Poster oleh Alit Ambara
HARUS diakui bahwa sampai sekarang, gerakan Kiri masihlah menjadi pemain yang marjinal dalam kancah politik nasional. Di tengah semakin marak dan meluasnya spontanitas perlawanan massa terhadap kepentingan politik neoliberal yang dilakukan oleh kekuasaan negara, situasi ini adalah kondisi yang sangat mengenaskan. Ketika kita menganggap bahwa perlawanan radikal yang luas ini seharusnya dapat mendorong perubahan rezim, realitas politik yang keras justru menunjukkan bahwa yang berlaku sebaliknya: rezim kelas berkuasa mampu menggunakan kelenturan manuvernya untuk beradaptasi dengan kondisi perlawanan yang ada melalui penciptaan konsesi untuk meredam perlawanan itu sendiri. Tidak heran jika kemudian perkembangan yang penting dalam pengalaman perlawanan ini tidak banyak yang dapat terkapitalisasi menjadi sumber kekuatan politik alternatif melampaui (kapitalisme) neoliberal.
Dalam terang situasi seperti ini, refleksi yang diajukan oleh kawan Roy Murtadho penting untuk ditindaklanjuti. Berangkat dari obituari kawan Martin Suryajaya atas wafatnya Wijaya Herlambang, kawan Roy berpendapat bahwa keterbatasan yang ada merupakan cerminan dari keterbatasan internal gerakan kiri itu sendiri. Bagi kawan Roy, setidaknya terdapat empat tantangan: pertama, keterpecahan serta fragmentasi organisasi kiri karena masalah konflik pribadi dibanding ideologi-politik; kedua, kegagalan gerakan kiri untuk menjawab masalah ‘dapur’ mereka secara kolektif; ketiga, yang merupakan implikasi dari yang kedua, maraknya fragmentasi nir-kolektivitas dimana mereka yang mendaku kiri beraktivitas selayaknya ‘ksatria tak bertuan’; dan keempat, adalah kegagalan untuk melakukan rekonsiliasi mendasar antara marxisme yang menjadi posisi ideologis politik kiri dengan Islam sebagai pola pikir yang cukup dominan dalam gerak masyarakat Indonesia sekarang.
Bagi saya, identifikasi yang diajukan kawan Roy ini perlu direspon secara evaluatif. Alih-alih menolak atau menerima, sebagaimana mereka yang terbiasa dengan marxisme sebagai metode berpikir yang analitis, kita perlu memahami lebih mendalam mengapa problem dan tantangan internal gerakan kiri bisa muncul seperti adanya. Untuk itu penelusuran atas mekanisme kausal yang memfasilitasi tantangan-tantangan yang diajukan oleh kawan Roy menjadi krusial. Hanya dengan ini kita dapat memajukan pengetahuan kita bersama sebagai langkah setapak memajukan agenda politik kiri sekarang.
Gerakan Kiri dan Sosiologi Perubahan Sosial
Upaya saya untuk memahami mekanisme kausal yang memungkinkan kondisi terbatas kita sekarang akan dilakukan dengan tidak secara langsung menjawab problem yang diajukan oleh kawan Roy. Sebelumnya, kita perlu memahami terlebih dahulu secara fundamental apa artinya menjadi gerakan kiri sekarang. Oleh karena itu, kita perlu mengajukan pertanyaan paling mendasar sekaligus radikal perihal keberadaan gerakan kiri itu sendiri: mengapa gerakan kiri? Apa maksud untuk menjadi gerakan kiri? Menurut saya, cara menjawab pertanyayan mendasar ini dapat dilakukan dengan membuka kembali pemahaman perihal bagaimana hubungan antara gerakan kiri dengan epos masyarakat yang ada sekarang.
Bagi saya, arti terpenting bagi keberadaan posisi gerakan kiri dalam masyarakat sangat terkait dengan kenyataan sosiologis yang paling mendasar mengenai perubahan sosial: bahwa perubahan sosial tidak ada yang berlangsung secara otomatis. Agar suatu perubahan sosial dimungkinkan, determinasi kondisi objektif haruslah diiringi dengan keberadaan faktor subjektif yang menginginkan adanya perubahan itu. secara sederhana, saya memahami faktor subjektif ini yang kemudian menjadi agensi kekuatan sosial yang memengaruhi bentuk serta pola konflik sosial dalam mendorong terjadinya perubahan sosial.
