Catatan Menentang WTO Desember 2013
PADA 3-6 Desember, Pemerintah Indonesia dipercaya sebagai tuan rumah untuk untuk melaksanakan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) IX organisasi perdagangan dunia (World Trade Organisation/WTO). Pertemuan tersebut membahas mengenai kemajuan pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan yang telah disepakati oleh anggota WTO, seperti pelaksanaan topik liberalisasi pertanian (AoA/Agreement on Agriculture) dan fasilitas perdagangan (Trade Fasilitation) dan pembangunan negara berkembang dan miskin atau tema (LDC/Least Development Country).
Pertemuan yang dilaksanakan di Bali tersebut telah menghasilkan Paket Bali. Bagaimana respons gerakan sosial terhadap KTM IX tersebut? Mengapa perlawanan gerakan sosial seolah tak bergema?
Kesepakatan Keji WTO
Niatan Amerika Serikat mendorong pencabutan subsidi pertanian hampir tersandung oleh India. Diikuti oleh Kuba, Bolivia, Venezuela, dan Nikaragua Paket Bali nyaris gagal. Konferensi Tingkat Menteri IX WTO di Bali, Indonesia, di sektor pertanian (AoA) kembali moncer setelah diadakan perpanjangan waktu pembahasan hingga dini hari, 7 Desember. Pertemuan itu sendiri seyogyanya ditutup sore hari pada 6 Desember.
Paket Bali menyepakati sepuluh poin pembahasan yang mencakup fasilitasi perdagangan, general service untuk pertanian, public stockholding untuk ketahanan pangan, tariff rate quota untuk produk pertanian, persaingan ekspor, perdagangan kapas, ketentuan asal barang, perlakuan khusus terhadap penyedia jasa dari negara miskin, duty-free dan quota-free untuk negara miskin, serta mekanisme pengawasan special and differential treatment terhadap negara miskin.
Setelah 12 tahun buntu, di tengah krisis pangan, energi, dan keuangan, peran institusi pemenang Perang Dingin ini akan menjadi garda terdepan untuk melaksanakan pembangunan dunia. Melalui Paket Bali, negara-negara miskin dan berkembang dipaksa membuka perekonomiannya; memberikan perlakuan setara kepada bisnis besar dan kecil, serta mendorong produk-produk dalam negeri untuk dijual di pasar internasional. Sebagai bagian dari warga dunia, di bawah kontrol institusi global, negara-negara miskin dan berkembang bersedia memikul, turut prihatin, dan membantu memulihkan krisis yang dialami negara-negara maju. Caranya dengan memberikan kemudahan prosedur perdagangan dan mendorong perekonomian berorientasi ekspor. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mencapai satu triliun dolar AS pada perekonomian global.
Memberikan fasilitas kemudahan proses perdagangan dan ekspor menyaratkan peranan negara yang semakin berpihak pada bisnis besar dan penghancuran perlindungan kelas pekerja. Pengalaman Indonesia pada 1980-an, ketika arahan industri berorientasi ekspor dioperasikan, kaum tani diusir dari lahan pertanian dan perlindungan hak dasar buruh dilucuti. Contoh popular dari kejadian tersebut adalah raibnya tanah 5268 kaum tani di Kedung Ombo untuk membangun waduk yang dibiaya Bank Dunia, Bank Exim Jepang, dan APBN, serta penunggalan serikat buruh menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
Aliansi Penentang WTO
Tapi pertemuan itu sendiri bukan tanpa perlawanan. Upaya untuk menentang pertemuan WTO dilakukan dengan berbagai cara; protes jalanan di pusat-pusat pemerintahan maupun di tempat umum, membuat seminar, konferensi pers, dan mengorganisasikan diri dalam aliansi.
Sebaliknya, usaha untuk mencapai kesepakatan Paket Bali pun telah dipersiapkan. Pimpinan WTO berharap bahwa kesepakatan di Bali dapat membuahkan hasil setelah 12 tahun bertemu dengan jalan buntu. Sebagai tuan rumah, Pemerintah Indonesia menjanjikan, KTM IX WTO tidak akan berakhir dengan nihil. Pertemuan institusi pemenang Perang Dingin ini dipersiapkan dengan baik. Lobby politik antarnegara dan pengerahan aparat untuk memandulkan gerakan massa menjadi menu utama untuk mencapai kesepakatan tersebut. Pemilihan Bali sebagai pusat pertemuan KTM IX WTO bukan tanpa alasan.
