Menuju Jalan Social Movement Unionism di Indonesia

Print Friendly, PDF & Email

Ilustrasi: SPK


PADA pertengahan abad ke-21, lanskap ketenagakerjaan di kawasan Global Selatan, khususnya Indonesia, mengalami perubahan struktural yang masif, eksploitatif, sekaligus paradoksal. Dalam narasi yang diusung para teknokrat negara, lembaga keuangan internasional, dan pemodal korporasi teknologi, era ekonomi gig (gig economy) menjanjikan kebebasan, fleksibilitas waktu kerja, dan demokratisasi kewirausahaan mikro. Namun, di balik narasi tentang otonomi dan kemitraan pekerja tersebut, berlangsung proses prekarisasi atau penciptaan kerentanan secara sistematis. Alih-alih melahirkan kelas pekerja yang mandiri melalui bentuk-bentuk kewirausahaan baru, sistem ekonomi platform justru memproduksi dan mereproduksi apa yang oleh sosiolog dan ekonom Guy Standing disebut sebagai the precariat. Istilah ini merujuk pada kelas sosial baru yang hidup dalam ketidakpastian kronis, tanpa jaminan kerja, dengan pendapatan yang berfluktuasi, serta tanpa akses memadai terhadap perlindungan sosial dasar.

Kerentanan struktural tersebut tidak hanya berlangsung pada tataran abstraksi teoretis, tetapi juga tercermin dalam data makroekonomi dan ketenagakerjaan nasional. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal. Kondisi ini mengindikasikan keterbatasan kapasitas negara dalam menyediakan lapangan kerja formal yang layak (decent work) untuk mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Dalam rilis ketenagakerjaan Februari 2025, BPS mencatat bahwa jumlah angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang, sedangkan jumlah penduduk bekerja mencapai 145,77 juta orang. Dari jumlah penduduk bekerja tersebut, sekitar 86,58 juta orang atau 59,40% bekerja di sektor informal. Sementara itu, pekerja formal berjumlah sekitar 59,19 juta orang atau 40,60%. Dibandingkan dengan Februari 2024, jumlah penduduk bekerja bertambah 3,59 juta orang, tetapi proporsi pekerja formal justru turun 0,23 poin persentase.

Kondisi Ketenagakerjaan Indonesia, Februari 2024–Februari 2025

Indikator Ketenagakerjaan Februari 2024 Februari 2025 Dinamika dan Implikasi
Total Angkatan Kerja 149,38 juta orang 153,05 juta orang Bertambah 3,67 juta orang dalam satu tahun.
Total Penduduk Bekerja 142,18 juta orang 145,77 juta orang Bertambah 3,59 juta orang dalam satu tahun.
Proporsi Pekerja Formal 40,83% 40,60% Turun 0,23 poin persentase.
Proporsi Pekerja Informal 59,17% 59,40% Naik 0,23 poin persentase dan tetap mendominasi struktur ketenagakerjaan.

Sumber: Badan Pusat Statistik, Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024 dan Februari 2025.

Tabel di atas memperlihatkan anomali serius dalam janji pembangunan ekonomi modern. Ketika pemerintah terus mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengklaim bahwa sektor digital telah menyumbang miliaran dolar bagi perekonomian nasional, sebagian besar kelas pekerja masih menghadapi persoalan mendasar terkait kepastian kerja dan perlindungan sosial. Dominasi pekerjaan informal menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya diikuti peningkatan kualitas dan kepastian hubungan kerja. Kondisi ini semakin penting untuk dicermati seiring dengan meluasnya model bisnis platform digital, seperti aplikasi transportasi daring, layanan logistik, dan pengiriman makanan. Jutaan angkatan kerja, termasuk generasi Z yang menghadapi kebuntuan akibat ketatnya persaingan dan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal, mencari sumber penghidupan melalui ekosistem ekonomi platform. Namun, pekerjaan yang mereka peroleh tidak selalu memberikan kepastian pendapatan, jaminan sosial, maupun perlindungan ketenagakerjaan yang memadai.

