Tanggapan terhadap R. William Liddle
Pendahuluan
DALAM SEBUAH perbincangan hangat di kedai sate dengan Bung Cherry Augusta dan Bung Herdi Sahrasad tentang situasi politik di Indonesia, kami sampai pada pembahasan tentang kuliah umum yang disampaikan oleh Indonesianis kondang, Prof. R. William Liddle yang berjudul Marx atau Machiavelli? Menuju Demokrasi Bermutu di Indonesia dan Amerika.
Menariknya, dalam makalah setebal 50 halaman itu, Liddle menyarankan para pendukung demokrasi di Indonesia agar meninggalkan pendekatan Marxis dalam menganalisis ataupun menemukan formulasi jalan keluar proses demokrasi di Indonesia. Sebagai gantinya, ia merekomendasikan sebuah kajian yang lebih seksama terhadap uraian-uraian Machiavelli tentang kepemimpinan dengan pijakan konteks penerimaan atas realitas demokrasi pluralis dan kapitalisme pasar bebas, seperti yang diuraikan Robert Dahl dalam bukunya On Democracy.
Tentu saja saya tak terlalu kaget jika Liddle berpendapat demikian, mengingat sejarah keberpihakan politiknya pada strategi pembangunan ekonomi politik orde baru. Apa yang ingin saya ketahui dari Liddle kali ini, bagaimana ia memformulasikan pemikirannya ketika membaca Marx dan Marxisme hingga tiba pada kesimpulan tersebut. Artinya, bukan anjuran Liddle yang menolak Marxisme itu yang penting buat saya, karena memang sejarah pemikirannya adalah anti Marxis. Tetapi, setelah membaca makalah tersebut lebih utuh, yang saya temukan adalah stereotype tentang analisis Marxis yang kerapkali didiskusikan oleh mahasiswa ilmu politik di tahun kedua dan ketiga tingkat S1 dikampus-kampus FISIP di Indonesia. Kecuali lamunan, tak ada analisa dan eksposisi teoritis yang ketat dari seorang profesor ilmu politik.
Elaborasi William Liddle tentang Marxisme dan analisa Marxian di Indonesia, terlalu karikatural. Ibaratnya ia membuat ‘orang-orangan sawah/strawman’ yang lalu ia robohkan sendiri, dan kemudian ia kabarkan kepada seluruh penduduk kampung bahwa ia telah mengenyahkan hewan buas pemakan padi. Sehingga sungguh mengecewakan, harapan meledak-ledak sebelum saya membaca orasi William Liddle ini kemudian memudar. Sebagai seorang anti-marxis, makalah Liddle yang ada di hadapan saya memberikan argumen-argumen yang terlalu murah dan dangkal untuk mengritik metode Marxis maupun analisis kelas, yang saat ini menjadi tradisi yang dianggap menyempal dalam membaca Indonesia.
Membaca halaman demi halaman tulisan Liddle, saya tidak menemukan kritik-kritik ketat terhadap pendekatan kelas, misalnya, dalam menganalisis politik Indonesia. Kecuali argumen sekilas tentang: pertama, tendensi analisis Marxisme yang pesimis atas demokrasi karena cenderung membuang demokrasi dan kapitalisme sekaligus (bayi dan air buangan bak mandinya), padahal keduanya perlu diselamatkan (hal.8); kedua, analisis Marxisme yang berpijak pada analisa kelas sosial berbasis kepemilikan atas properti bukan individu sebagai sandaran analisisnya, yang kemudian langsung melompat pada keruntuhan ideologi komunisme dan kebangkrutan Marxisme di Eropa Timur tahun 90-an (hal.18).
Akhirnya, setelah tiba pada halaman akhir dari makalahnya, saya tiba pada kesimpulan berikut: ‘makalah ini tidak memberikan ruang berpolemik dan atau untuk disanggah, bukan karena tesis-tesis yang ia kemukakan sangat menyeluruh, solid, dan jernih namun karena makalah ini sama sekali tidak memberikan argumen apapun tentang mengapa pendekatan Marxis perlu ditinggalkan.’ Lebih detil lagi, makalah ini tidak memberi argumen mengapa pendekatan Marxis perlu dikritik dalam menganalisis wilayah politik dengan segenap perangkat analisisnya; elemen-elemen apa saja yang sudah usang dalam tradisi Marxian untuk melihat kondisi ekonomi politik saat ini; serta titik mana dalam analisis Marxis yang menunjukkan bahwa analisis tersebut cenderung membawa publik Indonesia dalam keputusasaan ketika melihat proses demokrasi.
