Ilustrasi gambar diambil dari bumirakyat.wordpress.com
MARXISME, sejauh kita menempatkannya sebagai sebuah ilmu pengetahuan maka ia harus menerima kenyataan untuk terus ditafsirkan dengan masalah-masalah yang terjadi dewasa ini. Dengan demikian, Marxisme sebagai ilmu pengetahuan pun bisa saja difalsifikasikan dan itu sudah terjadi tatkala ilmuwan-ilmuwan liberal seperti Francis Fukayama melakukannya. Lantas apa yang mesti dilakukan untuk mengantisipasi tindak-tanduk seperti itu? Tidak lain Marxisme secara konsisten harus terus-menerus dibenturkan kepada realitas yang terjadi sampai saat ini. Artinya, Marxisme mutlak untuk diuji agar bisa menjawab tantangan zaman yang terus berkembang.
Apa faedahnya kita mesti menguji Marxisme dengan gejala-gejala kekinian? Bukankah itu nanti malah mengaburkan konsep-konsep yang telah dipatenkan oleh Marx dan Engles? Terlalu banyak berwacana membuat Marxisme itu tidak revolusioner lagi! Atau, jangan-jangan Anda ini Marxis liberal, ya? Yang menjadikan Marxisme hanya sebagai ‘intellectual gimmick’ belaka, tanpa ikut bergerak di tengah massa rakyat secara militan.
Prasangka yang demikian sering saya perhatikan berasal dari orang-orang yang mengglorifikasikan Marxsime. Hal itu tidaklah salah, karena itu pilihan. Pilihan yang tentunya mengandung konsekuensi lanjutan pula. Karena jika kita mengunci Marxisme sebagai yang paling benar tanpa adanya uji coba dengan gejala yang terjadi dewasa ini, dan terus memaksakan kehendak untuk mengikuti (salin dan tempel) cara juang Lenin dan Trotsky pada abad 20 maka, jangan heran jika nantinya Marxisme akan bangkrut pada tataran teoritis maupun praktis. Apa pasal? Karena Marxisme ditempatkan tak ubahnya seperti ajaran-ajaran sekte yang kebenarannya sudah menjadi keniscayaan sebelum para pengikutnya itu lahir ke bumi.
Suryajaya (2013)[1], misalnya, berani untuk menguji kebenaran teori nilai kerja melalui cara membandingkannya kembali dengan teori nilai utilitas dalam kerangka syarat kemungkinan sains dari Roy Bhaskar. Berikutnya Mulyanto (2015)[2], melalui Prakondisi Anatomis Kerja: Rekonstruksi Paleoantropologis Teori Engles perihal Evolusi Tangan, mampu membuktikan kebenaran tesis Engles mengenai fungsi kerja bagi proses evolusi manusia, baik secara sosial maupun biologis (perubahan bentuk anatomis tubuh). Lalu, yang baru-baru ini saya baca, sebuah catatan kritis mendalam dari Muhammad Al-Fayyadl (2016)[3] mengenai waktu yang tak produktif dalam kapital. Bahwa sesungguhnya dalam waktu kerja produktif para pekerja ternyata menyimpan beberapa saat waktu yang sesungguh tidak produktif (menganggur). Sejauh pengetahuan saya, ketiganya cukup representatif dalam rangka mengajukan uji coba terhadap beberapa tesis Marxisme, sehingga menyebabkan Marxisme tetap relevan untuk diperbincangkan hingga saat ini, khususnya di kalangan cendikiawan Indonesia. Dan bukan tidak mungkin atau malah justru dapat pula membantu kawan-kawan aktivis pergerakan Kiri Marxis Indonesia di akar rumput pada tataran praktis. Artinya, sinergi antara aktivis dan intelektual Kiri Marxis pun bisa menjadi kekuatan yang mumpuni, asalkan tetap dalam ruang koordinasi yang saling mendukung.
Seperti yang kita bicarakan sekarang, yaitu (lagi-lagi) tentang kelas menengah. Tulisan ini memang sengaja saya buat untuk menanggapi tulisan kawan sejawat saya, Fransiskus Hugo.[4] Sungguhlah saya dan Hugo ini lahir dari rahim yang sama, selain lahir dari rahim perempuan (ibu) masing-masing, kami pun sama-sama memperdalam kajian tentang Marxisme di sebuah ruang kecil yang terletak di Gedung C FISIP UNPAD, Bandung. Tidak jarang pula kami berdua sering berbeda pendapat, maka tidak mengapa jika saling balas tulisan ini dikatakan sebagai perdebatan yang sehat. Baiklah, kita mulai sedikit serius.
