Ilustrasi: Liamsi
PEMBANGUNAN sosial demokratik adalah ide Vivek Chibber tentang alternatif strategi pembangunan bagi negara-negara Dunia Ketiga, dengan menempatkan relasi kelas, peran negara, industrialisasi, dan gerakan buruh sebagai persoalan utama. Ia mengkritik pandangan yang menganggap imperialisme Barat sebagai penyebab utama terhambatnya pembangunan di Dunia Selatan. Menurutnya, analisis tersebut perlu memperhitungkan perbedaan kepentingan di dalam kelas kapitalis, peran kelas penguasa domestik dalam menopang neoliberalisme, serta perbedaan logika persaingan antarperusahaan dan hubungan antarnegara.
Chibber juga menyoroti kemunduran serikat buruh dan partai-partai kiri akibat perubahan kapitalisme global sejak 1980-an. Karena itu, ia menekankan pentingnya mengarahkan berbagai bentuk aktivisme pada tujuan bersama, yakni membangun gerakan buruh yang kuat dan memperjuangkan hak-hak dasar kaum pekerja.
Wawancara ini dilakukan oleh Muhammad Ridha, editor IndoPROGRESS dan fellow Institute for Advanced Research (IFAR) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), bersama Vivek Chibber, profesor sosiologi di New York University, di sela-sela kunjungan Chibber ke Indonesia. Wawancara bersumber dari video yang dipublikasikan oleh UIII, kemudian ditranskrip dan disunting oleh Ismail Al-‘Alam, editor IndoPROGRESS. Alam juga melakukan verifikasi atas nama-nama tokoh dan konsep yang disebutkan dalam wawancara.
Muhammad Ridha (MR): Untuk memulai, saya ingin mengajukan pertanyaan mendasar. Apa yang Anda maksud dengan kebijakan industri dan mengapa isu ini penting bagi perkembangan masyarakat kontemporer? Mengapa kita perlu melihatnya sebagai salah satu persoalan utama abad ini?
Vivek Chibber (VC): Kebijakan industri mungkin terdengar seperti kebijakan apa pun yang ditujukan kepada sektor industri. Namun, secara tradisional, istilah ini memiliki pengertian yang lebih khusus. Kebijakan industri adalah kebijakan yang secara sengaja diarahkan untuk mengembangkan sektor-sektor tertentu yang dianggap penting bagi pembangunan nasional dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Sektor-sektor tersebut biasanya merupakan sektor yang dapat menghasilkan nilai ekonomi besar sekaligus membangun keterkaitan dengan sektor lain, baik di hulu maupun hilir. Saat ini, contohnya adalah industri berteknologi tinggi, otomotif, cip, dan semikonduktor. Tidak semua negara memiliki industri semacam itu. Namun, sektor-sektor tersebut dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan membantu negara meningkatkan kedudukannya dalam perekonomian global.
Karena itu, negara-negara yang ingin mempercepat pertumbuhan, meningkatkan peran dalam perekonomian dunia, dan mengurangi kemiskinan berupaya mengembangkan sektor manufaktur yang dinilai strategis. Ketika pemerintah secara terarah mendorong perkembangan sektor-sektor tersebut, itulah yang kita sebut kebijakan industri.
MR: Hal yang menarik dari pendekatan Anda adalah titik berangkatnya berbeda dari sejumlah kajian sebelumnya. Peneliti seperti Alice Amsden dan Peter Evans, misalnya, banyak memulai analisis dengan membahas tindakan pemerintah atau negara. Sementara itu, Anda memulai dari analisis kelas. Apa basis kelas dari kebijakan industri? Mengapa kita perlu menjadikan persoalan kelas sebagai titik berangkat untuk memahaminya? Dan apa yang membuat pendekatan ini penting dibandingkan pendekatan para sarjana sebelumnya?
VC: Kebijakan industri memiliki basis kelas sekaligus kontradiksi kelas. Untuk memahami basis kelasnya, kita perlu melihat dilema yang dihadapi negara-negara yang sedang membangun dan berusaha melakukan industrialisasi.
Negara-negara tersebut menghadapi masalah ketika membuka perekonomiannya terhadap industri manufaktur global. Perusahaan multinasional dapat masuk ke pasar domestik, sementara perusahaan dari negara maju dapat mengekspor produk mereka ke negara yang lebih miskin. Produk-produk dari perusahaan asing itu sering kali lebih murah dan berkualitas lebih baik. Akibatnya, produsen lokal—misalnya, perusahaan manufaktur Indonesia atau India—sulit membangun usaha yang mampu bersaing.
Membangun industri membutuhkan waktu. Perusahaan harus belajar menghasilkan produk dengan mutu yang memadai, membangun pabrik, melatih tenaga kerja, dan mengembangkan kemampuan manajerial. Semua itu memerlukan sumber daya. Namun, proses belajar tersebut sulit berlangsung apabila perusahaan lokal sejak awal harus bersaing dengan perusahaan asing yang jauh lebih efisien dan produktif.
Untuk mengatasi dilema itu, sejumlah negara menerapkan tarif guna melindungi industri domestik dari persaingan asing. Perlindungan tersebut memberi ruang bagi produsen lokal untuk tumbuh, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan kemampuan produksinya.
Di negara-negara berkembang, kebijakan ini kemudian membentuk kesepakatan antara negara dan kelas industri domestik. Para pemilik industri membutuhkan bantuan pemerintah agar mampu membangun kapasitas manufaktur. Mereka tidak hanya membutuhkan perlindungan dari persaingan internasional, tetapi juga akses terhadap pembiayaan, kredit, dan modal untuk mendirikan serta mengembangkan usaha.
Mereka tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan itu sendiri. Negara perlu membantu menyediakan kredit murah, pembiayaan, bahan baku, dan teknologi.
Di sisi lain, negara juga berkepentingan mempercepat pembangunan ekonomi. Para penguasa memperoleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat melalui keberhasilan pembangunan. Ingat bahwa dekade 1940-an dan 1950-an merupakan masa dekolonisasi. Elit politik baru mulai berkuasa di berbagai negara, termasuk Indonesia, dan mereka membutuhkan dukungan masyarakat. Pada saat yang sama, masyarakat menuntut pembangunan yang cepat.
Dengan demikian, negara dan kelas kapitalis bertemu dalam kepentingan untuk mendorong kebijakan industri. Itulah basis kelasnya: aliansi antara negara dan kelas kapitalis domestik, atau borjuasi, yang membutuhkan dukungan negara untuk mengembangkan industri nasional.
MR: Lalu, di mana letak kontradiksi kelasnya?
VC: Kontradiksinya terletak pada kenyataan bahwa kebijakan yang membantu mengembangkan industri domestik justru dapat melemahkan daya saingnya.
Apa yang mendorong kapitalis meningkatkan efisiensi dan memperbarui peralatan mereka? Persaingan. Namun, kebijakan industri mengurangi persaingan dengan membatasi masuknya pesaing asing. Dengan perlindungan itu, kapitalis domestik pada dasarnya memperoleh keuntungan yang relatif mudah.
Jika mereka bisa terus mendapatkan keuntungan tanpa menghadapi tekanan persaingan, apa yang mendorong mereka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas? Inilah kontradiksinya.
Untuk mengatasinya, negara tidak cukup hanya memberikan subsidi, kredit murah, dan perlindungan kepada perusahaan. Negara juga harus memastikan bahwa perusahaan menggunakan bantuan tersebut sesuai tujuan. Jika kapitalis tidak menghadapi tekanan untuk meningkatkan efisiensi, mereka mungkin tidak menggunakan bantuan itu secara produktif.
Karena itu, negara perlu membangun lembaga dan perangkat administratif untuk mengawasi perusahaan, mengevaluasi investasi mereka, dan memberikan sanksi apabila mereka tidak menjalankan kewajibannya. Namun, hal ini menciptakan konflik. Kapitalis ingin menerima bantuan negara dan menggunakan dana tersebut sesuka hati, tanpa harus mengikuti arahan pemerintah.
MR: Jadi, hubungan negara dan kapitalis memang rumit. Keduanya sepakat bahwa negara perlu campur tangan dan memberikan berbagai bentuk bantuan kepada industri. Namun, negara menginginkan sesuatu yang lebih: reciprocity, atau timbal balik. Jika perusahaan menerima uang dan bantuan dari negara, mereka harus menggunakannya untuk tujuan yang telah disepakati.
