbangkan penampilan yang santun dengan tindakan politik yang keras dan kejam. Itulah Suharto.

Militer sebagai Negara, Integrasi ke Kapitalisme Global, dan Warisan Orde Baru

Daniel Denvir (DD): Benedict Anderson berpendapat bahwa kudeta 1965 dan rezim Suharto pada dasarnya menandai penegasan kembali kekuasaan negara atas masyarakat Indonesia—masyarakat yang tengah berjuang membentuk sebuah bangsa baru. Militer menjadi institusi yang paling diuntungkan dari proses ini. Organisasinya semakin solid, terlindung dari campur tangan partai politik, dan memiliki sumber daya ekonominya sendiri. Seperti yang kita bahas dalam wawancara-wawancara sebelumnya, melalui kudeta dan pembantaian massal, militer pada dasarnya menegaskan dirinya sebagai negara.

Jika melihat tahun-tahun menjelang kudeta, militer sebenarnya sudah mulai meleburkan dirinya dengan negara melalui doktrin Dwi Fungsi. Doktrin ini menempatkan militer sebagai aktor utama dalam politik, masyarakat, dan perekonomian.

DD: Sistem tersebut mula-mula berkembang pada masa Sukarno. Golkar, misalnya, awalnya menjadi wadah bagi kelompok-kelompok fungsional, termasuk militer, dalam kerangka Demokrasi Terpimpin. Namun, pada masa Suharto, Golkar menjadi partai politik resmi yang menopang negara militer. Jika kita melihat integrasi militer dan pemerintahan yang dibangun pada masa Sukarno—Dwi Fungsi, Komando Daerah Militer (Kodam), serta Golkar—sejauh mana kita dapat melihat bahwa fondasi kelembagaan Orde Baru sebenarnya telah terbentuk di dalam Indonesia pada masa Sukarno?

Made Supriatma (MS): Saya melihat persoalan ini sedikit berbeda, terutama jika mengingat pengalaman saya hidup di bawah Orde Baru selama 32 tahun pertama kehidupan saya. Saya lahir pada awal 1966 dan selama tiga dekade pertama hidup hanya mengenal satu presiden. Sistem tersebut terbentuk melalui banyak proses, tetapi menurut saya, tulang punggungnya adalah semacam trinitas: militer, birokrasi, dan partai politik. Ketiganya memiliki struktur birokratis masing-masing.

Birokrasi militer bertumpang tindih dengan birokrasi sipil, dari tingkat pusat sampai desa. Golkar sebagai partai politik juga memiliki struktur organisasi yang berjalan paralel dengan keduanya. Dengan demikian, ada tiga lapisan organisasi yang memungkinkan negara mengendalikan masyarakat dari atas hingga bawah.

Sistem ini juga mengadopsi organisasi masyarakat yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang, yakni tonarigumi. Di Indonesia, bentuknya berkembang menjadi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), yaitu unit-unit lingkungan yang mencakup beberapa keluarga. Setiap RT memiliki ketua, dan sejumlah RT berada dalam koordinasi sebuah RW. Di atasnya terdapat pemerintahan desa. Struktur berlapis ini memungkinkan pengawasan dan pengendalian masyarakat secara menyeluruh.

Namun, sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol dan komando. Ia juga efektif untuk menjalankan program pembangunan ekonomi dan menyalurkan kesejahteraan. Sebagian besar strukturnya bahkan masih bertahan sampai sekarang. Karena itu, siapa pun yang ingin memperoleh atau menjalankan kekuasaan di Indonesia perlu mengelola jaringan kelembagaan tersebut.

Pada masa Suharto, seluruh struktur itu dikendalikan melalui militer dan doktrin Dwi Fungsi. Militer bukan hanya mengendalikan Golkar sebagai saluran sipilnya, tetapi juga memiliki agenda politik sendiri. Golkar harus mengikuti kehendak militer. Menjelang akhir kekuasaan Suharto, Golkar mulai berusaha mengambil jarak dan memperoleh kemandirian, meskipun tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh militer. Bahkan Suharto sendiri tidak selalu mampu mengendalikan militer secara penuh.

Struktur tersebut turut menciptakan stabilitas. Suharto menata ulang hubungan pusat dan daerah dengan mengintegrasikan elite lokal ke dalam sistem. Pengusaha, tokoh berpengaruh, dan berbagai pemimpin daerah ditempatkan dalam jaringan Golkar. Ia juga memberi ruang kepada keturunan kerajaan-kerajaan di Indonesia, misalnya dengan melibatkan mereka dalam proyek pariwisata dan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan membagikan sumber daya dan peluang, Suharto berhasil mengelola berbagai kelompok tersebut sehingga kekuasaannya dapat bertahan selama 32 tahun.

Keadaan mulai berubah pada awal 1990-an. Suharto bertahan terlalu lama tanpa membangun mekanisme suksesi yang kokoh. Berbeda dengan Lee Kuan Yew di Singapura, yang membangun sistem untuk mengatur pergantian kepemimpinan, Suharto semakin tua dan semakin tidak percaya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia mulai membangun jaringan kekuasaan yang lebih personal dan nepotistik, termasuk dengan menempatkan anak-anaknya dalam bisnis. Langkah ini justru merusak struktur yang sebelumnya menopang kekuasaannya.

Farabi Fakih (FF): Saya kira kita memang dapat melihat kemunculan struktur negara Orde Baru pada masa Demokrasi Terpimpin. Salah satu contohnya adalah peran militer. Jika kita menghitung jumlah gubernur berlatar belakang militer pada masa Sukarno, jumlahnya justru lebih tinggi daripada pada awal pemerintahan Orde Baru. Sukarno sendiri mendukung perluasan keterlibatan militer sebagai salah satu pilar utama Demokrasi Terpimpin.

Banyak institusi dasar yang kemudian menjadi fondasi negara Orde Baru juga terbentuk pada masa itu. Jadi, terdapat kesinambungan kelembagaan antara Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Namun, Sukarno tidak membayangkan institusi-institusi tersebut akan digunakan untuk tujuan yang sama dengan rezim Suharto. Perbedaan utamanya terletak pada ideologi. Bagi Sukarno, negara harus mendorong tercapainya tujuan-tujuan revolusi. Sementara itu, ideologi Suharto berpusat pada pembangunan dan integrasi ekonomi Indonesia ke dalam tatanan Barat.

Suharto sendiri bukan sosok yang sangat ideologis. Ia pragmatis dan, seperti yang dikatakan Made, cenderung Machiavellian. Ia juga sangat Jawa dalam cara menampilkan dirinya. Ia tidak memperlihatkan antusiasme secara terbuka. Citra Jenderal yang Tersenyum justru membuat orang sulit mengetahui apa yang sebenarnya sedang dipikirkannya. Ketika sesuatu yang buruk terjadi, ia tersenyum; ketika sesuatu yang baik terjadi, ia juga tersenyum.