Kelas Sosial
Dewasa ini, perbincangan mengenai kelas menengah, menurut hemat saya, berawal dari penggugatan kembali atas hipotesis Marx yang mengatakan kapitalisme akan tumbang dengan sendirinya. Hal itu bisa kita baca dalam kata pengantar edisi dua Capital jilid I, kenyataan bahwa masyarakat kapitalisme itu berjalan dengan penuh kontradiksi yang pada akhirnya mengemuka sebagai sebuah krisis (Marx, 1990:103). Maka atas dasar itu, kemungkinan untuk terbentuknya suatu tatanan sosial masyarakat baru (komunis) dimungkinkan. Benar bahwa ketiga jilid buku Capital adalah berupa kritik objektif Marx terhadap sistem kapitalisme. Kita bisa perhatikan bagaimana Marx mengupas satu per satu kontradiksi kapitalisme dari mulai, fetisisme komoditi, rumus umum kapital, kontradiksi antara kapital konstan dan variabel, sampai pada penghisapan nilai lebih. Akan tetapi, mengapa kapitalisme belum juga tumbang? Kenyataannya hingga saat ini kapitalisme masih bercokol dengan kukuhnya dan entah sudah berapa kali ia lolos dari krisis, untuk kemudian bertumbuh subur lagi.
Salah satu pernyataan tersohor dari Marx dan Engles adalah bahwa sejarah semua masyarakat yang ada hingga hari ini adalah sejarah perjuangan kelas[5]. Pernyataan ini sebenarnya sudah cukup menjelaskan bahwa jika memang ingin mengubah struktur suatu masyarakat maka mesti ada perjuangan berbasis kelas terlebih dahulu. Jadi, tidak cukup dengan hanya membongkar kontradiksi-kontradiksi di dalam kapitalisme secara objektif, tetapi harus ada subjek politik yang bergerak secara terorganisir dan turut serta dalam menumbangkan kapitalisme pada tataran praktis. Jika kita memakai sudut pandang Marxis, dalam masyarakat kapitalisme subjek politik yang dimaksudkan adalah kelas pekerja yang berhimpun dalam satu organisasi revolusioner (partai) untuk melawan kelas kapitalis. Artinya, kontradiksi antara kelas sosial menjadi hal yang harus dirangkai sedemikian rupa, agar memungkinkan untuk terciptanya suatu tatanan sosial yang baru.
Namun demikian, Marx seakan belum selesai tentang apa itu kelas dan batasan antara kelas sosial itu sendiri. Apa lagi di abad 21 seperti sekarang ini, satu orang bisa saja mendapatkan kelas sosial ganda (bisa menjadi kapitalis dan dapat juga menjadi pekerja) ketika ia mempunyai usaha sampingan bisnis kuliner dan sekaligus juga menjadi karyawan di suatu bank. Konsep kelas menurut Marx bisa rancu, sejauh kita hanya memahami kelas proletar sebagai orang-orang yang tidak mempunyai akses kepada sarana produksi (maka ia harus menukarkan tenaga kerjanya dengan upah), dan kelas kapitalis sebagai sang pemilik sarana produksi yang didasarkan pada hak kepemilikan pribadi. Batasan itu memang objektif[6] dan oleh karenanya benar. Akan tetapi, kebenaran tersebut sangat bisa diselubungi dengan anasir-anasir subjektif.
Mulyanto (2011) mencatat, pertama, penggunaan istilah kelas oleh Marx tidaklah taat asas. Tidak jarang ia memakai istilah kelas ketika membicarakan kelompok status. Saat Marx dan Engles menyebut bangsawan feodal sebagai kelas, mungkin lebih tepatnya bangsawan adalah kelompok status sedangkan tuan tanah adalah kelasnya. Kedua, Marx dan Engles tidak secara tegas menggunakan ancangan dengan patokan-patokan yang tetap. Terkadang, Marx mengunakan ancangan abstrak seperti dalam ancangan tiga kelasnya dalam Capital jilid III atau ancangan dua kelas seperti dalam Manifesto Partai Komunis. Dari catatan tersebut, kita dapat perhatikan bahwa sebenarnya Marx pun belum secara rinci memberi batasan atas konsep kelas itu sendiri. Lantas apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Apakah Marx mengalami inkonsistensi dalam konseptualisasinya tentang kelas? Jawabannya ternyata bisa ditelurusi ketika Marx menulis dalam sebuah surat yang mengatakan bahwa, hal baru yang telah saya [Marx] tambahkan adalah untuk membuktikan bahwa keberadaan kelas-kelas hanya terkait dengan babak sejarah tertentu dalam perkembangan produksi (MESW II:452, dikutip dari Mulyanto, 2011:91). Jadi, sebetulnya Marx tidak mengalami inkonsistensi perihal konsep kelasnya sendiri. Tetapi cara pandangnya tentang kelas yang seakan terlihat berubah-berubah, itu disebabkan karena fondasi filosofis yang yang ia anut, yaitu materialisme historis/dialektis. Sehingga agak mustahil tampaknya memahami konsep kelas, menurut Marx, tanpa melihat konteks sejarah perkembangan produksi suatu masyarakat.