Walau secara faktual, kategori ‘kiri’ pada awalnya muncul dari pembagian tempat duduk di parlemen pasca revolusi Prancis, sebagai posisi politik yang memperjuangkan agenda penolakan monarki dan mendukung terbentuknya suatu tatanan republik Prancis pada saat itu, akan tetapi berdasar inspirasi historis ini gerakan kiri dapat dipahami sebagai sebagai sebentuk kekuatan politik yang dipengaruhi oleh aspirasi akan perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan setara. Dalam kerangka ini, gerakan kiri dapat diartikan sebagai ekspresi subjektif dari elemen perubahan sosial dari kondisi masyarakat sekarang. Tidak heran jika kemudian gerakan kiri biasanya memiliki artikulasi anti-kemapanan, anti-kondisi ajeg dan memiliki aspirasi keadilan social yang pada akhirnya mengutuk keberadaan kelas berkuasa dan menempatkan posisi serta kepentingan dirinya dengan keberadaan kelas tertindas sebagai agen perubahan sosial itu sendiri. Bagi saya, keberpihakan gerakan kiri dengan kelas tertindas tidak melulu merupakan posisi etis, tapi juga sangat sosiologis. Karena posisi ketertindasan mereka itulah yang kemudian secara mendasar mendorongnya untuk memperjuangkan sebuah masyarakat yang setara
Tapi argumen ini tidak dengan sendirinya mencukupi. Kita perlu lebih spesifik perihal perubahan sosial itu sendiri dalam artian: berubah dari bentuk masyarakat yang seperti apa? Di sini Marxisme menjadi sumber pengetahuan sosiologis yang penting, yang menurut saya lebih memuaskan dibandingkan dengan artikulasi pengetahuan sosiologis yang lain, seperti, misalnya, penjelasan Weberian atau Durkheimian. Dan sebagaimana kita ketahui bersama, bagi Marxisme epos dominan terkini dimana relasi sosial produksi masyarakat sekarang berada dan beroperasi adalah sistem kapitalisme.
Dalam Marxisme, gerakan kiri pada akhirnya memiliki signifikansi historis karena ia menubuhkan secara konkrit aspirasi perihal perubahan sosial dari gerakan kiri. Berbeda dengan sistem pengetahuan sosial yang lain, Marxisme menempatkan kapitalisme bukan sebagai kondisi alamiah bagi masyarakat, namun sebagai sistem sosial ciptaan manusia yang dimungkinkan untuk ber(di)ubah. Selaras dengan kepentingan keadilan sosial, gerakan kiri dan keberpihakannya kepada kelas tertindas sebagai aktor utama penciptaan keadilan sosial, Marxisme memberikan satu posisi pemahaman yang lebih konkrit mengenai posisi kelas pekerja (proletariat) sebagai kelas tertindas yang paling memungkinkan dalam mendorong perubahan, mengingat posisi kontradiktif mereka dengan kelas kapitalis.
Walau begitu, penjelasan logis dari Marxisme juga menunjukkan bahwa ada perbedaan posisi secara sosiologis antara gerakan Kiri dengan kelas pekerja itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, kapitalisme adalah suatu sistem sosial yang sangat dinamis, dalam perkembangan kapitalisme tertentu kelas pekerja bisa saja tidak akan berupaya untuk mendorong perubahan sosial di luar kapitalisme. Tentu kita semua tahu bahwa proses ini terjadi karena kuat dan hegemoniknya kekuatan kelas kapitalis untuk mempertahankan posisinya melalui kendali kesadaran atas kelas pekerja itu sendiri. Akan tetapi, setidaknya hal ini menunjukkan bahwa kesadaran serta kepentingan untuk mengubah sistem sosial kapitalisme bukan sesuatu yang bersifat otomatis. Bahwa tidak dengan sendirinya kelas pekerja akan memiliki kesadaran yang sama dengan gerakan kiri itu sendiri.
