Banjir, Dagelan Partai, dan Politik Keseharian

Print Friendly, PDF & Email

HIRUK-PIKUK kembali terdengar di jagat perpolitikan tanah air. Dari euforia pengumuman verifikasi partai peserta pemilu 2014, trik-trik politik di antara para elit, hingga banjir; yang terakhir berhasil menjadi berita penting, karena rupa-rupanya kita semua terkena imbasnya (disclaimer: SMA saya juga terendam oleh banjir). Berbagai persoalan yang berbeda ini memiliki satu kesamaan: sama-sama persoalan politik.

Kita mulai dari soal kehebohan politik nasional dulu: partai-partai yang lolos untuk menjadi peserta pemilu 2014 baru-baru ini telah diumumkan. Kemudian, kita juga mendengar kabar kekisruhan politik yang dialami oleh sebuah partai pendatang baru. Penyebabnya biasa: pecah kongsi di antara elit. Oya, keriuhan ini sedikit terinterupsi dengan terbenamnya Jakarta oleh banjir.

Narasi di atas terdengar familiar? Ya, karena begitulah sebagian besar media menyampaikan beritanya. Maaf, kebetulan saya bukan ‘pengamat’ politik, karenanya saya tidak akan membahas lebih lanjut soal itu. Seorang kawan pernah berujar kepada saya: bagaimana jikalau berita televisi, koran dan majalah mengubah tampilannya secara radikal: yang dilaporkan bukanlah statistik pertumbuhan ekonomi dan berita soal elit, melainkan statistik soal meningkatnya kesenjangan sosial dan cerita tentang orang-orang biasa: saya, anda, supir, buruh, petani, guru, pekerja kantoran, anak jalanan, dan segenap jenis manusia yang berhasil bertahan dalam kehidupan sehari-harinya?

Sepertinya ada keterputusan antara realita di luar sana dengan realita yang kita hadapi sehari-hari, terutama bagi mereka yang harus bergumul dengan peluh, debu, dan tak jarang beban kehidupan yang lain di setiap harinya. Diskursus tentang the great men, tentang orang-orang besar, memang merupakan wacana yang dominan, namun bukan berarti lantas kita bisa serta-merta mengiyakan dan setuju dengan validitas wacana tersebut. Keterputusan diskursus yang elitis dengan realita memaksa kita untuk menggugat dan membongkar diskursus tersebut, serta merumuskan dan mengajukan sebuah diskursus alternatif.

Persoalan ini juga berkaitan dengan imajinasi politik kita yang dapat dibilang sangatlah minim, jikalau tidak nihil sama sekali. Tapi rupa-rupanya seperti kata Kitab Suci, selalu ada hikmah di setiap bencana. Dalam hal ini, agaknya kedatangan banjir sedikit menyadarkan kita semua: ada perlunya kita mengubah fokus pengamatan kita, mengganti lensa observasi kita, dari berita-berita besar di koran, stasiun televisi, majalah, dan situs internet terkemuka ke kehidupan kita sehari-hari – suatu hal yang rupa-rupanya merupakan lompatan yang besar dalam transformasi imajinasi politik kita. Inilah, mengutip kata Ben Kerkvliet, the power of everyday politics, kekuatan dari politik sehari-hari.

Banyak di antara kita yang datang dengan visi dan wacana besar, yang akhirnya membuat kita, baik sengaja maupun tidak, mengidap penyakit infantilisme: asal heroik, asal sekarang, asal seksi, dan asal gagah, pokoknya harus aksi dan revolusi detik ini juga! Kita lupa bahwa perubahan besar bukanlah hasil lamunan atau pekerjaan satu malam saja. Upaya mewujudkan suatu bentuk politik yang transformatif dan liberatif merupakan pekerjaan panjang, yang seringkali berangkat dari realita kita sehari-hari, bagaimana kita memahaminya, dan lebih penting lagi – menurut seorang filsuf yang namanya sering dicatut menjadi sebuah dogma – mengubahnya.

Kembali soal banjir dan para elit politik kita. Sebuah studi perbandingan antara Indonesia dan Bolivia oleh Slater dan Simmons (2012), berargumen mengenai tumbuhnya kartelisasi partai politik di Indonesia, yang mengakibatkan partai hanya berfokus kepada proses pembagian jatah kekuasaan dan akses terhadap pendanaan partai. Tetapi, terlalu sering kita terpaku dan disibukkan oleh berbagai intrik politik yang mewarnai politik kita, baik dalam hal interaksi dan persaingan antara para elit, hingga dinamika internal berbagai partai.