Nah pada titik inilah kelas menengah Indonesia saat ini mendapatkan porsinya untuk di analisis dalam kerangka teoritis Marxis. Perkembangan kepitalisme modern abad 21 menunjukkan bahwa terbentuknya kelas menengah merupakan bukti dari kemajuan perekonomian suatu negara.[7] Di lain pihak, kelas menengah terkadang dituduh menjadi kerikil batu yang menghalangi gerakan rakyat pekerja ketika sedang melakukan perjuangannya (misalnya ketika demonstrasi). Atas dasar itu pula, sebagian dari mereka yang mengaku kelas menengah mendapatkan predikat (ngehek!). Jadi, Jika memang konsepsi tentang kelas menurut Marx tidak bisa dipisahkan dari konteks historis perkembangan produksi suatu masyarakat, dan ditambah dengan Marxisme sebagai ideologi politik yang mengharuskan untuk adanya pengorganisasian berbasis kelas (partai) dalam rangka melakukan perjuangan, sudah tentu keberadaan kelas menengah pun tidak bisa diabaikan begitu saja.
Borjuis Kecil Indonesia Saat Ini
Hugo mengawali pembahasannya tentang borjuis kecil dengan mengatakan bahwa borjuis kecil sering memainkan peranan penting dalam babak sejarah perkembangan masyarakat. Contohnya, kita bisa perhatikan di Perancis tahun 1871, ketika para borjuis kota bersatu padu dengan kelas buruh untuk menumbangkan rezim feodal raja Louis Philippe. Meskipun ketika akhirnya rezim feodal hancur berantakan, kelas borjuis [bersama borjuis kecil dan lumpenproletar] justru berbalik menyerang kawan seperjuangannya, yaitu kelas buruh. Hal ini pun berujung pada pengangkatan Louis Bonaparte sebagai presiden kaum borjuasi (Suryajaya, 2011:230). Kemudian Mulyanto (2011), menyatakan bahwa borjuis kecil tinggal di kota-kota kecil dan mendominasi ekonomi politik di tingkat itu. Kelas ini berada di antara borjuis dan proletar atau buruh tani. Anggota kelas ini berorientasi ke kelas borjuis, tetapi dengan resiko kejatuhan menjadi proletar yang tidak jarang. Oleh karena itu, kelas borjuis kecil lebih reaksioner dan [relatif] tidak menjadi oposisi pada siapa pun. Dari titik ini, kita bisa perhatikan posisi borjuis kecil dalam perkembangan sejarah yang orientasi politiknya lebih cenderung untuk membela kaum borjuasi/kapitalis. Maka atas itu pula, ada baiknya jika kita sedikit bahas mengenai borjuis kecil ini.
Hugo menyadari bahwa anggota kelas borjuis kecil mewujud pada pedagang kecil, kaki lima, rumah makan, warung, para wiraswasta (entrepreneur) hingga pedagang online shop. Dalam pandangan saya pun borjuis kecil dewasa ini merujuk pada mereka yang membuka usaha secara mandiri (usaha kecil menengah atau yang kini dikenal dengan istilah bisnis start-up), yang pada awalnya memulai usaha dengan modal yang relatif tidak terlalu besar/“small scale enterprise”.
Pada konteks Indonesia saat ini, sepengamatan saya, kita mulai akrab dengan istilah “wiraswasta” atau “berwiraswasta” sekitar sepuluh tahun belakangan ini. Hal itu pun didukung anasir-anasir dari pemerintah Indonesia yang mengatakan bahwa wiraswasta adalah kunci bagi Indonesia untuk memajukan perekonomian. Setidaknya diperlukan dua persen penduduk untuk berwirausaha agar bangsa ini maju.[8] Maka, untuk mendukung gagasan tersebut mulailah jenis-jenis kredit bank Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) digaungkan. Kemudahan/percepatan cairnya dana kredit, bunga pengembalian uang pinjaman yang tidak terlalu tinggi, dan setoran uang pinjaman kredit per bulan yang relatif tidak terlalu besar, dijadikan daya tarik untuk memancing warga Indonesia agar mulai berwirausaha. Tindakan itu pun terbukti ampuh untuk menggenjot perkembangan wiraswasta di Indonesia. Pada tahun 2012, jumlah UMKM sudah mencapat angka 56,5 juta unit[9], dan diprediksi angka itu akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia serta perkembangan teknologi informasi. Jadi, saya mengartikan borjuis kecil saat ini sebagai pelaku-pelaku wiraswasta tersebut. Lalu bagaimana kita menempatkan borjuis kecil dalam analisis Marxis?