Di Bali, gerakan rakyat memang memiliki sedikit pilihan. Gerakan protes jalanan mengandaikan ketersediaan massa yang cukup. Sementara sebagian besar tulang punggung organisasi tani dan buruh berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Perlu diketahui, secara keseluruhan perhatian gerakan buruh tertuju pada tuntutan kenaikan upah ketimbang isu-isu yang lebih luas. Di samping itu, dalam dua tahun terakhir gerakan rakyat mengalami pukulan hebat. Di sektor perburuhan, sistem outsourcing memukul telak jumlah keanggotaan. Tekanan-tekanan eksternal telah menghancurkan sumber daya yang telah dipupuk selama bertahun-tahun. Menghubungkan agenda-agenda busuk WTO dan tuntutan tahunan gerakan buruh tidak dapat disepelekan.
Di samping itu, upaya untuk merusak pertemuan dari dalam penuh risiko –atau dapat dianggap angin lalu oleh rezim. Pastinya, penyelenggara pertemuan telah memiliki pembacaan terhadap para delegasi yang akan diakreditasi untuk memasuki KTM. Untuk menggagalkan perlawanan, rezim tidak akan segan menempuh tindakan yang paling barbar sekalipun. Represi yang paling keji tidak semata karena ofensif gerakan massa. Ini merupakan tesis klasik dalam operasi pelipatgandaan keuntungan. Tidak ada alasan bahwa gerakan aktif hanya mendatangkan represi lebih kejam dari rezim.
Sejauh pengetahuan saya, aliansi-aliansi perlawanan WTO, tergabung dalam tiga kelompok. Semuanya mengalami kesulitan untuk memusatkan perlawanan. Gerak Lawan mengusung slogan End WTO. Indonesian People Alliance (IPA) meneriakan Junk WTO, dan Internation Trade Union Confederation (ITUC) mengusulkan beberapa konsep untuk reformasi WTO.
Karena keterbatasan informasi dari aliansi lain, di sini saya hanya akan menceritakan mengenai kegiatan IPA dalam melawan WTO. IPA dikoordinaskan sejak Januari 2013 dengan mengusung tuntutan: Kedaulatan Rakyat, Akhiri liberalisasi perdagangan, Tidak pada perjanjian baru WTO, Perdagangan yang mengabdi rakyat, Perdagangan antarnegeri yang saling menguntungkan, dan Junk WTO. IPA mengonsolidasikan Organisasi Non Pemerintah (Ornop), Organisasi Massa (Ormas) pemuda-pelajar, Ormas perempuan, Ormas buruh, Ormas tani, dan Ormas masyarakat adat. Di Jakarta, IPA melakukan rapat rutin seminggu sekali, di mana hasil-hasil pertemuannya dibagikan melalui surat elektronik. IPA dibangun pula di berbagai daerah yang melibatkan komposisi yang kurang lebih mirip. Secara keseluruhan IPA mengorganisasikan organisasi di Indonesia, Malaysia, Hong Kong, India, Amerika Latin, Filipina, Australia, dan lain-lain, yang disebut dengan International People Alliance.
Di Bali, IPA membuat People Global Camp (PGC) dan Global Day Action, yang diterjemahkan menjadi Kemah Rakyat Dunia dan Rally. Acara itu dilangsungkan di GOR Ngurah Rai Denpasar Bali dari 3 sampai 6 Desember. Acaranya dibuat sedemikian rupa. Ada pleno bersama, kemudian pembagian sektoral, dan diakhiri dengan pernyataan bersama. Ada tiga belas tenda untuk melaksanakan kegiatan sektoral. Di tenda-tenda tersebut kegiatan dilaksanakan; ada yang membuat workshop, membuka bazaar, festival foto, dan pemutaran film. Kegiatan workshop dilaksanakan di siang hari. Malam harinya diramaikan dengan pagelaran musik dan orasi budaya. Rerata peserta datang dari luar Bali. Hampir tidak ada peserta yang datang dari Bali kecuali sebagai panitia pelaksana.
Selama kegiatan berlangsung, teriakan ‘Junk WTO!’ atau ‘Bubarkan WTO!’ hampir tak berhenti. Karena fonetiknya sama, beberapa peserta dari Jawa Barat memelesetkan teriakan itu menjadi panggilan, ‘Jang rek kamana, Jang?’
Pada 3 Desember, saat pembukaan KTM WTO, IPA melancarkan rally serentak di berbagai kota. Di Bali rally hanya dilakukan di sekitar GOR Ngurah Rai. Aksi serentak di berbagai kota di lakukan juga pada penutupan KTM WTO, pada 6 Desember, yang diarahkan ke Konsulat Jenderal Amerika Serikat.
GOR Ngurah Rai cukup luas. Di luar benteng GOR adalah kantor-kantor pemerintah, terutama kepolisian dan tentara. Pertemuan KTM IX WTO terletak di Nusa Dua Bali, sebuah jarak yang tidak mudah ditempuh untuk sebuah rally. Apalagi memang tidak dipersiapkan untuk menerobos tempat tersebut.
