PEMILU telah digelar beberapa hari yang lalu. Perhitungan suara masih terus berlanjut dari hari ke hari meski hasil hitung cepat telah menunjukkan hasil yang hampir mendekati kebenaran. Walau demikian, tetap saja kita semua masih menanti hasil pemilu resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pemilihan umum tidak hanya digelar di dalam negeri Indonesia saja tetapi juga di luar negeri.
Turki merupakan salah satu daerah pemilihan luar negeri. Di sini terdapat cukup banyak warga negara Indonesia. Ada yang berstatus sebagai pelajar, pegawai maupun ibu rumah tangga. Di Turki suasana pemilu Indonesia berjalan dengan lancar, tidak ada kericuhan yang menodai pesta demokrasi. Kampanye banyak dilakukan melalui media sosial, terutama oleh para pelajar yang menjadi simpatisan partai politik tertentu. Perang argumen dan propaganda di media sosial tentu merupakan hal yang biasa dalam alam demokrasi asalkan masih dalam batas-batas keadaban untuk saling menghormati dan menghargai.
Fenomena politik Indonesia di luar negeri, khususnya di Turki, sangatlah menarik mengingat mulai banyaknya warga negara Indonesia yang ada di Turki, terutama setelah maraknya pembukaan beasiswa bagi para pelajar Indonesia untuk belajar di Turki. Turki menjadi tempat tujuan belajar yang cukup menarik, terutama bagi mereka yang ingin mempelajari Islam, baik dari bidang sejarah, pemikiran hingga politik. Beberapa kawan yang saya temui mengatakan, alasan mereka datang ke Turki karena melihat Turki merupakan sebuah negara muslim yang maju. Hal ini dimaksudkan bahwa Republik Turki menjadi role model bagi negara yang mayoritasnya menganut agama Islam, seperti Indonesia.
Dalam hal politik, Indonesia dan Turki sama-sama memiliki kesamaan, yakni bangkitnya kelas menengah muslim untuk turut campur dalam kegiatan politik. Dalam tulisan ini, saya akan mencermati idiologi dan sejarah politik dari dua partai yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan Partai Adalet ve Kalkinma Partisi ( AKP) di Turki, dikaitkan dengan politik masyarakat Indonesia di luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan kemenangan PKS di daerah pemilihan luar negeri untuk wilayah Turki, khususnya Istanbul dan Ankara.
PKS memenangi suara terbanyak di dua kota terbesar yang ada di Turki itu. Kebanyakan warga negara Indonesia banyak berdiam di dua kota besar ini dibandingkan kota-kota lainnya. Dari data informasi yang saya peroleh, baik dari Panitia Pemilihan Luar Negeri Istanbul dan Ankara, PKS berhasil memenangkan pemilu di dua kota besar tersebut. Di Istanbul, PKS memperoleh prosentase 53 persen dengan jumlah suara 95. Disusul dengan PDI Perjuangan di urutan kedua dengan memperoleh prosentase 16 persen dengan jumlah suara 30 suara. Sedangkan di Ankara, PKS memperoleh 43 persen dengan jumlah suara 83 suara. Disusul oleh Gerindra di urutan kedua dengan prosentase 13 persen dengan jumlah suara 25 suara. Jika di total PKS menang di Turki dengan jumlah prosentase 48 persen dengan jumlah suara sebanyak 178 suara. Di urutan kedua ada PDI Perjuangan dengan prosentase 14 persen atau 52 suara.
Kemenangan PKS di Turki ini memang terjadi kebetulan dengan kemenangan partai AKP, yang selama ini dijadikan percontohan bagi PKS, pada pemilu Republik Turki beberapa hari sebelumnya. Perbandingan antara PKS dan AKP memang sudah dilakukan oleh banyak ahli politik, namun dalam hal ini saya bukan hanya akan membandingkan secara idiologi tetapi juga dengan kesadaran politik masyarakat Indonesia di luar negeri, khususnya di Turki setelah AKP menjadi partai penguasa.
Melawan Sekularisme
Pada kedua partai ini, saya melihat adanya kesamaan ideologi, yaitu melawan arus sekularisme di kedua negara baik di Indonesia maupun di Turki. Meskipun sulit mengidentifikasikan apa itu partai Islam, namun saya dapat menyebut mereka sebagai partai Islam karena keduanya memperjuangkan syariat Islam agar dapat dilegalkan sebagai objektivikasi hukum negara.