Lalu untuk apa artikel ini ditulis? Bukan terutama untuk menunjukkan bahwa prof. William Liddle keliru, tapi lebih untuk menunjukkan bagaimana sebuah proses berpikir yang benar dalam mengritik atau menolak sebuah pendekatan teoritik tertentu.
Tentang metode Marxis
Baiklah selanjutnya kita akan mendiskusikan bagaimana Prof. William Liddle melakukan kritik atas pendekatan Marxis dalam studi ekonomi politik, sebagai pijakan yang ia gunakan untuk mengritik tradisi ekonomi-politik Marxian di Indonesia ,yang salah satunya dirintis oleh Vedi R. Hadiz dan Richard Robison. Pertama-tama dalam di halaman delapan makalahnya, Liddle hendak mengabarkan pada audiens bahwa dirinya berada pada posisi kaum progresif dalam melihat kendala yang dihadapi oleh perjalanan demokrasi di Indonesia. Progresif di sini, menurut Liddle, adalah menolak analisis kritik atas kapitalisme yang diuraikan oleh kaum Marxist, dengan mengutarakan: ‘Bagi saya dan banyak pengamat lain, hambatan utama terhadap perbaikan demokrasi di negara modern adalah kapitalisme pasar, suatu sistem ekonomi yang cenderung menciptakan ketidaksetaraan dalam pembagian hasil pertumbuhan. Tentu saya memaklumi bahwa serangan paling terkenal terhadap kapitalisme selama ini diluncurkan oleh teoretisi sosial Karl Marx pada pertengahan abad ke-19. Namun, Marx dan pengikutnya sampai abad ke-21 tidak banyak membantu kita untuk mengerti apa yang harus kita buat untuk memperbaiki demokrasi. Justru sebaliknya, mereka cenderung menyuruh kita untuk membuang sang bayi, demokrasi, bersama bak mandinya, kapitalisme, sekalian (throw out the baby with the bathwater). Padahal, kedua-duanya perlu diselamatkan.’ Dari situ, ia kemudian merekomendasikan bahwa ‘dalam usaha penyelamatan itu, ide-ide Niccolo Machiavelli, filsuf politik abad ke-16, sangat bermanfaat (hal.8).
Kalau kita perhatikan dengan seksama, tak ada isian teoritik dalam kritik Liddle terhadap pendekatan Marxian. Apa yang ia lakukan adalah sebuah klaim politik sepihak. Yang membedakan kritik intelektual dan klaim politik adalah, kritik intelektual atas sebuah madzhab dibangun melalui proses interogasi atas tesis-tesis utama yang dibangunnya dalam melihat realitas dan menunjukkan ketidakadekuatan madzhab tersebut dalam menganalisa realitas sosial. Sementara, sebuah klaim politik sepihak untuk menghantam tradisi berpikir adalah bagaimana ia membangun gambaran kasar akan madzhab yang ingin ia hantam untuk menyodorkan argumen yang ia tawarkan untuk disepakati oleh khalayak publik.
Klaim politik sepihak dari Liddle ini terlihat ketika ia sama sekali tidak melucuti dan membongkar bagaimana tradisi Marx menjelaskan dan melakukan kritik intelektual atas relasi kapitalisme dan demokrasi sebagai sebuah realitas sosial. Sebagai seorang akademisi politik kondang, sudah seharusnya Liddle melakukan kritik atas madzhab Marxisme dengan melihat bagaimana metode ilmiah Karl Marx dan tradisi marxisme menginterogasi kapitalisme melalui metode materialisme dialektika historis, dan bangunan demokrasi seperti apa yang tumbuh di atasnya.
Untuk memahami kebisuan Liddle atas subyek yang ia kritik, ada baiknya kita menyimak kuliah Geografer Marxist Prof. David Harvey (2010) di City University of New York (CUNY), dalam pengantar mata kuliahnya Capital (mata kuliah David Harvey ini adalah pembacaan ketat tentang karya magnum opus dari Karl Marx yaitu Das Kapital yang telah ia kelola selama kurang lebih 40 tahun), yang telah dibukukan dengan judul A Companion to Marx’s Capital.