VC: Tepat. Kapitalis menginginkan bantuan, tetapi tidak ingin disertai kewajiban timbal balik. Mereka ingin menerima uang dari negara, lalu memiliki kebebasan penuh untuk menentukan penggunaannya. Persoalan inilah yang saya sebut sebagai disiplin.
Negara perlu mendisiplinkan kapitalis, sementara kapitalis menolak disiplin tersebut. Di situlah konflik terjadi.
Banyak literatur kebijakan industri, termasuk yang berasal dari ilmu ekonomi dan ilmu sosial lainnya, memahami pentingnya intervensi negara, tetapi tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa intervensi tersebut kadang berhasil dan kadang menghasilkan capaian yang terbatas.
Alice Amsden, misalnya, menunjukkan pentingnya timbal balik dalam bukunya yang sangat berpengaruh tentang industrialisasi Asia. Gagasan tersebut menjadi pusat penelitian saya. Namun, saya mengajukan pertanyaan lanjutan: jika timbal balik begitu penting, mengapa tidak semua negara menerapkannya?
Jawaban yang saya temukan adalah bahwa banyak kapitalis justru menentang upaya negara membangun lembaga yang dapat mendisiplinkan mereka. Mereka melawan ketika negara berusaha mengarahkan penggunaan bantuan dan investasi, dan dalam banyak kasus mereka berhasil melemahkan upaya tersebut.
Kita dapat melihat pengalaman di India dan Indonesia, serta negara-negara seperti Turki dan Brasil. Kebijakan industri pernah dicoba di negara-negara tersebut, tetapi hasilnya tidak selalu sesuai harapan.
Pelajaran terpenting dari pengalaman masa lalu adalah bahwa perlindungan industri dan pemberian kredit murah menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengabaikan arahan negara. Jika negara ingin perusahaan menggunakan bantuan untuk mengembangkan sektor yang tepat, negara juga harus memiliki kekuatan untuk memastikan mereka melakukannya. Itulah pelajaran utama dari analisis kelas.
MR: Artinya, kita tidak bisa menganggap negara dengan sendirinya sudah memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan. Kita harus memahami negara dalam konteks relasi sosial yang membentuknya.
VC: Betul. Ada dilema mendasar dalam kebijakan industri. Pada dasarnya, kebijakan industri berusaha melawan logika dasar kapitalisme.
Dalam kapitalisme, alat-alat produksi dimiliki secara privat. Karena itu, pemiliknya memiliki kekuasaan untuk menentukan bagaimana alat-alat produksi tersebut digunakan. Negara tidak memiliki alat-alat produksi itu, meskipun pemerintah menyebut kebijakannya sebagai perencanaan.
Dalam perencanaan sosialis, negara memiliki alat-alat produksi sehingga dapat menentukan investasi yang akan dilakukan. Dalam kapitalisme, persoalannya berbeda. Jika negara ingin mengarahkan investasi ke sektor tertentu, negara harus menghadapi kenyataan bahwa alat-alat produksi dimiliki oleh pihak lain, yakni para kapitalis. Merekalah yang memiliki kekuasaan untuk menentukan penggunaan investasi.
Lalu, bagaimana negara mengarahkan investasi ke sektor yang diinginkan? Negara harus berhadapan dengan kekuasaan struktural kelas kapitalis.
MR: Jadi, kebijakan industri tidak bisa dipahami sebagai persoalan teknis, seolah-olah ada pihak yang cukup merumuskan kebijakan paling tepat, lalu investasi akan mengalir begitu saja. Untuk mengarahkan investasi, negara harus memengaruhi pihak yang mengendalikan investasi itu sendiri, yaitu kapitalis. Jika kita menggunakan analisis kelas terhadap negara, kita akan melihat bahwa kapitalis memiliki posisi yang lebih kuat dalam relasi tersebut.
VC: Benar. Persoalannya adalah bagaimana pihak yang lebih lemah membuat pihak yang lebih kuat melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukannya.
MR: Dalam hubungan ini, negara memang bisa dianggap sebagai pihak yang lebih lemah. Namun, negara memiliki tentara dan perangkat koersif lainnya.
VC: Itulah sebabnya sebagian orang keliru menganggap bahwa kediktatoran dapat membantu negara mendisiplinkan kapitalis. Padahal, kediktatoran justru dapat melemahkan negara dalam menghadapi kapital.
Kediktatoran memperkuat negara dalam menghadapi kelas pekerja, tetapi tidak serta-merta memperkuat negara dalam menghadapi kapitalis. Sebab, negara tidak pernah sepenuhnya bisa mengatasi kenyataan bahwa kapitalis mengendalikan investasi.
Bayangkan saya menjalankan negara dan Anda seorang kapitalis. Saya mengatakan bahwa Anda harus mengikuti perintah saya, atau saya akan memenjarakan Anda.
MR: Kapitalis itu bisa menjawab, “Baik, penjarakan saya.” Namun, ia juga dapat mengatakan bahwa ia tadinya hendak membangun pabrik mobil atau pabrik baru, tetapi sekarang ia tidak akan melakukannya. Inilah yang disebut capital strike.
VC: Tepat. Kapitalis dapat menahan investasi atau memindahkan modalnya ke tempat lain, yang disebut capital flight.
Bahkan, pada masa pemerintahan Park Chung-hee di Korea Selatan pada 1960-an, negara pernah memenjarakan sekitar 30 kapitalis terkemuka karena menganggap mereka akan lebih patuh setelah ditindak. Namun, dalam waktu sekitar satu minggu, pemerintah justru harus kembali menemui mereka dan meminta agar mereka mulai berinvestasi. Mereka akhirnya dibebaskan.
Masalahnya, kediktatoran tidak otomatis melemahkan kekuasaan kapital. Kekuasaan kapital tidak bergantung pada hak-hak demokratis. Kediktatoran dapat menghapus hak-hak demokratis, tetapi kapitalis tidak mengandalkan hak pilih untuk mempertahankan kekuasaan ekonominya. Mereka mengandalkan uang dan kekayaan.
Ketika sebuah negara membangun kediktatoran, pihak yang terutama dilemahkan adalah masyarakat luas, bukan kapital. Jika kita melihat pengalaman berbagai negara berkembang pada dekade 1950-an dan 1960-an, banyak di antaranya merupakan kediktatoran. Namun, hampir semuanya tidak berhasil menjalankan kebijakan industri secara efektif. Pengecualian yang sering disebut adalah Korea Selatan dan Taiwan.
Jika kediktatoran saja cukup untuk menghasilkan perencanaan industri yang berhasil, semestinya semua kediktatoran mampu melakukannya. Padahal, ada kondisi lain yang menentukan keberhasilan tersebut.
Sebaliknya, beberapa kebijakan industri paling berhasil justru berlangsung di negara demokratis. Dua contoh penting adalah Prancis dan Jepang. Karena itu, menganggap kediktatoran sebagai syarat keberhasilan kebijakan industri merupakan kekeliruan.
Banyak sarjana membuat kekeliruan ini karena tidak menggunakan analisis kelas terhadap negara. Melalui analisis kelas, kita dapat memahami siapa yang berkepentingan mendorong kebijakan industri dan siapa yang memiliki kekuasaan untuk memengaruhi pelaksanaannya.
MR: Itu argumen yang penting. Namun, saya ingin mengaitkannya dengan kapitalisme kontemporer, ketika peran finance capital atau kapital keuangan tampak semakin besar dibandingkan kapital manufaktur. Di antara berbagai faksi kapital, siapa yang saat ini memiliki kepentingan untuk mendorong kebijakan industri? Kita tahu bahwa kapital bukanlah entitas tunggal. Ada beragam kepentingan dan faksi di dalamnya.
VC: Saya tidak melihat bahwa kapital keuangan secara khusus memiliki kepentingan untuk menentang industrialisasi. Kapital keuangan memperoleh keuntungan dengan mengambil bagian dari laba yang dihasilkan oleh investasi produktif. Jika investasi itu berlangsung di sektor manufaktur yang sedang tumbuh atau di sektor jasa yang berkembang, tidak ada alasan mendasar bagi kapital keuangan untuk menentangnya.
Namun, ada persoalan lain. Di banyak negara yang dahulu disebut Dunia Ketiga, kelas kapitalis sendiri kini tidak lagi menginginkan kebijakan industri.
Pada dekade 1950-an dan 1960-an, sebagian besar negara berpendapatan menengah belum memiliki sektor usaha yang mampu bersaing secara internasional. Hal ini berlaku di Asia Selatan, Amerika Selatan, Turki, bahkan mungkin Mesir. Karena belum mampu bersaing secara global, kapitalis domestik membutuhkan bantuan negara. Sebagai sebuah kelas, mereka umumnya mendukung kemitraan dengan negara dan intervensi pemerintah untuk mengembangkan industri nasional.