PKS merupakan partai yang kerap disebut sebagai ‘partai dakwah.’ Hal ini berkaitan dengan misi mereka untuk menyebarkan prinsip keislaman dalam berpolitik. Sejarah partai ini dapat ditarik dari sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa itu, Islam mengalami tekanan sehingga Islam politik mendapat tentangan keras. Islam kemudian ‘dipesantrenkan’ atau ‘dimasjidkan’ sehingga jauh dari kegiatan politik. Revolusi Iran tahun 1979, kemudian menginspirasi para pemikir dan aktivis muslim untuk menggerakan kembali Islam ke ranah politik Indonesia.
Agen yang membawa Islam ke ranah politik tentu saja kaum santri. Namun PKS bukan berasal dari kaum santri awal abad ke-20, seperti Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Agen awal penggerak PKS ini dinamakan sebagai ‘santri baru’ atau new santri. Gelombang baru atau disebut santri baru diidentifikasi menjadi tiga ciri yakni terpusat, radikal, dan global. Mereka bersifat terpusat karena merupakan penggabungan dari santri tradisionalis dan modernis awal abad ke-20. Bersifat radikal karena pesimisme mereka akan gerakan Islam awal abad ke-20 yang gagal karena represi Orde Baru sehingga menginginkan perubahan besar dalam gerakan politik Islam. Bersifat global karena santri baru ini terpengaruh oleh gerakan transnasional yang menginginkan kebangkitan Islam se-dunia setelah runtuhnya Imperium Turki Osmani.
Para santri baru ini adalah para pemuda yang mendapatkan pendidikan agama di masjid-masjid kampus. Jadi PKS bermula dari gerakan masjid kampus di universitas sekular bergengsi seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Menurut beberapa pakar, mereka sulit masuk ke dalam IAIN (Institut Agama Islam Negeri) karena di sana sudah berakar para ‘santri lama’ yang telah mengenal pendidikan agama di pesantren yang berafiliasi dengan gerakan Islam awal abad 20 seperti NU dan Muhammadiyah. Gerakan santri baru ini kerap disebut sebagai Jemaah Tarbiyah. Setelah Soeharto tumbang, mereka mentransformasikan diri menjadi Partai Keadilan (PK) dan pada tahun 2003 berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS muncul sebagai partai yang memperjuangkan syariah dalam parlemen, baik itu secara nasional maupun lingkup daerah. Dalam peraturan daerah, kader-kader PKS berusaha membuat peraturan penggunaan kerudung bagi penduduk dan siswi perempuan. Mereka juga mencoba menjadi oposisi ketika Megawati menduduki kursi kepresidenan, karena PDI-Perjuangan yang nasionalis tidak memiliki hubungan harmonis dengan partai Islam dan PK tidak menginginkan perempuan untuk menjadi pemimpin. Dari sini terlihat bahwa masih ada pertentangan antara nasionalis dan islamis dalam parlemen. Kaum islamis yang diwakili oleh PKS mencoba menghalau arus sekularisme yang kerap dibawa oleh partai nasionalis. Selain itu, upaya PKS dalam membawa syariah ke dalam parlemen dilakukan ketika terjadi debat dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUAPP).
Hal yang sama pun dilakukan oleh AKP di Turki. Dalam politik Turki, terdapat dua perdebatan yang tak kunjung selesai, yakni pertarungan antara sekularisme dan islamisme. Sekularisme yang dibawa oleh Mustafa Kemal berusaha menempatkan agama dalam ranah pribadi bukan ranah politik. Hal ini berawal dari para pemikir pada masa Ottoman abad ke-19, yang menginginkan kemodernan dalam memandang Islam. Mereka melihat kemajuan di Barat yang terpengaruh paham positivisme-darwinisme. Sehingga muncullah para pemikir seperti Ziya Gokalp, yang mencoba memisahkan urusan negara dengan urusan pribadi-keagamaan.