Harvey dalam pengantar kuliah tersebut mengutarakan bahwa dalam Das Kapital, Marx menjelaskan metodenya dalam menginterogasi bagaimana kapitalisme bekerja melalui pendekatan dialektika yang ia pelajari dari Hegel. Tidak hanya sekedar membalik dialektika Hegel, namun ia merevolusionerkan metode dialektika Hegel, sehingga Marx berangkat pada fondasi yang opposite dengan Hegel. Seperti diutarakan Marx saat mengelaborasi kritik karya Hegel Philosophy of Right, ‘saya melakukan kritik atas sisi mistifikasi dialektika Hegel yang berkembang setidaknya selama tiga puluh tahun lalu.’ Marx menjelaskan bahwa pemahaman akan sejarah harus dilihat, pertama-tama, bukanlah dari pergerakan ide, namun bagaimana dinamika dan relasi antara kenyataan material serta manusia sebagai kelas sosial dan agen sejarah bergerak, bertransformasi dari suatu epos kepada epos berikutnya. Melalui metode dialektika-materialisme-historis inilah, Marx memperkenalkan cara pandang baru terhadap realitas, khususnya formasi ekonomi-politik kapitalisme dengan membentangkan relasi di antara elemen-elemen di dalam kapitalisme, memperlihatkan fluiditas, kontradiksi dan kemajuan dinamik di dalamnya, karena ia sendiri sebenarnya begitu kagum dengan proses transmutasi dan gerak dari kapitalisme.
Namun demikian, melalui metode dialektikanya Marx tidak selesai pada tahap mengagumi kerja kapitalisme, ia menunjukkan pula aspek eksploitatif dari kapitalisme terhadap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Di sini, kita akan membahas apa yang dikritik Liddle bahwa marxisme, yang menurutnya, berdasarkan kelas sosial, bukan manusia sebagai individu. Saat Marx menggunakan pendekatan materialisme, maksudnya adalah bagaimana secara ilmiah kita memahami masyarakat dan relasi sosial di antara manusia-manusia berdasarkan atas aktivitas kerja dari tiap-tiap orang. Sehingga alih-alih membuang bayi (demokrasi) dan air bak mandi (kapitalisme), yang dilakukan oleh Marx sebenarnya adalah metode untuk melakukan desakralisasi atas kapitalisme dan selanjutnya tatanan politik demokrasi dengan menunjukkan bagaimana elemen-elemennya terbentuk dan bagaimana mekanisme kerjanya terselenggara dengan efek-efek sosial yang ditimbulkannya.
Saat menjelaskan bagaimana hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial eksis dalam sistem kapitalisme, metode dialektika Marx menjelaskan dari hal yang sangat konkret, yaitu pada dimensi kerja sebagai hal sentral dari pergerakan manusia untuk mengubah hidupnya. Sebagai contoh, saat saya menulis artikel ini sepertinya seakan-akan saya melakukan aktivitas otonom dan independen dalam menuangkan pikiran-pikiran saya. Namun perhatikanlah kenyataan-kenyataan kecil berikut: ketika saya menuangkan pikiran-pikiran, saya mengetik di notebook, di atas meja belajar, melalui penerangan lampu, sambil membaca tumpukan buku rujukan dan ditemani oleh iringan musik rock progressive dari cd serta semangkuk kue kering dan secangkir kopi. Apa arti semua ini? Tidak lain bahwa aktivitas saya sebagai penulis sangat tergantung oleh aktivitas-aktivitas sosial lainnya. Aktivitas dari orang-orang lain menjadi prakondisi dari apa yang kita lakukan saat ini. Sehingga kerja kita selalu terhubung dalam relasi sosial dengan kerja orang-orang lainnya.
Menurut Marx dan sepertinya tetap relevan dalam kondisi saat ini, bahwa yang problematik dari kapitalisme adalah proses penghisapan mayoritas manusia oleh segelintir manusia lain terjadi pada rangkaian aktivitas yang menghubungkan satu manusia dengan manusia lainnya. Prakondisi bagi kerja yang kita lakukan, yang artinya – kerja dari tiap-tiap orang dan kerja kita sendiri–dapat terealisasi ketika kita terhubung dengan akses pada alat-alat produksi, yang mana dalam sistem kapitalisme, hal itu bisa tercapai dengan menjual tenaga kita pada pemilik modal. Di sinilah aktivitas sosial terkonversi menjadi tenaga kerja yang diperintah oleh para kapitalis, untuk memproduksi komoditas yang dijual ke pasar, dimana pemilik modal mendapatkan untung melalui penghisapan atas kerja dari buruh, produsen dari produk yang dihasilkannya (John Holloway 2003, 225).
