DALAM artikel Muhammad Ridha[1] yang membahas ihwal kelanjutan diskursus kelas menengah menciptakan satu kesimpulan menarik, bahwa sesungguhnya kelas menengah Indonesia merupakan konstruksi politik dari paham
“…our mode of understanding must be fitted to the contemporary social world and thus change along with history…that once history moves on and the social
PER TANGGAL 5 Januari 2015, sebanyak 400 buruh di pabrik sepatu olahraga PT. Nikomas Gemilang, divisi Puma, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara bertahap dengan
BOLEHLAH kali ini kami mengajak rekan sedikit berkelana ke negeri seberang. Ada dua kota yang hendak disambangi: Bangkok dan Kopenhagen. Satu di Muangthai, yang lain
SEPANJANG tahun 2012-2013 terjadi gelombang kebijakan persetujuan penangguhan upah minimum di berbagai wilayah padat industri di Indonesia. Tiga diantaranya terjadi pada propinsi Jawa Barat, Banten,
BERITA pengaduan Brigadir Polisi Rudy Soik kepada Komnas HAM untuk membuka keterlibatan Direktur Reserse dan Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Perdagangan
TIDAK lama lagi kaum buruh Indonesia akan melakukan Mogok Nasional. Salah satu tuntutan utama mereka adalah kenaikan upah. Ada yang menuntut kenaikan upah minimal 50 persen; ada juga yang menuntut kenaikan upah 60 persen. Wajar jika kaum buruh menuntut kenaikan upah tinggi, karena selama ini kontribusi mereka terhadap ekonomi Indonesia terus meningkat, sementara upah riil mereka stagnan. Upah murah memang merupakan sebuah masalah kronis di Indonesia. Pertanyaannya, apa penyebab dari upah murah di Indonesia?
Tak jelasnya perlindungan, upaya pemerintah yang minim dalam menyediakan akses pelayanan bagi BMI, tak adanya pengaturan bagi BMI tak berdokumen, dan birokrat-birokrat yang kurang empatik ini akhirnya berakumulasi dan memuncak pada insiden Jeddah. Pemerintah yang tak terbiasa menyediakan pelayanan secara sistematis bagi BMI, akhirnya kelimpungan ketika ribuan BMI tak berdokumen hendak mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk memperjelas statusnya. Pemerintah yang mengandalkan skema pemadam kebakaran—menunggu kasus dulu baru bergerak—merasa telah melakukan yang terbaik dengan menambah staf, relawan, dan loket untuk melayani pengurusan SPLP. Padahal kenyataannya, tindakan ‘terbaik’ pemerintah ini masih jauh dari akomodatif bagi BMI. Pemerintah hanya membuka loket pengurusan SPLP di Riyadh dan Jeddah, sehingga loket di dua kota ini dipadati BMI dari Makkah, Madinah, Taif, Khamis, Musaid, Najran, Baha, Tabuk dan Jizan. Saat terdapat ribuan BMI mengantre di kantor KJRI untuk mengurus dokumen pemutihan izin tinggal, KJRI malah tutup dan tidak melayani pengurusan dokumen, dengan alasan sedang memproses dokumen yang sudah masuk. Hal ini membuat para BMI khawatir tidak dapat memanfaatkan masa amnesti yang diberikan pemerintah Saudi yang tinggal 23 hari lagi (VOA Indonesia, 2013).
BELUM LAMA ini, kasus buruh migran mencuat kembali ke permukaan. Sumiati (23), seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dianiaya secara
1 MEI tahun ini, kita kembali merayakan ulang tahunnya kelas pekerja sedunia. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita juga menyaksikan betapa hidup kelas pekerja masih berkutat pada
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.