Karenanya, mari menengok cerita tentang bagaiman perlawanan dalam kehidupan sehari-hari dapat membawa perubahan politik yang signifikan. Studi Ben Kerkvliet tentang resistensi para petani atas kebijakan kolektivisasi pertanian di Vietnam (2005) dan tentang respon para petani di Filipina dalam menanggapi tekanan dari pihak negara dan kapitalis pertanian menunjukkan bahwa usaha perlawanan kaum petani. Perlawanan itu diwujudkan dalam rupa penolakan atas berbagai tekanan dari berbagai macam otoritas, seperti teknik bercocok tanam tertentu yang dipaksakan oleh para penyuluh pertanian dan pejabat negara, atau ekstraksi hasil pertanian dan ketidakadilan dari pihak kapitalis pertanian terhadap hasil kerja dan panen kaum tani. Dan perlawanan itu diwujudkan dalam aktivitas keseharian mereka, seperti diam-diam melakukan pelanggaran tersembunyi atas aturan-aturan dalam kolektivisasi pertanian. Hasilnya? Baik rezim otoriter Vietnam maupun para kapitalis pertanian di Filipina, terpaksa mengubah kebijakannya untuk memenuhi aspirasi kaum tani. Perlawanan yang kecil-kecilan itu ternyata membuahkan hasil.

Lantas, apa hubungan hasil kajian tersebut dengan banjir di ibukota akhir-akhir ini?

Agaknya, kita tidak begitu menyadari bahwa di tengah lemahnya kapasitas negara dalam menangani banjir dan masalah perkotaan, di tengah ramainya isu-isu politik, di tengah tertutupinya diskusi yang serius soal penanganan korban dan kerugian dari banjir serta penanggulangan banjir, yang tertutupi oleh diskusi soal relevan tidaknya aksi ‘blusukan,’ toh para warga masih bisa bertahan menghadapi terjangan banjir. Ini bukan hanya persoalan eksistensi modal sosial (social capital) yang masih ada di antara para warga, bukan juga sebuah contoh kemampuan para warga untuk menanggulangi persoalan aksi kolektif (collective action problem) dengan saling membantu di kala banjir di tengah terbatasnya bantuan yang ada dari berbagai otoritas, baik negara maupun entitas swasta. Ini, sesungguhnya adalah sebuah bentuk lain dari politik keseharian; sebuah proses politik dan praktek-praktek sosial baru yang juga dapat mewujudkan transformasi sosial yang lebih partisipatoris dan demokratis.

Di tengah-tengah penyakit elitisme yang melanda politik kita yang katanya demokratis ini, contoh usaha-usaha dari para warga biasa untuk bertahan sesungguhnya merupakan pesan dan pedoman yang berharga untuk para elit mengenai bagaimana melakukan praktek-praktek politik. Bila kartelisasi partai dan elitisme adalah sebuah patologi yang sedang merajalalela di Republik ini, maka gugusan-gugusan kecil praktek-praktek sosial baru yang muncul di momen-momen tak terduga, seperti di saat banjir ini, adalah obat penawarnya.

Pelajaran lain yang tak kalah berharga adalah bagaimana membangun gerakan. Retaknya dinamika internal sebuah partai bahkan sebelum memasuki ajang pemilu menunjukkan proses membangun partai yang modern bukanlah semudah membalikkan telapak tangan. Sokongan finansial yang kuat dan proses penokohan demi menampilkan kesan pemimpin ‘berkarisma’ yang tidak didukung oleh visi politik, sistem kaderisasi, program dan basis dukungan yang jelas, hanya mampu mempertahankan eksistensi partai tersebut seumur jagung. Bahkan, sokongan finansial yang kuat dan strategi penokohan karismatik rawan untuk menyuburkan praktek-praktek politik patronase dan oligarkis di dalam tubuh partai. Kohesi dan kerjasama sosial di antara warga menjadi pelajaran yang penting bagi para elit politik dan pengurus partai mengenai bagaimana menerjemahkan politik menjadi praktek-praktek sosial yang membumi dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hal ini, kita perlu kembali membaca sebuah kajian dan petunjuk tentang bagaimana membangun gerakan progresif dari Paulo Freire (1970) dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed. Suatu gerakan progresif hanya akan sukses apabila ia bertolak dari kenyataan  dan pengalaman sosial dari massa. Agar gerakan bisa terus berkembang, ia perlu belajar dari massa dalam sebuah kerangka yang egaliter dan dialektis, dimana kesalahan-kesalahan terdahulu menjadi langkah untuk membangun strategi baru, dalam semangat kesatuan antara paradigma teoretik dan praxis.

Mungkinkah?***

Iqra Anugrah, mahasiswa doktoral ilmu politik di Northern Illinois University. Penulis beredar di twitland dengan ID @libloc

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Shopping Basket

Berlangganan Konten

Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.