Sengketa Siapa Yang lebih Melayu
BERITA-berita “pertarungan” Indonesia-Malaysia kini bak tiada habisnya. Sepertinya, setiap sekian minggu akan muncul di berbagai media cetak dan elektronik Indonesia kisah-kisah keagresifan dan ketamakan Negeri Jiran tersebut. Mulai dari perlakuan RELA terhadap Warga Negara Indonesia, dipatenkannya batik oleh perusahaan Malaysia, situs blog ihateindon.blogspot.com, dan yang terkini, kolektor-kolektor Malaysia dituduh oleh Asosiasi Tradisi Lisan (ATL) melakukan pencurian naskah-naskah kebudayaan Melayu di Nusantara.
Seperti kita ketahui bersama, goresan awal dari konflik antara dua nasion ini terletak pada menangnya Malaysia dalam kontes siapa yang boleh memiliki dua pulau Sipadan dan Ligitan. Kelanjutan dari peristiwa tersebut adalah minggu-minggu tegang di perairan Ambalat yang puncaknya adalah “tabrakan” antara dua kapal perang masing-masing dari kedua negara. Di sisi lain, tak bisa dilepaskan juga dari memori kita peristiwa eksodus besar-besaran buruh migran Indonesia ke Nunukan, sebuah kota kecil perbatasan di Kalimantan Timur.
Menariknya, masalah representasi Malaysia di Indonesia ini sebenarnya bergerak dari berbagai faktor yang sama sekali awalnya tak berhubungan, namun secara bersamaan menunjukkan adanya cacat besar pada nasionalisme masing-masing negeri. Dan ini tampaknya tak disadari oleh banyak pihak. Beberapa waktu lalu, Majalah Tempo terbit dengan judul “Encik Maunya Apa?”. Tulisan ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor tersebut.
Krisis Lapangan Pekerjaan
Kasus-kasus kekerasan yang dialami oleh warga negara Indonesia di Malaysia yang diberitakan akhir-akhir ini sebenarnya adalah sebuah gejala dari sebuah persoalan yang cukup signifikan di Malaysia dan Indonesia.
Banyak warga Malaysia, terutama dari etnik Melayu, yakin bahwa orang Indonesia hanyalah sumber masalah, pelaku “jenayah” alias tindak kriminal, dan lain sebagainya. Berita-berita di koran-koran sensasional Malaysia juga memperkuat kesan ini dengan menghubungkan kasus-kasus kriminal yang tak terselesaikan dengan keberadaan buruh migran Indonesia.
Mengapa representasi “Indon=Jenayah” menjadi kuat di Malaysia? Salah satu alasannya adalah adanya 1,5 juta buruh migran Indonesia dari total 2 jutaan buruh migran di seluruh Malaysia. Negeri Jiran ini sendiri berpenduduk sekitar 23 juta, artinya buruh migran Indonesia bisa mencapai 10% jumlah populasi dewasa Malaysia. Representasi “Indon=Jenayah” kemudian sangat jelas adalah cerminan dari kompetisi lapangan pekerjaan di Malaysia, di mana banyak warga Malaysia, terutama dari etnik Melayu, merasa tersingkirkan.
Menurut majalah Economist, angka pengangguran di Malaysia mencapai 3,5 persen, jauh di bawah Indonesia yang mencapai 9,8 persen. Namun banyaknya anggota aktif RELA, milisi binaan Kementrian Hal Ehwal Dalam Negeri, menunjukkan banyaknya warga Malaysia yang tersingkir dalam pasar tenaga kerja. Belakangan, Pemerintah Malaysia memutuskan untuk membayar RM 4 dan menurut Komandan Rela Datuk Zaidon Asmuni, anggota RELA bekerja setidaknya 8 jam sehari tanpa lembur. Bukan sesuatu yang baru di dunia ini, para pengangguran dibujuk untuk masuk ke dalam milisi buatan pemerintah. Indonesia juga telah melakukan hal yang sama dengan pembentukkan Kamra dan Satpol PP, dengan tugas-tugas dan terkadang kebrutalan yang sama.
Kembali mengenai 1,5 juta buruh migran Indonesia di Malaysia, sumber utama dari fakta ini adalah ketidakmampuan ekonomi Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Sebagian besar buruh migran Indonesia berasal dari wilayah-wilayah semi perkotaan semi pedesaan, wilayah-wilayah dimana ekonomi pedesaan masih mendominasi sementara pertumbuhan penduduk dan tempat tinggalnya sudah perkotaan. Kota-kota kecil di Jawa adalah daerah asal sebagian besar buruh migran, di mana lapangan pekerjaan tidak lagi memadai untuk angkatan kerjanya.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia menyadari benar besarnya pendapatan masuk yang dapat diperoleh dari buruh migran. Ini yang membuat “ekspor” buruh migran menjadi bagian dari “strategi” pendapatan nasional. Ini bisa kita lihat dari spanduk-spanduk “Selamat Datang Pahlawan Devisa” di berbagai bandara internasional Indonesia, dan keberadaan terminal khusus buruh migran di Bandara Soekarno Hatta. Daripada membangun industri nasional yang menyerap tenaga kerja dengan upah yang layak, pemerintah memilih mendapatkan devisa dari “ekspor” tenaga kerja.
