Timor Leste: Memori, Memorial dan Wacana ‘Integrasi’

TIMOR LESTE memasuki era baru. Dengan penarikan mundur tentara PBB sejak 1 Januari 2013, negeri ini kini berada di tengah suasana optimis menghadapi tantangan untuk berdiri sendiri sepenuhnya untuk pertama kali sejak ratusan tahun silam. Setiap bangsa memerlukan historiografi – penggagasan dan penulisan sejarahnya sendiri. Karena itu, pengalaman masa silam mereka, betapa pun pahit dan manisnya, merupakan suatu warisan yang penting sebagai bekal bangsa.

Timor Leste memiliki masa silam yang sebagian besar kelam. Ini tercermin dengan jelas dari relik-relik, bangunan dan memorial serta memori atau kenangan masyarakat. Menurut peneliti Australia Michael Leach, monumen-monumen historis, gedung-gedung dan tugu peringatan (memorial) dapat menciptakan ‘memori yang pelik’ bagi Timor Leste untuk mengonsepsikan pembentukan bangsa (nation building). Kecuali rumah moyang yang keramat, uma lulik, semua bangunan di Timor Leste memiliki asal-muasal yang bercampur.[1]  Oleh karena itu, gedung dan memorial itu perlu ditafsir kembali dalam kerangka tiga lapisan warisan budaya: kolonialisme Portugis 1512-1975, kolonialisme Indonesia 1975-1999, dan periode pasca transisi 1999 dan kemerdekaan.

Kedua kolonialisme tersebut akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda berkenaan dengan keterkaitannya dengan ketegangan-ketegangan antar generasi dan dimensi politik dan dimensi linguistiknya. Maka, Timor Leste, demikian Leach, memerlukan ‘suatu komunitas politik nasional yang kohesif,’ yang terbentuk berdasarkan ‘identitas nasional yang mempersatukan mereka.’

Sebuah tipe memorial yang paling bermakna simbolis-politik, menurut hemat saya, adalah Tugu atau Memorial Liurai (ksatria Timor). Patung setinggi kira-kira 2,5 meter di atas tugu setinggi sekitar 2 hingga 3 meter itu dibangun oleh penguasa Indonesia di masa pendudukan di tiga kota terpenting di Timor Leste: Dili, Baucau dan Maliana.[2]  Kini, ketiganya dipugar dan dirawat menjadi simbol patriotisme Timor Leste.

Dipandang dari perspektif Indonesia, jenis memorial ini pada asal-muasalnya dimaksud untuk memuji-muji ‘integrasi.’ Namun bentuk dan semangat ‘pembebasan’ yang terekspresikan di situ – ironis, namun bukan kebetulan – sangat mirip dengan jiwa dan semangat yang tampak pada banyak monumen di Jakarta, khususnya yang dibangun untuk merayakan perjuangan Indonesia dalam merebut Irian Barat (kini Papua) dari Belanda pada awal 1960an. Lihat, misalnya, patung pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng, Jakarta.

Bahkan, secara fisik, memorial tersebut menunjukkan semangat dari tokoh lokal yang keramat (sacral), seorang jago pencak-silat, lengkap dengan jiwa dan semangat masokhisme dan jingoisme tradisional (jagoisme).

Didalam kerangka nilai-nilai nasional dan lokal itulah, memorial liurai tersebut sekaligus menampilkan tujuan strategis Indonesia bagi bekas jajahan Portugis, yaitu mempropagandakan ‘integrasi’ masyarakat Timor Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Semangat dan nilai-nilai tersebut menjiwai para politisi Indonesia sejak Revolusi Mawar di Portugal, April 1974. Kampanye aneksasi terhadap Timor-Portugis kala itu, tidak hanya menggunakan retorika Perang Dingin melawan ‘bahaya komunisme di pekarangan Indonesia,’ tetapi juga memperlihatkan campuran semangat patriotisme dan jingoisme, yang sekaligus memanfaatkan semangat anti neo-kolonialisme dan imperialisme, yang telah tertanam sejak perjuangan kemerdekaan hingga masa pemerintahan Presiden Soekarno pada 1960an.

