Sebagian pemandangan Kerala. Kredit foto: happytrips.com
PARA penggemar sastra dan aktivis gerakan sosial, tentu mengenal nama Arundathy Roy. Ya, melalui karyanya The God of Small Things, Roy telah melesat menjadi salah satu sastrawan yang diakui dunia internasional. Sebagai sastrawan ia menambah panjang daftar sastrawan India yang menjulang secara internasional, setelah Salman Rusdhi. Sebagai aktivis gerakan sosial, Roy menambah deretan aktivis perempuan terkenal India, setelah Vandhana Shiva. Di Amerika Serikat, pengunjung kuliah umum Roy mencapai angka tiga digit, sejajar dengan pengunjung kuliah umum Noam Chomsky.
Namun tak banyak yang tahu bahwa Roy lahir dan menghasilkan karyanya di Kerala, sebuah negara bagian di Selatan India. Dengan luas sekitar 1,2 persen dari keseluruhan luas India, dan dengan jumlah penduduk sebanyak 3,2 persen dari populasi India, Kerala adalah sebuah negara bagian yang secara politik dikuasai oleh Partai Komunis India-Marxis (CPI/M). Dan The God of Small Things, dalam banyak hal menggambarkan iklim politik, lebih khusus lagi sentimen Marxis, di Kerala. Namun, tulisan ini tidak akan membicarakan Roy, melainkan tanah kelahirannya, Kerala. Khususnya mengenai penerapan Sosialisme Dari Bawah.
Mengapa Kerala penting dibicarakan? Seperti negara bagian India lainnya, Kerala termasuk jajaran negara miskin. Tapi menariknya, Kerala direkomendasikan oleh banyak sarjana ahli pembangunan sebagai salah satu model pembangunan negara miskin di dunia ketiga, yang dikenal dengan sebutan “Kerala model of development.” Amartya Sen, penerima hadiah nobel ekonomi asal India mengatakan, peluang hidup laki dan perempuan di Kerala lebih baik ketimbang orang kulit hitam di Amerika Serikat. Masih menurut Sen, tingkat buta huruf di Kerala jauh lebih rendah ketimbang seluruh provinsi di Cina. Pujian juga diberikan Joseph Tharamangalam, salah seorang kritikus berat apa yang disebut “Model” Kerala. Menurutnya, jika kita menggunakan definisi kualitas hidup dan kebahagiaan (well-being and quality-of-life), maka kehidupan rakyat Kerala mungkin lebih baik ketimbang kehidupan rakyat di sebagian tempat di Amerika Serikat. Dan inilah kesimpulannya, “It is not surprising that Kerala has been held up as a model for poor countries,” (Lihat Joseph Tharamangalam, The Perils of Social Development without Economic Growth: The Development Debacle of Kerala, India).
Coba kita lihat postur data berikut, yang didasarkan pada indikator kualitas hidup pada tahun 1993.
Secara kultural, Kerala juga merupakan satu-satunya negara bagian di India, dimana kerukunan beragama terjalin secara alamiah dengan tingkat toleransi yang tinggi. Sesuatu yang bagi India keseluruhan masih membutuhkan perjuangan panjang, berdarah, dan melelahkan. Di tanah tempat Arundhati Roy dibesarkan itu, terdapat tiga kelompok besar agama yakni, Hindu (60 persen) dan Islam dan Kristen berbagi sama masing-masing 20 persen. Di Kochi, sebuah kota kecil, bisa ditermukan segelintir penganut agama Yahudi. Dan dalam sebuah negara di mana masyarakatnya terbagi-bagi dalam sistem kasta, Kerala adalah juga satu-satunya negara bagian di mana kasta terendah bisa memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas publik yang disediakan pemerintah. Kembali mengutip Sen,
“One should not only have a plural society but should also value that plural nature, and I believe the educational experience of Kerala has immensely benefited from its cultural plurality.”
Model Kerala
Berdasarkan studi yang dilakukan Anand Matthew, ada beberapa gambaran kunci mengenai apa yang disebut “the Kerala Model”: (1) land reforms; (2) upah dan pengaturan kerja: (3) pelayanan kesehatan; (4) pendidikan; (5) distribusi makanan untuk publik; (6) peran partai kiri; dan (7) kompetisi politik melalui proses politik multi partai.