Sikap tenang itu menjadi semacam topeng yang menyembunyikan pikiran dan ambisinya. Dalam kebudayaan politik Jawa, kemampuan mempertahankan ketenangan merupakan bagian penting dari penampilan kekuasaan. Orang yang berkuasa diharapkan tetap tenang dalam berbagai keadaan. Karena itu, Suharto mungkin sangat ambisius, tetapi ia tidak pernah menunjukkannya secara terang-terangan.

Ia juga oportunistis. Saya tidak berpikir bahwa ia pernah benar-benar melepaskan kemungkinan untuk berkuasa. Ketika melihat peluang, ia mengambilnya. Justru karena tampak biasa-biasa saja dan tidak terlalu ambisius, ia tidak dianggap sebagai pesaing serius oleh banyak orang di militer, termasuk Nasution. Banyak orang terkejut ketika Suharto akhirnya mengambil alih kekuasaan. Ketidakmenonjolannya membantu menyamarkan ambisi tersebut.

Sebelumnya, Suharto juga pernah terlibat dalam korupsi dan kehilangan jabatannya di Kodam di Semarang sebelum mengikuti pendidikan di Seskoad. Selama masa pendidikan itu, ia mulai berhubungan dengan para ekonom muda yang kelak menjadi teknokrat di bawah pemerintahannya. Mereka mendiskusikan visi pembangunan yang baru. Menurut saya, akar orientasi pembangunan Suharto terbentuk melalui pertemuan-pertemuan tersebut, terutama dengan para ekonom yang mengajar para perwira militer.

Karena itu, penting untuk menegaskan bahwa Orde Baru tidak sepenuhnya bermula pada 1965–1966. Secara ironis, akar kelembagaannya telah tumbuh dalam eksperimen Demokrasi Terpimpin yang dijalankan Sukarno.

Rianne Subijanto (RS): Saya ingin kembali pada argumen Ben Anderson tentang bagaimana militer menegaskan dirinya sebagai negara. Orde Baru memang tidak muncul begitu saja pada 1965, dan peristiwa itu bukan sekadar pergantian pemerintahan. Yang terjadi adalah kemenangan aparatur negara yang semakin otonom atas kekuatan-kekuatan sosial yang dilepaskan oleh revolusi.

Dalam pengertian tertentu, kita dapat membacanya melalui perspektif Hegel tentang gerak dari yang partikular menuju yang universal. Sebuah institusi tertentu, yakni militer, kemudian mengklaim dirinya sebagai kekuatan dominan. Dengan menggunakan istilah Gramsci, kita dapat mengatakan bahwa institusi yang semula sedang tumbuh menjadi kekuatan dominan akhirnya berhasil menguasai tatanan politik.

Namun, proses ini juga bergantung pada keadaan sejarah yang tidak niscaya. Revolusi telah membuka ruang politik massa dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun 1950-an dan awal 1960-an merupakan periode mobilisasi politik paling intens dalam sejarah Indonesia, dan skala mobilisasi semacam itu tidak terulang lagi setelahnya. Buruh, petani, kaum muda, perempuan, kelompok agama, partai politik, serikat pekerja, dan gerakan sosial semuanya memasuki kehidupan politik.

Sukarno berusaha mengelola dinamika ini melalui Demokrasi Terpimpin. Nasakom, misalnya, merupakan upaya untuk membatasi konflik sosial dengan menyeimbangkan berbagai kekuatan yang saling bersaing, termasuk PKI, kelompok nasionalis, organisasi Islam, dan militer. Namun, militer berbeda dari partai-partai politik lainnya. Militer bukan sekadar aktor politik: ia memiliki senjata, organisasi teritorial, kewenangan administratif, jaringan intelijen, dan sumber daya ekonomi yang semakin mandiri.

Melalui berbagai keputusannya, Sukarno justru turut memperkuat militer. Pemberontakan daerah pada 1950-an memperbesar peran militer. Pemberlakuan darurat militer juga memperkuatnya, begitu pula nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Operasi di Irian Barat dan Konfrontasi dengan Malaysia semakin memperluas kekuasaan militer. Sementara itu, struktur komando teritorial dan Golkar menyediakan perangkat organisasi yang memungkinkan militer memperkuat koherensi internalnya.

Pada akhirnya, berbagai kekuatan sosial dan politik yang bersaing saling menguras tenaga. Militer, sebaliknya, memiliki sumber daya material—senjata, organisasi, dan aset ekonomi—yang terus bertambah. Sambil mengklaim berdiri di atas kepentingan politik yang saling bersaing, militer mengakumulasi kekuasaan hingga mampu mendominasi negara.

DD: Setelah merebut kekuasaan, Suharto segera mengambil langkah untuk menempatkan Indonesia kembali dalam posisi yang dapat diterima oleh kekuatan imperialis Barat dan kepentingan kapitalis. Ia mengakhiri Konfrontasi dan menerapkan liberalisasi ekonomi dalam berbagai bentuk. Akibatnya, Indonesia menerima aliran bantuan keuangan yang sangat besar dari Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Bantuan ini membantu meredakan—setidaknya untuk sementara—krisis ekonomi Indonesia sekaligus memperkuat kekuasaan Suharto dan negara pusat.

Bagaimana Suharto menempatkan kembali Indonesia dalam sistem kapitalisme dunia dan tatanan geopolitik Perang Dingin? Apa dampak pergeseran Indonesia ke dalam orbit Amerika Serikat terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan dan dunia?

FF: Peralihan Indonesia ke kubu Barat tidak berlangsung secara otomatis. Pada 1965–1966, hubungan Indonesia dengan banyak pemerintahan Barat dan dunia kapitalis masih diwarnai ketegangan. Mereka keberatan dengan kebijakan nasionalisasi yang dilakukan pada 1957 serta pengambilalihan aset-aset Amerika Serikat dan Inggris selama Konfrontasi pada 1960-an.

Suharto dan tim teknokratnya kemudian melakukan pendekatan intensif kepada negara-negara Barat. Mereka berkunjung ke Washington, Tokyo, dan Amsterdam untuk menjalin hubungan dengan pembuat kebijakan maupun perusahaan-perusahaan Barat.

Pada 1967, sebuah pertemuan di Amsterdam menghasilkan pembentukan Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang kemudian menjadi salah satu saluran utama bantuan Barat bagi Indonesia. Pada 1968, Robert McNamara, yang baru menjabat sebagai Presiden Bank Dunia, mengunjungi Jakarta. Setahun kemudian, Bank Dunia membuka kantor perwakilan negara pertamanya di dunia di Jakarta. Kantor tersebut menjadi salah satu yang terbesar.

McNamara dan tim Bank Dunia sangat terkesan oleh Suharto dan para teknokratnya. Mereka berhasil meyakinkan para pemimpin ekonomi Barat bahwa Indonesia dapat menjadi contoh keberhasilan kapitalisme Barat. Sejak pembentukan IGGI dan pembukaan kantor Bank Dunia serta perwakilan IMF di Jakarta, bantuan keuangan terus mengalir. Hingga awal 1990-an, jumlah bantuan tersebut mencapai puluhan miliar dolar.

