Belajar dari Kasus Bolivia
Nur Iman Subono
Dinamika Politik
Secara makro, sebagaimana ditujukan dengan data-data di atas, desentralisasi di Bolivia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di daerah, dan lebih khususnya di daerah-daerah kotamadya (municipalies) yang miskin. Ini terlihat dengan alokasi dana yang lebih besar, dan otoritas pengelolaan serta penggunaannya.
Meskipun demikian, desentralisasi layaknya wadah atau instrumen, sangat tergantung pada siapa yang menggunakannya, dan untuk tujuan apa mereka memakainya. Ini artinya, kita harus melihat dinamika dari aktor-aktor politik, khususnya peran-peran baru dari aktor-aktor lokal, organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga yang ada. Ada dua hal berkaitan yang ingin dikatakan di sini: pertama, program desentralisasi tidak berproses dalam kevakuman sosial-politik. Artinya, berbagai kepentingan, gesekan, kelemahan, hambatan, dan mekanisme saling bertemu dalam proses tersebut; dan kedua, masalah paling krusial adalah “keberlanjutan” dari program desentralisasi tersebut. Dalam bagian berikutnya kita mencoba melihat dinamika tersebut.
Ketimpangan Relasi antar Aktor
Idealnya ada kesetaraan peran dan posisi antara walikota (alcade), CM (consejo municipal), dan CV ) Comité de Vigilancia) sehingga program desentralisasi yang sedang berjalan bisa selalu terawasi dan terkendalikan. Terutama, jika jalan dan hasilnya mulai menyimpang atau menimbulkan bebagai ekses yang tidak menguntungkan masyarakat pada umumnya, khususnya di wilayah-wilayah miskin dan terkebelakang. Kenyataannya, dalam perkembangannya, relasi di antara ketiganya mengalami ketimpangan atau ketidaksetaraan.
Sebagaimana sudah disinggung, jika seorang kandidat walikota tidak mendapat suara lebih dari 50 persen, maka CM memilih walikota di antara mereka sendiri. Nyatanya mekanisme ini lebih sering digunakan (dimanipulasi), dikenal sebagai pasanaku, meski ada seorang kandidat mendapatkan dukungan suara lebih dari 50 persen. Biasanya, ini sangat berkaitan dengan peran partai politik besar, dengan cara mendorong atau mempengaruhi anggota CM, untuk menghambat seorang kandidat yang berasal dari partai oposisi untuk memegang kekuasaan walikota. Surat kabar La Razón, misalnya, mencatat ada sekitar 248 pasanaku selama tahun 1999. Bahkan kadangkala terjadi perbedaan atau ketegangan dalam koalisi politik dalam dewan kotamadya yang sama, hingga akhirnya menimbulkan apa yang disebut sebagai bicephalous alcadía sebagaimana yang terjadi di Viacha selama lebih dari enam bulan (Serarrno, 2001).
Menurut David Altman dan Rickard Lalander, ada tiga masalah utama yang berkaitan dengan pasanaku. Pertama, ini akan menimbulkan instabilitas, dan akibatnya program-program pemerintah kotamadya menjadi terabaikan, dan juga lewat waktu; kedua, ada kondisi keterputusan administratif yang menghambat pemerintah kotamadya dalam melakukan rekruitmen terhadap kader-kader birokrat baru; dan ketiga, pemerintah kotamadya akhirnya dalam mempertahankan kekuasaannya, mulai mendistrubusikan sumber-sumber yang mereka miliki melalui cara-cara yang hanya melahirkan korupsi dan penyuapan.
OTB: Pengakuan atau Sumber Konflik ?
Untuk pertama kalinya, melalui pelaksanaan LPP, pemerintah pusat mengakui secara formal keberadaan organisasi-organisasi komunitas di Bolivia. Tapi, sebetulnya, masalah atau bahkan konflik sudah muncul pada saat rancangan LPP diajukan khususnya, berhubungan dengan masalah organisasi seperti apa yang bisa menjadi OTB (Organizaciones Territoriales de Base). Serikat-serikat buruh misalnya, sudah sejak awal tidak dipertimbangkan akan masuk sebagai salah satu OTB, khususnya yang tergabung dalam Konfederasi Buruh Bolivia (COB). Ini hanya memperlihatkan bagaimana pemerintah pusat sebetulnya berupaya untuk mencegah hadirnya kekuatan buruh yang memiliki legitimasi yang kuat.