Sebelumnya, harus kita pahami bahwa pemahaman ini bukanlah suatu posisi yang eksklusif Marxis. Sebagaimana telah saya kemukakan sebelumnya, sejarah sosial masyarakat sudah menunjukkan bahwa perubahan sosial itu juga ditentukan oleh faktor subjektif manusianya. Menariknya, Marxisme bukan sekedar suatu penjelasan sosiologis yang logis, namun juga sebagai satu bentuk posisi etis dan politis untuk mendorong perubahan sosial. Dalam kekhususan kondisi kapitalisme yang dinamis, Marxisme memiliki tambahan proposisi yang lain perihal bagaimana perubahan sosial dimungkinkan dengan praktik kekuasaan kelas pekerja: bahwa kelas pekerja harus memunculkan dirinya sebagai suatu kelas terorganisir dan ini hanya dapat dilakukan jika ada tubuh politik dari kelas pekerja yang melakukan penyadaran serta penguatan akan kapastitas mereka dalam mengubah kapitalisme. Keberadaan tubuh politik inilah yang akan menentukan seperti apa dan bagaimana perjuangan politik kelas pekerja dilakukan dalam mendorong perubahan sosial. Jika kita membaca kembali dokumen klasik Marxisme seperti Manifesto Komunis misalnya, kita akan menemukan secara eksplisit bahwa tubuh politik ini haruslah diisi oleh elemen termaju kelas pekerja dengan kelas pekerja secara luas yang dalam Manifesto disebut dengan para komunis. Titik terpenting dari argumen Manifesto adalah elemen termaju tersebut harus mengorgansiasikan dirinya sebagai organisasi politik (baca: partai). Karena ketermajuan posisi mereka inilah yang kemudian mengharuskan organisasi politik komunis (alias elemen maju kelas pekerja) untuk memperjuangkan kepentingan luas kelas pekerja dalam upayanya merealisasikan perubahan sosial. Pasca Manifesto, khususnya yang kemudian dikembangkan oleh para praktisi Marxisme klasik seperti Kautsky, Lasalle dan Lenin, posisi ini diberikan penjelasan yang lebih kuat dimana peranan memperjuangkan kepentingan luas kelas pekerja sebagai peranan kepeloporan dari organisasi politik.
Penjelasan ini memiliki implikasi logis yang luas tentang peranan tak terelakkan dari posisi organisasi politik kelas pekerja dalam mendorong perubahan sosial: bahwa secara sosiologis jika kapitalisme hendak diubah oleh kelas pekerja maka dibutuhkan keberadaan organisasi politik kelas pekerja. Dengan kata lain jika kita hendak menarik logika dasar ini dalam kaitannya dengan fakta sosiologis mengenai perubahan sosial dalam masyarakat, maka organisasi politik adalah kondisi sosiologis yang inheren bagi perubahan kapitalisme. Kuat lemahnya organisasi politik ini akan menentukan besar kecilnya perubahan sosial yang ada dalam kapitalisme.
Lalu apa konsekuensi dari penjelasan Marxisme seperti ini bagi pemahaman kita mengenai gerakan kiri? Bagi saya, dan saya sungguh terbuka akan perdebatan mengenai ini, hal ini berarti gerakan kiri dalam perkembangan kapitalisme sekarang tidak dapat dipahami secara abstrak dan longgar. Suatu gerakan hanya dapat dikatakan gerakan kiri jika dia secara konkrit menubuh dan terekspresi dalam bentuk organisasi politik kelas pekerja. Untuk itu, dalam kapitalisme sekarang, tidak ada gerakan kiri tanpa mewujud dalam praktik politik kelas yang terorganisir. Oleh karena itu, bagi saya, adalah suatu hal yang irasional sekaligus absurd jika ada seseorang yang mendaku kiri namun tidak berkolektif secara politik untuk memajukan kepentingan kelas pekerja melawan kapitalisme. Mengutip Max Horkheimer, “mereka yang diam mengenai organisasi politik kelas pekerja, dilarang untuk berbicara apapun tentang gerakan kiri!”