Sebagai perbandingan, Sukarno meninggalkan utang sekitar 1,5 miliar dolar AS yang tidak mampu dilunasi. Sementara itu, pemerintahan Suharto menerima bantuan rata-rata sekitar 2 miliar dolar AS per tahun hingga 1990-an. Dukungan keuangan ini sangat besar bagi negara Orde Baru.

Indonesia kemudian dipromosikan sebagai contoh bagaimana sebuah negara revolusioner yang sebelumnya anti-Barat dan anti-imperialis, serta memosisikan diri sebagai pemimpin Dunia Selatan, dapat diubah menjadi model pembangunan yang sejalan dengan kepentingan Barat. Pada 1992, Bank Dunia bahkan memberikan pujian kepada Indonesia sebagai salah satu contoh keberhasilan ekonomi Asia, hanya beberapa tahun sebelum perekonomian itu runtuh di tengah korupsi dan krisis.

Penghancuran komunisme menjadi semacam ancaman atau tongkat, sedangkan pembangunan menjadi daya tariknya. Pada 1967, pemerintah Indonesia juga menyelenggarakan pertemuan di Jenewa dengan sekitar 50 perusahaan multinasional terbesar di dunia. Pertemuan itu didukung oleh Time Corporation dari Amerika Serikat. Para teknokrat Indonesia bertemu dengan perwakilan perusahaan-perusahaan tersebut dan bertanya apa yang perlu dilakukan agar mereka bersedia berinvestasi di Indonesia.

Dalam pertemuan itu, rancangan Undang-Undang Penanaman Modal Asing Indonesia dibahas bersama para eksekutif perusahaan multinasional. Dengan demikian, kerangka hukum investasi asing tidak hanya dirumuskan oleh orang-orang Indonesia di Jakarta, tetapi juga dibentuk melalui kerja sama dengan para eksekutif perusahaan multinasional di Jenewa. Pada 1970-an, Indonesia telah membuka diri secara luas terhadap investasi asing. Sektor minyak, misalnya, menjadi salah satu tujuan investasi yang sangat aktif di dunia.

Pertamina, perusahaan minyak nasional Indonesia, berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di Asia di luar Jepang. Namun, pada saat yang sama, sumber daya Indonesia juga dibagikan kepada perusahaan multinasional. Situasinya menyerupai pembagian wilayah dan sumber daya dalam Konferensi Berlin pada akhir abad ke-19. Freeport memperoleh akses ke tambang tembaga di Papua, yang juga mengandung cadangan emas sangat besar. Sebagian hasil tambang itu kemudian mengalir ke luar negeri, sementara masyarakat Indonesia tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai pengelolaannya.

Tambang nikel diberikan kepada perusahaan Kanada, Inco. Satu demi satu, sumber daya alam utama Indonesia dibuka bagi perusahaan multinasional. Dari sudut pandang investor, kebijakan ini dianggap berhasil. Namun, dari sudut pandang pengelolaan sumber daya, hal tersebut merupakan pengurasan besar-besaran atas kekayaan alam Indonesia yang tidak dapat diperbarui.

Bantuan multilateral dari berbagai negara menjadi bagian dari proses ini. Amerika Serikat dan Jepang merupakan penyumbang utama, sementara Jepang juga menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari keterbukaan ekonomi Indonesia. Indonesia berkembang menjadi pasar penting bagi mobil dan berbagai produk Jepang. Hingga kini, dominasi produk Jepang masih sangat terlihat di kota-kota Indonesia.

Dengan demikian, integrasi Indonesia ke dalam ekonomi dunia berlangsung berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kekuatan imperialis. Indonesia tetap berada dalam posisi sebagai pemasok bahan mentah dan sumber daya alam. Upaya industrialisasi memang dilakukan, tetapi belum berhasil mengubah posisi tersebut secara mendasar.

DD: Kita perlu menekankan betapa drastisnya peningkatan eksploitasi—bahkan penjarahan—sumber daya alam Indonesia, mulai dari hutan, tambang, hingga perikanan. Proses ini berlanjut sampai sekarang dan merupakan salah satu ciri utama Orde Baru.

Rezim tersebut membangun sistem yang sangat mendukung investasi dan ekstraksi sumber daya. Pembantaian massal pada 1965–1966 menimbulkan trauma sedemikian besar di tengah masyarakat sehingga ruang bagi perlawanan terhadap eksploitasi dan masuknya perusahaan asing menjadi sangat terbatas. Hal ini terutama terjadi di pulau-pulau di luar Jawa, yang sebelumnya telah lama menjadi sasaran operasi militer. Setelah itu, eksploitasi kapitalis berjalan berdampingan dengan kehadiran militer.

FF: Dalam banyak kasus, militer melindungi perusahaan-perusahaan tersebut. Hingga sekarang, operasi pertambangan Freeport di Papua melibatkan dimensi militer sekaligus kapitalis. Ladang gas dan minyak di Aceh serta Kalimantan juga didukung oleh kehadiran militer yang terus-menerus untuk mencegah atau membatasi perlawanan masyarakat setempat.

Dengan demikian, terbentuk struktur ekstraktif yang menggabungkan kekuatan militer dan kapitalisme. Pola ini memiliki kemiripan dengan struktur pada masa kolonial, tetapi juga merupakan hasil perluasan peran militer selama Demokrasi Terpimpin dan setelahnya.

RS: Saya ingin menambahkan sesuatu tentang Freeport. Kontrak Freeport-McMoRan merupakan kontrak investasi asing besar pertama yang ditandatangani pada masa Orde Baru. Perusahaan ini juga turut membentuk rezim investasi asing Indonesia yang baru. Para pengacara Freeport terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967. Jadi, penegasan kembali posisi Indonesia dalam ekonomi politik kapitalisme global pada dasarnya berlangsung dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat dan sekutunya.

MS: Freeport memperoleh kontraknya pada 1967, dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera di Papua pada 1969. Dengan demikian, kontrak itu ditandatangani sebelum proses tersebut dilaksanakan.

Namun, secara lebih luas, Orde Baru perlu dipahami sebagai negara kontra-revolusioner. Rezim ini menghapus atau menyingkirkan banyak warisan politik Republik sejak awal abad ke-20, termasuk nasionalisme antikolonial, lalu menggantinya dengan pola yang menyerupai kolonialisme akhir abad ke-19. Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan agraria dan membuka Hindia Belanda bagi investasi asing. Menurut saya, Orde Baru menghidupkan kembali pola ekonomi-politik semacam itu.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, tetapi kekayaan tersebut justru menjadi tumpuan bagi pembangunan yang bergantung pada ekstraksi. Hal ini membantu menjelaskan mengapa Indonesia tetap berada dalam posisi sebagai negara satelit, bukan sebagai pusat ekonomi yang memiliki kemampuan industri mandiri.

Ketergantungan itu terus berlangsung. Dahulu, hutan menjadi sumber utama; kemudian minyak dan gas; sekarang kelapa sawit dan nikel. Indonesia tidak berhasil bertransformasi menjadi negara industri yang kuat karena terlalu bergantung pada sumber daya alam.