Situasinya berbeda sekarang. Di negara-negara seperti Korea Selatan, India, Brasil, dan Meksiko, terdapat perusahaan-perusahaan besar yang mampu bersaing di pasar internasional. Mereka merasa tidak lagi membutuhkan intervensi negara. Bahkan, mereka tidak menyukai kebijakan pemerintah yang menetapkan tujuan sendiri dan berusaha mengarahkan kegiatan bisnis mereka.
Perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki kemampuan untuk menolak campur tangan pemerintah karena posisi ekonominya sangat kuat. Akibatnya, saat ini tidak ada konsensus luas di kalangan kapitalis besar di negara-negara tersebut untuk mendukung perencanaan ekonomi dan kebijakan industri.
Negara justru menghadapi perlawanan dari perusahaan-perusahaan paling kuat dan paling terintegrasi dengan pasar internasional. Di India, misalnya, kelompok usaha seperti Ambani, Adani, Birla, dan Tata tidak akan dengan mudah menerima jika pemerintah datang dan menentukan apa yang harus mereka lakukan.
Jadi, bagaimana negara dapat menjalankan kebijakan industri dalam situasi seperti ini? Negara harus menemukan sumber daya tawar baru untuk menghadapi kelas kapitalis dan mengubah arah investasi. Menurut saya, negara perlu mencari sekutu politik baru: kelas pekerja.
MR: Saya ingin melanjutkan dari situ. Anda menekankan bahwa kebijakan industri tidak cukup dipahami sebagai upaya negara membangun aliansi dengan kapital. Kita juga perlu memikirkan kemungkinan negara membangun aliansi dengan kelas pekerja. Mengapa kelas pekerja dapat menjadi sekutu penting dalam pelaksanaan kebijakan industri?
Pembangunan Sosial Demokratik dan Politik Kelas
Muhammad Ridha (MR): Anda mengusulkan konsep pembangunan sosial demokratik. Saya tertarik dengan istilah ini. Namun, apakah konsep tersebut bertumpu pada gagasan kompromi kelas? Jika kita membaca literatur tentang kompromi kelas, misalnya karya Adam Przeworski dan Erik Olin Wright, kita menemukan asumsi tentang keseimbangan kekuatan antara kapital dan buruh. Dalam kapitalisme kontemporer, keseimbangan semacam itu tampaknya tidak ada karena posisi buruh sangat lemah. Lantas, bagaimana kita bisa mulai melihat kompromi kelas sebagai jalan yang mungkin ditempuh?
Vivek Chibber (VC): Menurut saya, menyebutnya sebagai kompromi kelas dalam pembangunan mungkin kurang tepat. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan.
Pertama, kurang tepat jika kita menganggap bahwa kompromi kelas mensyaratkan keseimbangan kekuatan antara buruh dan kapital. Dalam kapitalisme, kekuatan keduanya tidak akan pernah benar-benar setara. Kapital akan selalu memiliki kekuatan lebih besar daripada buruh, seberapa pun terorganisasinya gerakan buruh.
Bahkan di Swedia, ketika kepadatan serikat pekerja mencapai 90 persen, buruh tetap tidak memiliki kekuatan yang setara dengan kapital. Alasannya, kapital mengendalikan sesuatu yang paling penting, yakni alat-alat produksi. Kapitalis juga selalu memiliki pilihan untuk tidak berinvestasi. Satu-satunya cara untuk menghilangkan kekuasaan tersebut adalah menasionalisasi alat-alat produksi dan mengambil alih kendali dari mereka.
Koreksi ini mungkin terdengar kecil, tetapi penting untuk menjelaskan mengapa demokrasi sosial pada akhirnya mengalami kemunduran.
Kedua, gagasan kompromi kelas mengandaikan bahwa buruh dan kapital berhadapan secara langsung, kemudian mencapai kesepakatan di antara mereka. Menurut saya, di negara-negara berkembang saat ini, jalan menuju pembangunan sosial demokratik tidak dapat ditempuh melalui cara tersebut. Gerakan buruh belum memiliki kekuatan serikat pekerja yang cukup untuk memobilisasi diri secara mandiri sebelum negara membangun aliansi dengannya.
Di Afrika Selatan, misalnya, tingkat pengangguran mencapai 40 persen. Di Indonesia dan India, sekitar 90–93 persen tenaga kerja berada di sektor informal. Kelompok pekerja informal sangat sulit diorganisasi. Karena itu, gerakan serikat pekerja tidak bisa terlebih dahulu membangun kekuatannya sendiri, kemudian menjalin aliansi dengan negara sebagaimana yang terjadi pada gelombang pembangunan sebelumnya.
Menurut saya, jalan menuju pembangunan sosial demokratik harus dimulai ketika pemerintahan sayap kiri atau pemerintahan progresif berkuasa. Pemerintah tersebut perlu secara aktif memobilisasi masyarakat pekerja, terutama mereka yang berada di sektor formal, sekaligus berupaya mengorganisasi pekerja informal. Mereka perlu membangun serikat, memperkuat sumber daya politik buruh, dan menciptakan daya tawar terhadap kapitalis domestik.
Dengan kekuatan tersebut, pemerintah dapat menawarkan kesepakatan kepada kapitalis: negara akan membantu menyelesaikan berbagai persoalan mereka dan mendorong investasi, pertumbuhan, serta pembangunan, tetapi dengan sejumlah persyaratan.
Persyaratan itu bukan hanya agar perusahaan menginvestasikan modal sesuai arahan negara, sebagaimana dicoba pada dekade 1940-an dan 1950-an. Kapitalis juga harus menyetujui sejumlah ketentuan yang menyangkut masyarakat luas dan tenaga kerja. Mereka perlu mengurangi perlawanan terhadap pembentukan serikat pekerja, memperbaiki kondisi kerja, menerima upah minimum, dan menyepakati peningkatan tunjangan pensiun serta kesejahteraan pekerja.
Semua itu mungkin terdengar seperti beban besar bagi keuntungan kapitalis. Namun, jika perusahaan meningkatkan peralatan dan produktivitasnya, biaya tersebut sebenarnya dapat ditanggung. Inilah yang menjadi dasar demokrasi sosial Eropa: peningkatan produktivitas dan investasi berlangsung bersama dengan perbaikan upah dan jaminan sosial.
Itulah pertukaran politik yang mendasari kompromi kelas. Dalam konteks negara berkembang saat ini, proses tersebut perlu dipicu dan diarahkan secara politik oleh pemerintah. Saya tidak melihat gerakan buruh saat ini mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mewujudkannya secara mandiri.
MR: Jadi, Anda cukup pesimistis terhadap hubungan struktural antara buruh dan kapital saat ini?
VC: Kita belum melihat mobilisasi buruh yang benar-benar signifikan atau peningkatan kepadatan serikat pekerja di mana pun di dunia selama sekitar 50 tahun. Kita perlu mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada faktor struktural yang mendalam di balik keadaan tersebut.
MR: Namun, bukankah ada dilema dalam usulan Anda? Anda mengatakan bahwa pemerintahan sayap kiri perlu berkuasa agar pembangunan sosial demokratik dapat diwujudkan. Akan tetapi, jika pemerintahan sayap kiri sudah berhasil memenangkan kekuasaan, mengapa mereka harus mendorong model pembangunan yang tetap berorientasi pada kapitalisme?
Kebijakan industri jelas bertujuan memperluas produksi komoditas dan memperluas hubungan kerja upahan. Dalam batas tertentu, proses ini justru dapat melemahkan kemampuan mobilisasi kelas pekerja. Bagaimana Anda menanggapi kritik tersebut?
VC: Setiap pemerintahan sayap kiri yang berkuasa di negara berkembang menghadapi satu kendala mendasar: pemerintah harus segera memperbaiki kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jika gagal melakukannya, pemerintah mungkin akan kehilangan kekuasaan dalam tiga tahun.
Itulah kenyataannya. Karena itu, setiap pemerintahan pada dasarnya harus memikirkan pembangunan dalam satu atau lain bentuk. Hanya ada dua jalan utama: pembangunan neoliberal atau pembangunan yang didukung intervensi negara. Kita telah menjalankan neoliberalisme selama sekitar 40 tahun dan bisa melihat hasilnya.
Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan jika kita ingin menghindari jalan neoliberal? Ada dua pilihan: menghapus kapitalisme atau mencari cara untuk bertahan dan bergerak maju di dalamnya. Jika kita bisa menghapus kapitalisme, tentu itu baik. Namun, perubahan semacam itu belum pernah berhasil diwujudkan secara menyeluruh.
Kita tidak bisa sekadar masuk ke pemerintahan lalu menyatakan bahwa alat-alat produksi akan diambil alih. Perubahan seperti itu tidak akan terjadi begitu saja. Bahkan jika kita berkomitmen pada sosialisme, kita harus menempuh proses bertahap. Kita tidak bisa langsung melompat ke tahap akhir tanpa menyelesaikan tahap-tahap sebelumnya.
Dua tahap awal itu mengharuskan kita mempertahankan kekuasaan. Dalam sistem demokrasi, bagaimana caranya? Kita harus melakukan sesuatu yang nyata bagi masyarakat. Artinya, kita harus memikirkan pembangunan.
Jika ingin mendorong pembangunan, ada dua pilihan. Pertama, menggunakan intervensi negara yang bersifat top-down sebagaimana model lama. Kedua, menggunakan pendekatan yang saya usulkan, yakni pembangunan yang memberdayakan masyarakat.
Kita sudah melihat masalah model pembangunan otoriter yang dikendalikan dari atas. Negara tidak dapat mengatasi perlawanan kapitalis terhadap upaya pendisiplinan hanya dengan mengandalkan kekuasaan pemerintah. Karena itu, negara harus menemukan sumber daya tawar untuk menghadapi kapital. Inilah alasan kita perlu memberdayakan masyarakat pekerja.
MR: Jadi, Anda menerima bahwa model ini tetap berlangsung di dalam kapitalisme. Namun, ada persoalan lain. Bukankah industrialisasi juga berarti memproletarkan masyarakat, memperluas jumlah tenaga kerja upahan, dan dengan demikian berpotensi menciptakan kondisi yang justru merugikan buruh?
VC: Ya, tentu. Namun, saya justru menganggapnya sebagai perkembangan yang baik. Kita tentu lebih menginginkan masyarakat pekerja memperoleh pekerjaan di sektor manufaktur daripada terus terjebak dalam pertanian berproduktivitas rendah.
Proletarisasi berarti perpindahan masyarakat dari pertanian menuju sektor manufaktur dan jasa. Salah satu nasib terburuk bagi negara berkembang adalah membiarkan masyarakat pekerjanya terjebak dalam pertanian sepanjang hidup. Mereka menggarap lahan yang sangat kecil, menghasilkan sedikit produk, memperoleh upah rendah, dan menjalani kehidupan yang penuh kesulitan.
Karena itu, para ekonom pembangunan, baik yang berhaluan borjuis maupun sosialis, pada dekade 1940-an, 1950-an, dan 1960-an sepakat bahwa negara tidak akan berkembang jika sektor agrarianya tidak mengalami transformasi. Tanpa perubahan tersebut, negara akan terus terperangkap dalam kemiskinan.
Saya tidak setuju dengan pandangan sebagian kalangan kiri yang meromantisasi kehidupan pedesaan melalui gagasan bahwa kehidupan berskala kecil selalu lebih baik. Pandangan itu keliru. Kehidupan di desa dengan lahan yang sangat sempit bukanlah sesuatu yang perlu diromantisasi. Pandangan semacam itu bahkan mencerminkan keangkuhan kelas menengah Barat yang ingin mempertahankan kehidupan petani agar tetap menjadi objek pengamatan mereka.
Kita perlu membantu masyarakat keluar dari pertanian berproduktivitas rendah. Setelah mereka beralih ke sektor lain, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengorganisasi mereka sebagai kelas pekerja.
MR: Baik. Misalnya, kita sepakat bahwa kapitalisme industri merupakan salah satu jalan pembangunan dan bahwa politisasi kelas pekerja menjadi tahap penting dalam perjuangan menuju sosialisme. Namun, industrialisasi sendiri menciptakan pembagian kelas pekerja. Ada pekerja terampil dan tidak terampil, pekerja tetap dan tidak tetap, serta berbagai kategori tenaga kerja lainnya.
Pembagian tersebut dapat melemahkan anggapan bahwa proletarisasi dengan sendirinya akan menghasilkan gerakan buruh yang bersatu, solid, dan kuat. Bagaimana Anda menanggapi persoalan ini?
VC: Itu kesalahpahaman. Proletarisasi selalu melibatkan, bahkan menghasilkan, pembagian di dalam kelas pekerja. Tidak ada kelas pekerja di dunia yang pernah sepenuhnya homogen dalam hal keterampilan, kemampuan, dan jenis pekerjaan manufaktur. Tidak pernah ada kelas pekerja yang secara alamiah bersatu sebagai satu kesatuan.
Persatuan kelas pekerja bukanlah fakta struktural, melainkan hasil politik. Persatuan itu dibangun melalui pengorganisasian dan melalui kebijakan yang mengurangi kesenjangan di antara para pekerja, misalnya dengan menekan perbedaan upah atau menerapkan sistem upah solidaristik.
Karena itu, keliru jika kita menganggap bahwa proletarisasi dengan sendirinya menciptakan perpecahan. Perbedaan di dalam kelas pekerja memang selalu ada. Tidak pernah ada kelas pekerja dalam sejarah yang sepenuhnya bersatu secara struktural.
Setiap pekerja berada di sektor yang berbeda, memiliki tingkat upah dan keterampilan yang berbeda, serta menghadapi kepentingan langsung dan tujuan strategis yang berbeda. Persatuan harus dibangun melalui pengorganisasian politik.
IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.
MR: Jadi, Anda memperkirakan fragmentasi kelas pekerja akan terus berlangsung?
VC: Saya tidak sekadar memperkirakannya. Saya yakin sepenuhnya, sebagaimana saya yakin matahari akan terbit besok, bahwa kelas pekerja akan selalu terfragmentasi.
MR: Baik. Namun, saya ingin kembali pada argumen Anda bahwa industrialisasi dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jika kita melihat industrialisasi saat ini, kita menemukan sejumlah perkembangan yang justru dapat merugikan kesejahteraan mereka, seperti otomatisasi.
Selain itu, hubungan kerja semakin tidak tetap dan kehidupan pekerja semakin rentan. Bagaimana kita memastikan bahwa agenda industrialisasi saat ini tidak justru memperluas persoalan-persoalan tersebut?
VC: Itulah alasan saya mengusulkan pembangunan sosial demokratik. Anda benar bahwa industrialisasi yang sedang berlangsung di negara-negara Selatan Global, termasuk industri otomotif dan semikonduktor, sering kali berlangsung secara brutal.
Intensitas kerja meningkat. Mekanisasi berlangsung semakin jauh. Pengawasan dan kontrol terhadap pekerja semakin ketat. Bahkan, hak-hak dasar di tempat kerja nyaris tidak ada. Hak untuk beristirahat selama 15 menit untuk minum kopi atau teh pun bisa dihilangkan.
Namun, keadaan itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kondisi tersebut merupakan akibat dari keseimbangan kekuatan antara buruh dan kapital. Kapitalis dapat menerapkan rezim produksi yang brutal, menyerupai kondisi kerja abad ke-19, ketika buruh tidak memiliki kekuatan untuk melawan.
Jika industrialisasi dan pembangunan sejak awal menempatkan pemberdayaan buruh sebagai prasyarat, situasinya akan berbeda. Kita perlu memastikan bahwa industrialisasi tidak sekadar meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga memperkuat posisi politik dan sosial para pekerja.
Masa depan Dunia Ketiga atau Selatan Global, menurut saya, sudah sangat dipengaruhi oleh masuknya kawasan ini ke dalam pusaran kapitalisme global. Sektor agraria akan perlahan berubah dan menyusut karena produktivitas pertanian di banyak negara berkembang jauh lebih rendah dibandingkan perusahaan agribisnis Barat, yang membanjiri pasar mereka dengan produk-produk yang lebih murah.
Akibatnya, para petani akan terdorong keluar dari sektor pertanian dan berpindah ke kota. Saat ini, banyak dari mereka justru hidup di permukiman kumuh dengan kondisi kerja yang sangat rentan.
Pemerintah hanya memiliki dua pilihan. Mereka dapat mencari cara untuk menciptakan lebih banyak pekerjaan yang layak dan manusiawi, atau membiarkan dominasi kapitalisme brutal beserta hubungan kerja yang eksploitatif terus berlangsung.