Nicos Poulantzas dalam buku Classes in Contemporary Capitalism membuat pembahasan menarik tentang kelas bojuis kecil di era kapitalisme. Ia membagi kapitalisme ke dalam dua kategori yaitu, kapitalis monopoli dan kapitalis non-monopoli. Pada tataran empiris keduanya dapat dibedakan dari “besaran” perusahaan atau jumlah pekerja yang dipekerjakan (Poulantzas, 1976:138). Lebih dalam, pembagian kerja pada kedua kategori kapitalis itu pun berbeda: kapitalisme monopoli merujuk pada industri-industri yang berkapital besar atau bisnis dalam bidang kapital perbankan [finansial], dimana kapasitas mereka dalam mengintervensi pasar cukup mumpuni. Adapun kapitalisme non-monopoli tertuju kepada mereka yang mempunyai pabrik skala kecil serta para pengrajin produksi komoditi kecil-kecilan (borjuis kecil). Selanjutnya Poulantzas membagi borjuis kecil ke dalam dua kategori lagi, yaitu borjuis kecil tradisional dan borjuis kecil baru.
Borjuis kecil baru adalah turunan dari kategori kapitalis monopoli, sementara borjuis kecil tradisional merupakan representasi dari kapitalis non-monopoli. Memang diperlukan energi lebih untuk dapat memahami cara berpikir Poulantzas yang penuh dengan kategori-kategori abstrak. Akan tetapi, dari pemilihan kategori ini, kita bisa menemukan posisi dari borjuis kecil dalam struktur ekonomi kapitalisme saat ini. Jadi jelas ketika kita memakai kacamata Poulantzas, maka borjuis kecil yang kita bicarakan saat ini adalah masuk ke dalam kategori borjuis kecil tradisional. Kenyataannya adalah bahwa kelas yang masuk dalam kategori kapitalis non monopoli ini selalu berada dalam panggung persaingan di dunia kapitalisme yang ternyata sudah didominasi oleh para kapitalis monopoli. Artinya, kategori kapitalis non-monopoli selalu terdefinisikan dalam relasinya kepada para kapitalis monopoli (Poulantzas, 1976:140). Pada titik inilah saya bisa mengatakan bahwa kehadiran borjuis kecil ternyata juga dikonstruksikan terlebih dahulu oleh adanya kapitalis-kapitalis besar. Kita bisa perhatikan bisnis-bisnis start up modern Indonesia seperti Gojek, Grab, Uber yang mengaku bisnis utama mereka sebenarnya adalah bukan transportasi yang bisa dipesan secara online, tetapi kenyataan hari ini kehadiran mereka dikondisikan pula oleh, salah satunya, para kapitalis besar industri kendaraan bermotor (motor dan mobil) yang dikemudikan oleh pengendaranya (driver). Lewat para pengendaranyalah merek-merek dagang mereka bisa dikenal.
Pada konteks Indonesia saat ini, saya berpandangan bahwa kehadiran borjuis kecil yang mengemuka dalam bentuk UMKM atau bisnis start up, memiliki setidaknya dua fungsi. Pertama, untuk mengurangi angka pengangguran dan masalah pengangguran ini berasal pula dari kontradiksi dalam relasi kerja kapitalisme.
Kedua, kehadiran borjuis kecil yang saat ini mengemuka dalam bentuk UMKM bisa berfungsi sebagai tempat “perpanjangan tangan” dari produk-produk kapitalis besar. Maksudnya, para wiraswasta itu akan terus bergantung kepada pasokan bahan mentah atau produk-produk kapitalis besar. Jadi misalkan seorang wirausaha yang membuka toko kelontong, kita bisa perhatikan hampir seluruh isi barang dangangannya merupakan pasokan dari kapitalis besar. Di sini mereka hanya sekadar melakukan aktivitas membeli untuk menjual, yang keuntungannya berasal dari menaikkan sedikit selisih harga pabrik untuk dijual kembali. Pengusaha-pengusaha muda yang kurang kreatif dan kurang mampu untuk melihat peluang perkembangan zaman kapitalisme akan terus terjebak di dalamnya. Pada titik inilah kita bisa tempatkan bisnis-bisnis start up seperti, bukalapak, gojek, traveloka, tokopedia dan sebagainya, yang mampu bertransformasi menjadi perusahaan besar (tentunya masih dalam dukungan kapitalis besar) karena mampu melihat peluang dari liarnya perkembangan rimba kapitalisme, khususnya di bidang teknologi informasi.