Beberapa waktu lalu, saya diundang oleh sekelompok mahasiswa dari Kalimantan Timur. Saya bertanya kepada mereka: pada 1960-an dan awal 1970-an, kalian memiliki hutan yang luas. Sekarang, di mana hutan itu? Sebagian besar telah hilang dan digantikan oleh perkebunan kelapa sawit.

Kalimantan Timur masih memiliki minyak, gas, dan batu bara. Setiap hari, sekitar 200 ribu ton batu bara diangkut keluar dari provinsi itu. Namun, apa yang diperoleh masyarakat setempat? Indeks pembangunan manusianya masih rendah dan angka kemiskinannya belum membaik secara berarti. Padahal, dengan kekayaan sumber daya yang dimiliki, wilayah tersebut semestinya dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang jauh lebih tinggi.

Contoh ini menunjukkan bagaimana Jakarta menguras kekayaan dari berbagai wilayah Indonesia, terutama daerah-daerah di luar Jawa. Sementara sumber daya alam di luar Jawa dieksploitasi, penduduk Jawa menjadi sumber tenaga kerja, tentara, dan pegawai negeri yang kemudian ditempatkan di berbagai wilayah tersebut. Pola ini merupakan bagian dari pembangunan kapitalis yang bersifat kontra-revolusioner.

Indonesia tetap menjadi negara yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Kita tidak akan menjadi negara industri seperti Singapura jika persoalan hubungan antara Jakarta dan elite-elite nasional tidak diatasi. Salah satu fondasi utama Orde Baru adalah pengurasan sumber daya alam untuk mendorong pembangunan kapitalis. Namun, model tersebut tidak membawa Indonesia keluar dari ketergantungan.

DD: Bagaimana ekonomi-politik Orde Baru membentuk relasi kelas dan kekuasaan di dalam negeri? Kelas penguasa seperti apa yang tumbuh di bawah rezim tersebut?

Korupsi menjadi sangat meluas, termasuk di kalangan Suharto sendiri, keluarganya, pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, dan pejabat militer. Mereka menggunakan kedudukan untuk mengambil keuntungan pribadi dalam jumlah besar.

Ada pula posisi khusus yang diberikan kepada para kapitalis keturunan Tionghoa, yang sering disebut cukong. Mereka memperoleh kedudukan ekonomi yang sangat kuat di bawah Suharto, meskipun pada saat yang sama rezim tersebut memelihara sentimen anti-Tionghoa serta menekan kebudayaan dan kekuatan politik masyarakat Tionghoa Indonesia. Mereka dapat menjadi sangat kaya, tetapi tidak memiliki kekuatan sosial dan politik yang sebanding, sehingga tetap bergantung pada Suharto.

Bagaimana struktur kekuasaan dan kelas di bawah Orde Baru bekerja, terutama dalam kaitannya dengan masyarakat Tionghoa Indonesia?

FF: Orde Baru membayangkan masyarakat sebagai sebuah negara korporatis, sebagaimana kita bahas sebelumnya. Dalam gambaran negara-keluarga ini, kepala keluarga memiliki kendali penuh atas anggota keluarganya. Dalam konteks Orde Baru, Suharto menempati posisi sebagai kepala keluarga.

Namun, gambaran tersebut tidak sepenuhnya menjelaskan sistem yang terbentuk. Ada pula konsep massa mengambang, yang bertujuan mendepolitisasi masyarakat. Sejak 1970-an, represi semakin kuat dan ruang bagi keterlibatan politik masyarakat semakin dipersempit. Partai-partai politik dikendalikan dan kemudian disederhanakan menjadi tiga partai utama. Serikat pekerja dan kelompok mahasiswa juga mengalami depolitisasi, meskipun pada awal peralihan menuju Orde Baru sebagian dari mereka mendukung perubahan tersebut.

Akibatnya, masyarakat menjadi lemah secara politik dan kelembagaan. Di sisi lain, elite penguasa juga tidak memiliki struktur kelembagaan yang benar-benar mandiri. Yang terbentuk justru sistem yang berpusat pada Suharto, hampir menyerupai seorang sultan, dengan orang-orang di sekelilingnya yang memperoleh keuntungan berdasarkan kedekatan dan kemurahan hatinya.

Sistem ini mengharuskan berbagai kelompok membangun koalisi di bawah Suharto. Dalam pengertian tertentu, strukturnya menyerupai negara feodal: orang-orang yang dekat dengan Suharto atau tergabung dalam koalisi tertentu memperoleh akses terhadap sumber daya negara. Karena itu, Suharto perlu mencegah munculnya kepemimpinan alternatif. Elite politik dan ekonomi harus tetap berada di bawah kendalinya. Bahkan ketika seorang perwira militer mulai naik pangkat dan berpotensi menjadi pesaing, Suharto berusaha membatasi peluangnya untuk menantang kekuasaan.

Ketiadaan mekanisme suksesi yang kokoh menjadi salah satu alasan utama mengapa Orde Baru runtuh secara dramatis pada 1998. Kekuasaan yang sangat terpusat pada Suharto merupakan ciri utama negara Orde Baru, tetapi kekuasaan tersebut tidak dilembagakan secara memadai.

Dalam konteks masyarakat Tionghoa Indonesia, Suharto memang memberi sejumlah pengusaha cukong kekuatan ekonomi yang sangat besar. Liem Sioe Liong, misalnya, yang telah menjalin hubungan dengan Suharto ketika Suharto memimpin Kodam di Semarang, kemudian menjadi orang terkaya di Indonesia.

Hubungan antara elite Jawa dan pedagang Tionghoa memiliki sejarah panjang. Para bangsawan atau elite Jawa tidak selalu menampilkan diri secara langsung sebagai pedagang dan pengusaha. Mereka membangun hubungan dengan pengusaha Tionghoa untuk menjalankan bisnis dan memperoleh keuntungan bersama.

Dalam sistem Orde Baru, para cukong menyediakan sumber daya keuangan bagi Suharto. Sebagai imbalannya, mereka memperoleh lingkungan politik dan ekonomi yang memungkinkan perusahaan mereka berkembang menjadi konglomerasi terbesar di Indonesia. Ada pula pertimbangan politik di balik pola ini. Jika Suharto memberikan kekuatan ekonomi terlalu besar kepada pengusaha pribumi, mereka berpotensi membangun basis politik sendiri dan menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Dengan memberdayakan para perantara bisnis yang bergantung pada dirinya, Suharto merasa lebih aman.

Jadi, di balik retorika pembangunan, Suharto membangun struktur ekonomi yang rapuh karena tidak ditopang oleh institusi yang mandiri. Seorang ilmuwan pernah menyebut pola semacam ini sebagai sistem waralaba: Suharto membagikan akses dan hak istimewa kepada orang-orang tertentu, tetapi pemberian itu selalu disesuaikan dengan kalkulasi kekuasaannya. Ketika Orde Baru runtuh pada 1998, struktur yang sangat bergantung pada satu orang itu ikut runtuh secara drastis.