Menurut saya, pilihan yang secara strategis paling masuk akal adalah mengakui bahwa kita masih hidup dalam kapitalisme dan, untuk masa mendatang, harus mencari jalan untuk bergerak maju di dalam sistem tersebut. Kita perlu menciptakan lapangan kerja dan mendorong pembangunan yang tidak hanya manusiawi, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat pekerja.
Dengan demikian, bukan industrialisasi itu sendiri yang menciptakan kondisi kerja yang buruk. Persoalannya adalah bagaimana industrialisasi berlangsung dan siapa yang memiliki kekuatan untuk menentukan bentuknya.
Industrialisasi dan pertumbuhan sektor jasa akan terus berlangsung. Penyusutan sektor pertanian juga merupakan kenyataan. Pertanyaannya, setelah masyarakat meninggalkan pertanian, apa yang akan menggantikannya? Apakah kapitalisme neoliberal yang brutal seperti sekarang, atau kapitalisme sosial demokratik yang lebih inklusif?
Untuk mewujudkan pilihan kedua, kita membutuhkan perjuangan dan pengorganisasian politik. Para pemberi kerja tidak akan dengan sendirinya menerima perubahan tersebut.
MR: Menarik. Saya ingin sedikit mendalami persoalan ini. Pandangan Anda tampaknya mirip dengan argumen Karl Kautsky mengenai kecenderungan kapitalisme industri mengubah sektor agraria. Apakah saya memahami posisi Anda dengan tepat?
Saya juga ingin bertanya tentang persoalan agraria. Mengapa persoalan ini tetap bertahan, bahkan setelah sekitar 300 tahun perkembangan kapitalisme?
VC: Ada satu hal yang perlu diluruskan. Jika Anda membaca The Agrarian Question karya Kautsky, buku yang sangat menarik dan tersedia dalam dua volume berbahasa Inggris, Anda akan menemukan argumen yang lebih kompleks.
Volume pertama dimulai dengan gagasan bahwa sektor pertanian sedang mengalami kemunduran dan bahwa proses tersebut tidak terhindarkan. Namun, ketika memasuki volume kedua, argumennya menjadi berbeda. Kautsky justru bertanya: jika kapitalisme terus berkembang, mengapa sektor agraria masih bertahan?
Ia kemudian menunjukkan bahwa ada mekanisme tertentu yang membuat sektor agraria tetap bertahan dan sulit sepenuhnya dibubarkan oleh perkembangan kapitalisme.
Pertama, sebagaimana juga dijelaskan Lenin dalam The Development of Capitalism in Russia, para petani tidak dengan mudah melepaskan tanah mereka. Ketika produk pertanian yang lebih murah membanjiri pasar dan hasil panen mereka sulit dijual, petani sering kali merespons dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang mereka curahkan pada lahan.
Mereka mungkin bekerja selama 12 jam sehari, bukan delapan jam, agar dapat menghasilkan lebih banyak dan menjual produknya dengan harga yang mengikuti persaingan pasar. Mereka melakukan itu untuk memperoleh pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Akibatnya, mereka terjebak dalam kehidupan yang penuh kesulitan, bekerja semakin lama dan semakin keras hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Mengapa mereka tidak meninggalkan tanahnya? Karena memiliki sebidang tanah kecil masih dianggap lebih baik daripada masuk ke pasar tenaga kerja upahan yang penuh ketidakpastian.
Kedua, terdapat kepentingan kapitalis untuk mempertahankan keberadaan pertanian berskala kecil. Ketika perusahaan agribisnis memasuki wilayah pedesaan dan membangun perkebunan besar, mereka menemukan bahwa keberadaan petani dengan lahan kecil dapat membantu menekan biaya tenaga kerja.
Lahan yang dimiliki petani menjadi semacam subsidi bagi upah. Karena petani masih dapat memenuhi sebagian kebutuhannya dari lahan sendiri, perusahaan agribisnis dapat membayar upah yang lebih rendah. Dengan demikian, kapitalis juga memiliki kepentingan untuk mempertahankan keberadaan sektor agraria.
Itulah argumen Kautsky. Lenin dan Kautsky sama-sama menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak akan menghilang begitu saja dalam kapitalisme dan bahwa proses transformasinya dapat berlangsung sangat lama.
Menurut saya, argumen tersebut benar. Selama sekitar 70 tahun setelah Kautsky menulis The Agrarian Question, yakni hingga dekade 1980-an, sekitar 40–60 persen angkatan kerja di banyak negara Selatan Global masih bekerja di sektor pertanian.
Namun, jika kita melihat Amerika Selatan, Timur Tengah, dan Asia Tenggara saat ini, proporsi tenaga kerja di sektor pertanian telah menurun tajam. Di banyak kawasan tersebut, angkanya kini berada di kisaran 8–14 persen, meskipun ada beberapa negara yang masih memiliki proporsi lebih tinggi.
Jadi, apakah saya berpendapat bahwa sektor pertanian akan perlahan menyusut? Ya, tetapi itu bukan sekadar pendapat. Kita memang sedang menyaksikan proses tersebut berlangsung.
Apakah saya menganggapnya sebagai perkembangan yang baik? Ya. Saya tidak meromantisasi kehidupan agraria. Saya juga tidak menganggap kehidupan agraria secara moral lebih rendah. Namun, selama sebagian besar penduduk suatu negara bergantung pada pertanian, masyarakat secara keseluruhan akan sulit keluar dari kemiskinan. Kondisi produksi pertanian membuat produktivitas dan pendapatan banyak petani tetap rendah.
Karena itu, pilihan yang rasional sekaligus manusiawi adalah mengurangi ketergantungan pada sektor agraria dengan cara yang layak. Kita perlu meningkatkan produktivitas pertanian dan pendapatan nasional, sekaligus membantu masyarakat berpindah dari lahan pertanian menuju pekerjaan yang layak, bukan menuju permukiman kumuh.
Saya tidak berpikir bahwa tradisi Marxis pada umumnya meromantisasi kehidupan pertanian. Kecenderungan itu lebih banyak ditemukan pada sebagian kalangan kiri populis.
Menurut saya, itu merupakan kekeliruan besar. Banyak orang bertahan di lahan pertanian yang sempit karena keterpaksaan, bukan karena mereka menginginkan kehidupan seperti itu. Banyak dari mereka justru ingin pindah ke kota jika memperoleh kesempatan.
Masalahnya, ketika mereka pindah ke kota saat ini, mereka sering kali justru menghadapi kehidupan yang sangat sulit. Tanggung jawab atas keadaan tersebut berada pada pemerintah dan masyarakat perkotaan. Karena itu, prioritas pertama setiap pemerintahan sayap kiri atau progresif saat ini seharusnya adalah menjalankan program penciptaan lapangan kerja dalam skala besar.
MR: Saya kira persoalan ini masih berkaitan dengan masalah agraria, tetapi saya ingin melihatnya dari sudut pandang kelas yang berbeda. Bagaimana kita menempatkan kelas borjuis kecil (petite bourgeoisie) dan kalangan profesional-manajerial (professional-managerial class atau PMC, istilah dari Barbara Ehrenreich dan John Enrehnreich—peny.) dalam pembahasan tentang buruh dan pembangunan sosial demokratik?
Meskipun kita ingin menjadikan pembangunan sosial demokratik sebagai bagian dari agenda buruh, kita tetap perlu mempertimbangkan posisi kedua kelompok tersebut. Apakah pembahasan ini merujuk pada Selatan Global atau negara-negara Barat?
VC: Saya kira persoalan ini relatif mudah dipahami jika kita membicarakan Selatan Global.
Bahkan di kalangan kelas menengah, terdapat kebutuhan mendesak akan keamanan ekonomi dan program-program universal. Layanan kesehatan, misalnya, sangat mahal. Menyekolahkan anak ke sekolah yang layak juga sulit karena banyak sekolah negeri berada dalam kondisi buruk, sehingga keluarga harus mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan anak ke sekolah swasta.
Transportasi di sebagian besar negara Selatan Global juga menjadi persoalan serius. Masyarakat membutuhkan transportasi publik yang baik dan terjangkau, bahkan gratis jika memungkinkan.
Semua itu merupakan bagian dari program sosial demokratik: menyediakan barang dan layanan publik serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada mekanisme pasar untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Namun, saya tidak berpikir kelas menengah secara alamiah akan beralih mendukung partai sayap kiri. Posisi mereka di dalam kapitalisme membentuk kepentingan dan orientasi politik tertentu.