Dalam formasi kapitalisme maka akses mayoritas manusia terhadap alat produksi dipisahkan oleh kepemilikan atas modal yang dimiliki sekelompok orang, produsen dari komoditas-komoditas yang dijual di pasar (yakni kelas pekerja), dihisap oleh pemilik modal dan alat-alat produksi (kelas borjuis). Dan seperti yang diuraikan oleh Karl Marx dalam Communist Manifesto bahwa ‘sejarah umat manusia dari era sebelumnya sampai saat ini adalah sejarah pertarungan kelas.’ Marx menemukan pendasaran konkret atas bagaimana sejarah dimasyarakat terbentuk dalam konteks relasi dialektis antara entitas perjuangan kelas (class struggle) dan pola-pola produksi (mode of production). Yaitu sejarah dari mayoritas ummat manusia untuk mendemokratiskan relasi-relasi sosial dan akses pada kepemilikan kapital, melawan upaya sekelompok orang-orang kaya yang memiliki alat-alat produksi untuk membuat modal tetap secara eksklusif bekerja untuk kepentingan golongan mereka sendiri.
Dalam pertarungan kelas inilah kita dapat menyaksikan ada saat ketika kelas sosial yang terksploitasi mampu merebut dan meratakan akses-akses produksi bagi seluruh masyarakat, ada saat ketika kelas-kelas sosial proletar cukup puas dengan sharing keuntungan dengan pemilik modal dalam pakta rejim politik yang bersifat konsensual, dan ada saat ketika kelas proletar hancur luluh lantak dihantam oleh aksi politik dari pemilik modal. Pada masing-masing kondisi itulah tidak saja kondisi ekonomi, namun lebih luas lagi di atasnya terbentuk rejim ekonomi-politik.
Dari uraian agak panjang ini kita bisa melihat bahwa kritik Liddle atas tradisi Marxis, sebagai tradisi yang ingin membuang bayi (demokrasi) dan air di bak mandi (kapitalisme) secara berbarengan, tidak berdasar atas pembacaan yang utuh terhadap tradisi Marxis itu sendiri. Inilah dasar mengapa saya menyebutnya sebagai sebuah klaim politik sepihak atas tradisi marxist.
Tradisi berpikir Marxist justru menunjukkan bagaimana terjadi kontradiksi internal dalam relasi antara demokrasi dan kapitalisme. Ketika demokrasi dalam pembacaan Marx dimaknai sebagai kesetaraan atas relasi-relasi sosial yang membentuk aktivitas manusia, maka dalam arena ekonomi-politik hal itu terhambat oleh aturan main dan mekanisme dalam formasi ekonomi-politik kapitalisme. Metode dialektika Marxis justru membantu kita untuk memahami bagaimana meradikalkan demokrasi pada konteks masyarakat kapitalistik.
Pembongkaran Tesis-Tesis Demokrasi Dahlian ala Liddle
Selanjutnya, saya akan menginterogasi tesis Robert Dahl, dalam dalam karyanya On Democrac, yang dijadikan sandaran Liddle akan kesesuaian antara kapitalisme dan demokrasi. Bertolak dari Dahl, Liddle mengutarakan bahwa pertama, sepanjang sejarah modern, demokrasi hanya bertahan di negara-negara dengan ekonomi kapitalis pasar serta belum pernah bertahan di negara-negara dengan ekonomi non-pasar. Penemuan empiris ini disebut Dahl sesuatu yang menakjubkan. Sebab, dalam ilmu pengetahuan sosial, berbeda dari ilmu pengetahuan alam, hampir tak pernah ada asosiasi yang sekuat itu (seratus persen) antara dua faktor.
Ketika menyodorkan tesis dari Dahl di atas, Liddle menyembunyikan realitas sejarah modern bahwa eksperimentasi sistem ekonomi non-pasar dalam bingkai demokrasi sampai tahun 1998, kerapkali dicegah dan dihancurkan oleh kekuatan kapitalisme global seperti yang terjadi pada pemerintahan demokratik di bawah pimpinan Salvador Allende di Chile pada tahun 1973, maupun pemerintahan Sandinista di Nicaragua pada tahun 1980. Fakta sejarah keras yang terang benderang terjadi dan didiamkan oleh William Liddle, adalah kudeta militer brutal yang dilakukan oleh Jenderal Pinochet di Chile, yang membidani awal praktek kapitalisme neoliberal, dengan membangun pemerintahan tirani otoritarian untuk mengamankan eksperimen pembentukan masyarakat pasar yang diinisasi oleh para teknokrat ekonomi yang terkenal dengan sebutan Los Chicago Boys. Selanjutnya, seluruh pengamat ekonomi-politik pasti mengetahui bahwa keberhasilan Pinochet ini mengawali praktik perkawinan antara kapitalisme dan pemerintahan otoriter di negara-negara Amerika Latin lainnya, seperti di Brasil dan Argentina, atau yang terkenal dengan istilah rejim capitalism beareaucratic authoritarianism. Pada sisi lain, kita juga menyaksikan bahwa rantai gelombang kebangkitan tradisi politik kiri di Amerika Latin dan keberhasilan sebagian besar di antara mereka menguasai aparatus negara memperlihatkan sebuah fakta yang terang bahwa demokrasi ternyata tengah berdiri di era transisi menuju sosialisme.