RS: Saya ingin menambahkan satu hal tentang ekonomi-politik Orde Baru, terutama mengenai prioritas untuk membuka akses bagi kapitalis Amerika Serikat terhadap sumber daya alam Indonesia. Kita sering kali tidak membicarakan kerusakan lingkungan yang menyertai proses ini, padahal dampaknya masih terasa sampai sekarang.

Sejak masa Orde Baru, Indonesia semakin terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme dunia sebagai pemasok bahan mentah dan tujuan investasi asing. Model pembangunan yang dibentuk rezim ini bertumpu pada eksploitasi hutan, sumber daya alam, dan tenaga kerja murah, dengan dukungan kontrol politik yang otoriter.

Salah satu akibatnya adalah kerusakan ekologis. Negara pembangunan memperlakukan hutan, mineral, minyak, dan tanah terutama sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Kekayaan itu kemudian menjadi sumber keuntungan bagi para perwira militer, pengusaha yang dekat dengan kekuasaan, dan jaringan keluarga Suharto.

Kerusakan lingkungan yang masih kita alami saat ini—mulai dari pembalakan hutan, pertambangan, deforestasi, hingga berbagai industri ekstraktif—berakar pada model ekonomi-politik yang dibangun selama Orde Baru.

MS: Saya ingin menambahkan pandangan dari Yoshihara Kunio, seorang sarjana Jepang yang menulis tentang ersatz capitalism di Asia Tenggara. Menurut saya, Indonesia merupakan contoh yang sangat baik untuk memahami konsep tersebut. Ersatz capitalism dapat dipahami sebagai kapitalisme semu: tidak ditopang oleh inovasi teknologi, tidak memiliki kelas kapitalis yang mandiri, dan sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam.

Pola itu terlihat sepanjang masa Orde Baru dan masih berlanjut hingga sekarang. Jika kita melihat peta eksploitasi sumber daya alam, Sumatra menjadi salah satu tumpuan ekonomi kolonial Hindia Belanda. Pada masa Orde Baru, peran serupa dijalankan Kalimantan. Setelah Orde Baru, eksploitasi semakin meluas ke Sulawesi dan pulau-pulau kecil yang kaya nikel. Berikutnya, Papua juga menghadapi tekanan serupa.

Semua wilayah tersebut mengalami eksploitasi sumber daya alam tanpa disertai inovasi teknologi yang memadai. Struktur ekonomi-politik Orde Baru dan tatanan sosial yang menopangnya masih bertahan hingga sekarang. Jika kita melihat siapa saja yang menjadi orang kaya dan berkuasa saat ini, banyak di antara mereka berasal dari keluarga yang telah memperoleh keuntungan atau kekuasaan pada masa Suharto.

Ini menunjukkan adanya kesinambungan yang kuat. Banyak elite Indonesia masih meyakini bahwa pembangunan kapitalis merupakan satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Memang, dalam retorika politik, kita sering mendengar pembicaraan tentang alternatif. Namun, sangat sedikit orang yang sungguh-sungguh memikirkan atau mengembangkan jalan di luar model pembangunan kapitalis tersebut.

Islam, Darul Islam, dan Politik di Bawah Orde Baru

Daniel Denvir (DD): Mengapa Orde Baru justru membuka jalan bagi meningkatnya pengaruh Islam dan politik Islamis, termasuk menguatnya arus fundamentalisme? Sejak awal abad ke-20, perdebatan mengenai posisi Islam dalam masyarakat telah menjadi bagian penting dari politik Indonesia. Bagaimana Orde Baru membentuk posisi Islam dalam masyarakat dan perdebatan mengenai perannya?

Setelah kaum komunis dihancurkan—padahal sebelumnya mereka merupakan salah satu lawan utama politik Islam—bagaimana perkembangan politik Islam? Apakah relatif lebih longgarnya pengawasan negara terhadap sebagian kegiatan Islam dibandingkan dengan bentuk politik lainnya turut membuat aspirasi perlawanan yang sebelumnya disuarakan melalui bahasa komunisme atau nasionalisme sekuler secara bertahap mengambil corak Islam?

Made Supriatma (MS): Menurut saya, salah satu langkah pertama Orde Baru ketika berkuasa adalah memperlakukan Islam dan komunisme sebagai ancaman yang setara. Pemerintah membatasi ruang gerak keduanya di masyarakat. Rezim juga mencegah terbentuknya partai Islam yang tidak dapat mereka kendalikan. Ketika Masyumi berusaha bangkit kembali melalui Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), misalnya, pemerintah Suharto menerapkan berbagai pembatasan ketat.

Pemerintah bahkan ikut campur dalam pemilihan pimpinan partai. Akibatnya, seperti halnya gerakan komunis, politik Islam kehilangan kesempatan untuk berkembang sebagai organisasi massa yang mandiri. Selama satu atau dua dekade, ruang gerak politik Islam sangat terbatas. Salah satu jalur yang masih dapat ditempuh para aktivis Islam adalah membangun organisasi masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Banyak aktivis Islam mendirikan LSM dan bekerja langsung dengan masyarakat akar rumput. Namun, ruang gerak mereka tetap terbatas karena berada di bawah pengawasan militer dan negara. Situasi mulai berubah pada 1990-an, ketika gerakan baru berkembang di lingkungan masyarakat politik Islam. Perkembangan ini antara lain didukung oleh pendanaan dari Arab Saudi, yang juga berkaitan dengan dinamika geopolitik Timur Tengah. Menjelang akhir 1980-an, sejumlah kelompok Islam mulai menunjukkan kecenderungan yang lebih radikal.

Intelijen Orde Baru mengetahui perkembangan tersebut. Sebelum gerakan-gerakan itu berkembang menjadi mobilisasi massa yang lebih besar, muncul sejumlah konflik dan kekerasan, termasuk di Lampung dan Tanjung Priok, yang menelan korban jiwa. Peristiwa-peristiwa itu berlangsung menjelang berakhirnya masa Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI.

Moerdani adalah seorang perwira Katolik yang sangat loyal kepada Suharto. Namun, ia juga memiliki ambisi politik. Suharto menyadari bahwa sejumlah kalangan nasionalis, terutama di lingkungan militer, mulai mendukung Moerdani sebagai calon wakil presiden. Suharto menganggap kemungkinan itu sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Ia kemudian berusaha mendekat kepada komunitas Islam dan membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), yang dipimpin B. J. Habibie dan kelak menjadi wakil presidennya.

Secara umum, hubungan Orde Baru dengan Islam memang ambivalen. Rezim terkadang merangkul kelompok Islam, tetapi tidak bersedia membiarkan organisasi politik Islam berkembang secara mandiri.

Rianne Subijanto (RS): Pada masa Orde Baru juga berkembang apa yang oleh Robert Hefner disebut sebagai civil Islam atau Islam sipil. Suharto menginginkan Islam yang loyal kepada rezim, bukan Islam yang mendorong demokratisasi.