Meski demikian, jika sebuah partai progresif mampu memobilisasi petani dan buruh tanpa terlalu bergantung pada dukungan kelas menengah, partai tersebut dapat memperoleh kekuasaan dan kemudian membangun dukungan yang lebih luas.
Pemerintah dapat menarik dukungan kelas menengah dengan menyediakan layanan publik yang baik, seperti kereta bawah tanah, transportasi massal, rumah sakit yang layak, sekolah yang bermutu, dan infrastruktur publik lainnya.
Syaratnya adalah komitmen politik untuk mewujudkan semua itu. Masalah utama saat ini adalah belum ada kekuatan kiri yang benar-benar berkomitmen pada agenda tersebut. Kita perlu membangun kekuatan politik semacam itu secara bertahap.
Pembangunan Global dan Strategi Membangun Gerakan Buruh
Muhammad Ridha (MR): Apa yang menjelaskan kekalahan kaum kiri?
Vivek Chibber (VC): Saya tidak akan menyebutnya sebagai kegagalan kaum kiri. Menurut saya, kaum kiri kalah. Pada 1970-an dan 1980-an, institusi-institusi kiri yang sudah ada, terutama serikat buruh dan partai politik, tidak mampu merespons perubahan yang sedang berlangsung dalam kapitalisme. Partai-partai tersebut justru terserap ke dalam upaya mengelola kapitalisme yang semakin terglobalisasi dan, menurut saya, semakin terfinansialisasi. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi perubahan itu.
Akibatnya, mereka terus berpaling kepada kaum kapitalis dan bertanya, “Apa yang kalian butuhkan? Apa yang bisa kami lakukan?” Sikap ini mengalihkan perhatian mereka dari konstituen alaminya, yaitu kelas pekerja, menuju kelompok yang justru ingin meminggirkan kelas pekerja, yakni kaum kapitalis.
Serikat buruh menghadapi dilema ganda. Di satu sisi, melalui kompromi kelas yang Anda bicarakan tadi, serikat buruh akhirnya menjadi cukup jinak dan cenderung mengadopsi pendekatan manajerial. Di sisi lain, jangan lupakan pergeseran tektonik dalam kapitalisme global pada 1980-an, ketika Cina dan Eropa Timur masuk ke pasar tenaga kerja global secara bersamaan. Sekitar satu setengah miliar pekerja masuk ke pasar tersebut dalam waktu yang relatif bersamaan. Hal ini menciptakan tekanan besar untuk menurunkan upah di berbagai belahan dunia.
Serikat buruh harus mencari cara untuk mempertahankan posisi dan integritasnya ketika kaum kapitalis memiliki pilihan untuk memindahkan produksi ke Cina atau memperluas operasinya ke Eropa Timur, tempat mereka bisa mendapatkan tenaga kerja dengan upah sangat rendah. Akibatnya, serikat buruh harus mengurangi tuntutannya sendiri. Dari sinilah proses pelemahan serikat buruh secara bertahap dimulai.
Jadi, kaum kiri kalah. Apa yang terjadi setelah kekalahan itu? Untuk pertama kalinya sejak 1840-an, partai-partai kiri dan serikat buruh, secara umum, tidak lagi menjadi bagian penting dari wacana kiri. Lantas, dari mana wacana kiri berasal? Dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan universitas. Ketika LSM dan universitas menguasai wacana radikal, kita akan mendapatkan apa yang kita lihat selama 20 tahun terakhir: omong kosong yang menyamar sebagai wacana kiri.
MR: Saya ingin tahu bagaimana kita harus menempatkan persoalan imperialisme dalam pembahasan ini. Bagi sebagian besar kaum kiri Dunia Ketiga, kegagalan industrialisasi lebih sering dijelaskan melalui imperialisme. Bagaimana kita menjawab persoalan ini dalam kerangka pembangunan sosial demokratik (social democratic developmentalism) yang Anda ajukan? Apa yang tepat dan tidak tepat dari imperialisme sebagai definisi atau konsep yang perlu kita kaji kembali sekarang?
VC: Imperialisme memang berperan. Pada 1980-an, lembaga-lembaga yang terkait dengan Amerika Serikat dan Eropa, seperti IMF dan Bank Dunia, memberlakukan persyaratan terhadap negara-negara berkembang yang menyulitkan kelanjutan kebijakan industri dan perencanaan pembangunan. Itu benar, tetapi penjelasan tersebut belum lengkap.
Ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, jika imperialisme mengendalikan segalanya, mengapa negara-negara Barat membiarkan industrialisasi yang sangat berhasil berlangsung pada 1930-an, 1940-an, 1950-an, 1960-an, dan 1970-an?
Terlepas dari berbagai masalahnya, era intervensi negara, perencanaan, dan pembangunanisme (developmentalism) pada 1940-an hingga 1970-an merupakan keberhasilan historis bagi Dunia Ketiga. Pada masa itu, tumbuh perusahaan-perusahaan industri besar yang kemudian tampil di panggung dunia. Kita melihat chaebol di Korea Selatan, perusahaan-perusahaan Taiwan, perusahaan-perusahaan Brasil, dan kelompok borjuasi India yang saya sebut sebagai lumpen bourgeoisie. Para kapitalis predatoris seperti Ambani, Adani, dan Birla tumbuh di bawah naungan imperialisme.
Argumen yang disebut sebagai pandangan Dunia Ketiga (Third Worldism), yang menyatakan bahwa Barat tidak akan pernah membiarkan negara-negara Selatan berkembang, menghadapi masalah serius. Negara-negara Selatan terbukti berkembang dan melahirkan perusahaan-perusahaan yang bukan hanya mampu bersaing di pasar global, tetapi juga berhasil menyingkirkan perusahaan-perusahaan Barat dari sejumlah pasar. Kita harus menjelaskan kenyataan ini.
Penjelasan saya adalah bahwa tidak pernah ada agenda Barat yang secara mutlak bertujuan menghalangi pembangunan Dunia Ketiga. Untuk apa agenda semacam itu ada? Apa yang diinginkan kaum kapitalis Barat? Mereka ingin menjual barang-barang mereka ke Dunia Ketiga dan memanfaatkan tenaga kerjanya.
Namun, mereka tidak mungkin menjual barang-barang ke Dunia Ketiga jika wilayah tersebut tidak berkembang dan tidak memiliki pasar. Anda mungkin berpendapat bahwa kebijakan substitusi impor menghalangi masuknya barang-barang Barat. Sebenarnya, tidak sesederhana itu.
Substitusi impor memang membatasi satu jenis barang Barat, yaitu barang konsumsi. Namun, seluruh proses substitusi impor bergantung pada pembelian barang modal dari Barat. Ketika suatu negara membangun industri dalam negeri dan menerapkan tarif, negara itu memang membatasi masuknya barang kapitalis jenis tertentu, terutama barang konsumsi. Namun, dari mana negara tersebut mendapatkan mesin dan peralatan untuk membangun industrinya sendiri?
Selama dua atau tiga dekade pertama industrialisasi, negara-negara tersebut harus membeli barang modal, mesin, dan peralatan dari Barat.
Sekarang, lihat persoalan ini dari sudut pandang kaum kapitalis Barat. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Sektor industri barang konsumsi mungkin berkata, “Ini buruk. Akses kami ke pasar Dunia Ketiga dibatasi.” Namun, sektor lain akan berkata, “Ini luar biasa. Mereka baru saja membuka pasar baru bagi kami, yaitu pasar barang modal.”
Jika kita sungguh-sungguh menggunakan analisis kelas, kita harus memahami perbedaan kepentingan di dalam kelas kapitalis. Menurut saya, pandangan Dunia Ketiga justru tidak melakukannya. Pandangan itu lebih menyerupai analisis ras yang menyamar sebagai analisis kelas.
MR: Jika kita serius dengan analisis kelas, seperti yang Anda katakan sebelumnya, kita harus memahami bahwa sebagaimana kelas pekerja tidak homogen, kelas kapitalis juga tidak homogen. Ada kapitalis yang bukan hanya menerima industrialisasi Dunia Ketiga, melainkan juga mendukungnya karena industrialisasi tersebut meningkatkan pembelian barang-barang yang mereka produksi sendiri.
Namun, jika dilihat dari sudut pandang buruh upahan, bukankah kaum kapitalis menginginkan tenaga kerja murah?
VC: Tidak sesederhana itu. Mereka menginginkan tenaga kerja yang tepat. Jika kapital hanya mencari tenaga kerja murah, seluruh modal seharusnya mengalir ke Afrika sub-Sahara.