Saya akan memberikan penjabaran secara ringkas mengenai lima poin pertama yang disebutkan Matthew ini. Menyangkut peran partai kiri dan kompetisi politik melalui proses pemilu akan saya paparkan pada bagian kedua artikel tulisan ini.
Land reforms
Di masa lalu, Kerala adalah sebuah negara feodal. Kepemilikan lahan merupakan basis bagi posisi ekonomi, status politik dan kekuasaan politik. Semakin besar luas kepemilikan lahan seseorang atau kelompok, semakin tinggi posisi ekonomi dan kekuasaan politiknya.
Masuknya kolonialisme Inggris yang kemudian memperkenalkan usaha ekonomi baru, pendidikan dan perusahaan perkebunan, sedikit banyak telah menggoyahkan tatanan tradisional yang feodalis itu. Loyalitas masyarakat terhadap para tuan tanah pun mulai mencair, sehingga usaha-usaha untuk mengubah komposisi kepemilikan lahan ini pun mulai timbul. Salah satunya adalah pemberontakan yang gagal pada 1921 di Malabar, yang digelar oleh petani muslim yang disebut Mappila.
Setelah kemerdekaan India pada 1947, tuntutan untuk land reforms makin gencar. Kali ini, keterlibatan Partai Komunis India mulai menonjol. Dengan mengorganisir masyarakat akar rumput pedesaan, mereka melancarkan agitasi dan propaganda agar petani penyewa tidak membawar uang sewa kepada tuan tanah. Sebaliknya mereka harus menduduki dan mengambilalih tanah milik sang tuan tersebut. Gerakan menuntut land reforms, atau lebih tepatnya perjuangan melawan moda produksi (mode of production) feodal ini, telah melibatkan partisipasi massa yang luas, dan merupakan gerakan yang sanggup menyatukan seluruh kepentingan masyarakat akar rumput.
Sedikit demi sedikit tuntutan land reforms mulai menuai sukses. Puncaknya, ketika Partai Komunis India memenangkan pemilu Kerala pada 1957. Di masa pemerintahan baru ini, The Kerala Agrarian Relations Bill, the Industrial Relations Bill dan the Education Relation Bill, diadopsi oleh pemerintah Kerala. Khusus mengenai the Kerala Agrarian Relations Bill, perlawanan datang dari kalangan tuan tanah. Namun demikian, arus kemenangan telah berpihak pada petani miskin. Pada tahun 1974, pemerintah mengkodifikasi hak-hak buruh pertanian dalam the Kerala Agricultural Workers Act. Melalui undang-undang baru ini, upah buruh tani meningkat tajam. Selain itu, asuransi pengangguran dan pensiun bagi pekerja diperkenalkan pada 1980 dan mulai berlaku efektif pada 1982. Pada tahun 1986, mulai diberlakukan pensiun bagi para janda dan mereka yang secara fisik lemah. Pada tahun itu, diperkirakan pemerintah mengeluarkan 0,25 persen dari pendapatannya untuk membayar uang pensiun ini.
Demikianlah, semenjak pertengahan 1980an, moda produksi feodal berhasil dihapus.
Upah dan Pengaturan Kerja
Sampai dengan tahun 1960an, Kerala masih tetap merupakan negara agraris yang miskin. Hanya sedikit pabrik yang bisa ditemukan di sana. Pabrik-pabrik baru mulai bermunculan ketika pemerintah berinisiatif membangun perusahaan negara. Namun demikian, sejalan dengan itu, pemerintah mulai memperkenalkan sejumlah aturan untuk meningkatkan upah dan kondisi-kondisi kerja buruh. Sebagai contoh, ketika pemerintah menerjunkan tim investigasi ke perkebunan kacang mente (cashew) dan serabut kelapa (coir), ditemukan situasi dimana buruh, terutama buruh perempuan, menerima upah yang sangat rendah dan bekerja di bawah kondisi-kondisi yang sangat buruk.