Perluasan ekonomi platform juga menghadirkan persoalan baru dalam relasi produksi dan hubungan industrial. Perusahaan platform membangun hubungan kerja melalui skema kemitraan yang secara formal menempatkan pekerja sebagai pihak mandiri, bukan sebagai buruh atau karyawan. Status tersebut menimbulkan persoalan mendasar karena kendali perusahaan terhadap pekerja tidak serta-merta hilang. Perusahaan tetap menentukan tarif, mengatur akses terhadap pesanan, menerapkan sistem penilaian, dan memberikan sanksi melalui mekanisme algoritmik. Dengan demikian, perusahaan mempertahankan kendali atas proses kerja tanpa harus menanggung seluruh kewajiban yang melekat pada hubungan kerja konvensional. Kondisi ini memperlihatkan kontradiksi antara kemandirian yang dijanjikan melalui skema kemitraan dan ketergantungan ekonomi yang dialami pekerja.

Dalam konteks regulasi, Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 mengatur pelindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, termasuk aspek penyelenggaraan transportasi berbasis aplikasi. Sementara itu, Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 mengubah tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kedua regulasi tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda dan tidak secara langsung menetapkan status hubungan kerja pengemudi ojek daring. Persoalan justru terletak pada belum memadainya pengakuan dan perlindungan terhadap hubungan kerja yang terbentuk dalam ekonomi platform. Ketika perusahaan mempertahankan status kemitraan, pekerja menghadapi kesulitan untuk memperoleh perlindungan yang melekat pada hubungan kerja formal, seperti upah minimum, pembatasan jam kerja, pesangon, dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai pekerja penerima upah. Situasi ini memperlihatkan bagaimana wacana kemitraan semu (false partnership) dapat melegitimasi relasi produksi yang timpang dan praktik eksploitasi tenaga kerja.

Untuk merespons krisis struktural yang kian mengakar, esai ini menganalisis praktik kemitraan semu dalam ekonomi gig melalui perspektif ekonomi-politik Marxis dan pendekatan kelembagaan. Analisis ini menghubungkan perdebatan teoretis dengan konteks empiris melalui studi kasus gerakan perlawanan pengemudi ojek daring di Padang, Sumatera Barat, serta sengketa ketenagakerjaan di sektor industri manufaktur lokal. Esai ini juga menelaah hegemoni kekuasaan oligarki dan kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan akumulasi modal, termasuk pengesahan UU Cipta Kerja dan polemik UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Selain itu, penulis mengkritik jebakan ekonomisme birokratis yang selama ini membelenggu serikat buruh arus utama di Indonesia.

Penulis menyadari perjuangan kelas pekerja yang juga perlu membangun kekuatan politik dan solidaritas sosial yang mampu menjangkau persoalan-persoalan di luar tempat kerja. Dalam kerangka ini, Social Movement Unionism (SMU) menawarkan pendekatan yang menghubungkan perjuangan serikat buruh dengan gerakan sosial yang lebih luas. SMU melampaui batas-batas aktivitas serikat pada kepentingan ekonomi anggotanya, karena mendorong pekerja membangun aliansi dengan kelompok masyarakat sipil, organisasi komunitas, gerakan mahasiswa, gerakan lingkungan, dan kelompok-kelompok tertindas lainnya. Sebagai sebuah sintesis dan resolusi, esai ini menawarkan peta jalan teoretis dan taktis menuju SMU sebagai strategi perlawanan lintas batas dan emansipasi kelas pekerja secara holistik.