Namun, tidak banyak modal yang mengalir ke Afrika sub-Sahara. Kawasan itu justru kekurangan investasi. Mengapa modal mengalir ke Cina? Mengapa ke Asia Tenggara? Karena kawasan-kawasan tersebut memiliki pemerintahan yang stabil, infrastruktur, serta tenaga kerja yang terdidik dan terampil.
Semua itu membutuhkan pembangunan. Jadi, sekali lagi, mengapa kaum kapitalis harus menentang pembangunan?
Salah satu warisan terburuk dari pemikiran tahun 1960-an adalah analisis yang membagi dunia menjadi Utara dan Selatan. Memang ada Dunia Utara dan Dunia Selatan, tetapi keduanya terus berubah. Di kedua kawasan itu terdapat kelas-kelas kapitalis yang kepentingannya kurang lebih sama.
Kembali ke imperialisme. Itulah sebabnya imperialisme tidak menentang industrialisasi Dunia Ketiga. Imperialisme dapat menerima proses tersebut. Bahkan, sangat menarik bahwa periode industrialisasi Dunia Ketiga yang paling cepat justru berlangsung ketika hegemoni Amerika Serikat tidak tertandingi.
Pada masa ketika imperialisme Barat mungkin mencapai puncak dominasinya, kapitalisme Dunia Ketiga juga mengalami pertumbuhan paling pesat. Fakta ini tidak bisa diabaikan begitu saja.
Lalu, bagaimana dengan era neoliberal? Apakah neoliberalisme dipaksakan kepada Dunia Ketiga oleh Barat?
MR: Ya, bukankah demikian?
VC: Sama sekali tidak sesederhana itu. Bagaimana teori negara yang mendasari pandangan tersebut? Apakah negara-negara Dunia Ketiga hanya boneka? Apakah semua perintah datang dari Washington?
Apakah seluruh negara hanya akan berkata, “Washington memerintahkan kami untuk berubah, jadi kami harus berubah”? Tatanan neoliberal tidak mungkin bertahan secara stabil tanpa basis domestik yang mendukungnya. Jika tidak, kita harus menganggap negara-negara seperti India, Brasil, dan Meksiko sebagai boneka belaka.
Korea juga bukan negara boneka. Perusahaan-perusahaan chaebol-nya mampu menaklukkan pasar dunia, tetapi apakah Korea akan begitu saja duduk diam dan mengikuti semua perintah Amerika Serikat? Itu tidak masuk akal.
Neoliberalisme dapat bertahan selama sekitar 40 tahun di Dunia Selatan karena kelas kapitalis di kawasan itu menghendakinya. Jika kelas kapitalis mereka memang menginginkan neoliberalisme, kita memiliki dua pilihan. Pertama, kita bisa mengatakan bahwa mereka semua pengkhianat, bukan kapitalis sejati, dan merupakan kegagalan historis. Atau, kita bisa mengakui bahwa mungkin analisis kita mengenai ekonomi-politik mereka keliru.
Negara-negara tersebut memiliki ekonomi kapitalis dan kelas penguasa sendiri. Kelas penguasa itu tidak akan begitu saja tunduk jika memiliki pilihan lain. Faktanya, mereka mendukung neoliberalisme.
Imperialisme memang ada dan melakukan banyak hal buruk. Namun, gagasan bahwa imperialisme cukup menjentikkan jari untuk membuat 80 persen penduduk dunia langsung mengikuti perintahnya adalah fantasi. Gagasan itu menghindarkan kita dari kenyataan bahwa para pengeksploitasi terburuk di Dunia Selatan adalah kelas kapitalis mereka sendiri.
Bagaimana kita mengetahuinya? Setiap kali muncul gerakan buruh di Afrika Selatan, India, Indonesia, atau Korea, pihak yang mengarahkan senjata kepada mereka bukanlah perusahaan multinasional dari luar negeri, melainkan kaum kapitalis di negara mereka sendiri.
Karena itu, konsep imperialisme yang masih banyak beredar saat ini sangat bermasalah. Konsep tersebut terutama dipertahankan oleh LSM dan kelompok kiri Leninis yang semakin merosot.
MR: Saya ingin memahami bagaimana kerangka Anda menjelaskan perkembangan mutakhir, termasuk praktik imperialisme yang sangat vulgar, seperti penculikan Nicolás Maduro dan perang Amerika Serikat dengan Iran yang sedang berlangsung. Bagaimana Anda memahami imperialisme dalam konteks tersebut?
VC: Imperialisme memang ada, dan berbagai tindakan semacam itu memang terjadi. Ada peristiwa-peristiwa tertentu yang merupakan contoh sangat buruk dari penggunaan kekuasaan negara secara kriminal oleh negara-negara Barat. Semua itu nyata.
Namun, membayangkan bahwa perkembangan global selama 50 tahun terakhir dapat dijelaskan hanya sebagai rangkaian peristiwa seperti penculikan Maduro, satu demi satu, sama sekali tidak masuk akal.
Pada 1970-an dan 1980-an, berkembang literatur yang serius mengenai imperialisme di kalangan intelektual. Banyak di antaranya mengkritik pandangan Dunia Ketiga dan teori-teori imperialisme lama, termasuk dengan argumen yang saya sampaikan sekarang.
Namun, setelah Marxisme dan kajian radikal menghilang dari lingkungan akademik, kajian serius tentang imperialisme juga ikut merosot. Sekarang, gagasan-gagasan tersebut sebagian besar dipertahankan oleh kelompok-kelompok kecil partai komunis ortodoks yang, sayangnya, tidak lagi menaruh perhatian serius pada kegiatan membaca dan belajar.
Gagasan itu juga beredar di kalangan LSM. Namun, dalam kajian akademik tentang hubungan internasional, hampir tidak ada yang menganggapnya serius karena kelemahannya sangat jelas. Kaum Marxis berisiko ditertawakan jika terus mengajukan teori-teori semacam ini. Di luar lingkaran yang sangat kecil dan orang-orang yang dibayar untuk mempertahankannya di lingkungan LSM, gagasan tersebut tidak dianggap serius.
MR: Saya ingin mengajukan pertanyaan lain mengenai kemungkinan penerapan pembangunan sosial demokratik yang Anda usulkan. Saya membaca sejumlah analisis Barat tentang perkembangan Cina saat ini yang menyatakan bahwa Cina justru menghambat pembangunan negara-negara lain karena daya saingnya yang sangat tinggi dan kapasitas produksinya yang berlebih. Kondisi ini dianggap menutup peluang negara lain untuk mendorong pembangunannya sendiri.
Saya membaca tulisan Michael Pettis dan Brad Setser yang mengangkat persoalan ini. Mereka melihat Cina sebagai ancaman bagi pembangunan global. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana kita dapat menempatkan pembangunan sosial demokratik sebagai jalur penting bagi negara-negara Dunia Ketiga ketika Cina semakin kuat?
VC: Argumen Pettis dan Setser sebenarnya tidak terlalu berfokus pada Dunia Ketiga, meskipun memang relevan bagi kawasan tersebut. Fokus mereka lebih pada kemampuan Cina merebut pasar Barat yang lebih maju.
Setidaknya menurut Pettis, hal ini terjadi karena keseluruhan rezim ekonomi-politik Cina diarahkan untuk mengalihkan sumber daya dalam jumlah besar ke investasi industri, dengan mengorbankan penduduk lainnya. Kebijakan itu memberi produsen Cina keunggulan luar biasa dibandingkan produsen di Amerika Serikat dan Eropa. Selama ketimpangan internal yang sangat besar di Cina ini tidak berubah, persoalan ketidakseimbangan global akan sulit diatasi.
Argumen tersebut juga memiliki implikasi bagi Dunia Selatan. Jika Cina memasuki pasar di negara-negara tersebut dan membanjirinya dengan produk-produk Cina, masalah yang sebelumnya muncul pada 1940-an dan 1950-an akibat masuknya produk-produk Barat dapat terulang. Itu persoalan nyata.
Namun, saya tidak akan menggambarkannya sebagai sebuah konspirasi yang bertujuan menghalangi pembangunan negara lain. Sekali lagi, mengapa perusahaan yang berorientasi pada keuntungan berusaha mencegah pembangunan? Kaum kiri yang berpikir secara ganjil belum menjawab pertanyaan mendasar ini: jika Anda ingin menjual produk, mengapa Anda justru ingin menghambat pertumbuhan pendapatan calon konsumen Anda?