Jadi kehadiran borjuis kecil Indonesia saat ini dikondisikan oleh keberadaan kapitalis-kapitalis besar terlebih dahulu. Kehadirannya bisa meredam potensi krisis pengagguran yang diciptakan dalam relasi kerja kapitalisme. Bukan hanya itu, kehadiran para pengusaha-pengusaha kecil itu pun dapat menjadi ladang baru untuk kapitalis besar agar dapat terus memonopoli perdagangan.
Bisnis UMKM. Foto diambil dari agroindonesia.co.id
Kelas Menengah sebagai kelas sosial?
Dalam tulisannya Hugo membedakan kelas menengah dari kelas proletar dan kapitalis. Meskipun secara riil mereka yang mengaku kelas menengah adalah juga pekerja (proletar). Namun, berbeda dari saya yang sebelumnya menyatakan bahwa kehadiran kelas menengah hanya sekadar ilusi belaka, karena kehadirannya dikonstruksikan oleh kapitalisme yang sengaja ditujukan untuk mengaburkan konfilk antara proletar dan kapitalis, Hugo memilih untuk mengafirmasikan kelas menengah tersebut sebagai kelas yang hadir secara nyata dalam kehidupan kita saat ini. Kehadirannya merupakan perkembangan dari adanya relasi-relasi tertentu dalam kapitalisme. Artinya secara tidak langsung, Hugo pun menyadari bahwa kehadiran kelas menengah disyaratkan terlebih dahulu oleh relasi antara kelas dalam kapitalisme (proletar dan kapitalis). Tetapi karena fokus tulisan saya yang lalu memang sengaja ditujukan sebagai kritik (teoritis) terhadap pendeketan Dahrendorf[10] terkait dengan penjelasannya tentang kelas menengah, Hugo justru menarik perbincangan ini ke dalam ranah praktis, bahwa kelas menengah merupakan kelas yang berbeda dari kelas proletar dan kapitalis. Ditambah dengan kecenderungan sifat mereka yang apolitis maka penting kiranya untuk mencari cara agar membuat mereka mau bergabung dalam gerakan Kiri Marxis bersama buruh-buruh lainnya.
Itu merupakan pengamatan yang jeli dan tepat. Pendapat Hugo menyadarkan saya untuk membedakan kelas menengah dari dua kategori kelas lainnya, yang mana mereka harus disadarkan sedemikian rupa agar mau turut serta untuk berhimpun bersama-sama dengan para buruh. “Kita harus mencari cara dan bahasa yang paling tepat agar mampu dipahami kelas menengah agar turut menyadari ada yang janggal dengan masyarakat kita hari ini, serta pada akhirnya ikut berjuang dalam perjuangan kelas yang nyata” begitulah kiranya seruan dari Hugo. Sebelum membahas konsekuensi lanjutan dari pendangan Hugo terkait dengan problem kelas menengah pada tataran praktis (gerakan massa), saya ingin mengajak kita kembali membahas tentang kelas menengah itu sendiri, dalam artian batas dan posisinya pada analisis Marxis.
Hussein (2016)[11] menyatakan bahwa keberadaan kelas menengah Indonesia saat ini bisa dilacak dari tingkat pendidikan para warga negaranya. Kendati pun tidak bersifat mutlak, jenjang pendidikan tinggi memudahkan seseorang untuk mengakses pendapatan besar. Ternyata data kuantitatif tahun 2007 proporsinya hanya 5,4 persen, sedangkan tahun 2014 penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi naik menjadi 7,5 persen, tetapi jumlah ini tetap hanya sebagian kecil dari penduduk Indonesia. Artinya, proporsi kelas menengah Indonesia sebenarnya tidak besar. Jadi kita tidak perlu khawatir sebenarnya kalau pun sebagian besar kelas menengah tidak mendukung gerakan (partai) kiri. Mereka hanya kerap “berisik” dan terlihat besar di media sosial. Dari sini kegelisahan Hugo terkait problem kelas menengah bisa sedikit diredam. Berkaca dari data di atas, dengan jumlah kelas menengah yang cenderung sedikit maka tidak masalah jika mereka tidak turut serta dalam gerakan massa. Asalkan kita masih mampu untuk memenangkan mayoritas buruh, tani dan kaum miskin.