Namun, meskipun kebangkitan Islam mengalami tekanan politik, proses tersebut tetap berlangsung melalui pendidikan, urbanisasi, jaringan dakwah, gerakan mahasiswa, dan pertumbuhan kelas menengah Muslim. Kebangkitan ini tidak hanya melahirkan kelompok fundamentalis. Banyak pula Muslim yang berpandangan demokratis dan pluralis, seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid. Mereka mengembangkan gagasan Islam sipil yang pluralis dan menjadi bagian dari perjuangan menghadapi Orde Baru.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa Suharto tidak hanya menekan politik Islam, tetapi juga berusaha merangkulnya. Pembatasan terhadap organisasi Islam berlangsung bersamaan dengan munculnya berbagai gerakan yang tetap menggunakan identitas Islam untuk menentang kebijakan rezim.

Salah satu contohnya adalah pembantaian Tanjung Priok pada 1984. Ulama dan kiai yang terlibat dalam protes menentang kebijakan Orde Baru yang membatasi ekspresi Islam independen, terutama kebijakan yang mewajibkan organisasi menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas. Mereka kemudian menjadi korban kekerasan negara.

Menjelang akhir 1980-an dan awal 1990-an, Suharto mulai membangun hubungan dengan berbagai kelompok Muslim melalui organisasi mahasiswa Islam, perbankan syariah, peradilan agama, dan media Islam. Pembentukan ICMI di bawah kepemimpinan Habibie juga menjadi bagian dari upaya tersebut.

Hubungan antara negara dan kelompok Islam dengan demikian selalu diwarnai tarik-menarik. Dinamika ini membantu menjelaskan mengapa setelah 1998, sejumlah kelompok Islam tampil sebagai kekuatan penting dalam gerakan politik Indonesia.

Farabi Fakih (FF): Pertama-tama, penting untuk tidak memperlakukan Islam sebagai sesuatu yang monolitik. Umat Islam Indonesia mencakup berbagai posisi politik, dari kanan hingga kiri, termasuk mereka yang memiliki pandangan komunis. Keberagaman ini sudah ada sejak lama.

Namun, jika yang kita maksud adalah kelompok Islamis yang ingin membentuk negara berdasarkan Islam, kita perlu membedakannya dari umat Islam secara keseluruhan. Kelompok yang memperjuangkan negara Islam, seperti yang pernah diadvokasikan oleh Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), mengalami represi berat pada masa Suharto. Sebagian kemudian bergerak di bawah tanah dan membangun jaringan melalui masjid serta kampus.

Perkembangan mereka dipengaruhi oleh dinamika di Timur Tengah, terutama Revolusi Iran pada 1979, dan kemudian pertumbuhan gerakan jihadisme global. Pemerintah merespons sebagian kelompok tersebut dengan represi militer yang semakin kuat pada awal 1980-an.

Pembantaian Tanjung Priok pada 1984 merupakan salah satu contohnya. Pada 1985, sebuah kelompok mengebom Candi Borobudur. Pada periode yang berbeda, kelompok bersenjata juga membajak pesawat. Namun, penting diingat bahwa kelompok-kelompok tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari keterlibatan umat Islam dalam politik.

Basis umat Islam yang jauh lebih besar berada dalam organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Pada masa Orde Baru, keduanya berhadapan dengan sistem politik yang membatasi aktivitas mereka. Pada 1985, kedua organisasi tersebut menerima Pancasila sebagai asas organisasi, menggantikan asas Islam. Dengan demikian, kelompok Muslim moderat semakin menyesuaikan diri dengan ideologi resmi negara.

Pada saat yang sama, industrialisasi memperluas kelas menengah Muslim dan memperbesar pengaruh politiknya. Perkembangan ini terlihat, antara lain, dalam kemunculan ICMI. Setelah Orde Baru berakhir, sebagian kelompok Islamis yang sebelumnya bergerak di bawah tanah membangun kembali organisasi mereka melalui sejumlah partai politik, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Menariknya, proporsi suara yang diperoleh partai-partai Islamis setelah 2000 tidak terlalu berbeda dari hasil pemilu 1955. Karena itu, saya tidak yakin kita dapat menyimpulkan secara sederhana bahwa politik Islam mengalami kebangkitan kembali. Bisa jadi, proporsi pendukungnya relatif sama, sementara kelompok-kelompok tersebut sebenarnya tidak pernah benar-benar menghilang dari masyarakat maupun negara.

DD: Saya ingin kembali pada sejarah panjang Darul Islam, yang telah beberapa kali kita bahas dalam seri ini. Gerakan pemberontakan Islamis yang dipimpin Kartosuwiryo itu berkembang pada tahun-tahun terakhir revolusi, setelah Divisi Siliwangi meninggalkan Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Renville. Pasukan tersebut kemudian bergerak ke Jawa Tengah dan menumpas pemberontakan PKI di Madiun.

Darul Islam terus melawan negara sepanjang 1950-an, hingga Kartosuwiryo ditangkap, dijatuhi hukuman mati, dan dieksekusi pada 1962. Namun, Suharto kemudian menghidupkan kembali jaringan Darul Islam untuk kepentingan rezimnya sendiri.

Bisakah Anda menjelaskan sejarah panjang gerakan ini? Bagaimana Darul Islam berkembang dari Jawa Barat ke berbagai wilayah lain dan terus melawan negara Indonesia hingga awal 1960-an? Mengapa dan bagaimana dinas intelijen Suharto kemudian menghidupkan kembali jaringan Darul Islam pada akhir 1970-an dan awal 1980-an?

RS: Kartosuwiryo adalah aktivis Islam yang berpengaruh dan pernah berhubungan dengan Sarekat Islam serta Masyumi. Ia menolak federalisme yang didukung Belanda maupun republik nasionalis-sekuler. Setelah Perjanjian Renville dan penarikan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat, ia memproklamasikan Negara Islam Indonesia (NII) pada 1949.

Chiara Formichi, salah satu sarjana yang meneliti topik ini, berpendapat bahwa Darul Islam bukan sekadar gerakan pemberontakan. Gerakan tersebut menawarkan visi alternatif mengenai bangsa Indonesia.

Kartosuwiryo menerima kemerdekaan Indonesia, tetapi menolak landasan ideologis Republik. Ia membayangkan negara Islam yang diatur berdasarkan syariat dan dibenarkan melalui konsep jihad. Sepanjang 1950-an, gerakan ini meluas ke luar Jawa Barat. Daud Beureueh, misalnya, bergabung dengan NII pada 1953 dan memimpin gerakan di Aceh. Kahar Muzakkar membawa Sulawesi Selatan ke dalam gerakan tersebut.

Di Kalimantan Selatan, Ibnu Hadjar memimpin pemberontakan yang berkaitan dengan gerakan Darul Islam. Meskipun masing-masing wilayah memiliki keluhan dan latar belakang yang berbeda, para pemimpinnya mengidentifikasi diri dengan proyek negara Islam Kartosuwiryo. Pemberontakan ini menjadi salah satu konflik internal terpanjang yang dihadapi Republik.