Politik Gerakan Buruh dan Pelemahannya

Untuk memahami mengapa kelas pekerja Indonesia saat ini begitu rentan terhadap eksploitasi platform digital dan fleksibilitas (flexibility) pasar kerja, kita perlu menelusuri kembali sejarah hubungan industrial dan pembentukan negara di Indonesia. Kelemahan struktural gerakan buruh kontemporer bukanlah konsekuensi alamiah dari dinamika pasar bebas, melainkan hasil intervensi politik, represi militeristik, dan rekayasa kebijakan yang berlangsung selama puluhan tahun. Pada masa pascakemerdekaan hingga akhir 1950-an, gerakan buruh Indonesia memiliki kekuatan politik dan kapasitas mobilisasi massa yang besar, bahkan mendapat pengakuan di tingkat internasional. Dalam iklim demokrasi parlementer, serikat buruh tidak hanya memperjuangkan kepentingan pekerja di tempat kerja, tetapi juga menjalin hubungan erat dengan partai-partai politik untuk memperjuangkan agenda dekolonisasi ekonomi dan nasionalisasi perusahaan asing. Organisasi payung seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) mengembangkan praktik unionisme yang bercorak gerakan sosial. Melalui organisasi ini, buruh membangun kesadaran kelas dan menghubungkan perjuangan ekonomi dengan agenda politik untuk melawan imperialisme. Kekuatan SOBSI terlihat dari luasnya jaringan organisasi yang bernaung di bawahnya. Hingga 1957, sekitar 39 serikat buruh nasional dan lebih dari 800 serikat buruh lokal tergabung dalam federasi tersebut.

Namun, rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto secara sistematis menghancurkan kekuatan politik gerakan buruh. Vedi Hadiz dan Richard Robison menjelaskan bagaimana rezim Orde Baru membangun kapitalisme otoriter dengan dukungan militer untuk menopang akumulasi kapital oleh oligarki domestik dan modal asing. Dalam proses tersebut, negara memberangus serikat buruh independen, termasuk SOBSI, serta membatasi ruang gerak organisasi pekerja lainnya. Negara kemudian membangun sistem korporatisme yang menempatkan organisasi buruh di bawah kendali pemerintah. Melalui kebijakan tersebut, negara mereduksi peran serikat buruh menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas dan harmoni industrial. Serikat tidak lagi berfungsi sebagai alat perjuangan kelas, tetapi justru membantu memastikan buruh tetap patuh dan menyediakan tenaga kerja murah bagi kepentingan industri. Pembunuhan Marsinah, seorang aktivis buruh perempuan pada 1993, menjadi salah satu simbol kelam represi terhadap gerakan buruh pada masa Orde Baru.

Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998 membuka ruang kebebasan politik dan pengorganisasian buruh. Namun, Vedi Hadiz dan Michele Ford menunjukkan bahwa kebebasan pasca-Reformasi tidak serta-merta mengembalikan kekuatan politik kelas pekerja. Pertumbuhan jumlah serikat pekerja justru berlangsung bersamaan dengan fragmentasi organisasi dan lemahnya konsolidasi politik. Sebagian elite serikat lebih memilih membangun hubungan pragmatis dengan kekuatan politik elektoral demi memperoleh konsesi jangka pendek daripada mengonsolidasikan kekuatan kelas untuk menantang struktur oligarki. Akibatnya, kebebasan berorganisasi belum sepenuhnya menghasilkan gerakan buruh yang mampu membangun agenda politik alternatif dan memperjuangkan perubahan struktural.


Perlawanan Pekerja Platform di Tengah Eksploitasi Algoritmik

Dalam kerangka gig economy, konsep kemitraan justru dapat menyamarkan praktik pemerasan tenaga kerja oleh para pemilik modal (capitalists). Secara teoretis dan yuridis, perjanjian kemitraan mensyaratkan hubungan yang koordinatif dan setara antara para pihak. Namun, hubungan antara perusahaan platform dan pekerja gig justru memperlihatkan pola subordinatif, unilateral, dan eksploitatif. Dalam perspektif Marxis, posisi kelas pekerja ditentukan oleh keterbatasan atau ketiadaan kepemilikan mereka atas alat-alat produksi yang utama. Perusahaan platform membangun ilusi bahwa pengemudi merupakan pengusaha independen hanya karena mereka menggunakan kendaraan milik sendiri. Padahal, alat produksi paling vital dalam ekonomi digital abad ke-21 bukan semata-mata kendaraan, melainkan infrastruktur digital yang mencakup algoritma, sistem pengelolaan transaksi, dan basis data konsumen. Karena menguasai seluruh infrastruktur tersebut, perusahaan memegang kendali atas hampir seluruh siklus kerja, mulai dari penentuan tarif dan alokasi pesanan hingga pemberian sanksi dan pemutusan akses pengemudi dari aplikasi.