Oleh karena itu, tema dan semangat anti kolonialisme-Barat didayagunakan oleh para prajurit Soeharto di Timor Timur hingga menjadi tema-sinambung (leitmotif), bahkan menjadi dalih, untuk merekrut sekutu-sekutu lokal, yaitu para tuan-tanah yang dihimpun di Partai Apodeti, milisi-milisi dan satuan-satuan hansip. Menurut sejumlah saksi a.l. Jose Martins III (wawancara awal 1990an) yang pernah bersekutu dengan Mayjen Ali Moertopo, mereka diajak bersekutu dengan dikompori semangat ‘persaudaraan anti-kolonialisme (Barat).’[3]

Dengan demikian, strategi memanipulasi anti-kolonialisme tersebut pun menunjang pembenaran atas aneksasi terhadap wilayah Timor-Portugis.

Ihwal tersebut juga menandai ambisi dan semangat yang terkesan ‘megalomania’ dari konsepsi ‘Wawasan Nusantara’ yang berkembang di kalangan elit militer.[4]  Sekitar satu dasawarsa sebelumnya, pada 1960an, ketika Indonesia berupaya merebut Irian Barat dari tangan Belanda, Ali Moertopo yang ambil bagian dalam Operasi Mandala sempat mengemukakan gagasan untuk sekaligus memperluas operasi militer dengan menaklukkan Timor-Portugis. Wilayah yang terapit di tengah Nusantara namun masih merupakan jajahan Portugal itu, dalam kata-kata Ali Moertopo, ibarat ‘gatal-gatal di ketiak.’[5] Dengan kata lain, hal itu perlu ‘dikoreksi’.

Mayjen Ali Moertopo kemudian memimpin Opsus (Operasi Khusus) dalam tim Aspri (asisten pribadi presiden) selaku pembantu terdekat Presiden Soeharto pada 1970-1980an. Salah satu sekutunya, Jusuf Wanandi, dalam memoarnya yang baru terbit, Shades of Grey (2012), mengklaim bahwa rencana menggabungkan Timor Timur ke dalam wilayah R.I. ‘pada mulanya’ (initially) hendak dilaksanakan dengan cara plebisit (Pepera) di Irian Barat.[6]   Gagasan Moertopo untuk sekaligus merebut Timor-Portugis pada 1960an tsb ditolak oleh Mayjen Soeharto yang memimpin Operasi Mandala, sementara gagasan ‘plebisit’ model Irian Barat (Pepera) untuk Timor Timur, satu dasawarsa kemudian, tak pernah terealisasi.

Namun demikian, tidak berarti gagasan-gagasan tersebut sia-sia. Sebab sepanjang 1974-1975, operasi intelejen Opsus yang dipimpin orang-orangnya Moertopo, a.l. Brigjen Benny Moerdani dan Kol. Dading Kalbuadi, sesungguhnya telah berhasil – seperti juga di Irian Barat dalam Pepera 1969 — menggalang sejumlah tokoh setempat dan kelompok-kelompok yang loyal pada tentara Indonesia. Dalihnya: untuk membantu ribuan pengungsi yang diburu Fretilin menyusul pecahnya perang saudara di Dili pada pertengahan Agustus 1975. Situasi yang kemudian sekaligus mengguncang situasi politik. Dengan demikian, apa yang dimimpikan Moertopo dkk. pada awal 1960an tadi, pada dasarnya, telah ikut menciptakan suatu pra-kondisi politik dan ideologis menuju perang dan pengambil-alihan Timor-Portugis.

Akan tetapi, tak lama kemudian, pada akhir Nopember 1975, para jenderal Indonesia tersebut terkejut, merasa kecolongan, ketika Fretilin mendeklarasikan kemerdekaan, yang membuat kampanye Opsus tersebut buyar. Pada 3 Desember, atas tekanan kuat Brigjen Benny Moerdani, Presiden Soeharto akhirnya membiarkan saja ketika mereka secara rahasia menyiapkan dan melancarkan invasi pada 7 Desember 1975.[7]  Hanya saja, beberapa jam sebelum invasi, hal itu disampaikan Soeharto kepada tamunya, Presiden AS Gerard Ford dan Menlu Henry Kissinger. Invasi ini mau tak mau mengubah total bentuk aksi militer, yaitu dari operasi intelejen untuk melakukan adu-domba lokal yang oleh Dading disebut ‘metode Lawrence of Arabia,’[8]  menjadi perang imperialis demi pendudukan.