Analisis ekonomi-politik yang diuraikan oleh Richard Robison (2006), saat memberi pengantar pada buku The Neo-Liberal Revolution: Forging the Market State, membuktikan bahwa perkawinan harmonis antara kapitalisme dan demokrasi hanyalah ilusi. Dengan meyakinkan, Robison membuktikan bahwa yang penting dan utama bagi rejim kapitalisme-neoliberal itu adalah jaminan tegaknya hak milik individu dan kontrak ekonomi, tidak peduli apakah rejim itu melaksanakan aturan demokrasi prosedural atau rejim kediktatoran militer atau satu partai. Pada beberapa negara, yang dibutuhkan bagi inisasi pembentukan masyarakat pasar adalah sistem politik yang mampu menjaga pasar dari kegaduhan dan benturan politik sehingga para teknokrat dapat berkonsentrasi untuk membentuk tata kelola managerial teknokratik guna menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan bagi tumbuh dan tegaknya dominasi pasar bebas.
Epos kapitalisme global yang tengah dibangun saat ini, tidak hanya menghasilkan gambaran ideal demokrasi bersanding dengan pasar bebas, namun memunculkan pula repetisi dari teori modernisasi politik Huntingtonian era perang dingin, yang memberi restu bagi rejim junta militer sekalipun selama menjamin kelancaran sirkulasi kapital. Inilah yang terjadi di Chile, Brazil dan Argentina semenjak tahun 70-80 an dan Indonesia pada era Soeharto, dan hal ini pula yang tengah berlangsung di Singapura dan China. Alih-alih persandingan free market dan liberal democracy, proses hibridasi rejim politik memungkinkan persenyawaan antara pemerintahan otokratik dan pasar bebas atau yang disebut oleh Kaniskha Jayasuriya dan Hewison (2004) sebagai tatanan liberalisme otoritarian.
Lalu bagaimanakah yang terjadi di Indonesia, terkait pertemuan antara kapitalisme dan demokrasi pada era pasca otoritarianisme. Problem utama demokrasi di Indonesia, ditilik dari kacamata ekonomi-politik, adalah terjadinya proses transmutasi praktik neoliberalisme di lingkungan politik yang koruptif di Indonesia. Terminologi transmutasi disini merujuk pada istilah dalam ilmu kimia untuk menjelaskan perubahan sebuah entitas menjadi suatu entitas baru melalui proses persenyawaan kimiawi. Dalam konteks neoliberalisme, proses transmutasi praktik neoliberalisme terjadi bukan disebabkan oleh benturan dialektik antara kekuatan pro-pasar dan kekuatan populis anti-pasar.
Kesulitan merealisasikan dominasi neoliberal secara otentik terjadi karena aktor dan aliansi politik strategis di tingkat domestik yang turut mengusung gagasan ini terbukti berhasil mengakomodasi agenda neoliberal dan memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri (Vedi R. Hadiz 2006, Richard Robison 2006). Pendeknya, di bawah arahan para aktor-aktor politik yang korup, maka praktik neoliberalisme di Indonesia telah bertransmutasi menjadi tata kelola pemerintahan predatoris, yang memangsa sumber-sumber ekonomi dan aset-aset publik. Pertanyaannya, bagaimana predatory state capitalism di Indonesia ini tercipta di atas keruntuhan rejim Soeharto?
Dalam menjelaskan kondisi ini maka karya Richard Robison dan Vedi R Hadiz (2004) Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age Markets menemukan relevansinya. Dalam karya mereka diuraikan bahwa kebangkitan rejim Soeharto berhasil membentuk tatanan politik ‘patrimonial administrative state,’ yang berhasil menundukkan para oposan politiknya. Dalam kondisi demikian, kehidupan ekonomi ditentukan oleh framework arahan negara otoritarian sentralistik dan otoritas publik diakuisisi oleh kepentingan privat dan institusional, yang sejalan dengan kehendak politik penguasa maupun mereka yang menjadi bagian dari jejaring patronase yang mengambil keuntungan di dalamnya. Di bawab tatanan politik seperti itu, sampai era akhir Orde Baru, kaum teknokrat tidak secara penuh bisa mendikte arahan ekonomi, namun pada konteks inilah, di bawah perlindungan Soeharto, terbentuk politico business complex yang menjadi kekuatan oligarki ekonomi-politik yang berpusat pada Soeharto dan keluarganya. Setelah melewati fase inkubasi di bawah rejim orde baru, maka pada era pasca otoritarianisme Soeharto kalangan oligarkhi sanggup beradaptasi dengan kondisi-kondisi baru dan untuk kemudian mereorganisasi kekuasaannya.