Pola pengendalian tersebut melahirkan fenomena Digital Taylorism, yakni penerapan prinsip-prinsip manajemen ilmiah Taylor melalui teknologi digital dan algoritma. Perusahaan platform menggunakan algoritma untuk memantau rute perjalanan, tingkat penerimaan pesanan, dan penilaian pelanggan secara waktu nyata (real-time). Sistem pengawasan ini memaksa pekerja untuk terus berada dalam kondisi siaga karena mereka harus menyesuaikan perilaku kerja dengan sistem penilaian dan insentif yang perusahaan kendalikan. Pada saat yang sama, praktik kemitraan semu memungkinkan pemilik modal mengalihkan hampir seluruh biaya reproduksi tenaga kerja kepada para pekerja. Pengemudi harus menanggung sendiri biaya operasional, mulai dari cicilan atau sewa kendaraan, bahan bakar, perawatan, dan asuransi hingga risiko kecelakaan kerja. Penelitian Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa setelah memperhitungkan biaya operasional dan cadangan perawatan kendaraan, pendapatan bersih pengemudi dapat jauh berada di bawah standar upah minimum. Dalam simulasi terhadap pengemudi yang menggunakan kendaraan sewa atau kredit, pendapatan bersih bulanan diperkirakan hanya mencapai 24–65% dari Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendapatan kotor yang tampak menjanjikan tidak selalu mencerminkan kesejahteraan ekonomi pekerja. Fluktuasi pendapatan harian dan besarnya biaya operasional juga menyulitkan pengemudi dalam menyusun perencanaan keuangan jangka panjang.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Kerentanan struktural tersebut terlihat secara nyata dalam dinamika ekonomi-politik di tingkat lokal. Kota Padang, Sumatera Barat, memberikan gambaran mengenai bagaimana relasi kuasa dalam ekonomi platform memunculkan ketidakadilan bagi pekerja. Pada 5 Februari 2026, puluhan pengemudi ojek daring di Padang menggelar demonstrasi di depan kantor Gojek untuk memprotes program Langganan Gacor. Program tersebut mewajibkan pengemudi membayar biaya tambahan untuk memperoleh prioritas dalam pembagian pesanan. Para pengemudi mengeluhkan bahwa akun mereka semakin sulit memperoleh pesanan apabila tidak mengikuti program tersebut. Kebijakan ini menciptakan kompetisi artifisial antarpengemudi dengan logika survival of the fittest, sekaligus membebankan biaya tambahan kepada pekerja untuk memperoleh akses terhadap pekerjaan. Dengan kata lain, pengemudi harus mengeluarkan uang lebih banyak agar dapat bersaing mendapatkan pesanan di dalam sistem yang sepenuhnya perusahaan kendalikan.

Para pengemudi mulai menyadari bahwa persoalan yang mereka hadapi bukan sekadar masalah pendapatan individual atau ketidakpuasan terhadap pembagian pesanan, melainkan bagian dari struktur hubungan kerja yang timpang. Mereka juga mulai melihat keterbatasan strategi bertahan secara individual ketika berhadapan dengan kekuasaan perusahaan platform. Mereka membangun solidaritas dan perlawanan kolektif untuk lebih konfrontatif.