Berbeda dari itu, Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan kelas menengah adalah istilah [untuk] kelas sosial ekonomi antara kelas pekerja dan kelas atas. Biasanya di dalam kelas menengah, termasuk para professional, pekerja terampil, manajemen bawah dan menengah. Data tahun 2003 menyatakan bahwa pertumbuhan kelas menengah Indonesia adalah 37,7 persen dari populasi. Namun pada tahun 2010 jumlah kelas menengah ini naik mencapai angka 143 juta jiwa atau 54,5 persen dari populasi. Lalu kelas menengah ini terbagi dalam empat katerogi, yaitu dengan mendasarkannya pada jumlah pendapatan; 1) Rp.2,6-5,2 juta /bln (38,5 persen), 2) Rp.5,2-7,8 juta /bln (11,7 persen), 3) Rp.7.8-13 juta /bln (5 persen), 4) Rp.13-26 juta /bln (1,3 persen). Sementara itu Boston Consulting Group merilis proyeksi jumlah kelas menengah Indonesia yang didasarkan pada pendapatan domestik bruto penduduk Indonesia, dan mencatat bahwa pada tahun 2012 pertumbuhan kelas menengah sebesar 64 persen (41,6 juta jiwa), dengan biaya pengeluaran Rp.2-3 juta/bln. Angka itu pun diprediksikan naik pada tahun 2020 menjadi 68,2 juta jiwa.[12] Dari titik ini, kegelisahan Hugo terkait signifikansi kelas menengah dalam gerakan kiri terbukti ada benarnya. Perkembangan jumlah kelas menengah yang pesat, tentu akan membuat kekuatan gerakan kiri Indonesia lebih mumpuni jika mampu menyadarkan mereka yang sebagian besar cenderung apolitis dan berorientasi pada kelas kapitalis. Mereka hanya bergerak jika ada sesuatu yang menghalangi kepentingannya sendiri, misalnya ketika mereka memprotes menteri Jonan yang melarang beroperasinya layanan transportasi berbasis online. Protes gencar dan massif itu kemudian memaksa presiden Jokowi menganulir keputusan menterinya sendiri. Ini merupakan salah satu bukti dari kekuatan dari kelas menengah.
Konsekuensi pandangan Hugo yang menempatkan kelas menengah sebagai kelas tersendiri yang berada di antara kelas proletar dan kapitalis bukannya tanpa problem dalam ranah praktis, khususnya pada metode penyadaran yang dilakukan oleh aktivis akar rumput gerakan kiri Indonesia. Jika kita menganggap kelas menengah ini sama dengan kelas proletar, apakah cara penyadarannya tidak jauh berbeda dengan buruh-buruh pabrik pada umumnya? Akan tetapi karena kita menempatkan kelas menengah sebagai kelas yang berbeda dari kapitalis dan proletar, maka mesti ada cara-cara baru yang dilakukan oleh para aktivis akar rumput untuk menyadarkan kelas menengah perkotaan ini. Sejauh kelas menengah dinilai signifikan untuk diajak bergabung dengan gerakan kiri, maka ini merupakan tantangan baru bagi kita semua yang sadar bahwa sesungguhnya tatantan ekonomi-politik yang bernama kapitalisme itu bermasalah.
Di sisi lain, afirmasi Hugo terhadap keberadaan kelas menengah juga membawa problem teoritis tersendiri. Meskipun ia mengakui keberadaan kelas menengah hanya mengemuka pada tataran kenyataan empiris, tetapi posisinya tetap dengan menganggap keberadaan kelas menengah yang berbeda dari kapitalis dan proletar. Saya hanya sekadar menginggatkan, jika kita menganggap kelas menengah sebagai yang berbeda, maka kita akan terjebak pada subjektivitas yang empirisistik. Apa pasal? Karena sebagaimana yang telah dijelaskan di muka, bahwa batasan kelas menengah itu bisa berasal dari berbagai macam aspek, seperti jenjang pendidikan, tingginya pendapatan atau besarnya pengeluaran. Jadi, soal kelas bukan lagi didasarkan pada objektivitas atas kepemilikan dan akses terhadap sarana produksi.
Dalam hal ini, saya lebih dekat pada pendefinisian bahwa yang disebut kelas menengah ini sebagai kelompok status sosial. Dia bukan kelas sosial sebagaimana kelas adalah kategori abstrak. Atas dasar itu pula saya tetap menganggap keberadaan kelas menengah hanyalah ilusi belaka. Terlepas kemunculannya membuat problem pada tataran praktis, namun dalam kenyataan riil kelas menengah ini tidak ada. Hanya ada dua kelas besar dalam cara produksi kapitalisme yaitu, proletar dan kapitalis. “Orang kaya ya orang kaya, dia tetap bisa menjadi proletar dalam suatu momen cara produksi tertentu (kapitalisme)”. Inilah yang sering tidak disadari oleh sebagian besar orang yang mendaku dirinya sebagai kelas menengah. Jika kita menganggap kelas pekerja hanya sebagai kumpulan individu para pencari upah [besar], maka karakteristik dari kelas pekerja menjadi hanya sekadar pemilahan antara mana yang kaya dan mana yang miskin, dan kelas hanya menjadi permasalahan ketidakmerataan (Poulantzas, 2008:324). Jadi, penerimanan kita terhadap konsep kelas menengah justru malah menihilkan potensi relovusioner yang ada pada kategori kelas (pekerja) itu sendiri. Perjuangan kelas bukan lagi berbicara tentang perebutan atas sarana produksi, tetapi hanya sekadar bagaimana cara mendapatkan upah yang layak.