Sementara itu, mengingat salah satu pasal LPP menyatakan, mereka tidak boleh saling tumpang tindih keanggotaan secara geografis, hal ini menimbulkan ketegangan dalam masalah legitimasi organisasi yang mewakili dalam OTB. Bahkan, Konfederasi Serikat Buruh Campesino Nasional Bolivia (Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia, CSUTCB) sudah sejak awal menolak LPP. Menurut mereka, LPP hanyalah upaya untuk ’mendesentralisasi kemiskinan’ dan mengurangi tanggung jawab pemerintah untuk investasi di wilayah pertanian. Tapi saat bersamaan, mereka pun juga menentang pengakuan pemerintah terhadap OTB non-serikat, yang dalam sejarahnya, merupakan upaya pemerintah menciptakan organisasi pararel dalam rangka merusak secara perlahan-lahan peran organisasi campesino dalam mengelola dan mengontrol wilayah pertanian (Kohl dan Farthing, 2006). Ada suasana ketidakpercayaan yang tinggi, dan ini bisa dimengerti karena selama ini negara selalu dilihat sebagai musuh, daripada sebagai mitra.
Tapi, menariknya, dalam Kongres CSUTCB ke-VII (1996), mereka mengumumkan untuk masuk ke ruang-ruang publik dengan meradikalisasi LPP secara ekstrim. Tujuannya, untuk mempromosikan agenda kounter-hegemonik terhadap kekuasaan yang sudah mapan. Tahun 1997, misalnya, sekitar 11.577 serikat campesino meminta pengakuan pemerintah untuk OTB. Dalam suasana ketidaksetaraan atau ketimpangan politik yang terjadi, pengakuan terhadap serikat-serikat campesino ini menimbulkan sedikitnya dua masalah dalam masyarajat. Pertama, berkaitan dengan masalah ketidakadilan gender atau marjinalisasi gerakan perempuan. Organisasi Perempuan Akar Rumput Bolivia (Grassroots Bolivian Women Organization), yang sudah aktif sejak tahun 1960an, mengambil bentuk komite-komite ibu rumah tangga di wilayah pertambangan, dan mengorganisir seputar isu-isu sektoral seperti mendukung organisasi yang didominasi laki-laki, menerima bantuan makanan, berpartisipasi dalam proyek air bersih dan usaha kecil. Tapi, karena mereka merupakan subordinat dari serikat yang didominasi laki-laki, meski memiliki basis teritorialnya sendiri, mereka tidak memenuhi syarat menjadi OTB. Ini artinya, ada peminggiran peran perempuan yang sistematis, meski dalam LPP dinyatakan bahwa tujuannya untuk ’mempromosikan akses yang setara antara laki-laki dan perempuan” (Pasal 8, LPP).
Kedua, masalah muncul apabila terdapat lebih dari satu tipe organisasi penduduk asli (indigenous), sebagaimana yang sering terjadi di wilayah utara Potosí, salah satu wilayah yang paling tradisional di Andes. Ayllu, bentuk organisasi sosial pra-Kolombia, muncul dan berkembang dalam komunitas yang sama dengan serikat campesino. Mereka kadangkala bekerjasama, tapi dalam banyak kasus, mereka saling berkonflik. Ini sangat berhubungan dengan klaim wilayah di antara mereka yang tidak ada kesepakatan atau titik temu. Sudah pasti dengan adanya LPP, masalah ini semakin bertambah kompleks, dan tidak mudah diselesaikan ((Kohl dan Farthing, 2006).
Masalah lainnya, jika program pembangunan urban mulai bergesekan dengan komunitas rural. Gesekan terjadi di antara organisasi yang mewakili sektor yang berbeda tapi, beraktivitas di wilayah geografis yang sama. Misalnya, di kota Santa Cruz, kelompok masyarakat asli (capitanias) Guaraní berbagi banyak hal dengan penduduk pendatang dalam kehidupan mereka sehari-hari secara damai. Tapi, ketegangan justru muncul ketika LPP dijalankan, dan kedua kelompok ini sama-sama mengklaim representasi dari OTB. Ini tentu saja berhubungan dengan sumber pendapatan yang akan didapat sebagai wakil dalam OTB.