Keterbatasan Gerakan Buruh Konvensional

Kerentanan pekerja juga terjadi di sektor formal. Pada akhir 2019, PT Semen Padang mengubah skema kontrak alih daya (outsourcing) dari Employee Outsourcing (EOS) menjadi Process Outsourcing (POS) dengan alasan efisiensi biaya. Perubahan ini mengaburkan hubungan hukum antara perusahaan dan pekerja sekaligus mengurangi kepastian hubungan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Persoalan tersebut semakin meruncing ketika negosiasi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat buruh dan manajemen perusahaan mengalami kebuntuan (deadlock) pada periode 2021–2023. Kasus ini memperlihatkan bagaimana perusahaan dapat menggunakan fleksibilitas hubungan kerja untuk mengurangi tanggung jawab ketenagakerjaan sekaligus melemahkan posisi tawar pekerja. Pemisahan antara buruh inti, buruh alih daya, pekerja kontrak, dan pekerja platform semakin memperdalam fragmentasi kelas pekerja. Dalam situasi seperti ini, kapital memperoleh keuntungan dari terpecahnya solidaritas antarkelompok pekerja yang sebenarnya menghadapi persoalan struktural serupa.

Kerentanan tersebut berlangsung dalam struktur politik yang turut menopang kepentingan kelas penguasa. Vedi Hadiz dan Richard Robison menunjukkan bagaimana oligarki politik dan bisnis pasca-1998 mempertahankan pengaruhnya dengan menguasai dan memanfaatkan lembaga-lembaga negara (state capture) untuk memfasilitasi akumulasi kapital. Salah satu manifestasi kebijakan yang memperlihatkan ketegangan antara kepentingan modal dan perlindungan pekerja adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Melalui perubahan sejumlah ketentuan ketenagakerjaan, undang-undang ini mengubah pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK), memperluas ruang penggunaan tenaga alih daya, dan mengubah formula pemberian pesangon. Perubahan tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa fleksibilitas pasar kerja akan semakin menguntungkan perusahaan dengan mengorbankan kepastian dan perlindungan pekerja. Sementara itu, pekerja ekonomi gig masih menghadapi keterbatasan pengakuan dan perlindungan hukum karena status kemitraan yang melekat pada hubungan mereka dengan perusahaan platform.

Kontroversi lain muncul melalui kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan iuran sebesar 3% dari gaji atau upah pekerja dan penghasilan pemberi kerja memunculkan penolakan dari berbagai kelompok buruh. Mereka menilai kewajiban tersebut berpotensi menambah beban pekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki kepastian kerja. Bagi pekerja berupah minimum dan kelompok prekariat, tambahan potongan penghasilan dapat mengurangi kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penolakan terhadap kebijakan ini memperlihatkan persoalan yang lebih mendasar, yakni kecenderungan negara membebankan pembiayaan program sosial kepada pekerja tanpa terlebih dahulu memastikan kemampuan ekonomi dan perlindungan mereka. Perlawanan buruh dan berbagai elemen masyarakat sipil kemudian mendorong pengujian kebijakan tersebut melalui jalur hukum. Namun, perlu dibedakan antara putusan Mahkamah Konstitusi yang mengoreksi sejumlah ketentuan UU Tapera dan pembatalan kewajiban iuran bagi seluruh pekerja. Karena itu, klaim mengenai pembatalan kewajiban Tapera pada akhir 2025 perlu disesuaikan dengan amar putusan dan perkembangan regulasi yang berlaku.

Di tengah tekanan struktural tersebut, gerakan buruh konvensional masih menghadapi persoalan internal yang membatasi kapasitas politiknya. Salah satunya adalah kecenderungan terjebak dalam ekonomisme, yakni penyempitan orientasi perjuangan pada tuntutan ekonomi dan pencapaian normatif jangka pendek, seperti negosiasi kenaikan upah minimum tahunan. Dalam kritik Lenin terhadap ekonomisme, perjuangan buruh tidak boleh berhenti pada tuntutan ekonomi yang muncul secara spontan dari hubungan antara pekerja dan perusahaan. Gerakan buruh juga harus mengembangkan kesadaran politik untuk memahami dan menentang struktur kekuasaan yang melanggengkan eksploitasi. Pada saat bersamaan, keterlibatan serikat dalam mekanisme hubungan industrial tripartit yang birokratis berisiko membatasi daya kritis dan militansi gerakan. Mekanisme tersebut memang menyediakan ruang bagi dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, tetapi tidak dengan sendirinya mengubah ketimpangan kekuasaan di antara ketiganya.