Hal itu sama sekali tidak masuk akal. Yang dilakukan perusahaan-perusahaan Cina adalah memperluas pasar global. Mereka bersedia menerima konsekuensi berupa terhambatnya perkembangan sektor manufaktur di negara lain. Namun, bukan berarti mereka sengaja merancang situasi tersebut. Mereka hanya berusaha memaksimalkan keuntungan perusahaan sendiri dengan membanjiri pasar global dengan produk-produknya, lalu menyerahkan persoalan yang muncul kepada negara lain untuk diatasi.
Jika negara lain mampu mengatasinya, baiklah. Cina tidak akan berusaha menghalanginya. Cina tidak akan menginvasi Botswana jika negara itu berusaha membangun industrinya. Cina juga tidak akan menginvasi Nigeria hanya karena negara tersebut ingin berkembang. Saya tidak tahu dunia seperti apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang mengatakan hal semacam itu. Lagi pula, Setser maupun Pettis tidak pernah menyatakan hal demikian.
MR: Jadi, itu merupakan konsekuensi dari kerangka teori mereka?
VC: Konsekuensi dari kerangka teori siapa?
MR: Maksud saya, kerangka teori orang-orang yang menganggap pertumbuhan Cina sebagai ancaman bagi pembangunan global.
VC: Pertumbuhan Cina memang dapat menjadi ancaman secara ekonomi. Jika produk-produknya membanjiri pasar negara lain, hal itu bisa menghambat perkembangan industri manufaktur di negara-negara tersebut. Secara keseluruhan, kondisi itu dapat menjadi ancaman bagi pembangunan global.
Namun, saya sedang mengkritik versi argumen yang lebih ekstrem, yang menggambarkan Cina seolah-olah sengaja merusak pembangunan negara lain. Tidak ada niat semacam itu. Sejak awal pun tidak pernah ada.
Saya ingin menegaskan satu hal: kaum kapitalis di mana pun di dunia tidak pernah memiliki tujuan umum untuk menghalangi pembangunan di negara lain. Pandangan sebaliknya merupakan sisa dari teori imperialisme Luxemburgian dan Leninis. Menurut saya, pandangan itu sangat bermasalah.
MR: Saya belum sepenuhnya yakin. Saya baru mencoba membaca buku Anwar Shaikh tentang persaingan dan konflik. Ia membahas persaingan riil (real competition), yang berbeda dari persaingan pasar sebagaimana biasanya kita pahami. Persaingan riil bukanlah persaingan sempurna (perfect competition). Menurutnya, persaingan riil menyerupai perang: setiap pihak menggunakan segala cara untuk melawan pihak lain.
Saya ingin tahu apakah kita dapat menerapkan gagasan ini pada argumen bahwa kaum kapitalis memiliki kepentingan untuk menghancurkan pihak lain dengan menghambat perkembangan mereka.
VC: Tidak, kita tidak bisa begitu saja menerapkannya.
Ada kekeliruan komposisi (fallacy of composition) di sini. Sebuah perusahaan ingin melihat pesaingnya tersingkir, tetapi pada saat yang sama, perusahaan itu menginginkan perusahaan-perusahaan kapitalis lainnya berhasil.
MR: Saya mengerti. Misalnya, jika Anda dan saya sama-sama memproduksi tekstil, saya ingin melihat Anda bangkrut dan tersingkir dari pasar.
VC: Benar. Anda ingin menghambat perkembangan saya.
MR: Ya, tetapi mengapa saya tetap ingin perusahaan kapitalis lainnya berhasil?
VC: Karena para pekerja mereka menerima upah.
MR: Lalu?
VC: Shaikh sedang membicarakan persaingan antarperusahaan. Pertama, persaingan tersebut tidak dapat diperluas begitu saja menjadi anggapan bahwa seorang kapitalis ingin menghancurkan semua kapitalis lainnya. Kedua, persaingan itu juga tidak dapat begitu saja disamakan dengan persaingan antarnegara. Negara tidak bersaing dengan cara yang sama seperti perusahaan.
Bahkan, apa kecenderungan geopolitik selama 70 tahun terakhir? Kecenderungannya lebih sesuai dengan prediksi Kautsky daripada Lenin.
Apa yang dikatakan Kautsky? Ia berpendapat bahwa ketika kapitalisme internasional berkembang, tindakan rasional bagi negara-negara kapitalis adalah bekerja sama. Mereka meninggalkan persaingan yang menyerupai permusuhan antarsuku dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan global yang stabil bagi akumulasi kapital.
Sebaliknya, Lenin memperkirakan bahwa perkembangan kapitalisme akan meningkatkan persaingan sengit antarnegara. Namun, hal itu tidak terjadi sebagaimana diprediksikan. Penyebabnya adalah negara bekerja berdasarkan logika yang berbeda dari perusahaan. Negara mengutamakan stabilitas bagi kapital.
Peran negara dapat diibaratkan seperti peran orang tua. Anak-anak mungkin saling bertengkar; mereka adalah perusahaan-perusahaan. Apa yang dilakukan orang tua? Mereka berusaha menciptakan lingkungan yang stabil bagi semua anak.
Negara-negara borjuis tidak ikut serta dalam persaingan kapitalis sebagai pelaku bisnis. Mereka berusaha menciptakan ruang bagi persaingan tersebut. Sejak 1945, negara-negara borjuis semakin menyadari bahwa mengurangi peperangan dan permusuhan jauh lebih masuk akal agar kelas kapitalis mereka sendiri dapat berkembang.
Karena itu, gagasan Shaikh bahwa persaingan menyerupai perang harus dipahami secara spesifik. Ia benar bahwa persaingan antarperusahaan dapat menyerupai peperangan, tetapi bukan berarti persaingan antarnegara juga demikian. Selain itu, persaingan tersebut berlangsung di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam lini produk yang sama.
MR: Baik, saya akan mengajukan pertanyaan terakhir. Anda mengatakan bahwa unsur utama dalam proyek atau argumen mengenai pembangunan sosial demokratik adalah kaum kiri.
VC: Ya, kaum kiri.
MR: Saya ingin tahu dari mana kita harus memulai. Mungkin gagasan ini terdengar seperti fiksi ilmiah, tetapi saya ingin mengajukan pertanyaan Leninis: setelah berbagai kegagalan, kekalahan, dan kemunduran tersebut, kita tidak lagi memiliki serikat buruh yang kuat. Jadi, dari mana kita harus memulai sekarang?
VC: Menurut saya, ini justru pertanyaan yang paling mudah dijawab: mulailah dari tempat Anda berada. Apa pun yang sedang Anda kerjakan, jika Anda dapat melakukannya secara efektif, lakukanlah.
Namun, anggaplah semua kegiatan itu sebagai aliran aktivisme yang berbeda-beda. Pada akhirnya, semua aliran tersebut harus bermuara ke sungai yang sama, yaitu gerakan buruh.
Jadi, mulailah dari tempat Anda berada, tetapi jadikan pembangunan gerakan buruh sebagai tujuan akhir. Jika Anda terlibat dalam pemilihan umum, lakukanlah. Namun, setelah masuk ke arena elektoral, pikirkan bagaimana Anda dapat memperkuat posisi tawar pekerja di tempat kerja.
Jika Anda berkarya melalui seni, teruslah berkarya. Namun, pastikan karya tersebut terhubung dengan upaya memanusiakan kaum pekerja dan menghilangkan pandangan yang membuat kehidupan mereka tampak asing atau eksotis.
Jika Anda mengajar, jadilah guru yang baik. Namun, jadilah pula seseorang yang mengkritik kapitalisme secara rasional. Jangan mengulang omong kosong religius yang sering kita lihat di kalangan kiri, yakni mengutip pernyataan yang dibuat 120 tahun lalu oleh seseorang ketika ia sebenarnya sedang membahas persoalan lain.
Lakukan pekerjaan Anda dengan integritas dan kesungguhan. Jika Anda seorang aktivis mahasiswa, jalankan aktivitas tersebut dengan serius. Namun, jangan terjebak dalam politik kesukuan, baik yang berbasis ras maupun etnis, yang kini mendefinisikan sebagian gerakan kiri.
Hormatilah hak-hak dasar. Tanpa hak-hak tersebut, kaum pekerja tidak akan pernah mampu berorganisasi. Pahami pula bahwa perjuangan ini merupakan proyek global dan universal. Ini bukan pertentangan antara orang kulit putih dan kulit hitam, bukan antara orang berkulit cokelat dan orang kulit putih, dan bukan pula antara perempuan dan laki-laki.
Jika Anda menjalankan pekerjaan tersebut dengan integritas, hasilnya akan baik.