Petualangan Ali Moertopo tersebut mencerminkan ambisi ‘Indonesia nan Raya.’[9]  Boleh jadi, ini tidak mewakili suatu nafsu ekspansif elite politik Indonesia untk memperluas wilayah lebih dari bekas Hindia-Belanda, namun demikian, sekali peluangnya muncul, maka ada potensi dan kecenderungan jagoisme yang dapat memanfaatkannya. Gagasan inilah yang pada dasarnya melekat, mentautkan Papua dan Timor Timur, pada Memorial Liurai yang ada di Timor Leste dewasa ini.

Satu dasawarsa kemudian, pada awal 1980an, Kapten Prabowo Subianto – yang kelak mendirikan partai politik dengan nama yang mirip gagasan Moertopo, yaitu Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) – memanfaatkan gagasan ‘kebesaran’ dan ‘persaudaraan Nusantara’ tersebut ketika ia merekrut warga lokal menjadi anggota ABRI untuk mengonsolidasi perang Indonesia di Timor-Portugis, menjadi apa yang disebut ‘Timorisasi perang.’

Kini, warga Timor Leste masih mengenang masa lalunya yang pahit, namun demikian, rasa benci tidaklah meluas di mana-mana. Agaknya, kebencian yang ada secara khusus ditujukan kepada ABRI, bukan kepada orang-orang Indonesia.

Hal ini sedikit banyak tercermin pula pada memorial yang ada. Kebanyakan monumen buatan Indonesia dirawat atau dipugar kembali. Hanya beberapa monumen dirusak, agaknya sebagai konsekuensi dari pengalaman warga yang traumatik karena kekejaman yang mereka alami. Misalnya, monumen Pancasila yang dibangun ABRI di Kabupaten Viqueque.[10]  Kejadian semacam ini barangkali dapat dipahami karena Viqueque, seperti juga Baucau, merupakan semacam ‘Surabaya’-nya Timor Leste, yaitu kota yang heroik karena gigih melawan serbuan tentara asing.

Di Kabupaten Viqueque pula, pada April 2012, saya mendapati penduduk setempat di desa Bibileu yang masih ingat benar tentang Pembantaian Craras pada pertengahan 1983. Dengan raut wajah yang menahan emosi, mereka menceritakan tentang dua pemimpin Hansip (asal lokal), yang merupakan orang-orang kepercayaan Prabowo Subianto, memimpin pembantaian terhadap semua pria sebagai aksi balasan terhadap desa tersebut, yang kemudian menjadikannya ‘desa janda.’ Di sana, kini terdapat sejumlah kuburan yang dipugar menjadi monumen memorial khusus untuk memperingati banjir darah Craras.[11]  Peristiwa Craras termasuk salah sebuah peristiwa kejam terbesar yang pernah dilakukan ABRI di Timor Leste.

Monumen, besar maupun kecil, merupakan sarana penting untuk menjaga agar memori khalayak tetap hidup dan segar. Sebuah memorial di tepi kota Manatuto, misalnya, mengingatkan para pengunjungnya seperti ini: ‘(Di sini) Herman ditembak ABRI.’[12]

Monumen-monumen peninggalan peristiwa kejam kini juga ada di sejumlah Gereja yang dipugar, seperti di Liquisa dan Suai, di rumah tempat lima wartawan asing dibantai di Balibo,[13]  di bekas Penjara Comarca di Dili, di Pekuburan St. Cruz, dan di banyak tempat lain.