Sementara, apa yang terjadi pada level politik lokal, Vedi R. Hadiz (2010) dalam karyanya Localising Power in Post Authoritarian Indonesia: South East Asia Perspective, mengutarakan bahwa desain desentralisasi sebagai bagian dari proyek demokratisasi, sekaligus pintu masuk kaum teknokrat neo-institusionalis untuk menginjeksikan paket good governance guna menciptakan tatanan masyarakat pasar secara damai di Indonesia, mengalami kegagalan dan membawa efek yang tak terduga. Tetapi, kegagalan itu bukan hasil dari tekanan kaum oposan kiri terhadap agenda tersebut, namun lebih disebabkan oleh aliansi elite strategis yang turut mengusung gagasan tersebut untuk kepentingan mereka dan patronnya.
Sekelumit uraian tentang bagaimana relasi ekonomi dan politik yang terjadi pada tataran konkret ini memperlihatkan beberapa hal: pertama, jauh lebih kaya dari uraian Liddle yang mengutip Dahl tentang relasi konstan antara demokrasi dan pasar bebas, kenyataan politik yang terjadi dalam analisis ekopol Marxis, memperlihatkan bagaimana proses interaksi dan transmutasi kapitalisme dan rejim politik mengambil pola yang berbeda-beda di tiap-tiap negara. Artiinya, tidak ada sebuah resep tunggal yang berlak universal, sebagai yang diyakini Liddle. Kedua, jauh lebih komprehensif dari uraian Liddle yang sebatas mengagumi pertumbuhan ekonomi Orde Baru sampai hampir 8%, karya-karya Vedi R. Hadiz maupun Richard Robison, menunjukkan kendala-kendala struktural ekonomi-politik yang akarnya berlangsung sejak pada masa otoritarianisme Soeharto yang menghalangi perjalanan demokrasi Indonesia ke depan.
Sehingga dalam perjalanan sejarah modern, dapat ditarik kesimpulan yang sangat kontras dengan kesimpulan Robert Dahl yang dikutip Liddle. Alih-alih terjadi hubungan yang harmonis antara kapitalisme dan demokrasi, kelahiran tatanan kapitalisme pasar bebas di sebagian besar negara Dunia Ketiga, harus dikawal oleh rejim kediktatoran militer yang disokong oleh kelas kapitalis nasional dan internasional. Sementara di negara demokrasi berintensitas rendah di bawah pimpinan kaum oligarkh yang tidak memberi ruang luas bagi pendalaman dan radikalisasi demokrasi, proses persemaian benih kapitalisme neoliberal bertransmutasi menjadi sistem ekonomi politik yang memunculkan para elite korup dan pemangsa, yang memanfaatkan agenda-agenda good governance untuk kepentingan mereka. Pada contoh lainnya, penetrasi rejim pasar bebas berjalan melalui mekanisme penjinakkan kekuatan akar rumput dan kelas pekerja untuk menggeser agenda redistribusi kapital menjadi upaya untuk mengintegrasikan seluruh lapisan masyarakat untuk menerima mekanisme pasar bebas. Singkatnya, hubungan antara kapitalisme dan demokrasi tidak seindah dan seharmonis yang dibayangkan Liddle.
Realitas empirik yang terbentang, terkait relasi antara kapitalisme dan demokrasi maupun non-demokrasi di atas, dengan serta-merta membuat tesis kedua Robert Dahl yang dikutip oleh Liddle kehilangan validitasnya. Mari kita baca tesis Liddle berikutnya. Kesimpulan Kedua, akrabnya hubungan empiris itu beralasan. Dalam ekonomi pasar, aktor-aktor utama sebagian besar terdiri atas individu-individu dan perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak sendiri, didorong oleh insentif untung-rugi, tanpa arahan sebuah pusat. Mengikuti Adam Smith, pencipta ilmu ekonomi abad ke-18, Dahl percaya bahwa pola perilaku yang diatur oleh sistem insentif itu menghasilkan ekonomi yang sangat efisien. Dengan sendirinya, ekonomi yang efisien cenderung tumbuh pesat, mengurangi persentase penduduk miskin secara absolut, dan menghasilkan banyak sumber daya ekonomi yang bisa dibagikan untuk mengatasi konflik antara kelompok kepentingan.