Keterbatasan lainnya terlihat dari kesulitan serikat buruh arus utama dalam merangkul pekerja informal dan pekerja platform. Kerangka pengorganisasian yang bertumpu pada hubungan kerja formal dan keanggotaan berbasis perusahaan sering kali tidak mampu mengakomodasi karakteristik pekerja yang tidak memiliki hubungan kerja konvensional. Akibatnya, pengemudi ojek daring, pekerja lepas, dan kelompok prekariat lainnya berada di luar jangkauan organisasi serikat yang sudah mapan. Fragmentasi organisasi, dominasi elite birokrasi, dan orientasi politik yang pragmatis semakin menyulitkan gerakan buruh membangun kekuatan kolektif. Kondisi ini membuat posisi tawar kelas pekerja mudah melemah, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan elektoral para elite politik.


Menuju Social Movement Unionism

Untuk keluar dari cengkeraman oligarki dan keterbatasan pengorganisasian konvensional, serikat buruh di Indonesia perlu mengembangkan model Social Movement Unionism (SMU). Dalam pemikiran Kim Moody, SMU menempatkan kontrol anggota (rank-and-file) sebagai fondasi kekuatan organisasi, memperluas agenda perjuangan melampaui persoalan di tempat kerja, serta membangun front perlawanan yang menghubungkan berbagai kelompok pekerja dengan gerakan sosial lainnya. Melalui pendekatan ini, serikat buruh tidak hanya memperjuangkan kepentingan anggotanya, tetapi juga terlibat dalam perjuangan yang lebih luas, seperti reforma agraria, keadilan ekologis, kesetaraan gender, dan demokratisasi ekonomi. Dengan demikian, SMU berupaya menghubungkan perjuangan di tempat kerja dengan perubahan struktur sosial dan politik yang melanggengkan ketimpangan.

Dalam konteks Indonesia, penerapan SMU menuntut sejumlah pergeseran strategis dalam cara serikat buruh membangun organisasi, memperluas aliansi, dan menjalankan perjuangan politik.

1. Inklusi Prekariat dan Hibridisasi Pengorganisasian

Serikat buruh perlu melampaui batas-batas kategorisasi pekerja berdasarkan warna kerah (blue-collar dan white-collar) maupun status hubungan kerja. Organisasi serikat harus membuka ruang bagi pekerja informal, pengemudi ojek daring yang tergabung dalam paguyuban independen seperti di Padang, pekerja lepas, dan kelompok prekariat lainnya untuk masuk ke dalam barisan perjuangan kolektif. Langkah ini membutuhkan model pengorganisasian yang lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik pekerjaan yang tersebar, tidak tetap, dan bergantung pada platform digital.

Pengorganisasian juga perlu bergerak melampaui batas-batas pabrik dan tempat kerja menuju ruang-ruang kehidupan sosial yang lebih luas, termasuk lingkungan permukiman, komunitas pekerja, dan ruang digital. Serikat dapat memanfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun jaringan solidaritas, mengoordinasikan aksi, serta menghubungkan pekerja lintas wilayah dan sektor. Pada saat yang sama, gerakan buruh perlu mengembangkan alternatif ekonomi melalui koperasi platform (platform cooperativism), yakni model kepemilikan dan pengelolaan platform digital secara kolektif oleh pekerja. Model ini dapat menjadi salah satu jalan untuk mengurangi ketergantungan pekerja terhadap perusahaan platform yang memonopoli infrastruktur dan pengelolaan algoritma.