Singkatnya, isu-isu yang berkaitan dengan komposisi, legitimasi, dan representasi OTB merefleksikan kesulitan dalam melegistasikan partisipasi yang demokratis di antara populasi yang sangat majemuk (Kymlicka, 1995). Meskipun harus diakui, LPP telah meluaskan partisipasi politik lokal, dan merepresentasikan perubahan yang signifikan dalam karakter politik di Bolivia. Dengan LPP, tuntutan-tuntutan masyarakat bisa disampaikan melalui saluran-saluran politik formal, di luar jalan demosnstrasi atau konfrontasi, yang hingga kini masih digunakan oleh organisasi-organsasi komunitas yang ada di Bolivia.
Peran CV (Comité de Vigilancia): Macan Kertas?
Secara ideal, sebagaimana tertulis dalam LPP, CV dibentuk dalam rangka mencegah agar desentralisasi yang dicirikan dengan transfer sumber-sumber dana ke pemerintah kotamadya, tidak menyebabkan terjadinya desentralisasi korupsi. Karenanya, sebagai lembaga pengawas, CV memiliki kekuasaan yang besar dalam mengawasi kinerja pemerintah kotamadya dan walikota.
Kenyataanya, ada banyak faktor yang menjadikan VC gagal berfungsi secara maksimal sebagai Lembaga Pengawas. Pertama, ini berkaitan masalah sumberdaya manusia, dimana lebih dari 85 persen pimpinan OTB adalah buta huruf. Kondisi ini mengakibatkan kinerja VC sebagai lembaga pengawas tidak maksimal. Kedua, LPP ternyata tidak mengamanatkan sumber-sumber yang diperlukan CV, untuk bisa bertindak lebih efektif. Yang terjadi mereka (CV) selalu mengklaim bahwa CM tidak memberikan informasi yang memadai atau bahkan sumber-sumber material (seperti kantor) untuk mereka bisa bekerja dengan baik. Tentu saja situasi ini, dari sudut walikota dan pemerintah kotamadyanya, sangat menguntungkan buat mereka. (Van Cott, 2000). Bahkan, dalam banyak kasus, anggota CV pada umumnya sangat bergantung secara ekonomi pada pemerintah kotamadya, sementara itu, anggota-anggota organisasi akar rumput yang menjadi representasi memiliki kelemahan dalam bidang keahlian, wawasan, dan lainnya, untuk bisa memenuhi peran dan posisinya sebagai anggota CV. Sehingga tidak mengherankan jika banyak anggota CV yang terkooptasi pemerintah kotamadya atau partai politik yang berpengaruh.
Peran LSM: Pembebas atau Penghambat?
Sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang pada umumnya, peran dan posisi LSM biasanya sangat menentukan dalam proses-proses politik yang terjadi. Demikian juga di Bolivia, khususnya bagi LSM yang bergerak dalam program desentralisasi.
Secara umum, LSM di Bolivia memiliki peran dalam pelaksanaan UU Partisipasi Masyarakat (LPP), khususnya dalam memberikan masukan-masukan teknis kepada pemerintah kotamadya yang baru dalam mempersiapkan dan mengelola rencana kerja mereka. Umumnya, LSM yang sudah bekerja lama di satu wilayah, dan memiliki hubungan yang baik dengan para aktor lokal, sangat berperan dalam pelatihan dan pemberdayaan para aktor lokal.
Namun, seperti biasanya, dana merupakan sumber konflik. Ketika pemerintah kotamadya mulai memperlihatkan peran dan posisinya sebagai aktor lokal baru, terjadi perubahan alokasi dana yang selama ini dinikmati oleh LSM. Dana-dana yang masuk, terutama dari lembaga-lembaga donor, setelah diberlakukannya LPP, langsung dikucurkan ke pemerintah kotamadya. Di Bolivia, sebagaimana dicatat oleh Bebbington, kebanyakan LSM kemudian berubah menjadi lembaga konsultan yang menjual jasa atau keahliannya kepada pemerintah lokal. Dan ini sangat mempengaruhi posisi LSM vis a vis pemerintah lokal. Jika sebelumnya, meski bergantung pada lembaga-lembaga donor, LSM tetap bisa melakukan negoisasi dalam soal perencanaan dan program. Kini, mereka melihat dirinya tak lebih sebagai sub-kontraktor pemerintah lokal (Bebbington, 1997).
