Kontrol negara atas tanah dan sumber daya alam tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai residu kolonialisme. Dalam konfigurasi ekonomi-politik saat ini, hukum yang menopang kontrol negara tersebut kerap berfungsi untuk melayani jaringan oligarki lokal dan nasional.
Prabowo mengutuk kapitalisme neoliberal karena dianggap tidak meneteskan kesejahteraan ke bawah. Namun, resep yang ia tawarkan adalah kapitalisme negara (state-capitalism) yang sentralistik.
Publik diajak percaya bahwa mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), atau mengganti mobil bensin dengan mobil listrik, hanyalah soal substitusi teknis. Padahal, infrastruktur energi selalu tertanam dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi tertentu.
Di momen May Day ini, kita harus yakin bahwa kelas pekerja dapat membongkar kekuasaan oligarki secara menyeluruh demi menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan demokratis.
Sebagian besar “korea-korea” yang ada sekarang terikat dalam jejaring oligarki, baik nasional atau daerah. Orientasi mereka selalu mempertahankankan kontrol atas sumber daya ekonomi dan politik.
Pesta Oligarki masih percaya bahwa demokrasi dapat ditubuhkan menjadi negara melalui prinsip representasi. Padahal, prinsip representasi negara telah nyaris sepenuhnya terintegrasi ke dalam mekanisme oligarki yang mereproduksinya.
Pemerintahan Prabowo akan melanjutkan apa yang ada sekarang, mengupayakan stabilitas dengan mengakomodasi banyak kelompok. Namun tetap ada potensi instabilitas di dalamnya, termasuk dari perlawanan masyarakat.
Oligark dengan kepentingan ekonominya menjadi latar utama menguatnya rezim legalisme otokrasi dan sistem hukum represif di Indonesia
Banyak pengusaha tambang di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Provinsi Maluku Utara, adalah orang yang punya relasi dekat dengan kekuasaan, dalam hal ini presiden
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.