Ini mungkin terkesan ‘totaliter dan tidak demokratis’ karena dianggap meminggirkan ekspresi kiri yang mungkin saja tidak terorganisir secara politik. Dan saya akui ada problem itu dan saya akan menerimanya. Namun bagi saya, untuk mengatasi kabut pekat masalah dalam gerakan kiri berarti mensyaratkan pemahaman yang solid dan kuat perihal peranan gerakan kiri dalam perubahan sosial. Gerakan kiri haruslah merupakan gerakan untuk melakukan revitalisasi mendasar dari organisasi politik kelas pekerja yang ada sekarang. Sebagaimana telah saya argumenkan sebelumnya, kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa tidak ada perubahan sosial yang berlangsung secara otomatis. Kesadaran kelas pekerja untuk mengubah kapitalisme pada akhirnya juga tidak berlangsung otomatis. Ketidakotomatisan ini kemudian membuat organisasi politik menjadi keharusan. Oleh karena itu, bagi saya, harus ada pemahaman yang mendasar bagi mereka yang mengaku ingin memenangkan agenda politik gerakan kiri di Indonesia, bahwa hal itu tidak dapat dilakukan di luar dari kerangka organisasi politik kelas pekerja.
Bung Karno berpidato di depan massa PKI
Refleksi atas Organisasi Politik Kelas Pekerja di Indonesia
Sebelum banyak pihak akan menuduh saya sebagai ‘leninis totalitarian’ yang anti keragaman, saya akan berpendapat bahwa benar saya mengatakan tidak ada gerakan kiri di luar dari organisasi politik. Buat saya adalah omong kosong ketika seseorang hendak mendorong agenda kiri namun berada di luar organisasi politik. Namun apa yang hendak saya maksud dengan organisasi politik bukan sekedar sebatas organisasi dengan ornamen formal semata (baca: adanya pengurus, administrasi, struktur, dll) tapi juga mengenai peranan dia dalam perubahan sosial itu sendiri.
Oleh karena itu jawaban atas posisi organisasi politik ini bukan berarti menyelesaikan problem dengan sendirinya. Masalah lain yang muncul dari posisi ini adalah bagaimana memahami fungsi kepeloporan: sebenarnnya apa yang dimaksud dengan peranan kepeloporan suatu organisasi politik? Bagi saya, jawaban atas peranan kepeloporan suatu organisasi politik dapatlah beragam bentuk manifestasinya. Peran kepeloporan organisasi politik kelas pekerja tidak dapat dipahami secara serampangan sebagai ‘organisasi yang tahu semua masalah dan solusi kelas pekerja’, akan tetapi sebagai suatu organ terorganisir yang bisa memperluas cakupan politik apa yang mungkin (politics of the possible) dari kesadaran kelas pekerja untuk mengubah relasi kuasa dalam kapitalisme. Dalam hal ini, kepeloporan bukan menjadi monopoli posisi organisasi politik yang mendaku pelopor saja, tapi siapapun organisasi politik yang mampu memenangkan dan mendorong maju kepentingan kelas pekerja secara luas.
Oleh karena itu kepeloporan bukanlah apa yang diklaim, tapi apa yang dilakukan secara konkrit untuk memenangkan agenda umum kelas pekerja. Bagi saya, walau dengan capaian yang berbeda, kepeloporan kelompok Bolshevik pada masa revolusi agung 1917 sama kualitasnya dengan organisasi anarkis seperti Zapatista, yang memelopori kemenangan agenda kelas pekerja masyarakat adat Chiapas (walau tentu saja mereka akan menolaknya). Kolektif seperti Komite Pengkordinasian Mahasiswa Anti-Kekerasan (Student Nonviolent Coordinating Committee) di Amerika Serikat, dapat pula dikatakan sebagai pelopor pada masa perjuangan hak-hak sipil tahun 1960an. Begitu pula Serikat Buruh Anarkis CNT, yang menjadi pelopor perlawanan kaum buruh melawan kediktatoran fasis Jenderal Franco di Spanyol.
Ada tiga kesamaan dari pengalaman-pengalaman tersebut: pertama, kolektif-kolektif tersebut mampu menciptakan kepemimpinan secara organic, dimana mereka mampu mengubah cara pandang massa kelas pekerja pada saat itu untuk kemudian menjadi ‘pengikut’ politik mereka, yang dengannya kelas pekerja mampu secara kolektif bertarung untuk memperjuangkan kepentingannya; kedua, mereka adalah organisasi ‘politik’, dalam arti adanya proses memajukan dalam agenda politik kelas pekerja secara umum yang dengannya mengubah relasi kuasa dalam negara itu sendiri; dan ketiga, kepeloporan ini menciptakan pengkordinasian kerja seluruh pihak yang bersepakat dalam memenangkan agenda politik organisasi.