Setelah Mustafa Kemal berkuasa pada awal abad ke-20, pengaruh sekularisme semakin menguat terutama setelah imperium Turki Osmani dibubarkan tahun 1924. Untuk itu, kegiatan politik Islam sulit berkembang. Sekularisme Mustafa Kemal berusaha menutup gerak politik Islam dengan berbagai cara, seperti menutup loji-loji para sufi, melarang penggunaan atribut agama di muka umum, menutup sekolah agama hingga mengubah adzan (panggilan shalat) ke dalam bahasa Turki. Namun penentangan terhadap nasionalis-sekularis ini tetap ada.
Dalam sejarah politik Turki, hanya ada dua kekuatan besar yang saling tarik menarik yakni kubu Islamis dan sekularis. Kubu Islamis dipimpin oleh kelas menengah dan kelas bawah. Mereka berubah-ubah bentuk, seperti dari Partai Demokrat, Partai Refah dan kini Partai AKP. Sedangkan kubu sekularis berasal dari partai CHP (Cumhuriyet Halk Partisi). Para pendukung CHP juga kerap diidentikan sebagai Kemalis, karena mereka mendukung ideologi sekularisme yang dijalankan oleh Mustafa Kemal.
Berna Turam, melihat AKP merupakan partai liberal-demokrat. Mereka merupakan oposisi dari sekularis-kemalis CHP. AKP menggunakan dalil liberal demokrat untuk membebaskan Islam dari kekangan sekularis. AKP mencoba membangkitkan kelas menengah muslim sebagai kekuatan sosial untuk melawan kelas atas sekularis yang telah mengakar dalam kelas birokrasi dan militer. Dapat dikatakan bahwa AKP merupakan partai yang mencoba membawa syariat namun dengan wajah demokrat yang lebih moderat.
Keinginan mereka membawa syariat ke dalam parlemen terlihat dari keberhasilan mereka dalam mengupayakan objektivikasi syariat dalam wajah liberal, demokrat dan Hak Asasi Manusia. Mereka menggunakan objektivikasi atas Hak Asasi Manusia untuk melegalkan penggunaan jilbab di tempat umum, seperti sekolah, universitas dan tempat kerja. Mereka juga melarang penjualan alkohol dan menutup tempat judi. Selain itu, mereka berusaha berdamai dengan suku Kurdi dan Alevi yang bertahun-tahun mengalami represi selama rezim sekularis-kemalis berkuasa.
Beda nasib
PKS dan AKP memang memiliki kesamaan tujuan yakni menentang sekularisme, namun keduanya memiliki nasib yang berbeda. AKP memenangkan pemilu Turki untuk beberapa periode, sedangkan PKS belum pernah sekalipun memenangkan pemilu Indonesia. Mengapa ini bisa terjadi? Jawaban saya adalah karena di Turki, AKP memiliki ‘lawan’ yang jelas yakni CHP yang memproklamirkan diri sebagai penjaga sekularisme-kemalisme sehingga isu islamis melawan sekularis masih relevan dan kaum islamis bersatu membantu AKP dalam memenangkan pemilu, meskipun dalam pemilu 2014 terdapat perpecahan antara Gerakan Fethullah Gullen dengan AKP. Namun suara AKP terlanjur kuat karena dia sudah menjadi partai penguasa, sehingga konflik dengan Gullen tidak terlalu berpengaruh. Terlebih konflik itu terjadi hanya saat menjelang pemilu.
Berbeda dengan AKP, PKS tidak pernah memenangkan pemilu di Indonesia karena PKS tidak memiliki ‘lawan’ yang jelas dalam memperjuangkan syariat. Nampaknya, isu sekularis-islamis tidak lagi populer di Indonesia karena terjadi hubungan cair antara santri dan non santri dalam bidang politik. Kita lihat bagaimana banyaknya saling-silang anggota partai antara yang nasionalis-sekularis dengan islamis. Di dalam tubuh partai nasionalis pun memiliki organisasi keagamaan, sehingga sulit bagi PKS untuk menemukan ‘lawan’ nyata. Hal ini memaksa PKS mengubah bentuk, prinsip dan ideologi, bahkan terkadang cenderung kenasionalis-nasionalisan, tergantung situasi politik nasional, sehingga membuat mereka tidak menjadi partai Islam yang spesial. Terlebih kasus korupsi daging sapi yang menimpa presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq.