IPA mencoba menerapkan prinsip ‘membiayai diri sendiri’ untuk tiap organisasi. Ornop internasional dikenai biaya Rp 1 juta, Ornop nasional Rp 500 ribu, Ormas internasional dikenai biaya Rp 500 ribu, dan Ormas nasional Rp 100 ribu. Saya sebagai perwakilan LIPS tidak urun iuran. Di samping itu, untuk menggelar side-event di PGC, setiap sektor dipersilakan untuk mengurus sendiri. Panitia hanya menyediakan tenda, kursi, dan pengeras suara. Perihal tiket dan jadwal keberangkatan, tempat penginapan, konsumsi harian, tempat berkumpul, diurus masing-masing organisasi. Panitia hanya memberikan daftar alamat dan daftar harga untuk setiap penginapan. Jika diperlukan panitia akan mencarikannya. Saya kira gagasan membiayai kegiatan secara mandiri cukup menarik, dan harus terus menerus diujicobakan. Panitia pun memberikan beberapa panduan seperti kerangka acuan kegiatan, jadwal acara, dan lain-lain yang diperkirakan dibutuhkan peserta. Barangkali, karena tiap peserta memiliki jadwal keberangkatan dan kepulangan masing-masing, panitia tampak kesulitan mengatur arus informasi dan mengonsolidasikan massa.
Sekali waktu saya merasa kaget ketika salah satu pimpinan organisasi membawa selembar kertas berbahasa Indonesia. Isinya jadwal acara. Dia berkata, ‘Nah kalau dalam bahasa begini (bahasa Indonesia), enak kita bacanya dan mudah sosialisasi kepada anggota.’ Pikiran saya jadi ragu; apakah dia yang telat mendapat informasi; atau informasi itu memang adanya demikian. Entahlah.
Badan-badan yang dibentuk IPA bersifat kepanitiaan yang terdiri dari panitia pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC), yang dipilihan dari beberapa organisasi. Kepanitian itu dibantu oleh 111 relawan dari mahasiswa. Tidak diketahui dengan jelas fungsi relawan yang begitu banyak tersebut.
Di sektor perburuhan, peserta didatangkan dari Jakarta, Bekasi, Karawang, Bogor, Medan, Filipina, Australia, Amerika Latin, Hongkong. Mereka adalah perwakilan dari Ornop dan Ormas. Ada PPMI SPSI, GSBI, KSBSI, SBSI 92, AMRC, Eiler, KMU, dan beberapa individu dari negara-negara lain. Kejadian lucu adalah mengenai kesenjangan bahasa dan persaingan ‘suara’ antartenda. Rupanya panitia tidak menyediakan penerjemah atau setiap peserta dianggap memiliki kemampuan yang sama: semuanya mampu berbahasa Inggris. Di saat acara workshop perburuhan berlangsung beberapa kali diinterupsi karena harus mencari orang yang bersedia dan mampu menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya.
Pada 4 Desember, sektor perburuhan melakukan workshop tentang gerakan buruh melawan WTO, yang diakhiri dengan pemutaran film dokumenter Bekasi Bergerak. Pada 5 Desember, sektor perburuhan melakukan workshop tentang praktik buruh kontrak di tiap negara dalam hubungannya dengan neoliberalisme. Puncak dari workshop itu adalah pernyataan bersama.
Inti pernyataan bersama itu menyatakan, WTO merupakan salah satu lembaga yang mendukung pemberangusan serikat buruh, mengutamakan politik upah murah, melanggengkan pengangguran, dan penganjur sistem kerja kontrak outsourcing. Karena itu Pemerintah Indonesia dituntut untuk keluar dari keanggotaan WTO dan WTO layak dibubarkan. Logikanya kurang lebih begini. WTO meyakini bahwa buruh merupakan barang dagangan. Karenanya, perlindungan terhadap buruh dan kesempatan kerja dianggap merusak mekanisme pasar.
Sebagai sebuah kegiatan internasional bentuk-bentuk kegiatan tersebut menarik dan menyenangkan. Kita pun layak memberikan apresiasi terhadap kerelaan para pimpinan Ormas untuk menjalin kerjasama. Seperti kita alami bersama kerjasama antarlembaga tidak mudah. Keengganan bekerjasama seringkali muncul karena lemahnya konfirmasi dan dugaan yang tidak berdasar. Niat baik melipatgandakan kekuatan seringkali dituduh mencari sensasi atau dituduh ditarik untuk kepentingan politik praktis.
Menurut saya, jika sekadar mengaduk-aduk amarah massa maka seluruh kegiatan IPA lebih dari cukup. Materi-materi di sektor buruh, misalnya, sebenarnya lebih cocok dibahas sebelum acara KTM IX WTO berlangsung. Wajar jika selama kegiatan berlangsung, beberapa peserta yang saya temui merasa jengkel, karena kegiatan IPA tidak secara langsung menyerang pertemuan WTO.