Dalam perjalanan waktu, situs, bangunan dan interaksi personal di tengah derita dan perjuangan, tapi juga media massa (meski pada 1970an masih beredar terbatas) – semua ini menjadi amat bermakna bagi para warga. Hal-hal tersebut menjadi ikatan yang mempersatukan mereka. Museum-museum tentang perjuangan bangsa dan kasus-kasus aniaya yang terjadi di bekas Penjara Comarca, kini menyediakan panorama historis paling lengkap tentang perjalanan tragis bangsa ini.[14]

Dengan kekecualian Makam Pahlawan Mateneiro, dekat Dili, agaknya tak ada suatu bangunan atau memorial khusus untuk memperingati rangkaian perjuangan gerilya Falintil, perburuan terhadap rakyat yang mengungsi ke gunung menyertai Falintil, serta pengungsian massal, perang, dan bencana kelaparan yang terjadi menyusul operasi militer Indonesia di kawasan Matebian dan Ramelau sepanjang akhir 1970an.[15]  Rangkaian peristiwa sejak invasi inilah yang menyebabkan kematian sebagian terbesar dari sekitar 180 ribuan korban tewas dan derita, yang memacu perkembangan kesadaran berbangsa Timor Leste.

Musibah kemanusiaan berskala luas ini membuat Timor Leste menjadi negeri bertabur kubur. Kini kita dapat melihat sejumlah kuburan tersebar di banyak tempat sepanjang jalan utama antar kota, dimana banyak korban perang dan pendudukan dikubur dibawah petak-petak sejumlah nisan yang warna warni. Hal ini mengindikasikan bahwa korban-korban tersebut besar kemungkinan dibunuh, atau ditemukan tewas, pada saat hampir bersamaan lalu dikubur bersama.[16]  Sering pula nisan penandanya hanyalah batu yang menunjukkan lokasi pembunuhan, dan situs itu menjadi tempat keluarga korban dan rakyat setempat datang secara teratur untuk menyalakan llin dan berdoa. Pemerintah Timor Leste berencana membantu keluarga-keluarga penyintas (survivors) dengan mensubsidi pembangunan memorial-memorial.

Persepsi pada tingkat akar rumput yang lahir dari pengalaman historis para warga lapisan akar rumput ini, bermakna penting. Bagaimana mereka merangkai dan mengonsepsikan memori mereka, akan terartikulasi dalam percaturan publik, yang pada gilirannya dapat berkembang memperkuat nation-building.

Sementara itu, ajakan dan percaturan publik untuk mengembangkan historiografi Timor Leste juga memerlukan bahan-bahan dari sumber-sumber resmi Indonesia. Sebab, tak ada kontradiksi yang lebih mendalam di masyarakat Timor Leste daripada ini: bahwa rakyatnya tidak pernah menjadi bagian dari proses kelahiran bangsa (nation-building) Indonesia, namun pada saat bersamaan toh dipaksakan menjadi bagian dari proses pembangunan Negara (state building) melalui program-program ‘integrasi’ yang mahal. Oleh karena itu, Indonesia dapat menyumbang bahan-bahan berharga bagi pengembangan historiografi dari bekas jajahannya tsb apabila arsip-arsip resmi Indonesia yang berkenaan dengan Timor Timur tersedia dan terbuka.

Akan tetapi, sejauh ini pemerintah Indonesia bahkan menolak menyediakan sisa jasad dari pahlawan nasional, Nikolau do Reis Lobato, ‘Soekarno’-nya Timor Leste, yang menjadi simbol bagi bangsa baru ini, sekali pun pemerintah Timor Leste secara diplomatik telah berulangkali memintanya.[17]

Lagi pula, kebanyakan publik Indonesia tampaknya mengabaikan Timor Leste – ini untuk sebagian karena Orde Baru merahasiakan perang pendudukannya di Timor Timur, tapi sebagian juga, seperti sering terjadi pada bekas penguasa kolonial dari Eropa – karena publik Indonesia menganggap ‘Tim-Tim’ sebagai suatu ‘kekalahan politik,’ bahkan juga sebagai ‘wilayah (anak) yang hilang’ – meski pun, kenyataannya, masyarakat internasional (kecuali Australia dan negara-negara Asean) tidak pernah mengakui Timor Timur sebagai bagian absah dari R.I. Maka, tidaklah mengherankan, misalnya, peristiwa historis Pembantaian St. Cruz pada tgl 12 Nopember 1991 yang membuka mata dunia itu, ‘cuma sebuah tanggal biasa belaka dalam sejarah Republik Indonesia.’[18]