Bagi saya, kapasitas kepeloporan ini sangat ditentukan pada bagaimana organisasi politik yang ada mampu menjawab masalah nyata yang dihadapi oleh kelas pekerja pada saat itu. Tidak ada resep generik untuk menjawab problem kelas pekerja secara luas, karena sangat tergantung dengan konteks perkembangan kapitalisme yang ada. Namun organisasi politik bisa menjadi ruang pendidikan untuk merumuskan secara pedagogis kesadaran kolektif kelas pekerja melalui diseminasi gagasan, serta program tentunya. Kecerdikan serta militansi dalam mendidik dan memenangkan agenda politik organisasi inilah yang kemudian akan menentukan ikut tidaknya kelas pekerja secara luas dengan organisiasi politik yang ada. Yang pada dasarnya sangat terkait dengan perumusan strategi dan taktik organisasi yang sangat kontekstual pembacaannya.
Merefleksikan kembali pada kondisi kita sekarang ini di Indonesia, maka upaya keterlibatan aktif dalam organisasi politik adalah keharusan. Sayangnya, masih sedikit mereka yang mengaku kiri untuk terlibat dalam organisasi politik di Indonesia. Keterlibatan ini tidak melulu berarti harus ikut dalam organisasi politik yang sudah ada (walau saya sangat menyarankannya), tapi juga bisa membentuk organisasi sendiri yang baru, yang tentu saja memiliki tujuan untuk mendorong maju kesadaran kelas pekerja. Intinya, berorganisasilah! Keterlibatan dalam organisasi politik bukanlah heorisme, tapi tanggung-jawab rasional yang berakar dari kesadaran logis bagi mereka yang bersepakat dengan agenda politik kiri
Harus diakui, memang tidak mudah untuk berorganisasi secara politik untuk melawan kapitalisme di masa kapitalisme itu sendiri. Banyak tantangan, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi yang harus dihadapi. Sedikit refleksi dari pengalaman pribadi saya dapat menjadi titik pijakan bagaimana mengurut problem organisasi politik kelas pekerja Indonesia sekarang. Saya sendiri baru bergabung dalam organisasi politik pada tahun 2010. Sebagai seseorang yang masa remaja dan kuliahnya lebih banyak berurusan urusan ngegaul dan maen sehebat-hebatnya, tidak pernah terlintas sama sekali di benak saya bahwa ini adalah keputusan yang bisa diambil. Hanya pernah mendengar secara sayup nama PRD ketika masa-masa awal reformasi, saya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan pengalaman bahkan cenderung cuek dengan organisasi politik yang ada. Walau begitu, pada akhirnya saya memutuskan untuk terlibat dalam organisasi politik kelas pekerja.
Tanpa berupaya untuk melakukan generalisasi, pengalaman pribadi yang saya rasakan selama beraktivitas dalam organisasi politik cukup beragam. Pada mulanya, saya menikmati sekali proses debat serta dialog ideologis dalam organisasi dimana saya berada. Akan tetapi, ketika saya mulai terlibat dari dalam banyak problem yang kemudian juga diidap oleh organisasi politik kelas pekerja yang ada. Masih sangat personalnya banyak konflik organisasi yang terjadi, masih kecilnya penetrasi pengaruh organisasi terhadap kelas pekerja secara umum, sampai dengan lemahnya koordinasi serta inisiatif antar anggota organisasi sendiri dalam melakukan program tertentu yang dengannya berimplikasi pada efektifitasnya. Identifikasi awal yang saya pahami adalah ini semua karena ketiadaan mekanisme. Menurut saya, pada waktu itu, organisasi politik yang ada tidak secara sadar mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang ada pada anggotanya sendiri. Oleh karena itu solusinya menjadi sangat ‘institusional’, dimana mekanisme serta aturan harus dibuat secara rinci. Akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, alih-alih menghilang, masalah organisasi tersebut justru tetap bertahan.
Apa yang kemudian berlaku, menurut saya, bukanlah minimnya mekanisme tapi karena lemahnya sensitifitas kita terhadap relasi sosial yang berlangsung dalam organisasi itu sendiri. Banyak problem yang muncul karena perilaku serampangan salah satu anggota yang menyakiti anggota yang lain, ketiadaan ruang belajar bagi anggota untuk meningkatkan pemahaman ideologis, kebiasaan anggota yang tidak berani mengungkapkan pendapatnya karena takut salah yang berimplikasi pada keengganan dirinya untuk mengambil tanggung-jawab secara kolektif, sampai dengan perkara lelucon antar anggota yang kemudian menciptakan friksi personal. Ini semua menunjukkan organisasi politik itu sendiri adalah suatu wadah dari relasi sosial antar anggota.