Saya sendiri sulit memahami bagaimana hubungan slogan dengan bentuk kegiatan; hubungan kegiatan dengan bentuk organisasi dan pengambilan keputusan harian. Akhirnya, selama kegiatan berlangsung muncul hal-hal yang menggelikan –jika tidak disebut menjengkelkan. Saya melihat beberapa peserta merasa gelisah. Pertanyaan mereka kurang lebih begini. Apa yang akan dilakukan untuk melawan pertemuan di Nusa Dua? Kepada siapa pertanyaan itu akan dialamatkan? Tak jelas. ‘Ibaratnya, kita sebagai penonton berteriak di Bogor, sementara pemain bola berada di Bandung,’ keluh salah seorang peserta.
Pada akhirnya, setiap orang mencari informasinya sendiri. Panitia penyelenggara memang selalu tersedia. Jumlahnya berseliweran. Pikirannya tampak terkonsentrasi menyelenggarakan kegiatan ketimbang memikirkan bagaimana melawan WTO. Bentuk pengambilan keputusan akhirnya gagal mengonsolidasikan dan mengerahkan energi perlawanan. Ketidakmampuan menyerap aspirasi dan menguasai lapangan pun sangat kentara. Persiapan yang ceroboh dan pengalaman yang minim menjelma dalam pengambilan keputusan yang tidak terpimpin dan kegiatan yang berantakan. Sebagai sebuah kerjasama luas, IPA sangat lemah. Seandainya ada serangan mendadak dipastikan bahwa kegiatan tersebut akan berantakan. Jangankan untuk melawan, bertahan pun tidak ada. Sangat sulit pula dikatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan tandingan kegiatan WTO.
Akhirnya, muncul inisiatif-inisiatif untuk menembus pertemuan KTM IX WTO. Organisasi perempuan dan para penyandang ODHA melakukan protes langsung pada 4 Desember. 5 Desember organisasi perempuan dan organisasi tani kembali berinisiatif melakukan aksi protes secara mandiri. Sayang sekali, inisiatif tersebut tidak terkoordinasi dan tidak diupayakan untuk dipimpin. Begitu pula, organisasi-organisasi yang memiliki akreditasi dari Panitia KTM WTO mencoba melakukan protes dari dalam. Entah bagaimana cerita lengkap protes di dalam dan di luar dilakukan, kecuali sebagai pengalaman pribadi.
Kejadian lucu lainnya berkaitan dengan kegiatan harian. Seorang peserta berseloroh, lebih sulit memasuki acara IPA ketimbang masuk dalam acara KTM IX WTO. Sebagai peserta, setiap saya memasuki ruangan GOR selalui ditanyai hal yang sama oleh orang yang sama, ‘Mana ID Card Anda?’ Di hari ketiga, saya melihat dua peserta dari Taiwan tidak dapat masuk ke GOR karena lupa membawa ID Card. Padahal dua hari sebelumnya orang tersebut bolak-balik ke ruangan tersebut. Kepada dua orang tersebut, panitia lainnya mencoba menjelaskan bahwa hal itu dilakukan demi keamanan. Panitia yang lain menjelaskan bahwa semuanya diperlakukan sama; jika tidak membawa ID Card berarti Anda tidak boleh masuk. Dua orang Taiwan tersebut hanya menjawab dengan menahan tawa.
Sebagaimana pepatah lama, kewajiban front persatuan adalah melipatgandakan kekuatan yang diikat oleh kerjasama yang saling menguntungkan untuk memukul musuh yang paling jahat. Barangkali kita memerlukan diskusi mendalam mengenai bentuk organisasi yang efektif untuk melakukan perlawanan; bagaimana pembagian kerja dilakukan; memerlukan diskusi lagi bagaimana mengelola dan mengarahkan energi kerjasama dapat memukul lawan.
Seperti saya, mungkin banyak orang mengira bahwa KTM IX akan buntu sebagaimana perundingan sebelumnya. Rupanya kita gagal menilai bahwa perjanjian-perjanjian perdagangan bebas antarnegara (bilateral) dan regional (ASEAN-FTA) merupakan bagian dari konsolidasi untuk mencapai perdagangan bebas melalui institusi multilateral –bukan sekadar jalan lain dari WTO. Bali telah menjadi batu loncatan baru untuk memaksimalkan liberalisasi perdagangan dan menghidupkan kembali fungsi keji WTO. Korban utamanya sudah dapat diduga: pelucutan hak dasar buruh dan pengusiran kaum tani dari lahan-lahannya. ***
Syarif Arifin, bekerja di LIPS (Lembaga Informasi Perburuhan Sedane)
Artikel ini sebelumnya telaqh dimuat di Majalah Sedane. Dimuat ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.