Poulantzas (1976) misalnya, ia tidak pernah secara eksplisit memberi judul sub-bab dengan nama kelas menengah atau The New Middle Class. Ia merumuskan apa yang sejauh ini kita bicarakan (kelas menengah) sebagai borjuis kecil baru (The New Petty Bourgeois). Borjuis kecil baru ini merupakan orang-orang yang berada dalam struktur kapitalis monopoli. Jadi bisa dikatakan mereka adalah pekerja (buruh kerah putih) yang bekerja di industri-industri besar kapitalisme. Pembagian kerjanya pun dicirikan dengan adanya pemilahan antara kerja mental dengan kerja manual. Sederhananya, kerja mental merujuk pada mereka yang bekerja di balik meja kantor, seperti akuntan, pemasaran, pialang saham, atau kita juga bisa letakan pekerja-pekerja kreatif industri media dalam kategori pembagain kerja ini. Berkebalikan dengan itu, kerja manual adalah mereka yang bekerja dalam bidang teknik seperti teknisi, mekanis, dan kontraktor. Kelas borjuis kecil baru ini merupakan produk dari perkembangan dalam reproduksi dari struktur kerja kapitalis monopoli itu sendiri (Poulantzas, 1976:252). Artinya, keberadaan kelas menengah (atau dalam istilah Poulantzas dinamai sebagai “borjuis kecil baru”) dikondisikan oleh adanya kapitalis-kapilatis besar. Lebih jauh, kehadiran kelas menengah merupakan konstruksi politik dari kapitalisme. Karena mereka, para borjuis kecil baru ini, secara tidak langsung bertugas untuk menjaga keajekan struktur kapitalisme, khususnya kapitalis industri besar.
Akhirul Kalam
Posisi saya tetap untuk menyatakan bahwa pembagian kelas sosial dalam masyarakat itu didasarkan pada kepemilikan sarana produksi. Maka dalam struktur cara produksi kapitalisme, hanya ada dua kategori kelas sosial objektif yang saling berkontradiksi yaitu, proletar dan kapitalis. Di sini pengkatergorisasian kelas didasarkan pada relasinya dalam suatu cara produksi, bukan berdasarkan pada aspek-aspek subjektif seperti jenjang pendidikan, tinggi pendapatan, besar pengeluran, jabatan yang diemban, jenis telpon genggam yang digunakan atau jenis kopi yang dikonsumsi. Dengan begitu, konsepsi kelas tetap dalam koridor objektif karena mendasarkan dirinya pada sesuatu yang memungkinkan tatanan sosial masyarakat itu ada, yaitu sarana-sarana produksi.
Dari pendefinisian ini, eksistensi kelas menengah pada tataran riil adalah tidak ada (ilusi). Oleh karena konsep kelas menengah itu sering kali didasarkan pada hal-hal subjektif, maka ia lebih layak menyandang predikat sebagai status sosial.
Jika begitu lantas bagaimana dengan kelas menengah yang mengemuka pada kenyataan empiris? Penjelasan di atas cenderung menyederhanakan kelas menengah adalah juga kelas proletar, padahal jelas sudah bahwa kehadiran kelas menengah membawa masalah tersendiri dalam tataran praktis gerakan kiri. Dalam rangka menjawab problem ini, posisi saya kiranya sejalan dengan Poulantzas (2008) yang menyatakan bahwa jika kita mendefinisikan kelas pekerja sebagai mereka yang menukarkan tenaga kerjanya dengan upah, maka kita mesti perhatikan implikasi dari definisi ini. Perkembangan masyarakat [kapitalisme] saat ini telah mengubah definisi kelas tersebut. Faktanya hari ini kelas pekerja didefinisikan sebagai kumpulan individu yang hanya sekadar mencari upah. Hal ini juga bisa berujung pada reduksi dari tugas kelas pekerja untuk merebut sarana produksi. Oleh karena itu, dalam upaya melakukan analisis atau mendefinisikannya, kita harus memperhatikan pula konteks historis dari pergerakan kelas pekerja. Terkait dengan kehadiran kelas borjuis kecil baru [kelas menengah], jelas mereka secara objektif adalah juga bagian dari kelas pekerja. Namun, [perlu disadari] bahwa mereka tidak secara otomatis mengambil posisi untuk berjuang bersama kelas pekerja.