Kenyataannya, ihwal ‘Tim-Tim’, bekas Propinsi ke-27 itu, bagi Jakarta, sudah menjadi bab yang telah final dan ditutup. Memang, beberapa jenderal secara pribadi telah menulis buku tentang pengalaman mereka di Timor Timur, namun kepustakaan ini umumnya ditulis berdasarkan patriotisme dan kecenderungan untuk membanggakan-diri. Banyak juga kalangan yang menyalahkan Amerika Serikat karena dianggap mendorong Indonesia mengambil-alih Timor-Portugis lalu membiarkan Indonesia menanggung konsekuensinya, atau menyalahkan dunia karena dianggap mendukung kelompok pro-kemerdekaan di Timor Timur.[19]

Timor Leste pasca-kemerdekaan dapat dipandang sebagai semacam ‘korban’ – dalam arti ‘didikte’ oleh – kondisi geopolitik karena bertetangga langsung dengan negara besar, mirip kondisi Finlandia ketika bertetangga dengan raksasa Uni Soviet di masa Perang Dingin.

Sebagai konsekuensi niscaya dari kondisi tsb, dan sekaligus paling menyakitkan banyak kalangan, adalah persetujuan Komisi-bersama Indonesia-Timor Leste untuk Kebenaran dan Persahabatan (KKP, Truth and Friendship Commission, CTF, 2008). Kesepakatan kedua negara ini pada efeknya membiarkan situasi impunitas berlangsung terus, sekalipun persetujuan resmi tsb secara eksplisit mengakui dan menyalahkan militer Indonesia sebagai pelaku dari kebanyakan pelanggaran HAM berat (kejahatan atas kemanusiaan) sepanjang perang dan pendudukan.[20]

Dengan demikian, asas dan masalah seputar keadilan dan peluang Tribunal Internasional, telah diabaikan dan diserahkan sepenuhnya pada organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan (non-state, LSM) tanpa peluang dukungan internasional yang kredibel.

Di lain pihak, harus dicatat bahwa Timor Leste memiliki arsip data amat berharga berupa ribuan kesaksian para warga tentang pelanggaran HAM, yang dihimpun oleh lembaga internasional CAVR (Commission for Truth, Reconciliation and Reception/Komisi Kebenaran, Rekonsiliasi dan Penerimaan Kembali, atau Chega!), yang dilindungi konsititusi negara.[21]

Dengan CAVR itu, maka Timor Leste paling kurang telah memiliki ‘kebenaran’ yang diperlukan untuk rekonsiliasi dalam negeri, memberantas stigma-stigma warisan masa lalu, dan untuk memberi kompensasi kepada para (keluarga) korban. Arsip CAVR itu sendiri merupakan monumen bernilai, sekaligus juga berharga sebagai sumber utama yang menyediakan bahan luar biasa untuk historiografi kebangsaan dan historiografi genosida di Timor Leste.

Ihwal inilah yang memungkinkan Timor Leste menyembuhkan luka-luka masa silam dengan mendayagunakan bahan-bahan tsb, sedangkan bagi Indonesia, hal itu berfaedah jika menjadi pelajaran berharga.

Merawat, memugar dan menyimpan memorial dan memori masyarakat adalah sebuah sarana dan wacana penting untuk menjaga dan melanjutkan perjalanan bangsa. Kini, dengan meningkatnya perekonomian dan stabilitas politik di Timor Leste, maka perawatan memori bangsa itu menandai perjalanan baru negeri ini untuk bergerak maju melampaui kepedihan masa silam – tanpa harus melupakan masa yang kelam tersebut.

Artikel ini disusun berdasarkan riset penulis di Timor Leste pada April 2012.

Aboeprijadi Santoso, wartawan yang semasa bekerja untuk Radio Nederland (Ranesi) banyak meliput masalah Timor Timur sepanjang 1990an