Pemaparan tentang realitas politik empirik yang terjadi di atas ternyata menunjukkan hal sebaliknya. Alih-alih akrab dan hangat, eksperimentasi penerapan pasar bebas di banyak negara justru memperlihatkan kapitalisme yang bersanding mesra dengan rejim otoritarianisme (liberalism authoritarianism), kapitalisme yang berkerja melalui proses penjinakkan dan hegemoni kekuatan-kekuatan akar rumput agar tidak memunculkan suara-suara yang berbeda dari tata kelola manajerial neoliberalisme, maupun pertemuan antara kapitalisme dan rejim low intensity democracy, yang melahirkan elite-elite predatoris yang menguasai arena politik demokrasi. Ringkasnya, tidak ada itu efisensi pasar, tidak ada itu pembagian kekayaan yang adil, tidak ada itu penurunan jumlah penduduk miskin.
Dari sini kita dapat melihat bahwa aktor-aktor utama dalam ekonomi pasar sebenarnya bukan hanya individu-individu dan perusahaan swasta yang bergerak sendiri atas dorongan perhitungan kepentingan untung rugi. Lebih kompleks dari itu, kita temukan bahwa di negara-negara yang menerapkan low intensity democracy seperti Indonesia, muncul aktor lain seperti elite predatoris beserta jejaringnya, yang berinteraksi dengan aktor-aktor ekonomi untuk memanfaatkan desain good governance bagi kepentingan ekonomi dari kelompok mereka sendiri.
Sementara di beberapa negara otoritarian yang menerapkan ekonomi pasar bebas seperti Chile pada masa pemerintahan Pinochet, Singapura dan Cina, aktor-aktor utama yang bermain diwilayah ekonomi politik adalah elite-elite yang menerapkan pemerintahan tangan besi untuk mengamankan rancangan kaum teknokrat dan ekonom bagi penciptaan masyarakat pasar yang bebas dari gangguan kekuatan-kekuatan politik yang menentangnya. Tatanan ekonomi politik seperti ini hanya berharap pada dua hal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu terjadinya trickle down effect (efek menetes ke bawah) setelah masyarakat superkaya menikmati kemakmuran ekonomi dan ketertiban politik di atas penindasan suara-suara akar rumput yang memperjuangkan visi yang berbeda dari sistem pasar bebas. Di sini kita melihat bahwa suara Liddle adalah suara anak jaman perang dingin, yang membayangkan sistem kapitalisme pasar bebas berjalan seperti halnya rejim developmentalisme pada era Soeharto terdahulu.
Hal yang kontras dari pemaparan William Liddle, dapat kita lihat pada kesimpulan ketiga dari tesisnya yaitu: Ketiga, demokrasi dan kapitalisme pasar berseteru terus sambil saling mengubah sifatnya masing-masing. Di Inggris menjelang pertengahan abad ke-19, kapitalisme dalam bentuk ideologi laissez faire (pro-pasar bebas murni) berhasil menaklukkan semua pesaingnya. Namun, pada waktu yang sama, kapitalisme sebagai kekuatan ekonomi nyata telah menciptakan banyak kelompok kepentingan baru, termasuk serikat buruh yang menuntut intervensi dan regulasi dari negara.
Kesimpulan ketiga yang diambil Liddle dari penjelasan Robert Dahl ini memperlihatkan inkonsistensi dari pandangan William Liddle dalam makalahnya. Ketika pada satu sisi ia menolak relevansi tradisi analisis kelas dalam memahami realitas politik, namun dis isi lain ia memaparkan ketegangan dialektis antara demokrasi dan kapitalisme yang pada hakekatnya hanya dapat dijelaskan melalui analisa kelas. Perseteruan antara demokrasi dan kapitalisme pasar sambil mengubah sifatnya masing-masing hanya dapat dijelaskan dalam proses perjuangan, kontestasi, dan pertarungan berbasis kelas yang membentuk sejarah relasi antara demokrasi dan kapitalisme. Inisiatif penerapan program New Deal oleh Franklin Delano Roosevelt pada tahun 1930-an, yang kemudian ditegakkan tiang pancangnya dalam pidato tentang empat pilar kebebasan tersebut, terjadi setelah didahului oleh gelombang protes dan pemogokan buruh besar-besaran di Amerika Serikat dalam menuntut pemenuhan hak-haknya.