Tekanan terhadap Rejim UMNO
Faktor lainnya yang turut mendorong pertarungan ini adalah tekanan terhadap kekuasaan UMNO dari berbagai elemen masyarakat. UMNO merupakan organisasi politik yang berdiri untuk mendapatkan perlindungan-perlindungan khusus etnis Melayu dalam berhadapan dengan etnis India dan Cina. Sejarah perkembangan UMNO sendiri adalah kelanjutan dari organisasi serupa yang meminta hak-hak khusus tersebut dari pemerintah kolonial Inggris. Ketika sebagian besar etnis Cina bersimpati dengan gerakan kemerdekaan yang dipimpin oleh pemberontakkan Partai Komunis Malaya, pemerintah kolonial Inggris memberikan konsesi kemerdekaan kepada elit Melayu.
Tuntutan-tuntutan demokratik yang dikumandangkan mulai menggerogoti legitimasi kekuasaan UMNO. Belakangan ini Malaysia mengalami demonstrasi-demonstrasi besar yang menuntut kebebasan demokratis yang lebih luas dalam bentuk Pemilihan Umum yang bersih. Kalangan minoritas, seperti etnik keturunan India, juga melakukan aksi-aksi protes untuk mengedepankan kepentingan mereka yang selama ini yang berada di bawah diskriminasi pro-Melayu.
Dalam posisi demikian, UMNO berupaya untuk memperkuat legitimasinya dengan mencari dukungan dari etnis Melayu. Di sinilah pemerintah yang didominasi UMNO mencoba menegaskan peran mereka sebagai pelindung etnis Melayu. Pemerintah mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang secara visual dapat dianggap melindungi etnis Melayu, ini juga yang menjelaskan mengapa begitu banyak wewenang yang diberikan kepada RELA. Kedua, adanya kecenderungan untuk membentuk identitas nasional yang mendukung kesan tersebut.
Sengketa Nasionalisme
Di tengah sebuah dorongan untuk melegitimasi pemerintahan yang berlandaskan diskriminasi pro Melayu, sangat wajar jika akan muncul dorongan-dorongan lain untuk melegitimasi ke-Melayu-an Malaysia. Seperti halnya nasionalisme Indonesia pada masa kini, nasionalisme Malaysia merupakan nasionalisme resmi yang didesakkan oleh elit sebagai reaksi terhadap nasionalisme popular yang berlandaskan gerakan sosial untuk kemerdekaan. Nasionalisme resmi sangat mengandalkan klaim-klaim masa lalu, mencari-cari di dalam tradisi hal-hal yang mengesahkan sebuah masyarakat adalah sebuah bangsa yang sudah ada dari dahulu kala.
Dalam kasus Malaysia, memang hal tersebut terkait juga dengan industri pariwisata yang mengandalkan identitas keunikan sebagai elemen pemasarannya. Ini membuat adanya semacam insentif untuk mewujudkan identitas tersebut dengan menggunakan misalnya lagu “Rasa Sayange” ataupun dipatenkannya batik Malaysia.
Persoalannya kemudian, Indonesia sebagai negeri yang bertetangga dengan Malaysia juga memiliki pengaruh kebudayaan Melayu yang sangat kuat, bahkan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Nasionalisme Indonesia juga tak kalah resminya dengan nasionalisme Malaysia. Sebagian besar orang Indonesia telah “didoktrin” dengan kebanggaan nasional yang berlandaskan pada klaim-klaim masa silam, termasuk juga elemen-elemen kebudayaan seperti lagu “Rasa Sayange” dan seni membatik. Jika seluruh elemen kebudayaan Melayu sudah diklaim oleh Malaysia, apalagi yang dimiliki Indonesia yang bisa diklaim sebagai akar dari bangsa Indonesia?
Sengketa Indonesia-Malaysia sebenarnya menunjukkan bahwa nasionalisme yang dominan baik di Indonesia dan Malaysia sebenarnya tidak memiliki dasar apa-apa untuk masa depan. Klaim berdirinya bangsa Malaysia dan Indonesia hanyalah fantasi tentang masa lampau, itulah sebabnya akan selalu muncul konflik di antara kedua negeri.***
Roysepta Abimanyu