Dalam banyak kasus, kalangan LSM, karena keahlian dan pengalamannya, telah terjebak menjadi patron baru bagi kalangan masyarakat, terutama campesino, yang sampai tingkat tertentu, menurut beberapa pengamat, merupakan hubungan yang tidak jauh berbeda dengan relasi sebelumnya antara tuan tanah dengan campesino dalam sistem semi-feudal hacienda (Kohl, 1993). Memang ada juga LSM, seperti CIPE misalnya, yang telah eksis selama lebih dari 20 tahun, di wilayah Uncia, memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Mereka secara konsisten menumbuhkan kepemimpinan lokal yang mandiri, dan terus mendukung peran dari organisasi-organisasi akar rumput untuk mengambil keuntungan dari sumber-sumber baru sebagai hasil dari desentralisasi (Kohl, 2003). Mereka pun yang menyusun Municipal Development Plan, dan melalui rencana tersebut mereka memperdayakan dan memberikan pendidikan bagi komunitas-komunitas dalam masyarakat yang salah satunya adalah menuntut dan memperjuangkan hak dalam menghadapi pejabat-pejabat yang korup (Fuente, 2001).
Partai Politik, Elit-elit Lokal, dan Desentralisasi
Di bawah sistem demokrasi di Bolivia, partai politik memiliki monopoli dalam soal representasi. Hanya melalui parpollah, warga dapat mewujudkan hak-haknya untuk berperan dalam jabatan-jabatan publik atau mencalonkan diri dalam pemilu. Masalahnya, peran dan fungsi partai-partai politik di Bolivia tidak seperti yang ada dalam teks-teks buku ilmu politik.
Ciri-ciri partai politik di Bolivia yang berkembang adalah sebagai berikut; (a) personalised yakni, organisasi parpol sangat terkonsentrasi di sekitar para pemimpin partai; (b) banyaknya friksi dan konflik, atau terfragmentasi di dalamnya (internal division); (c) pelembagaan politik di parpol yang sangat lemah; (d) lemahnya faktor ideologis partai dalam mendorong kohesifitas internal partai; dan (e) bertahannya hubungan-hubungan ‘tradisional’ dalam partai seperti padrinazgo atau klientelisme. Dalam kompetisinya, hubungan antar partai politik pun lebih diwarnai dengan aliansi longgar di antara mereka, baik antara yang berkuasa maupun oposisi. Basisnya pun lebih berupa kepentingan kelompok atau elit-elit partai politik yang urusannya lebih berkisar pada soal bagi-bagi jabatan atau kekuasaan.
NDI menggunakan istilah “kartel politik” untuk menyebut potret politik di Bolivia. Istilah ini merujuk pada sekelompok kecil aktor politik yang sangat berkuasa dalam membagi-bagi posisi untuk hampir semua jabatan publik hasil pemilu. Aktor-aktor dalam “kartel politik” tersebut mendominasi dan memonopoli “jalan masuk” ke jabatan-jabatan publik. Di sini, partai politik memiliki peran yang sangat besar. Sementara itu, jika kita bicara mengenai hubungan antara desentralisasi dan demokrasi, tak bisa kita akan merujuk pada sistem kepartaian dan partai politik yang ada di Bolivia (Gordin, 2002). Paradoksnya, mengutip Gamarra dan Malloy, partai-partai politik yang ada merupakan sumber persoalan atau kesulitan dalam tatakelola pemerintahan, tapi saat bersamaan mereka pun hanya satu-satunya sumber untuk memecahkan (solution) masalah-masalah sosial-politik yang ada (Gamarra dan Malloy, 1995).
Secara nasional, proyek desentralisasi yang merupakan implementasi dari LPP, dan salah satu kebijakan utama pemerintah Bolivia, pada dasarnya merupakan hasil dari aliansi partai politik yang dimotori MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) sebagai pemenang Pemilu 1993. Partai ini mengusung Gonzalo Sánchez de Lozada, sebagai calon presiden. Masalahnya, karena MNR tidak mencapai suara pemilih hingga 50 persen (hanya 35 persen), maka sebagaimana tradisi yang ada, mereka harus berbagi kekuasaan dengan partai-partai lain untuk bisa menduduki posisi kepresidenan. Ada dua faktor yang menonjol di balik kekuasaan MNR yakni, (a) figur Sánchez de Lozada sendiri, panggilannya Goni, yang memang meyakinkan. Pada pemilu kali ini, Lozada mengusulkan “el Plan de Todos” sebagai platformnya politiknya. Tujuannya, memberantas korupsi dan mengurangi dampak dari program pembaharuan ekonomi pasar yang diberlakukan sejak 1985 oleh pemerintah sebelumnya. Tujuan lain dari platform ini, untuk mengubah pola pikir masyarakat Bolivia menjadi modern, dengan tetap menerima rekomendasi neo-liberal yang selama ini sudah berjalan dengan memperkenalkan “ekonomi pasar sosial;” (b) berkoalisi dengan Victor Hugo Cardenas, sebagai kandidat wakil presiden yang berasal dari Movimiento Revolucionario Tupac Katari (MRTK), yang lebih mewakili kalangan penduduk asli.