2. Konsolidasi Aliansi Strategis Kerakyatan

Serikat buruh perlu memperluas aliansi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi kritis, gerakan mahasiswa, organisasi petani, dan komunitas masyarakat lokal. Aliansi ini memungkinkan gerakan buruh menggabungkan kekuatan pengorganisasian massa dengan kapasitas riset, advokasi kebijakan, dan produksi pengetahuan yang dimiliki berbagai kelompok masyarakat sipil. Melalui kolaborasi tersebut, serikat dapat memperluas cakupan perjuangan dari persoalan upah dan hubungan industrial menuju isu-isu struktural yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Agenda bersama dapat mencakup perjuangan atas layanan kesehatan universal, penolakan terhadap privatisasi layanan publik, perlindungan lingkungan hidup, reforma agraria, dan keadilan gender. Persoalan-persoalan tersebut berkaitan erat dengan kondisi reproduksi sosial kelas pekerja. Kerusakan lingkungan, misalnya, tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang bergantung pada tanah dan sumber daya alam. Begitu pula dengan privatisasi layanan kesehatan dan pendidikan yang meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga pekerja. Dengan membangun aliansi strategis, serikat buruh dapat menghubungkan berbagai persoalan tersebut dalam satu agenda perjuangan bersama.

3. Politik Ekstra-Parlementer dan Pembangunan Kekuatan Kolektif

Gerakan buruh perlu mengakhiri ketergantungan politik terhadap elite dan politisi populis yang kerap menempatkan pekerja sebatas sebagai basis dukungan elektoral. Serikat buruh tidak seharusnya hanya hadir dalam kontestasi politik sebagai penyedia relawan atau pendukung kandidat yang menjanjikan konsesi jangka pendek. Sebaliknya, gerakan buruh perlu membangun kemandirian politik melalui penguatan organisasi akar rumput, konsolidasi lintas sektor, dan pengembangan agenda politik yang lahir dari kebutuhan kelas pekerja sendiri.

Strategi ini dapat diwujudkan melalui pembangunan blok historis baru, yakni aliansi politik yang mempertemukan berbagai kelompok tertindas dan gerakan sosial untuk memperjuangkan perubahan struktural. Gerakan buruh juga dapat membentuk dewan-dewan perlawanan di tingkat komunitas, kota, maupun sektor industri sebagai ruang konsolidasi dan pengambilan keputusan kolektif. Melalui kekuatan tersebut, pekerja dapat mengembangkan berbagai bentuk tekanan ekstra-parlementer, termasuk pemogokan umum (mass strikes), penghentian sementara rantai distribusi dan logistik (delivery chain paralysis), serta mobilisasi massa untuk menolak kebijakan yang merugikan kepentingan kelas pekerja. Strategi ini menjadi penting ketika pemerintah dan perusahaan mengabaikan tuntutan pekerja serta terus mengeksploitasi hak-hak dasar dan kondisi reproduksi sosial mereka.