Selanjutnya pasca Perang Dunia Kedua, tata kelola pemerintahan baru yang dikenal dengan konsep embedded liberalism, selain dibentuk untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia di tingkat global, juga dibangun untuk menjaga ketentraman dan stabilitas di dalam negeri ketika menghadapi perjuangan kelas buruh yang menuntut hak-hak ekonominya secara lebih radikal. Untuk mengintegrasikan tuntutan kelas buruh tersebutlah maka menurut David Harvey dalam A Brief History of Neoliberalism (2004), dibangun kesepakatan konsensual antara kekuatan buruh dan kapital. Strategi inkorporasi perjuangan kelas buruh dalam sistem kapitalisme inilah yang kemudian dalam tataran diskursif diwakili dalam karya Robert Dahl dan Charles C Lindblom yaitu Politics, Economy and Welfare: Planning and Politico-Economic Systems Resolved into Basic Social Process pada tahun 1953.
Pendeknya, segenap aktivitas dari aktor-aktor ekonomi pasar serta bekerjanya mekanisme pasar pada era terbangunnya rezime embedded liberalism, dijalankan untuk membangun jejaring rintangan sosial politik untuk meregulasi dan mengatur ekspansi kapital. Hambatan-hambatan dalam sistem kapitalisme ini terbangun sebagai bagian dari perjuangan kelas buruh untuk merebut hak-haknya. Pada era inilah kekuatan-kekuatan kelas buruh dan partai politik kiri memiliki pengaruh kuat, baik dalam aparatus negara maupun dalam arena politik formal. Swedia bisa menjadi contoh ketegangan antara demokrasi dan kapitalisme yang ditulang punggungi oleh perjuangan kelas. Seperti diuraikan Harvey (2004), semenjak tahun 1930 konstelasi kekuatan kelas-kelas buruh yang kuat dan mampu memberikan tekanan terhadap kelas borjuis telah muncul di Swedia. Sehingga tidak mengherankan bahwa sistem negara kesejahteraan di Swedia ditegakkan melalui idealitas nilai-nilai sosialisme redistributif yang diimplementasikan melalui mekanisme pajak progresif dan pengurangan kesenjangan antara kaum miskin dan kaya melalui berbagai tunjangan kesejahteraan.
Namun, jika demokrasi dapat menekuk agresifitas kapital, sebagai hasil dari peningkatan posisi tawar dan kekuasaan dari kelas buruh, maka di sisi lain penghancuran rintangan-rintangan bagi ekspansi kapital yang merupakan pilar dari rejim embedded liberalism, merupakan keberhasilan dari perjuangan kelas pemilik modal dalam melepaskan hambatan-hambatan bagi sirkulasi kapital dan proses eksploitasi yang diselenggarakan untuk menambah keuntungan mereka. Ketidakmampuan memahami realitas inilah yang merupakan akar dari inkonsistensi Liddle. Dengan demikian, ketika ia memvonis tradisi kritis berbasis kelas sebagai analisis yang hanya mengarah pada keputusasaan seperti selama ini dibangun oleh Vedi R. Hadiz dan Richard Robison, ia sebenarnya tengah mengamini tesis bahwa perjuangan masyarakat dalam tiap-tiap fase sejarahnya adalah bagian dari perjuangan kelas. Hasilnya, jika Marx dikatakannya hendak membuang bayi dan air di bak mandinya seklaigus, maka yang Liddle lakukan adalah ‘menyiapkan air di bak mandi buat si bayi dari air limbah yang telah ia buang.’
Dari elaborasi ini kita dapat membuktikan, bahwa alih-alih mendorong pada sifat pesimis dan putus asa, pembacaan yang jujur atas karya-karya ekonomi politik dari Vedi R. Hadiz maupun Richard Robison, justru memperlihatkan tantangan yang dihadapi oleh kaum pro demokrasi di Indonesia. Pada akhirnya, yang harus ditinggalkan untuk membangun masa depan demokrasi di Indonesia yang lebih bermutu bukanlah tradisi berfikir Marxian yang menunjukkan variabel penghambat ekonomi politik bagi terealisasinya pendalaman demokrasi di Indonesia, namun cara berpikir yang lepas dari konteks, tergesa-gesa mengambil kesimpulan tanpa sebuah pembacaan yang utuh akan hubungan demokrasi dan kapitalisme. Lamunan akademis inilah yang merupakan salah satu sumber penyebab mandegnya tradisi intelektual di Indonesia.***
Airlangga Pribadi, Mahasiswa Doktoral di Murdoch University, Australia