Darul Islam berusaha membangun negara dengan institusinya sendiri. Mereka membentuk pengadilan, sistem perpajakan melalui zakat, satuan militer Tentara Islam Indonesia, dan administrasi lokal. Di sejumlah wilayah pedesaan, mereka berhasil menguasai daerah yang cukup luas.

Konflik ini sekaligus memperkuat peran teritorial militer. Dalam kampanye melawan Darul Islam, militer mengembangkan organisasi dan memperoleh pengalaman dalam perang internal serta administrasi sipil. Pada akhirnya, gerakan tersebut berhasil dikalahkan secara bertahap sepanjang 1950-an dan awal 1960-an. Kartosuwiryo ditangkap pada 1962 dan kemudian dieksekusi.

Ketika Suharto berkuasa, sebagian jaringan Darul Islam kembali dimanfaatkan oleh aparat intelijen. Pada 1970-an, lembaga seperti Operasi Khusus (Opsus) di bawah Ali Moertopo membangun hubungan dengan sejumlah mantan tokoh DI. Pemerintah sebenarnya mencurigai politik Islam, tetapi pada saat yang sama ingin mengelola dan memanipulasinya.

Strateginya adalah membentuk oposisi yang dapat dikendalikan. Aparat intelijen menyusup ke jaringan Islamis dan mendorong perkembangan kelompok tertentu agar mereka dapat dipantau, dipecah, dan didiskreditkan. Keberadaan kelompok-kelompok itu juga menjadi alasan untuk mempertahankan pengawasan dan intervensi militer.

Namun, strategi ini menimbulkan konsekuensi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan. Sebagian jaringan lama Darul Islam bertahan di bawah tanah dan mempertahankan hubungan ideologis maupun organisasional. Jaringan tersebut kemudian beririsan dengan mantan aktivis Masyumi, lembaga pendidikan Islam, dan arus Islamisme transnasional, termasuk pengaruh Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah.

Pada 1980-an dan 1990-an, jaringan-jaringan ini ikut membentuk lingkungan yang kelak melahirkan Jamaah Islamiyah. Para pemimpinnya, seperti Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba’asyir, menggabungkan warisan Darul Islam dengan pengaruh Islamisme modern.

MS: Darul Islam merupakan salah satu pemberontakan paling sulit dihadapi Republik pada masa awal kemerdekaan. Salah satu sumber ideologinya dapat ditelusuri ke perdebatan menjelang kemerdekaan, khususnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang memuat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Bagi sebagian kelompok Islamis, rumusan itu memiliki makna mendasar. Mereka menganggapnya sebagai landasan untuk terus memperjuangkan negara Islam di Indonesia, meskipun rumusan tersebut tidak dengan sendirinya mengharuskan pembentukan negara Islam.

Warisan Darul Islam tidak hanya berupa ideologi, tetapi juga infrastruktur organisasi dan militer. Anggotanya memiliki pelatihan yang relatif baik, mampu memungut pajak dari masyarakat, dan membangun administrasi di wilayah yang dikuasai. Karena itu, gerakan ini sulit diberantas.

Di sisi lain, pengalaman menghadapi Darul Islam juga menjadi sumber bagi pengembangan strategi kontra-pemberontakan oleh militer. Saya teringat David Kilcullen, seorang pakar kontra-pemberontakan yang pernah menjadi perwira di Angkatan Darat Australia. Ia menulis disertasi mengenai kampanye melawan Darul Islam di Jawa Barat, lalu mengembangkan gagasan tentang strategi kontra-pemberontakan yang juga digunakan dalam pembahasan operasi militer di Irak, termasuk di Fallujah.

Pada masa Orde Baru, pemerintah tidak hanya menyusupkan agen intelijen ke dalam jaringan Islamis, tetapi juga mendorong terbentuknya berbagai organisasi untuk memecah mereka menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Sebagian unsur yang berhubungan dengan tradisi Darul Islam berkembang dalam jaringan pesantren di Jawa Barat, termasuk Pesantren Al-Zaytun di Indramayu, yang kemudian menjadi objek berbagai kontroversi.

Ada pula Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), organisasi yang memiliki hubungan dengan lingkungan Golkar. Organisasi ini berfokus pada pendidikan dan dakwah serta dikenal memiliki ikatan keanggotaan yang kuat. Dalam pengalaman sebagian anggotanya, keterikatan tersebut dapat terasa sangat ketat, termasuk melalui pemantauan keanggotaan dan kewajiban membayar iuran.

Operasi intelijen juga menyentuh kelompok-kelompok Darul Islam yang lebih ekstrem. Sebagian jaringan tersebut kemudian berhubungan dengan gerakan yang terlibat dalam pembajakan pesawat. Dalam salah satu operasi yang paling dikenal, pasukan khusus Indonesia membebaskan penumpang pesawat yang dibajak dalam penerbangan dari Jakarta ke Bangkok dan menewaskan para pembajak.

Jejak lain dari operasi intelijen dan represi terhadap jaringan Islamis terlihat dalam peristiwa di Lampung, termasuk Talangsari. Pada 1989, aparat militer di bawah komando Hendropriyono menyerang komunitas yang dipimpin Warsidi. Peristiwa tersebut menewaskan banyak orang. Tanjung Priok juga memperlihatkan bagaimana ketegangan antara negara dan kelompok Islam dapat berujung pada kekerasan.

Pemerintah Orde Baru berusaha mengendalikan kelompok-kelompok tersebut. Namun, ketika kelompok tertentu berkembang terlalu radikal atau dianggap tidak lagi dapat dikendalikan, negara menggunakannya sebagai alasan untuk melakukan penindakan. Dalam proses ini, berbagai bentuk radikalisme Islam juga berkembang sebagai respons terhadap represi dan manipulasi negara.

DD: Saya juga ingin mengingatkan pendengar bahwa ada pemberontakan penting lainnya yang muncul di Aceh pada 1976, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kita akan membahasnya secara lebih mendalam nanti, meskipun pembahasannya akan sedikit keluar dari urutan kronologis.

Sebelum beralih pada episode berikutnya yang akan membahas kejatuhan Orde Baru, saya ingin mengajukan satu pertanyaan terakhir. Bagaimana politik—atau sekadar tampilan politik—berfungsi di bawah Orde Baru?

Ada tiga partai politik. Pertama, Golkar, yang menghimpun berbagai kelompok fungsional dan menjadi kendaraan politik utama negara-militer. Kedua, Partai Demokrasi Indonesia (PDI), hasil penggabungan paksa partai-partai nasionalis dan Kristen, termasuk Murba, partai yang didirikan oleh tokoh kiri legendaris Tan Malaka. Ketiga, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), hasil penggabungan paksa empat partai Islam.

Apa fungsi partai politik dan pemilu dalam sistem yang tetap menyelenggarakan pemilihan umum, tetapi hasilnya sudah dapat dipastikan: Golkar akan menang dan Suharto akan terus menjadi presiden?