Pada titik inilah, kegelisahan Hugo tentang problem kelas menengah dalam tataran praktis baru bisa terakomodir dan tentunya diperlukan diskusi, pembahasan, strategi baru serta pergerakan yang lebih lanjut. Walluhu Alam Bissawab.***
Penulis adalah redaktur rumahkiri.org
Kepustakaan:
Al-Fayyadl, M. Tentang Waktu yang Tak Produktif dalam Kapital [1]. Dapat diakses melalui http://Indoprogress.com/2016/03/tentang-waktu-tak-produktif-dalam-kapital/
Fransiskus, H.2016. Keberadaan Kelas Menengah dan Borjuis Kecil. Dapat diakses melalui https://indoprogress.com/2016/03/keberadaan-kelas-menengah-dan-borjuis-kecil/
Hussein, M.Z. 2016. Membangun Partai Kiri: Utopis?. Dapat diakses melalui http//:rumahkiri.org/membangun-partai-kiri-utopis-atau-mungkin/
Marx, K. 1990. Capital: A Critique of Political Economy, vol 1. England : Penguin Books
Marx/Engels Selected Works, Vol. I,.1969. Manifesto of The Communist Party. Progress Publisher: Moscow, , hlm. 98-137
Mulyanto, D.2015. Prakondisi Anatomis Kerja: Rekonstruksi Paleoantropologis Teori Engles perihal Evolusi Tangan, dalam Dede Mulyanto (ed). Di Balik Marx: Sosok dan Pemikiran Friedrich Angles. Tangerang: Marjin Kiri
Mulyanto, D. 2011. Antropologi Marx: Karl Marx tentang Masyarakat dan Kebudayaan. Ulitimus: Bandung
Poulantzas, N. 2008. The New Petty Bourgeoisie, dalam James Martin (ed) THE POULANTZAS READER: Marxism, Law and the State. London-New Yok: Verso.
Poulantzas, N. 1976. Classes in Contemporary Capitalism. London: NBL
Suryajaya, M.2013. Asal-Usul Kekayaan:Sejarah Teori Nilai dalam Ilmu Ekonomi dari Aristoteles sampai Amartya Sen. Jogjakarta: Resist Book
Suryajaya, M. 2011. Alain Badiou dan Masa Depan Marxisme. Jogjakarta: Resist Book
Sasongko, K.H.2016. Menguak Tabir Ilusi Kelas Menengah. Dapat diakses melalui http//:indoprogress.com/2016/02/menguak-tabir-ilusi-kelas-menengah/
————-
[1] Suryajaya, M.2013. Asal-Usul Kekayaan:Sejarah Teori Nilai dalam Ilmu Ekonomi dari Aristoteles sampai Amartya Sen. Resist Book: Jogjakarta
[2] Mulyanto, D.2015. Prakondisi Anatomis Kerja: Rekonstruksi Paleoantropologis Teori Engles perihal Evolusi Tangan, dalam Dede Mulyanto (ed). Di Balik Marx: Sosok dan Pemikiran Friedrich Angles, Marjin Kiri: Tangerang
[3] Al-Fayyadl, M. Tentang Waktu yang Tak Produktif dalam Kapital [1]. Dapat diakses melalui http://Indoprogress.com/2016/03/tentang-waktu-tak-produktif-dalam-kapital/
[4] Fransiskus, H.2016. Keberadaan Kelas Menengah dan Borjuis Kecil. Dapat diakses melalui https://indoprogress.com/2016/03/keberadaan-kelas-menengah-dan-borjuis-kecil/
[5] Marx/Engels Selected Works, Vol. One, Progress Publishers, Moscow, 1969, pp. 98-137
[6] Objektif karena batasan kelas menurut Marx tidak didasarkan pada hal-hal yang bersifat subjektif seperti gelar, jabatan, penghasilan, suku bangsa atau kecanggihan gawai pintar yang digunakan. Melainkan pada penguasaan satu orang untuk mengolah sarana produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.
[7] http://infobanknews.com/peran-kelas-menengah-dalam-menggerakkan-ekonomi/
[8] http://merdeka.com/uang/hatta-perlu-2-persen-wirausaha-agar-indonesia-maju.html
[9] https://bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1322
[10] Sasongko, K.H.2016. Menguak Tabir Ilusi Kelas Menengah. Dapat diakses melalui http//:indoprogress.com/2016/02/menguak-tabir-ilusi-kelas-menengah/
[11]Hussein, M.Z. 2016. Membangun Partai Kiri: Utopis?. Dapat diakses melalui http//:rumahkiri.org/membangun-partai-kiri-utopis-atau-mungkin/
[12] http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/21014-penghasilan-kelas-menengah-naik-potensi-pajak