Dalam tingkatan mikro ini, untuk mengubahnya tentu saja dibutuhkan perubahan cara pandang dari para anggota itu sendiri dalam melakukan praktik sosial. Institusionalisme atas beberapa mekanisme dapat membantu, tapi itu hanyalah pelengkap dari inisiatif yang lebih luas, yakni melakukan proses penyadaran yang pedagogis antar anggota bahwa pola interaksi yang ada selama ini perlu diubah. Perubahan ini hanya dimungkinkan jika ada elemen dalam organisasi yang memperjuangkan perubahan itu sendiri. Dalam hal ini, kesadaran untuk memperjuangkan cara pandang baru menjadi penting dalam organisasi politik yang ada. Menurut saya, perjuangan itu sendiri merupakan bagian dari perumusan etis-personal dalam setiap keberadaan organisasi politik. Seperti apa manusia yang hendak dibentuk dalam organisasi politik yang ada? Seperti apa perilaku yang harus dilakukan oleh para kader? Apa arti dari keberadaan seorang kader dalam organisasi dan masyarakat? Rumusan etis ini bukan suatu perkara pencarian jati diri ala eksistensialis namun lebih sebagai kompas kehidupan bagi aktivitas keseharian seorang kader dalam organisasi politik kelas pekerja
Tidak ada yang baru sebenarnya dari proses ini. Dalam perumusan Manifesto misalnya, Engels merasa perlu untuk merumuskan terlebih dahulu dokumen tentang ‘iman’ komunis. Artikulasi marxisme yang dilakukan oleh Mao misalnya, juga banyak terkait dengan bagaimana keseharian kader komunis melakukan aktivitasnya dalam pengalaman Tiongkok. Pengalaman Partai Komunis Indonesia (PKI) juga menunjukan bagaimana kategori ‘moral komunis’ memegang peranan penting untuk mengatur pola relasi antar kader dan kader dengan masyarakat secara luas. Dalam hal ini, argumentasi kawan Martin dalam obituari perihal organisasi politik kelas pekerja Indonesia yang carut marut ada benarnya. Namun solusi yang muncul dari pengalaman kesejarahan yang ada bukanlah dengan menjauhi kecarut-marutan itu, namun dengan secara aktif terlibat dalam proses internal perjuangan partai untuk membangun agenda etis politik organisasi yang inklusif terhadap aktivitas keseharian anggota didalamnya.
Kembali ke Kawan Roy
Dari eksposisi sekilas ini, saya berpendapat bahwa tantangan yang diajukan kawan Roy dapat direspon dengan, tentu saja, berangkat dari pengalaman saya di dalam organisasi politik yang ada. Poin kedua dan ketiga perihal lemahnya menjawab problem ‘dapur’ yang kemudian berimplikasi pada gaya hidup ‘ronin’, menurut saya, terkait dengan ketiadaan gagasan organisasi politik yang ada sekarang untuk menjawab problem ‘dapur’ secara kolektif. Masalahnya kemudian, masih ada beberapa elemen dalam organisasi politik kelas pekerja yang melihat pemenuhan kebutuhan ‘dapur’ sebagai kapitulasi terhadap kapitalisme. Bahwa semua haruslah bersikap ‘militan’ dan ‘revolusioner’ dengan siap berkorban untuk tidak ‘berdapur’. Dalam beberapa momen, posisi ini dapat dibenarkan. tetapi keberadaan organisasi politik kelas pekerja bukan berarti harus menjauh sama sekali dari keseharian yang ada. Organisasi politik bukanlah organisasi agama, dimana suatu posisi dinyatakan dalam kategori salah atau benar secara moralisme. Oleh karena itu, bagi siapapun yang hendak terlibat dalam organisasi politik, harus ada upaya untuk mencari solusi atas kebutuhan ‘perut’ ini yang dilakukan secara bersama-sama. Kolektivitas inilah yang kemudian meringankan beban anggota untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, dan di sisi lain akan memperkuat daya ikat organisasi dengan anggotanya sendiri.
