ALIANSI politik kelompok demokratik di Burma terancam pecah. Hari-hari belakangan, di tengah masifnya kampanye gerakan pelajar Burma untuk menolak Undang-undang Pendidikan Nasional,[1] serangan telak justru
JOKOWI telah mencanangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015, sebagai cetak-biru resmi perencanaan pembangunan dalam masa pemerintahannya. Dalam dokumen resmi yang tersedia, perencanaan pembangunan
……dengan pidatomu itu, tegakkanlah mereka yang lemah, bukakan mata yang buta, korek kuping yang tuli, bangunkan yang tidur, suruh berdiri yang duduk dan suruh berjalan
TULISAN mengenai biaya pendidikan yang ditulis Rio Apinino dan Dicky Dwi Ananta,[1] dan kemudian mendapatkan respon cepat dari saya[2] telah mendorong Badan Kelengkapan MWA UI
Pendahuluan SEBELUMNYA telah kita bahas bersama-sama kondisi gerakan sosial di tanah air dalam konteks politik yang baru, yaitu pemerintahan Jokowi-JK. Kemudian, kawan Ridha juga sudah
INDONESIA adalah Negara hukum. Doktrin ini secara literer dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat diatur oleh hukum. Itu sebabnya mengapa
MEMBACA artikel Hizkia ‘Yosie’ Polimpung ini, kita seketika akan tersadar bahwa inilah situasi aktual yang kita hadapi hari ini. Sekeras apapun usaha kita untuk mengupayakan
DALAM lima belas tahun terakhir pasca Orde Baru, kita hidup dalam sistem politik demokrasi neoliberal. Dalam orde ini, seluruh sistem nilai dan kelembagaan politik yang
SEJAK UU N0.26/2000 terbit, sudah ada sembilan peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat, telah diselidiki oleh Komnas HAM. Peristiwa-peristiwa tersebut menurut urutan waktu terjadinya
JOKOWI telah menetapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru dan membatalkan untuk melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Beberapa kalangan menganggap Keputusan ini diambil Jokowi
Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.