PKS di Turki
Keterpurukan PKS dalam pemilu 2014 di Indonesia memang belum dibuktikan secara nyata, masih menunggu perhitungan suara KPU. Namun, kita dapat melihat hasil nyata kemenangan PKS di Turki, selain di dapil luar negeri lainnya, khususnya dari data di Istanbul dan Ankara. Hal ini berbanding terbalik dengan suara PKS di Indonesia. Kemenangan PKS di luar negeri, khususnya Turki, menyiratkan beberapa interpretasi.
Pertama, ini menegaskan bahwa PKS memang terkait dengan gerakan santri baru yang bersifat global. PKS mudah membawa isu-isu global seperti simpatinya terhadap peristiwa dengan kudeta Mursi di Mesir. Hal ini memang menyiratkan bahwa PKS berusaha mengkaitkan dirinya dengan partai atau kelompok Islam di negara lain yang ingin mengangkat syariat Islam melalui perjuangan politik. Di Turki, PKS mencoba belajar dari kemenangan dari AKP.
Kedua, ini merepresentasikan politik warga negara Indonesia di luar negeri. Artinya, warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, seperti di Turki, ikut merasakan dampak psikologis di tanah airnya. Hal ini terlihat dari kampanye para kader PKS yang kebanyakan adalah mahasiswa melalui media sosial. Banyaknya pemuda Indonesia di Turki, nampaknya mendapat respon yang positif dari PKS dengan membuat kunjungan ke Istanbul, Turki pada tahun 2013. Pada waktu itu Anis Matta, selaku Presiden PKS yang menggantikan Luthfi Hasan Ishaq, melakukan konsolidasi kader PKS luar negeri di Istanbul. Sebanyak 60 pengurus PKS dari 18 negara berkumpul di Turki untuk konsolidasi kader di luar negeri. Selain itu kunjungan kader PKS lain seperti Ahmad Heryawan ke Istanbul dalam sebuah acara pelajar, meskipun bertindak atas nama Gubernur Jawa Barat, memberikan dampak psikologis yang besar bagi warga Indonesia yang ada di Turki, sehingga mereka sadar akan politik dalam negeri, terutama tentang PKS, meski nun jauh dipisahkan laut dan samudera.
Ketiga, memperkuat identifikasi antara PKS dan AKP. Psikologis pemilih Indonesia di Turki kemungkinan besar terbawa pula oleh euforia kemenangan AKP pada pemilu sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan sudah banyak peneliti yang mengkaitkan terdapat kesamaan hubungan antara AKP dan PKS, sehingga tak jarang beberapa kader atau simpatisan PKS di Turki ikut mendukung dan memuji AKP. Sehingga ketika mengetahui kemenangan AKP, para kader dan simpatisan PKS di Turki bersemangat untuk berkampanye di Turki melalui media sosial seperti facebook.
Politik warga negara Indonesia di luar negeri memang layak dijadikan bahan penelitian politik yang menarik. Hal tersebut dikarenakan keterpisahan jarak yang jauh dari tanah air mereka namun mereka tetap sadar dalam berpolitik. Bagaimanapun terdapat keterkaitan antara PKS dan AKP, meskipun PKS memiliki nasib yang lebih malang daripada AKP karena kalah dalam pemilu 2014 dan belum pernah menjadi partai penguasa.***
Penulis adalah alumni Universitas Indonesia dan Mahasiswa S2 Ilmu Sejarah di Istanbul University.
Kepustakaan:
Yavuz, Hakan.M. Islamic Political Identity in Turkey. Oxford University Press : New York, 2003.
Nielsen, Eva Oostegard. Transnational Politics: Turks and Kurds in Germany. Routlege : London, 2003.
Machmudi, Yon. Islamising Indonesia: The Rise of Jamaah Tarbiyah and Prosperous Justice Party (PKS). Disertasi tidak diterbitkan di Australian National University, tahun 2006.
Turam, Bernard. Between Islamist and Kemalist. Jurnal ISIM Leiden tahun 2008.
http://www.tribunnews.com/nasional/2013/04/28/anis-matta-beri-pembekalan-kader-pks-di-turki
http://www.pks.or.id/content/pks-unggul-di-turki-hnw-raih-suara-terbanyak
http://www.pkspiyungan.org/2013/10/aher-ke-turki-tingkatkan-kerjasama.html