Mengomentari poin pertama kawan Roy perihal fragmentasi yang berbasis personal di antara organisasi politik kiri, menurut saya sangat terkait dengan dinamika relasi sosial organisasi politik sekarang yang tidak banyak berubah. Salah satu penyebabnya adalah masih sedikitnya orang yang mau terlibat dalam organisasi politik yang ada. Sedikitnya orang ini menyebabkan dinamika yang terjadi tidak dinamis sehingga memungkinkan tendensi personal -yang diperparah dengan pengalaman personal yang menumpuk selama bertahun-tahun, sangat mewarnai relasi antar organisasi yang ada. Menurut saya, situasinya akan menjadi lain jika banyak darah segar dan baru yang terlibat dalam organisasi tersebut dan ikut mewarnai secara sehat arah organisasi-organisasi politik yang ada. Keterlibatan banyak orang baru ini juga membuka kemungkinan untuk membangun agenda persatuan organisasi politik, karena pretensi personal elemen lama dapat dikurangi dan membuka lebih besar peluang bagi pembicaraan persatuan yang ideologis dan politis.
Terakhir terkait dengan poin keempat, tentu saja saya berbagi keresahan yang sama dengan kawan Roy perihal sulitnya rekonsiliasi marxisme dengan Islam di Indonesia sekarang ini. Tapi kita perlu belajar lebih cermat dari sejarah bahwa rekonsiliasi ini hanya mungkin ketika ada organsiasi politik kelas pekerja yang kuat. Menurut saya, keberadaan organisasi politik kelas pekerja yang kuat adalah kunci utama bagi kemungkinan rekonsiliasi ini. Kecenderungan Islam untuk berdekatan dengan Marxisme tidak dapat dilepaskan dari perubahan kesetimbangan kekuatan (balance of forces), yang mana organisasi politik kelas pekerja sempat menjadi artikulator utama massa kelas pekerja yang adalah mayoritas dalam masyarakat. Daya tarik organisasi politik kelas pekerja inilah yang kemudian memengaruhi Islam sebagai suatu gagasan dan politik yang ada di masyarakat untuk mengubah ekspresi serta retorika publiknya agar bertemu dengan kepentingan kelas pekerja secara luas. Dalam kondisi inilah dialog antara Islam dan Marxisme dimungkinkan. Pengalaman lampau gerakan pembebasan nasional abad 20 menunjukkan bagaimana Islam dapat berinteraksi dengan Marxisme justru karena organsiasi politik Marxisnya memiliki kekuatan yang signifikan dalam ruang politik negara. Walau kita harus pula mengakui bahwa interaksi antara Marxisme dengan Islam bukanlah interaksi yang selalu intim dan mulus, namun jatuhnya gagasan Islam ke jebakan fundamentalisme, sedikit banyak, sangat dipengaruhi oleh absennya keberadaan organisasi politik kelas pekerja yang kuat yang mampu mewarnai wacana politik yang ada. Tidak heran, secara factual, kemunculan fundamentalisme Islam selalu korelatif dengan pelemahan organisasi politik kelas pekerja.
Penutup
Harus ditekankan, menjadi kiri di Indonesia haruslah terlibat dalam organisasi politik kelas pekerja. Dengan demikian upaya untuk memajukan agenda politik gerakan kiri pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas dan memperkuat pengaruh organisasi politik kelas pekerja terhadap kelas pekerja secara umum. Oleh karenanya, pertanyaan serta refleksi kita perihal gerakan kiri haruslah dihadapkan pada upaya kita mengatasi tantangan organisasi politik kelas pekerja yang ada sekarang.
Sayangnya, kita tidak memiliki kemewahan bahwa resolusi ini dapat dilakukan dengan bersikap eksternal dari problem politik organisasi kelas pekerja yang ada. Di sini mau tidak mau, suka tidak suka, bagi mereka yang mendaku bagian dari gerakan kiri, kita perlu memikirkan kembali bagaimana membangun organisasi politik kelas pekerja secara bersama-sama. Mengutip Slavoj Zizek “kita semua sempat merasakan kesenangan anti-organisasi, dan kita dimaafkan atas kehilafan ini… saatnya kita perlu serius kembali!’***
Penulis adalah Sekretaris Wilayah Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), Jakarta