RS: Orde Baru memang menyelenggarakan pemilu, tetapi pemilu tidak pernah benar-benar dimaksudkan untuk menentukan siapa yang memerintah. Hasilnya pada dasarnya telah ditentukan sebelumnya: Golkar akan menang dan Suharto akan tetap menjadi presiden. Pemilu berfungsi untuk memperlihatkan sekaligus memperbarui legitimasi rezim, bukan sebagai mekanisme pergantian kekuasaan.

Suharto pernah menyebut pemilu sebagai pesta demokrasi. Istilah itu menggambarkan bagaimana pemilu menjadi pertunjukan politik. Tidak ada persaingan yang sungguh-sungguh di antara program-program politik, dan warga tidak memiliki ruang yang setara untuk memperjuangkan pilihan mereka. Mereka lebih diposisikan sebagai peserta dalam sebuah perayaan yang telah diatur.

DD: Ini mengingatkan saya pada Konvensi Nasional Partai Demokrat di Amerika Serikat pada 2024. Rupanya pola seperti ini dapat direplikasi, sebagaimana Jakarta Method. Saya hanya bercanda. Namun, sistem kepartaian Indonesia memang disederhanakan pada 1973.

RS: Partai-partai Islam digabungkan ke dalam PPP, sedangkan partai-partai nasionalis, Kristen, dan sekuler digabungkan ke dalam PDI. Golkar tetap menjadi kendaraan politik rezim. Penyederhanaan ini mengurangi persaingan ideologis dan membuat oposisi lebih mudah dikendalikan.

Golkar sendiri bukan partai dalam pengertian yang lazim. Namanya berasal dari Golongan Karya dan mencakup kelompok-kelompok fungsional, seperti pegawai negeri, guru, birokrat, asosiasi pengusaha, serta organisasi profesi. Birokrasi negara bahkan menjadi mesin elektoral Golkar.

Saya ingin memberikan contoh pribadi. Ayah saya yang telah meninggal adalah pegawai negeri di Kementerian Perdagangan dan Perindustrian. Ketika saya masih duduk di sekolah dasar, ia pernah bertanya apakah saya bersedia pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri yang gratis. Ia menjelaskan bahwa dirinya lelah terus memilih Golkar dan ingin memilih partai lain. Namun, jika ia melakukan itu, ia berisiko kehilangan pekerjaan.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pegawai negeri pada dasarnya dipaksa mendukung Golkar. Doktrin massa mengambang yang dikembangkan Ali Moertopo menjadi bagian penting dari sistem ini. Warga biasa dijauhkan dari partai dan ideologi politik. Politik dibatasi terutama pada masa pemilu, sementara masyarakat secara umum mengalami depolitisasi karena negara memonopoli aktivitas politik.

Rezim mengklaim bahwa oposisi ala Barat akan menciptakan konflik dan bertentangan dengan tradisi Indonesia yang konon mengutamakan harmoni dan konsensus. Namun, itu adalah bagian dari propaganda pemerintah.

Militer berperan langsung dalam menjamin keberlangsungan sistem pemilu tersebut. Melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI, perwira militer menduduki berbagai jabatan di pemerintahan dan masyarakat. Mereka juga mengawasi pemilu untuk memastikan hasilnya sesuai dengan kepentingan rezim.

Orde Baru tidak pernah benar-benar menganggap pemerintahan militer sebagai keadaan sementara sebelum kembali ke pemerintahan sipil. Pemilu justru menjadi mekanisme untuk melembagakan kekuasaan yang ditopang militer. Inilah bagian dari struktur kekuasaan yang telah kita bahas sebelumnya.

MS: Golkar selalu menang dan kita tahu Suharto akan menjadi presiden. Selama 32 tahun pertama kehidupan saya, saya menyaksikan presiden dan pemenang pemilu yang sama berulang kali.

Namun, kita juga perlu melihat bagaimana Suharto membangun Golkar dengan merangkul para pengusaha yang kini sering disebut oligark, baik di tingkat nasional maupun daerah. Mereka bekerja bersama militer dan memperoleh kontrak-kontrak pemerintah. Negara membagikan berbagai peluang ekonomi kepada orang-orang yang kemudian menjadi tokoh kuat di daerah.

Sebagian dari mereka merupakan pemimpin organisasi kriminal atau kelompok preman, sedangkan yang lain adalah kontraktor sungguhan. Rezim juga merangkul berbagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan.

Karena itu, tidak mengherankan jika banyak organisasi tersebut masih bertahan sampai sekarang. Kelompok-kelompok seperti organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Kelompok Cipayung dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), misalnya, masih memiliki pengaruh. Banyak orang bersaing untuk menjadi pemimpin organisasi-organisasi tersebut karena pola hubungan antara politik dan bisnis yang berkembang pada masa Orde Baru masih sulit dihilangkan.

Bagi saya, inilah salah satu hal terpenting untuk memahami struktur kekuasaan Orde Baru.

Catatan Redaksi: Nusantara merupakan serial sejarah Indonesia dalam podcast The Dig yang dipandu Daniel Denvir. Dalam episode keenam ini, Denvir berbincang dengan tiga akademisi: Rianne Subijanto, Profesor Ilmu Komunikasi di Baruch College dan Graduate Center, City University of New York; Made Supriatma, Visiting Research Fellow di ISEAS–Yusof Ishak Institute, Singapura; dan Farabi Fakih, Ketua Program Magister Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada. Ketiganya meneliti berbagai aspek sejarah dan politik Indonesia, mulai dari gerakan kiri, hubungan sipil-militer, dan dekolonisasi hingga pengelolaan sumber daya alam.

Percakapan ini membahas konsolidasi Orde Baru, penghancuran kekuatan politik oposisi, pembatasan politik Islam, serta integrasi Indonesia ke dalam kapitalisme global. Pembahasan tersebut menyoroti bagaimana militer, birokrasi, dan kepentingan ekonomi membentuk tatanan politik Orde Baru yang dampaknya masih terasa setelah kejatuhan Suharto.

Episode asli diproduksi oleh Alex Lewis, dengan Jackson Roach sebagai produser asosiasi, musik oleh Jeffrey Brodsky, manajemen operasional oleh Sylvia Atwood, serta penasihat senior Theo Riofrancos dan Ben Mabie. Artikel ini merupakan bagian dari adaptasi serial Nusantara ke dalam format tulisan.

Pada episode berikutnya, pembahasan berlanjut ke kejatuhan Orde Baru pada 1998 dan warisan politik-ekonominya, termasuk sejauh mana perubahan rezim mampu mengatasi struktur kekuasaan dan model pembangunan yang terbentuk selama pemerintahan Suharto.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

JIP 2021

Panduan

Sebelumnya

JIP 2024

JIP 2022

Sebelumnya

Panduan

JIP 2021

JIP 2022

JIP 2024

JIP 2021

Panduan

Sebelumnya

JIP 2024

JIP 2022

Sebelumnya

Panduan

JIP 2021

JIP 2022

JIP 2024

Nusantara: Pembantaian Massal di Orde Baru