Untuk mengkukuhkan posisi dan peran mereka, berbagai negoisasi dan aliansi dengan partai politik lain dijalin. Pakta kerjasama dengan Unión Civica Solidaridad (UCS), di bawah Max Fernández, seorang pengusaha minuman keras, melahirkan “Pacto de la gobernabilidad” (Pakta Pemerintah). UCS memiliki 21 kursi di Kongres. Sementara itu, aliansi dengan Movimiento Bolivia Libre (MBL) menghasilkan “Pacto por el Cambio” (Pakta untuk Perubahan). MBL sendiri mendapatkan dukungan suara 5% dalam pemilu. Terlihat jelas di sini, meskipun sistem politik Bolivia memiliki ciri “modern” tapi, dalam pemilu 1993 dan pemilihan presiden Sanchez “Goni” de Lozada oleh Kongres, tetap saja diwarnai dengan dinamika partai politik yang lebih tertarik dalam merebut dan membagi-bagi patronase politik di antara mereka sendiri.
Akibatnya mudah ditebak, pakta politik yang dibangun seperti ini sangat rentan dan longgar, dan biasanya juga tidak bertahan lama. Pakta seperti ini sudah pasti memiliki dampak pada program-program “Goni” sendiri (ada 7 pilar, dan salah satunya adalah partisipasi masyarakat melalui program desentralisasi. Lain daripada itu, pemerintah kotamadya tampaknya akan sukar lepas dari faktor-faktor ‘eksternal’ yakni, saat pembaharuan desentralisasinya ‘dibajak’ oleh elit-elit lokal dalam proses politiknya. Mereka ini adalah kalangan politisi partai, tuan tanah, dan kalangan bisnis lokal, maupun pemimpin keagamaan. Di satu sisi, mereka sangat khawatir terhadap pemerintah lokal yang kuat dan mandiri, sehingga mereka menganggapnya sebagai ancaman bagi otoritas yang mereka miliki selama ini, Tapi di sisi yang lain, mereka pun, dengan pengaruh politik dan kekuatan modalnya, juga mempromosikan pemerintah lokal tapi yang bisa diatur dan dikontrol oleh mereka, terutama aktor-aktor politik di dalamnya. Pendek kata, partai politik dan kalangan elit lokal, dalam banyak kasus, selau menjadi penghambat dalam proses desentralisasi yang pro-rakyat.
5. Penutup
Meskipun mungkin saja masih sangat tentatif, tapi sejauh ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan proses desentralisasi di Bolivia. Berdasarkan data-data yang sementara ini ada, pemerintah Bolivia, sejak 1994, memang telah memilih untuk menjalankan program desentralisasi yang memiliki dampak yang cukup radikal. Sedikitnya ada empat ciri utama, mengutip Jena-Paul Faguet (2005), dari program desentralisasi tersebut yakni, (a) ada perubahan dalam prioritas investasi publik yang dijalankan dari yang ciri sebelumnya merupakan produksi ekonomi dan infrastuktur ke arah formasi kapital manusia dan kapital sosial; (b) investasi publik yang dijalankan terdistribusi secara lebih merata di seluruh wilayah; (c) melalui desentralisasi ini investasi publik yang dijalankan lebih sensitif terhadap kebutuhan-kebutuhan lokal; dan (d) adanya perubahan tujuan dari investasi yang lebih diarahkan kepada kotamadya-kotamadya yang lebih miskin atau terkebelakang, baik secara sosial maupun ekonomi.
Bahkan, lebih jauh lagi, partisipasi masyarakat dalam roda pemerintahan juga meningkat secara signifikan. Hasilnya, sejumlah kasus seperti, misalnya, korupsi yang dilakukan para pejabat di daerah, benar-benar menghadapi tekanan dari masyarakat, baik melalui pemilu maupun demonstrasi, untuk mencopot mereka yang terlibat dari jabatan publik (Perales, 2003).
