Kita perlu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejarah pembebasan nasional Palestina agar tidak latah menjadi Zionis Jaksel yang hanya bisa membeo bahwa “Israel punya hak membela diri” dan mengabaikan genosida yang terjadi di depan mata.
Dari 219 RUU yang masuk Prolegnas 2020-2024, baru ada 20 yang disahkan, termasuk peraturan bermasalah UU Ciptaker, UU Kesehatan, dan yang paling baru adalah UU ASN. Tak ada RUU PPRT di sana.
Di atas kertas dan kepada dunia internasional, Indonesia berkomitmen melaksanakan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Tapi faktanya tidak demikian. Kita menemukan contohnya dengan jelas di Papua.
Ketika teroris sudah menuduh korbannya sebagai teroris, cuma orang sinting yang masih membela mereka. Agar terhindar dari golongan orang-orang sinting itu, mari kita tegaskan bahwa dari sungainya sampai lautnya, Palestina akan merdeka!
Kapitalisme terus berevolusi. Sekarang mereka tampak kian ramah terhadap lingkungan. Tapi itu cuma tipu-tipu.
Pujian prematur atas performa demokrasi di Indonesia menyembunyikan masalah-masalah yang lebih mendasar. Hal ini menutup mata terhadap fakta bahwa kepentingan oligarki masih tidak tertandingi dan bahkan dapat semakin memperdalam iliberalisme.
Pendidikan tinggi di Indonesia sudah sejak lama dijalankan dengan asas liberal. RUU Sisdiknas yang ada di DPR sekarang masih setia dengan itu.
Tanpa basis organisasi yang kokoh, Serikat Pekerja Kampus hanya akan mengulang kegagalan serikat yang telah ada sebelumnya atau hanya akan menjadi NGO pada umumnya.
Jika kelas pekerja ingin juara, belajarlah bukan dari romantisme kemenangan-kemenangan masa lalu dan fafifu wasweswos borjuasi yang sok peduli, namun dari semua kekalahan pedih para pekerja dan kemenangan-kemenangan kapitalisme, lalu bersatu, berorganisasi dan susun strategi.
RUU PPRT sangat penting untuk disahkan. Selama ini tak pernah ada produk hukum–termasuk hukum perburuhan–yang secara spesifik melindungi kepentingan mereka.
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.