Nah berdasarkan aturan baru ini, pihak pabrik diharuskan untuk meningkatkan upah buruh, bantuan kesehatan dan asuransi kerja. Tidak itu saja, jam kerja pun diwajibkan hanya selama 9 jam per hari dan manajemen pabrik diharuskan untuk melindungi kepentingan buruh perempuan. Batas usia kerja ditetapkan adalah 14 tahun, serta hak dan kewajiban manajemen dan buruh ditetapkan dengan jelas melalui kerjasama antara keduanya.
Melalui the Kerala Maternity Benefits Act yang ditetapkan pada 1957, sejumlah keuntungan besar berhasil direngkuh oleh buruh perempuan. Sementara itu, pemerintah juga memberlakukan the Workmen’s Compensation Act untuk mengkover kecelakaan-kecelakaan yang dialami di tempat kerja. Fasilitas seperti kantin, ruang baca, toko koperasi dan subsidi pelayanan kesehatan sudah harus diediakan sejak pabrik mulai didirikan.
Pelayanan Kesehatan
Program pelayanan kesehatan, merupakan salah satu proyek terbesar dan tersukses di Kerala. Melalui proyek ini, pemerintah menyediakan perumahan bagi keluarga miskin, meningkatkan keberadaan fasilitas sanitasi, air minum yang bersih dan terjangkau, dan perluasan seluruh fasilitas-fasilitas kesehatan ke seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Perusakan terhadap fasilitas-fasilitas ini diancam hukuman yang seberat-beratnya.
Pendidikan
Pada sektor ini, pemerintah Kerala patut mendapatkan acungan jempol. Pendidikan di Kerala sedari awal didesain melintasi garis jender dan kasta, dua soal yang begitu rumit dalam konfigurasi masyarakat India.
Penyediaan sarana pendidikan yang gratis dan meluas ini memang murni atas sponsor dan arahan dari negara. Namun demikian, setelah land reforms dan menguatnya kesadaran politik massa akibat proses radikalisasi dalam masa-masa perjuangan mengenyahkan moda produksi feodal itu, pendidikan juga merupakan insiatif organisasi-organisasi komunal. Massa yang teradikalisasi ini pada akhirnya memegang peran penting dalam kesuksesan pembangunan pendidikan di Kerala. Inilah yang dicatat oleh Richard Franke dan Barbara Chasin dalam studi monumental mereka, Kerala: Development Through Radikal Reform,
“The right to literacy in Kerala was transformed from a purely government sponsored policy to a popular mass movement.”
Keberhasilan sistem pendidikan di Kerala, juga mendapat pujian khusus dari Amartya Sen. Tak banyak yang tahu, bahwa pentingnya pendidikan sebagai syarat untuk kuatnya demokrasi dan pembebasan manusia yang merupakan inti dari tesis Sen, sebenarnya banyak terinspirasi dari sukses pendidikan di Kerala. Inilah sebagian dari apresiasinya terhadap sistem pendidikan di Kerala, yang disampaikannya dalam kuliah umum di universitas Kerala, pada Desember 2001,
“One of the interesting difference between West Bengal and Kerala is the neglect of the educational perspective in traditional left-wing thought in the former state. The presence of the combative element has determined the agenda of radical politics in Kerala in a pro-education direction in a way it did not happen in West Bengal, or in the other States.”
Distribusi Pangan
Alasan mendasar di balik kebijakan ini adalah begitu banyaknya penduduk miskin di pedesaan Kerala yang menderita kelaparan akibat akses yang terbatas pada sumber daya makanan. Penderitaan itu semakin membuncah ketika terjadi krisis pangan pada awal tahun 1940an. Untuk mengawal kebijakan ini, pemerintah kemudian membentuk Kerala’s public distribution system (PDS), dengan tujuan utama meningkatkan kecukupan nutrisi terutama bagi buruh miskin.
Kebijakan distribusi pangan yang cukup dengan tingkat regularitas yang tinggi serta harga yang terjangkau, selanjutnya menjadi salah satu program prioritas dari pemerintahan komunis di Kerala. Kini Kerala merupakan satu-satunya negara bagian di India yang dimana seluruh desanya dilayani oleh “toko makanan.”
———-
Sumber data pada tabel: Frankie and Chasin, “Kerala Model Sustainable” in M.A. Oommen (ed.), Rethinking Development: Kerala’s Development Experience Vol. I, 1999.