Meskipun demikian, program desentralisasi ini, yang secara kebijakan dan prioritas banyak menguntungkan masyarakat, khususnya rakyat miskin, bukannya tanpa masalah. Ini semua berkaitan dengan dinamika aktor-aktor politik, organisasi dan lembaga yang bermain di dalamnya. Program desentralisasi, at the end of the day, hanyalah sebuah instrumen atau wadah yang dampaknya sangat tergantung siapa yang menggunakannya, dan untuk tujuan apa instrumen tersebut digunakan. Ternyata ketidaksetaraan dalam relasi antar aktor-aktor politik, terutama aktor-aktor lokal baru, menimbulkan masalah guna keberlanjutan program desentralisasi yang pro-masyarakat.
Setelah lebih dari 10 tahun, sebagian besar pemerintah kotamadya di Bolivia tidak memiliki kesempatan dan kapasitas untuk menggunakan keotonomian mereka, guna memenuhi kebutuhan warganya. Banyak faktor pnyebabnya. Salah satunya, di satu sisi, ini berkaitan dengan masalah lemahnya kapasitas pemerintah kotamadya. Di sisi yang lain, representasi masyarakat sipil tidak juga memiliki kapasitas yang cukup untuk membela hak-hak warganya, memegang otoritas pemerintahan yang bertanggung-jawab dan menggunakan sumber-sumber pendanaan yang ada untuk kepentingan masyarakat secara umum.
Perjalanan program desentralisasi di Bolivia masih jauh dari sempurna tapi, biar bagaimana pun, ada keuntungan-keuntungan material bagi masyarakat di wilayah-wilayah miskin. Tinggal kemudian, bagaimana mempertahankan dan memperluas hasil-hasilnya yang positif bagi masyarakat Bolivia. Di sini, komitmen dan konsistensi perjuangan yang tidak kenal lelah dari semua pihak yang pro-rakyat, sangat diutamakan.***
Nur Iman Subono, staf pengajar di Jurusan Politik Reguler dan Pasca Sarjana, FISIP UI, disamping sebagai peneliti di DEMOS, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, Jakarta.
Artikel ini sebelumya dipresentasikan dalam Konferensi dengan tema, “Beyond Poverty Reduction: Promoting a Comprehensive Social Policy Framework for Decentralized Indonesia”, Jakarta, 27-28 Juni 2007, yang diadakan oleh Perkumpulan Prakarsa, Jakarta.
Untuk kepentingan kenyamanan membaca, catatan kaki dihilangkan.
Kepustakaan:
Altman, David and Rickard Lalander (2003), “Bolivia’s Popular Participation Law: An Undemocratic Democratisation Process?”, dalam Axel Hadenius (ed.), Decentralisation and Democratic Governance: Experiences from India, Bolivia, and South Africa. Stockholm: Elanders Gotab.
Bartholdson, Órjan, Anders Rudqvist, and Charlotta Widmark (2002), “Popular Participation in Bolivia, Colombia, and Peru: A Synthesis of Three Studies”. Swedish International Development Cooperation Agency.
Cheema, G.S., and D.A. Rondinelli (eds) (1983). Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries. Beverly Hills, California: Sage Publications.
Faguet, Jean-Paul (2001), “The Role of Civil Society in the Local Government Process”, Initiative for Policy Dialogue, Columbia University.
———- (2004), “Does Decentralization increases Government Responsiveness to Local Needs? Evidence from Bolivia”, Journal of Public Economics 88, hal. 867-893.
——— (2004),”Decentralization and Local Government in Bolivia: An Overview from Bottom Up”, London: Development Research Centre, LSE.
———- (2005),”Decentralising Bolivia: Local Government in the Jungle”, London: Development Studies Institute.
Gamarra, Eduardo A. and Malloy, James. M (1995), “The Patrimonial Dynanmic of Party Politics in Bolivia”, dalam Scott Mainwaring, and Timothy R. Scully, Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America. Stanford: Stanford University Press.
Gamarra, Eduardo A.(1996), “Bolivia: Managing Democracy in the 1990s”, dalam Jorge I. Domínguez and Abraham E. Lowenthal, Constructing Democratic Governance: South America in the 1990s. Baltimore: The John Hopkins University Press.
Kohl, Benyamin and Farthing, Linda (2006), Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance. London: Zed Books.
Mawhood, Philip, 1987, Local Government In The Third World, New York : John Wiley & Son
Mignal, J.S. (1988), Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton: Princeton University Press.
NDI (2004), “Bolivia’s Political Party System and The Incentives for Pro-Poor Reform”, The National Democratic Institute for International Affairs.
Perales, Juan Carlos Aguilar (2003), “Sector-wide Approaches and Decentralisation Towards Greater Policy Coherence: The Bolivia Study”, The Netherlands: European Centre for Development Policy Management.