Simpulan

Lanskap ketenagakerjaan Indonesia saat ini semakin didominasi oleh narasi kebebasan berwirausaha yang berkelindan dengan sistem komputasi algoritmik dan pengelolaan Big Data. Dalam perspektif dialektika materialis, konsep kemitraan dalam ekonomi gig justru menyamarkan relasi produksi yang eksploitatif dan menyerupai bentuk perbudakan modern. Perusahaan platform dan para pemilik modal mengeksternalisasi hampir seluruh risiko serta biaya operasional kepada pekerja, sementara mereka tetap memegang kendali atas infrastruktur digital dan proses kerja. Namun, relasi kuasa tersebut tidak sepenuhnya diterima tanpa perlawanan. Para pengemudi ojek daring di Kota Padang, misalnya, secara kolektif memprotes kebijakan Langganan Gacor yang mereka anggap menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pesanan. Kerentanan serupa juga dialami buruh formal di PT Semen Padang yang menghadapi perubahan skema outsourcing dan kebuntuan perundingan Perjanjian Kerja Bersama. Kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa eksploitasi tidak hanya berlangsung dalam ekonomi platform, tetapi juga terus membayangi hubungan kerja konvensional.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan hubungan industrial tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan politik dan ekonomi yang lebih luas. Analisis tentang oligarki di Indonesia memperlihatkan bagaimana kepentingan pemilik modal dapat memengaruhi arah kebijakan dan pemanfaatan institusi negara. UU Cipta Kerja, misalnya, mengubah sejumlah ketentuan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan PHK, alih daya, dan pesangon sehingga memunculkan kekhawatiran mengenai melemahnya perlindungan pekerja. Sementara itu, kebijakan Tapera memperlihatkan bagaimana kewajiban iuran tambahan dapat membebani pekerja, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Dalam menghadapi persoalan tersebut, serikat buruh konvensional yang terjebak dalam birokratisasi organisasi dan ekonomisme memiliki keterbatasan untuk membangun perlawanan yang menyentuh akar persoalan. Orientasi yang terlalu berpusat pada negosiasi upah dan konsesi jangka pendek membuat gerakan buruh sulit mengembangkan agenda politik yang mampu menantang struktur kekuasaan yang melanggengkan eksploitasi.

Karena itu, gerakan buruh di Indonesia perlu mengubah orientasi perjuangannya melalui pendekatan Social Movement Unionism (SMU). Pendekatan ini mengharuskan serikat buruh memperluas basis pengorganisasian dengan merangkul pekerja formal, buruh alih daya, pekerja platform, dan kelompok prekariat lainnya. Serikat juga perlu membangun aliansi strategis dengan mahasiswa, gerakan feminis, organisasi petani, pejuang agraria, gerakan lingkungan, dan organisasi masyarakat sipil. Melalui konsolidasi jenis ini, gerakan buruh dapat menghubungkan tuntutan ekonomi di tempat kerja dengan perjuangan yang lebih luas.


Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026). Berita resmi statistik: Keadaan ketenagakerjaan Indonesia. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Caraway, T. L., & Ford, M. (2020). Labor and politics in Indonesia. Cambridge University Press.

Ford, M. (2006). Labour NGOs: An alternative form of labour organizing in Indonesia, 1991–1998. Asia Pacific Business Review, 12(2), 175–190.

Gerakan akar rumput Padang tolak program “Langganan Gacor” oleh algoritma platform aplikasi. (2026, Februari). Lintas Sumbar, Ganto.co, dan Mimbar Nasional.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. Routledge.

Institute of Governance and Public Affairs. (2024). Kemitraan semu dalam ekonomi gig di Indonesia [Laporan riset]. Universitas Gadjah Mada.

Jurnal Ketenagakerjaan. (2025). Eksklusi sistematis pekerja platform dari jaring asuransi sosial dan bias struktural gender pada pekerja gig. Jurnal Ketenagakerjaan, 20(1), 45–62.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2025). Outlook ketenagakerjaan 2026. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Laporan sengketa hubungan industrial PT Semen Padang: Proses perselisihan tripartit dan peralihan sistem EOS ke POS. (2021). Arsip Hubungan Industrial dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). Putusan Nomor 96/PUU-XXII/2024.

Moody, K. (1997). Workers in a lean world: Unions in the international economy. Verso.

Nasution, N. R. S., dkk. (2025). The precarious system: Household economic instability. Journal of Management and Society Policy Review, 4(2), 112–128.

Standing, G. (2011). The precariat: The new dangerous class. Bloomsbury Academic.

Transparency International Indonesia. (2024). Korupsi struktural dan dampak UU Cipta Kerja terhadap skema PHK dan outsourcing. Transparency International Indonesia.

Wijayati, H. (2023). Political policy development of gig economy in Indonesia. International Journal of Political Science and Operational Research, 2(1), 30–45.


Ahmad Falih Lantang adalah mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas.

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Shopping Basket

Berlangganan Konten

Daftarkan email Anda untuk menerima update konten kami.